Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program keluarga berencana dimaksudkan untuk melakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui upaya penurunan fertilitas wanita Indonesia. Upaya yang dilakukan meliputi pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dan menggerakkan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menggunakan alat kontrasepsi. Persoalannya di antara wanita PUS terdapat segmen yang kebutuhannya terhadap K.B. tidak terpenuhi (unmet need KB) dan merupakan faktor resiko bagi upaya peningkatan prevalensi kontrasepsi dan kematian ibu karena melahirkan. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, diketahui banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB. , meliputi faktor-faktor pendapatan, jumlah anak, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, wilayah tempat tinggal. Untuk mencapai tujuan penelitian, desain yang digunakan adalah cross sectional, menggunakan data SDKI tahun 1997. Sampel adalah semua akseptor dan kelompok unmet need K.B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17410 responden kejadian unmet need K.B. ditemukan 14,9 %, 50,0 % dengan pendapatan rendah, 34,3 % mempunyai anak lebih dari tiga orang, 48,6. % tidak berkerja, 70,5 % tinggal di pedesaan, 63,6 % berpendidikan rendah, dan 4,1 % dengan pengetahuan kurang tentang metode keluarga berencana. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan, jumlah anak, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan wilayah tempat tinggal dengan kejadian unmet need K.B. dan pengetahuan merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian unmet need K.B. Untuk mengendalikan atau menurunkan kejadian unmet need K.B. kegiatan penyuluhan dan konseling perlu ditetapkan sebagai kegiatan prioritas dengan sasaran prioritas terdiri dari kelompok wanita PUS berpendapatan rendah, anak lebih dari tiga orang, tidak bekerja, dan tingkat pendidikan rendah. Dari aspek wilayah prioritas diarahkan kepedesaan. ......Factors Related to Unmet Need of Family Planning(Analysing Data of SDKI 1997)Family planning program aimed to control birth rate by decreasing woman's fertility. These efforts including to establish Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) and encouragement of Pasangan Usia Subur (PUS) to use contraceptive. The issue unmet need of family planning among PUS's women and as risk factor of contraceptive prevalence and maternal mortality. From previous studies, there are some factors related to unmet need of family planning. Objective of this study to find out factors that related to unmet need of family planning, including income, parity, mother?s job, mother's education, mother?s knowledge, and neighborhood. Using cross sectional design and SDKI's data year of 1997. The sample is all the acceptors and the unmet need of family planning group. The result of this study shows that from 17410 respondents unmet need of family planning is 14,9 %, 50 % at low income, 34,3 % have 3 or more children, 48,6 % jobless, 63,6 % uneducated, 4,1 % low knowledge about family planning method, and 70,5 % living in villages. There is significant relationship between income, parity, job, education, knowledge, and neighborhood and knowledge is the most influenced factor. To control or decreasing the unmet need of family, planning, dissemination information activities and counseling should be taken in to account as priority to target group which are women with low income, have 3 children or more, jobless, and uneducated. From territory aspect, priority directed to village.

Abstrak :
Memasuki era tahun 1990, Gerakan KB di Indonesia khususnya dalam bidang KIE menghadapi tiga tantangan yang salah satu diantaranya adalah perlu melakukan orientasi strategi KIE untuk menjawab kebutuhan pelayanan kontrasepsi yang tidak terpenuhi dan melakukan desentralisasi manajemen KIE GKBN. Untuk menjawab tantangan tersebut, UNFPA memberikan bantuan dana untuk pengembangan program yang diberi judul Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan KIE untuk sasaran khusus di Indonesia. Salah satu kegiatan dari program tersebut adalah Pengembangan Strategi dan Intervensi KIE untuk sasaran khusus yang dilaksanakan di lima Propinsi. Penelitian ini adalah suatu studi evaluasi yang diiaksanakan dalam rangka mengevaiuasi kegiatan tersebut di atas. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan melakukan Diskusi Kelompok Terarah dan Wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi tentang masukan, proses dan luaran dan kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan gambaran karakteristik responden dilakukan wawancara dengan menggunakan daftar isian. Tipe dari studi evaluasi ini adalah Summative Evaluation. Temuan hasil penelitian : a) Masukan : Di tiga Propinsi daerah penelitian tidak ada Tenaga pengelola khusus untuk kegiatan ini, kecuali di Jawa Tengah dan KalSel di bentuk tim khusus untuk mengelola kegiatan ini. Mengenai jumlah dana yang diterima, tiga dari lima Propinsi daerah penelitian mengatakan cukup, kecuali di Kalimantan Selatan dan SulTeng yang mengatakan bahwa besar dana kurang memadai, masalah yang dihadapi dalam hal pendanaan umumnya dalam bidang administrasi pendanaan yaitu pembuatan SPJ dan waktu pendropingan dana dari Pusat. Metode pelaksanaan