Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang multitujuan, diciptakan dalam rangka mengurangi angka pertumbuhan penduduk dan ingin membentuk suatu Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional selama ini telah memperoleh kemajuan yang cukup menggembirakan. Keberhasilan itu mutlak bar-us dipertahankan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut ternyata belum merata. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah menyusun suatu program yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan program KB dengan cara menyebarluaskan Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) (IUD, Implant, Kontap) yaitu metode yang dalam penggunaannya mempunyai efektifitas/tingkat kelangsungan pemakaian relatif lebih tingga serta angka kegagalan relatif lebih rendah bile dibandingkan dengan metode yang non MKET (pil, suntik, kondom). Hal-hal seperti diatas terjadi di Kabupaten DT II Sumedang propinsi Jawa Barat. Banyak faktor yang bisa diidentifikasikan sebagai penyebab rendahnya angka pengguna MKET. Penulis menelaah bahwa yang menjadi ujung tombak keberhasilan program, yang secara langsung melakukan kontak, komunikasi dan secara langsung memotivisir PUS adalah PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), jadi suatu hal yang menarik bila diteliti dan ditelaah seberapa besar peran PKB dalam memotivisir PUS untuk menggunakan MKET, dari sudut persepsi PUS. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui data sekunder yaitu studi literatur, dan data yang didapat melalui penyebaran daftar kuesioner kepada PUS dan wawancara mendalam kepada PPLKB dan PKB. Sedangkan hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa tidak ada hubungan antara karakteristik PKB dan keorganisasian PKB dengan keberhasilan MKET berdasarkan persepsi PUS terhadap PKB, tetapi berdasarkan basil wawancara dengan para PPLKB dan PKB, didapat basil bahwa PKB sedikit banyak memotivisir PUS untuk menggunakan MKET, hanya PKB masih menemukan banyak kendala dalam menjalankan tugasnya, dan hal ini perlu mendapat perhatian lebih laniut dari organisasinya, dalam hal ini BKKBN. Jadi selain memberi masukan-masukan, bimbingan dan pelatihan yang berharga bagi PKB sebagai bekal sebagai ujung tombak di lapangan. BKKBN pun harus mendengar dan mengolah masukan dan keluhan dari PKB yang disertai dengan tindak lanjut, misalnya dengan menambah personil PKB dan menciptakan variasi kegiatan bagi PKB yang mempunyai dampak yang tidak membosankan baik bagi PKB, para kader, maupun para PUS itu sendiri.

Abstrak :
Dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, maka disusunlah program pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung terus menerus. Rangkaian program pembangunan tersebut lazim disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai, pembangunan tersebut tidak mungkin dapat terwujud dalam beberapa tahun, atau beberapa Pelita atau satu dua generasi. Yang penting bahwa semua upaya pembangunan harus diarahkan sedemikian hingga setiap tahap makin mendekati kearah tujuan tersebut dan akhirnya mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, manajemen merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia Indonesia cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia sampai pada saat ini menduduki urutan kelima sesudah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut Sensus Penduduk tahun 1961 penduduk Indonesia berjumlah 97.055.348 dan pada sensus penduduk tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 119.208.229. Sensus penduduk tahun 1980 memberikan jumlah 147.490.298 dan Supas 1985 berjumlah 163.875.889. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1961-1971 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen pertahaun, tahun 1971-1980 meningkat menjadi 2,3 persen. Tahun 1930-1990 pertumbuhan penduduk diperkirakan turun menjadi 2 persen dan tahun 1990-2000 diperkirakan turun menjadi 1,9 persen. Turunnya laju pertumbuhan penduduk masih re latif kecil dan masih menimbulkan masalah kependudukan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang seperti masalah kependudukan pada tahun-tahun yang sudah lewat. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, dapat merupakan modal dasar dalam pembangunan tetapi dapat juga merupakan penghambat bagi pembangunan. Sebagai tenaga kerja yang besar, merupakan modal dasar bagi pembangunan. Sebaliknya sebagai tenaga kerja yang jumlahnya besar, bila tidak dapat dibina dan dimanfaatkan secara tepat, dapat merupakan penghambat pembangunan dan merupakan salah satu mata rantai yang rawan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kenyataan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam kependudukan di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran yang tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah. Masalah penduduk digambarkan dalam buku Rencana Pembangun Lima Tahun. Keempat yaitu: jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan struktur umur yang kurang seimbang serta masalah kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan. Pada buku tersebut dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Indonesia masih merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.