kegiatan umumnya ke lima Propinsi daerah penelitian sudah menerapkan tahapan-tahapan dalam P Process, b). Proses : Kegiatan KIE dilapangan di empat dari lima Propinsi daerah penelitian sudah dilakukan secara rutin, kecuali di KalBar. Metoda komunikasi yang digunakan di lima Propinsi adalah komunikasi kelompok. c). Luaran : Semua responden mengatakan media yang digunakan sudah cukup menarik, hanya masih perlu ada perbaikan dan penyesuaian dengan budaya setempat. Umumnya responden mengatakan penyuluhan yang dilakukan oleh ulama dapat menambah keyakinan mereka tentang KB. Mengenai kesan mereka terhadap PLKB, hampir semua responden mengatakan dapat menambah pengetahuan mereka tentang KB dan dirasakan sangat bermanfaat. Secara umum kegiatan Pengembangan Strategi dan Intervensi KIE untuk sasaran khusus ini belum dapat dikatakan berhasil, karena masih banyak yang belum mencapai tujuan yang diharapkan. Walaupun demikian kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat. Secara umum kegiatan Pengembangan Strategi dan Intervensi KIE untuk sasaran khusus ini belum dapat dikatakan berhasil, karena masih banyak yang belum mencapai tujuan yang diharapkan. Walaupun demikian kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat. Saran-saran : a) Untuk BKKBN Kabupaten : Kerja sama petugas KIE di lapangan di semua Kabupaten di lima Propinsi agar ditingkatkan, waktu penyiaran pesan-pesan KB melalui radio agar disesuaikan dengan waktu luang sasaran (Kab. Banjar dan Kab. HSU), Pengelola program tingkat Kabupaten bekerja sama dengan Ulama bersama-sama menyusun jadwal kegiatan KIE , b). Untuk BKKBN Propinsi: Untuk Propinsi KalSel pesan KB melalui radio agar dibuat lebih menarik, Media cetak yang diproduksi diseluruh propinsi agar ditingkatkan mutunya, untuk mengatasi masalah dalam pembuatan SPJ diseluruh Kabupaten, agar diberi petunjuk cara-cara membuat SPJ yang lebih jelas, Dalam menentukan besar dana untuk Kabupaten agar deperhatikan kondisi daerah masing-masing. c) Untuk BKKBN Pusat : Agar kegiatan seperti ini dapat diteruskan karena dirasakan besar manfaatnya bagi masyarakat, selain itu dalam hal menentukan segmentasi sasaran untuk intervensi selanjutnya motion deperhatikan sasaran bapak-bapak, untuk mengatasi masalah dalam pembuatan SPJ di seluruh Propinsi agar diberi petunjuk cara membuat SPJ yang lebih jelas, Untuk mengatasi bervariasinya penerapan P Process di lima Propinsi, perlu diadakan lokakarya untuk menyamakan persepsi. Daftar bacaan : 37 (1953 -1994) ......Evaluation of Strengthening Strategy and IEC Intervention FP Programme for Specific Target Groups in Five Provinces (Central Java, South Kalimantan, West Kalimantan, Central Sulawesi and North Sulawesi) on 1995Entering 1990 era, the movement of FP in Indonesially especially in the area of IEC facing three challenges, one of them is the need to do orientation strategy of IEC to answer the need of contraceptive services which could not fulfill and do decentralization IEC management. To answer those challenges UNFPA gave donation to developing programmed called Improving and Strengthening IEC services for specific target Groups in Indonesia one of the activities of that programmed is Strengthening Strategy and IEC intervention for specific target which was done in five provinces. This research was an evaluation study which was done to evaluate the activities. This study used qualitative methodology by doing Focus Group Discussion and in-depth interview to gather information about input, process and output from those activities. To get the description respondent characteristic we got the information by using questionnaire. The type of evaluation study is Summative Evaluation. The result are : a). Input : There no specific people to run this activities, except in South Kalimantan and Central Java About the fund all provinces said enought but not enough for Central Sulawesi and South Kalimantan, the main problem for this are the making SPJ and the time the central office drops the fund. In general all activities have used the P Process stages. b). Process : In general IEC activities in the field have done continuously except in West Kalimantan, Communication method which used is Group Communication. c). Output : All respondents said that media which was used was interesting enough but still needed correction and adjustment with the local culture, The respondents said that information given by Moslem leader could convince them about FP, their impression about PLKB, almost all respondents said that it could add their knowledge about FP and they felt it was really useful. In general Strengthening Strategy an IEC intervention for specific target group has not been successful yet, because there are so many areas have not reached the target, but these activities are really useful. Sugestion : a). For BKKBN district : improve group work, time adjustment for FP information in radio, manager programmed and moslem leader work together to make schedule. b) BKKBN Proviency : For South Kalimantan make interesting PF programmed in radio, improve the quality of posters and flipchart, give clear points to make SPJ, adjust the fund according to the area. c) Central BKKBN : Keep on doing those activities because they are useful and give attention to the audience man, give clear points to make SPJ, to prevent the various assembling of P Process in five Provinces seminar for generalization needed.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran berapa besar jumlah pasangan usia subur miskin dan tidak miskin, di Sulawesi. Secara umum penelitian ini mempelajari "perbedaan proporsi ber KB dan tidak ber KB" antara pasangan usia subur miskin dan tidak miskin, serta untuk mempelajari karakteristik sosial ekonomi demografi pasangan usia subur di Sulawesi. Penelitian ini menggunakan data kor Sulawesi Susenas 1992. Jumlah responden penelitian ini 4476 pasangan usia subur, diantaranya miskin 30,21 persen. Karena yang mau dipelajari adalah karakteristik Sosial Ekonomi dan demografi sedangkan variabel terikatnya (dependen) adalah data kategorik, dengan demikian metode analisis yang digunakan adalah "regresi logis tik berganda". Untuk mempelajari besarnya nilai perbedaan kelompok digunakan Analisis Statistik Odds Rasio. Hasil penelitian menyatakan bahwa 44,0E persen dari 4476 responden sedang menggunakan kontrasepsi (KB) dalam berbagai metode pada saat wawancara. Proporsi ber KB pasangan usia subur miskin 47,41 persen lebih besar dibanding dengan yang tidak miskin 42,64 persen. Variabel bebas (pendidikan) berpengaruh secara positif terhadap proporsi ber KB baik yang miskin maupun tidak miskin. Dari semua variabel bebas yang diperhatikan (pendidikan, lapangan pekerjaan, status ekonomi, usia, anak masih hidup dan wilayah), semuanya menunjukkan bahwa proporsi ber KB pasangan usia subur miskin lebih besar bila dibandingkan dengan pasangan usia subur yang tidak miskin. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa, variabel pendidikan mempunyyai pengaruh penting tehadap keikutsertaan dalam ber KB (pemakaian kontrasepsi). Oleh sebab itu disarankan pentingnya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya dalam kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi). Dalam hal ini termasuk pemahaman terhadap masalah KB. Dengan demikian dapat diharapkan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan KB di Sulawesi dan di Indonesia pada umumnya akan dapat diwujudkan.

Abstrak :
Keberhasilan Gerakan KB Nasional dalam mengajak PUS menjadi peserta KB memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Akan tetapi, keberhasilan ini masih menghadapi kendala. Salah satunya masih ada PUS yang tidak ingin anak lagi tetapi tidak memakai kontrasepsi modern. Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui faktor apa yang mempengaruhi sehingga timbulnya unmet need akan kontrasepsi di Sulawesi Tengah. Faktor itu dilihat dari segi demografi, sosial ekonomi serta faktor hubungannya dengan program. Penelitian ini merupakan penelitian secara cross sectional dengan menganalisa data sekunder SDKI 1994. Pengambilan data yang berasal dari SDKI 1994 dilakukan dengan merujuk pada daftar pertanyaan sesuai dengan kerangka konsep. Dari jumlah sampel sebanyak 725 PUS, dilihat PUS yang tidak pakai kontrasepsi modern, yang sedang hamil tapi tidak diinginkan/tidak disengaja dan yang subur tapi tidak ingin anak lagi atau ingin tapi 2 tahun kemudian. Data tersebut kemudian diolah secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 26,3 % responden dengan unmet need. Variabel yang berhubungan bermakna dengan unmet need adalah aktivitas seksual dan kunjungan petugas KB. Pada analisa ini juga dilakukan interaksi dan hasilnya menunjukkan ada interaksi antara jumlah anak hidup dengan pendidikan dan jumlah anak hidup dengan kunjungan petugas KB. Dari hasil penelitian tersebut, disarankan untuk dilakukan pendekatan baru dengan menambahkan kegiatan dari program yang selama sudah ada. Hal tersebut penting artinya karena program yang selama ini telah ada belum dapat menurunkan angka unmet need. Disamping itu ketersediaan dana, tenaga, sarana dan metoda juga diperlukan. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam upaya peningkatan pendidikan bagi PUS. Semakin dimantapkan institusi masyarakat yang selama ini telah ada. Peningkatan kunjungan petugas KB terutama PUS dengan jumlah anak banyak serta yang berpendidikan rendah. Pembentukan kelompok KB baru lebih ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan peserta KB. ......Factor that Influence Unmet Need of Family Planning in Central Sulawesi (Secondary Analitical Data SDKI 1994) The success of the National Family Planning Program in persuading fertile couples to participate in Family Planning has proven to be successful. However this success still face same problem among time their are still fertile couples how are going true an a result of not using modern contraception method. The another in this cases has riset influence the factor of Unmet Need of contraception in central Sulawesi. This factor have been recorded by statically demographi (age, sexual activity, number of children, living condition), Social Economic (education and work status), the relationship with Family Planning Program (knowledge of contraception, National Family Planning employ visit, active participation in the program). The riset has been conducted using cross sectional analysis with SDKI 1994. Data was taken from questioner survey SDKI 1994. From total of 725 fertile couples survey, the data was categories to does how that not using modern contraception method, does how are carrying un wanted pregnancy and does do not was to have another child or are planning to have another child with in 2 years. Data in process univariat, bivariat and multivariat. From the riset it has been show there are 26,3 % respondent with unmet need. Variable there is significant relationship between unmet need are sexual activity and national family planning employ visit. Analysis has been conducted with conform their is an interaction between number of children with education level and number of children with national family planning employ visit. From the riset result it is advisable to try new approached and intensity current program. This is because current event has not lower unmet need. Thus operational fund and power and facilities need to be provide. The need to be corporation with another sector to increase education of fertile couples. The number outlet of Sub PPKBD, need to be increase to a level of 1 in each RW. Visit by national family planning employ must be increase ini corelation with the number of children and education level of an area. Formation of additional family planning group need be to increase to improve family welfare and increase number of participation in the program.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan Pembangunan Nasional. Dalam GBBN disebutkan : Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalarn lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (TAP MPR-RI, 1988). Dari pengalaman selama pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama (PJPT-I), terdapat empat pertimbangan pokok yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan pembangunan pada tahap berikutnya. Pertama, bahwa pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan merata untuk seluruh penduduk Indonesia. Kedua, pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan termasuk kuantitas, kualitas dan mobilitas persebaran penduduk. Ketiga, jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional. Keempat, jika kuantitas penduduk dikendalikan, kualitas penduduk dikembangkan, serta mobilitas penduduk diarahkan, maka penduduk akan menjadi sumberdaya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Abstrak :
Penurunan angka fertilitas total menunjukkan suatu fakta bahwa pelaksanaan program KB di Indonesia telah mampu dan berhasil mengatasi laju pertumbuhan penduduk sebagai suatu masalah kependudukan di Indonesia. Angka fertilitas total (Total Fertilitas Rate=TFR) untuk Indonesia pada periode 1967-1970 sebesar 5,6 turun menjadi 3,33 pada periode 1985-1990 (BPS,1992) dan bahkan pada periode 1990-1995 turun menjadi 3,10 (Agung dan Harahap, 1992). Ananta, Lim dan Arifin (1990) telah memperlihatkan bahwa transisi fertilitas Indonesia telah memasuki tahap akhir, yaitu bahwa variabel penentu fertilitas akan makin di dominasi oleh variabel kontrasepsi dan makin kurang oleh variabel fertilitas alamiah (natural fertility) ataupun perkawinan. Masalahnya sekarang adalah apakah para wanita yang memakai suatu metode kontrasepsi tertentu ataukah yang tidak memakai metode kontrasepsi tidak melahirkan pada periode tertentu. Permasalahan tersebut di atas dapat kita lihat berbagai kasus yang menunjukkan bahwa pemakaian suatu metode kontrasepsi belum sepenuhnya dapat mencegah kelahiran bagi kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi. Untuk itu dirasa perlu melakukan studi tentang dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi yang bertujuan untuk mempelajari dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi terhadap fertilitas di Sulawesi. Dalam penelitian ini diperhatikan variabel sosial ekonomi tanpa memperhitungkan variabel antara karena didasarkan atas pemikiran untuk mempelajari dampak relatif pemakaian metode kontrasepsi dalam setiap kelompok sosial ekonomi (Agung, 1991). Atas pemikiran tersebut dilakukan analisis yang menunjukkan bahwa variabel pemakaian metode kontrasepsi dalam setiap kelompok variabel status sosial ekonomi yang diperhatikan berasosiasi dengan variabel fertilitas. Dengan demikian, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, adalah : Terdapat perbedaan probabilitas melahirkan antara kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi tertentu dengan kelompok wanita yang tidak memakai metode kontrasepsi menurut variabel bebas yang diperhatikan. Analisis data dalam studi ini didasarkan pada data individu dari data survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987. Responden dalam survei ini sejumlah 993 wanita berstatus kawin usia 15-49 tahun di Sulawesi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Fertilitas yang diukur sebagai Probabilitas Melahirkan 12 bulan sebelum survei. Sedangkan variabel bebasnya adalah Pemakaian metode kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, Umur Istri, Jumlah Anak Lahir Hidup, dan Tempat Tinggal Istri. Baik variabel terikat maupun variabel bebasnya dipandang sebagai variabel kategori. Untuk itu, dalam analisis ini digunakan model regresi logistik berganda, dengan memperlihatkan 3 model sebagai berikut. Model-1, dimaksudkan untuk memperkirakan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Metode Kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri. Model-2, dimaksudkan untuk memperkirakan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Jumlah Anak Lahir Hidup, Umur Istri, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi dengan jumlah Anak Lahir Hidup, serta pemakaian Metode Kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri. Model-3, dimaksudkan untuk memperhatikan proporsi melahirkan wanita dengan memperhatikan variabel bebas : Pemakaian Metode Kontrasepsi, Pendidikan Istri, Pendidikan Suami, Jumlah Anak Lahir Hidup, Umur Istri, dan Tempat Tinggal Istri. Pada model ini diperhatikan pula interaksi dua faktor antara variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi dengan Jumlah Anak Lahir Hidup serta Pemakaian Metode kontrasepsi dengan Tempat Tinggal Istri. Hasil analisis berdasarkan model-1 menunjukkan bahwa asosiasi antara tempat tinggal istri dengan proporsi melahirkan bagi wanita yang memakai IUD, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan wanita yang tidak memakai kontrasepsi. Selanjutnya, Proporsi melahirkan wanita menurut pemakaian metode Kontrasepsi (Pil dan suntik), demikian pula proporsi melahirkan berdasarkan Pendidikan Suami dan proporsi melahirkan berdasarkan Tempat Tinggal Istri memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita berdasarkan Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), serta proporsi melahirkan berdasarkan Pendidikan Istri, tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hasil analisis berdasarkan model-2 menunjukkan bahwa asosiasi Jumlah anak Lahir hidup dengan proporsi melahirkan bagi wanita yang. memakai IUD, yang memakai suntik, dan yang memakai MK Lain, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan wanita yang tidak memakai kontrasepsi. Demikian pula Asosiasi antara tempat tinggal istri dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai IUD, dan yang memakai MK Lain, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kelompok wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi. Selanjutnya, Proporsi melahirkan kelompok wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), demikian pula proporsi melahirkan menurut umur, serta proporsi melahirkan menurut Jumlah Anak Lahir Hidup memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (PiI dan Suntik), demikian pula proporsi melahirkan menurut tempat tinggal, tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hasil analisis berdasarkan model-3 menunjukkan bahwa asosiasi Jumlah Anak Lahir Hidup dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai IUD, yang memakai Suntik, dan yang memakai MK Lain mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kelompok wanita yang tidak memakai metode kontrasepsi. Demikian Pula asosiasi antara Tempat Tinggal Istri dengan proporsi melahirkan bagi kelompok wanita yang memakai Metode Kontrasepsi. Selanjutnya, proporsi melahirkan wanita menurut Pemakaian Metode Kontrasepsi (IUD dan MK Lain), demikian pula proporsi melahirkan menurut Umur, serta proporsi melahirkan menurut Jumlah Anak Lahir Hidup menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan proporsi melahirkan wanita menurut pemakaian metode kontrasepsi (Pil dan Suntik), demikian pula proporsi melahirkan menurut pendidikan Istri dan Pendidikan Suami, serta proporsi melahirkan menurut Tempat Tinggal Istri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ketiga model yang diperhatikan menunjukkan bahwa proporsi tidak melahirkan yang disesuaikan bagi kelompok wanita yang memakai metode kontrasepsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi, kecuali kelompok wanita yang memakai MK Lain, proporsi tersebut lebih rendah. Studi ini menghasilkan pula Koefisien Asosiasi Parsial antara Pemakaian Metode Kontrasepsi dan Proporsi tidak melahirkan dengan mengontrol masing-masing. Variabel bebas yang diperhatikan. Koefisien Asosiasi Parsial tersebut pada umumnya menunjukkan angka yang positif. Artinya, proporsi tidak melahirkan kelompok wanita yang memakai Metode Kontrasepsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tidak memakai Metode Kontrasepsi, kecuali pemakai MK Lain bagi wanita dengan karakteristik tertentu. Selain itu, dihasilkan pula Koefisien Asosiasi Parsial antara masing-masing variabel bebas lainnya dengan mengontrol variabel Pemakaian Metode Kontrasepsi. Koefisien Asasiasi tersebut pada umumnya menunjukan angka yang positif pada setiap variabel babas yang diperhatikan dengan mengontrol variabel Pemakaian Kontrasepsi. Sejalan dengan Koefisien Asasiasi Parsial tersebut, studi ini menghasilkan pula Angka Dampak Relatif beberapa Metode Kontrasepsi untuk Sulawesi secara keseluruhan. Angka Dampak Relatif tersebut, tergolong tinggi (>100 I.) jika dibanding dengan yang tidak memakai Metode Kontrasepsi (= 100 %). Artinya, persentase tidak melahirkan kelompok wanita yang memakai metode Kontrasepsi lebih tinggi jika dibanding dengan wanita yang tidak memakai Metode Kontrasepsi untuk masing-masing variabel yang diperhatikan, kecuali pemakai MK Lain bagi wanita dengan karakteristik tertentu. Dengan kelemahan data yang digunakan dalam studi ini, maka Dampak Relatif Pemakaian Metode Kontrasepsi sebagai hasil analisis, tidak dapat dinyatakan sebagai efektivitas pemakaian metode kontrasepsi. Demikian pula halnya dengan adanya jumlah responden yang sangat kecil, maka kesimpulan yang diperoleh sulit dapat diterima mewakili populasi yang bersangkutan.

Abstrak :
Dalam rangka usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana (KB) mulai tahun 1969, dengan sasaran langsung untuk menurunkan angka kelahiran (Fertilitas). Setelah program KB Dilaksanakan selama empat pelita (tahun 1989), maka program KB mulai menampakkan hasilnya. Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,55 pada tahun 1969 menjadi 3,33 pada tahun 1989. Tetapi program KB ternyata memerlukan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana) yang sangat besar yang berupa subsidi Pemerintah. Menyadari bahwa ketergantungan dana pada (subsidi) seperti ini tidak penguntungkan untuk suatu program jangka panjang; dan menyadari bahwa masyarakat sudah mulai bisa menerima program KB (Norma Keluarga Kecil); serta menyadari bahwa keadaan social ekonomi masyarakat mengalami peningkatan; maka BKKBN sebagai koordinator program lalu mencanangkan adanya Program KB Mandiri, adalah program KB swadana (yang dibiayai oleh masyarakat akseptor sendiri, dan pelayanannya dilakukan oleh pihak institusi swasta). Penelitian ini berusaha untuk : 1). Mengetahui bagaimana kebijaksanaan Program KB Mandiri. 2). Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 3) Mengetahui apa faktor-faktor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dari program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 4) Mengevaluasi Model Pengembangan Kelembagaan yang saat ini diterapkan. 5) Hencari temuan tentang Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang lebih baik, yakni yang lebih bisa mengefektifkan transisi dari Program KB Biasa Menuju Program KB Mandiri Penuh. Langkah pertama, dilakukan Studi Literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori Pembangunan, Teori Kebijaksanaan, dan Teori Pengembangan Kelembagaan. Langkah kedua, dilakukan Studi Kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989),yakni terhadap Kebijaksanaan KB Mandiri mulai Kebijaksanaan Umum (Pusat) sampai Kebijaksanaan RB Mandiri di tingkat Kabupaten. Langkah ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri. Data ini diperoleh melalui Studi Dokumentasi (Lexy J Moleong,1991). Langkah keempat, melakukan Analisis SWOT terhadap data mengenai implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri tersebut (John M Bryson, 1991). Langkah kelima, menarik suatu (temuan) atas hasil dari Analisis SWOT tersebut, dan temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Memastikan Temuan /Confirming Finding Analysis (Miles, 1984 ), dengan menggunakan data primer (dari informan) yang diperoleh melalui Wawancara mendalam (Manasse Halo, 1985) dan Triangulasi (Miles, 1984). Dari sini kemudian ditarik suatu Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang ditawarkan, yang menurut peneliti memiliki peluang efektif lebih tinggi. Hasil dari Confirming Finding Analysis menunjukkan bahwa Program KB Mandiri yang pelayanannya diberikan oleh institusi swasta mempunyai kualitas yang baik. Akan tetapi program KB Mandiri ini hanya menjaring masyarakat kelas tertentu (Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III+), dan mereka puas dengan pelayanan yang mereka terima. Dan sebaliknya Program KB Biasa yang pelayanannya diberikan oleh Puskesmas dan RSU mempumyai kualitas yang kurang baik. Masyarakat yang menggunakan jasa ini adalah Keluarga Tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Dan mereka kecewa atas pelayanan yang mereka terima. Bila keadaan terus berlanjut demikian, maka Program KB Mandiri akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Selama ini target pencapaian akseptor KB Mandiri hanya mencapai 50,68%). Temuan yang sekaligus merupakan Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang peneliti tawarkan, yang sekaligus pula merupakan output dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan program KB Mandiri baik jangka pendek maupun jangka panjang perlu dilakukan pexubahan Kebijaksanaan dengan jalan HAPUSKAN KB BIASA DAN JADIKAN KB MANDIRI SRBAGAI ALTERNATIF TUNGGAL DALAM BER-KB. Dengan catatan Program KB mandiri yang baru tersebut mengengal adanya 2 macam cara pembayaran 1) Pembayaran Seperti Biasa (untuk masyarakat yang mampu, dan 2) Sistem Pembayaran dengan dana JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) untuk masyarakat yang kurang/tidak mampu. Untuk mendukung perubahan kebijaksanaan ini memang memerlukan perubahan pada beberapa variabel Pengembangan Kelembagaannya. Dengan demikian masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang/tidak mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, yakni pelayanan KB Mandiri.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu tujuan implementasi program kependudukan dan Keluarga Berencana adalah menurunkan tingkat fertilitas sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Selama kurun waktu 20 tahu pelaksanaan program KB, sejak dimulai secara resmi tahun 1970 telah membawa berbagai kebehasilan. Antara lain dapat dilihat dari cakupan pemakaian kontrasepsi hingga tahun 1989/1990 tercatat jumlah peserta KB aktif {68,6 %) dari seluruh Pasangan Usia Subur di tanah air. Demikian pula terjadi penurunan fertilitas sebesar 37,91 % selama 20 tahun terakhir dari TFR 5,61 {1970) menjadi 3,40 (1989). Tingkat penurunan tersebut akhir-akhir ini semakin tajam seiring meningkatnya penggunaan kontrasepsi.

Pada tingkat regional Propinsi Bengkulu keberhasilan pelaksanaan program KB cukup tinggi, terutama dilihat dari cakupan kontrasepsi 'sampai tahun 1989/1990 tercatat (72,9 %) dari seluruh PUS melebihi pencapaian secara nasional. Namun belum diikuti dengan penurunan fertilitas yang sepadan, yakni TFR pada tahun 1989 sebesar (4,200) jauh lebih tinggi dibanding TFR secara nasional. Disamping itu meskipun. perencanaan program diatur dan ditetapkan secara nasional serta ditangani melalui susunan organisasi dalam pola yang sama, namun tingkat keberhasilannya di lapangan (tingkat desa) menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok.

Penelitian ini bertujuan mengkaji herhagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan: program KB di lapangan, baik kesertaan ber KB maupun dampak.program (penggunaan kontrasepsi) terhadap penurunan fertilitas. Faktorfaktor tersebut mencakup (1) faktor program yakni kegiatan motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi, (2) faktor. lingkungan setempat yakni keberadaan tokoh masyarakat, institusi dan kelompok sebaya, dan (3) faktor individu yakni tingkat sosial ekonomi.

Untuk maksud tersebut penelitian ini menggunakan metode survei terhadap responden (PUS) dan wawancara mendalam terhadap informan. Disamping dalam bentuk participant observation, serta dukungan data sekunder. Analisa data betsifat kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan ketiga faktor (variabel) di atas berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program KB di lapangan. Faktor program yakni motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program KB. Sementara faktor lingkungan setempat, yakni institusi, tokoh masyarakat dan kelompok sebayla sangat menentukan tingkat kesertaan ber KB. Meskipun hubungan tersebut tidak begitu nyata terhadap pilihan untuk ,memakai metode efektif yang digunakan oleh akseptor. Demikian 'pula faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kesertaan ber KB dan penurunan fertilitas.

Semetara perbedaan keberhasilan yang cukup menyolok menurut lokasi (desa) lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan setempat dan faktor sosial ekonomi responden. Baik tingkat kesertaan ber KB (penggunaan kontrasepsi) maupun dampak program terhadap penurunan fertilitas.

Keberhasilan implementasi program KB tidakterlepas dari kemajuan dalam sektor-sektor lain terutama kemajuan tingkat sosial ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dapat mempercepat terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahatera.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan mengingat belum diketahuinya gambaran "unmet need" Keluarga Berencana serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kotamadya Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Secara umum penelitian ini bertuiuan untuk mendapatkan gambaran tentang "unmet need" Keluarga Berencana serta untuk mengetahui hubungan dan pengaruh faktor sosiodemotirafi ibu Pasangan Usia Subur dan pemaparan KB serta pengetahuan, sikap dan kepecayaan tentang KB terhadap "unmet need" Keluarga Berencana.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan "Cross Sectional" dengan tehnik analisis data kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yang menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan tehnik analisis : distribusi frekuensi, Uji "Chi Square", Phi, Cramer's V, koefisien kontingensi C serta analisis Regresi Logistik. Unit analisis adalah Ibu Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB saat ini, dengan besar sampel 336, akan tetapi karena adanya "drop out" di lapangan maka besar sampel berkurang menjadi 293 responder, dan penelitian ini dilakukan diseluruh wilayah di Kotamadya Bukittinggi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa 71,33 % dari responden merupakan "unmet need" dan 19,80 % adalah bukan "unmet need" serta 8,87 % belum punya anak. Berdasarkan analisis bivariat didapatkan ada hubungan antara jumlah anak hidup dengan "unmet need" KB serta variabel independen lainnya tidak berhubungan dengan "unmet need" KB. Begitu juga dengan hasil analisis regresi logistik, didapatkan jumlah anak hidup berpengaruh terhadap "unmet need" KB. Sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap "unmet need" Keluarga Berencana.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap "unmet need" KB adalah jumlah anak hidup. Oleh sebab itu disarankan pentingnya peningkatan mutu penyuluhan tentang Norma Keluarga Kecil, yang berorientasi kepada kepuasan para peserta KB dan tidak lagi mempergunakan sistem target sebagai alat ukuran keberhasilan, demi terwujudnya Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Kecil Mandiri.

Abstrak :
Tingkat fertilitas di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sejak dimulainya program Keluarga Berencana (KB) secara nasional. Pada periode tahun 1994-1997 terjadi penurunan angka fertilitas yang relatif kecil. Besar kecilnya penurunan fertilitas tergantung dari besar kecilnya perubahan faktor-faktor penentu fertilitas. Penelitian terhadap faktor-faktor penentu fertilitas ini cukup strategis untuk membahas masalah fertilitas di Indonesia. Faktor penentu fertilitas secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu faktor penentu tidak langsung dan faktor penentu langsung. Faktor penentu tidak langsung dalam mempengaruhi fertilitas melalui faktor penentu langsung. Hal ini berarti secara substansi terdapat hubungan yang erat antara kedua kelompok faktor penentu fertilitas tersebut. Faktor penentu fertilitas -baik langsung maupun tidak langsung-- yang menjadi penyebab naik turunnya fertilitas dapat dijadikan sebagai dasar pembinaan. Pembinaan fertilitas yang dilakukan rnelalui program KB, sejak pelita I dilakukan secara bertahap mulai wilayah Jawa dan Bali, wilayah Luar Jawa dan Bali I, dan wilayah Luar Jawa Bali II. Pengelompokan wilayah pembinaan ini tetap dipertahankan, padahal perkembangan jaman telah mampu merubah factor-faktor penentu fertilitas. Tujuan penulisan tesis ini adalah: pertama, mengukur tingkat keeratan hubungan antara kelompok faktor penentu tidak lansung dan faktor penentu langsung secara simultan tahun 1994 dan 1997; kedua, mencari faktor-faktor penentu fertilitas yang dominan baik untuk tahun 1994 maupun tahun 1997; ketiga memeriksa ketepatan pengelompokan wilayah pembinaan program KB di Indonesia berdasarkan faktor-faktor penentu fertilitas tahun 1994 dan 1997; keempat, membuat pengelompokan wilayah altematif berdasarkan faktor-faktor dominan penentu fertilitas tahun 1997. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publikasi SDKI 1994 dan 1997 dengan unit pengamatan/sarnpel adalah propinsi. Variabel-variabel yang dilibatkan dalam Analisis adalah variabel yang secara substansi merupakan faktor penentu fertilitas baik tidak langsung maupun langsung. Agar tujuan tercapai perlu didukung metade analisis statistik yang memadai yaitu Analisis Korelasi Kanonik, Analisis Diskriminan, Analisis Komponen Utama, Analisis Faktor dan Analisis KelompoklCluster. Hasil-hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa : pertama, terdapat korelasi yang sangat kuat antara faktor penentu fertilitas tidak langsung dengan faktor penentu langsung. Hal ini terjadi pada tahun 1994 dan tahun 1997. kedua, diperoleh lima faktor dominan penentu fertilitas di Indonesia yaitu pada tahun 1994 adalah (1) Program KB, (2) Pendidikan dan Perkawinan, (3) Kemampuan Ekonomi. (4)Pekerjaan dan (5) Kematian Bayi. Pada tahun 1997 juga diperoleh lima faktor dominan,diantaranya adalah (1) Program KB, (2) Pendidikan dan Perkawinan, (3) Kesehatan lbu danAnak, (4) Kemampuan Ekonomi dan (5) Pekerjaan. ketiga, terjadi ketidaktepatan klasifikasi pengelompokan wilayah pembinaan program KB sebesar 33,3% pada tahun 1994 dan 18,5% pada tahun 1997 jika diperiksa dengan faktor-faktor penentu fertilitas. keempat, pengelompokan wilayah yang dibuat berdasarkan faktor dominan penentu fertilitas menghasilkan lima kelompok wilayah. Hal yang menarik adalah propinsi Timor Timur berdiri sendiri dalarn kelompok 5 yang terpisah dengan propinsi-propinsi lain.