Abstrak :
Latar belakang: Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan. Ibu yang melahirkan dengan ditolong tenaga kesehatan maupun yang ditolong dengan tenaga non kesehatan dapat mengalami komplikasi. Komplikasi akan semakin berat yang dapat menyebabkan kematian ibu jika dalam proses persalinan ibu tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia juga mempunyai permasalahan tentang kesehatan terutama terkait dengan jumlah kematian ibu yang menduduki peringkat paling tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi seorang wanita kawin dalam pemanfaatan penolong persalinan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan waktu pengambilan data secara cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019 dengan sampel penelitian adalah wanita kawin umur 15-54 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup pada tahun 2019 sebanyak 15.247 individu yang dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat dengan model regresi logit. Hasil: Determinan faktor predisposisi (umur ibu, tingkat pendidikan ibu, tingkat pendidikan suami, status pekerjaan ibu, status pekerjaan suami, jumlah anak dan pengobatan sendiri) yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan penolong persalinan di Provinsi Jawa Barat adalah umur ibu, jumlah anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu dan pengobatan sendiri sedangkan determinan faktor pemungkin (status ekonomi, wilayah tempat tinggal, kepemilikan tabungan, kepemilikan jaminan kesehatan, kepemilikan media elektronik, status kepemilikan rumah dan akses ke internet) yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan penolong persalinan di Provinsi Jawa Barat adalah status ekonomi, kepemilikan jaminan kesehatan, status kepemilikan rumah dan akses ke internet. Kesimpulan: Variabel yang paling dominan berhubungan pemanfaatan penolong persalinan di Provinsi Jawa Barat adalah jumlah anak dimana nilai OR = 3,632 dengan nilai P=0,000 dan 95% CI = 3,163-4,169 di tahun 2019. Saran: peningkatan pemahaman kesehatan bagi reproduksi remaja terkait umur tidak berisiko hamil dan dan risiko melahirkan terlalu sering serta komplikasi yang menyertai terutama untuk pengendalian kehamilan terlalu muda, digitalisasi buku KIA agar memudahkan dalam pemantauan kesehatan ibu hamil. ......Background: Complications and deaths of mothers and newborns mostly occur in the period around delivery. Mothers who give birth assisted by health workers or who are assisted by non-health workers can experience complications. Complications will be more severe which can cause maternal death if the mother is not assisted in the delivery process by health workers. West Java Province as the province with the most population in Indonesia also has problems regarding health, especially related to the number of maternal deaths which is ranked the highest in Indonesia. This study aims to determine the determinant factors that affect a married woman in the use of birth attendants. Methods: This research is a quantitative research with cross sectional data collection time. The data used is secondary data from the 2019 National Economic Survey (Susenas) with the research sample being married women aged 15-54 years who gave birth to live children in 2019 as many as 15,247 individuals who were analyzed univariately, bivariately and multivariably with the logit regression model. Results: The determinants of predisposing factors (mother's age, mother's education level, husband's education level, mother's employment status, husband's employment status, number of children and self-medication) that were significantly related to the use of birth attendants in West Java Province were maternal age, number of children, level of mother's education, mother's employment status and self-medication while the determinants of enabling factors (economic status, area of ​​residence, savings ownership, health insurance ownership, electronic media ownership, home ownership status and access to the internet) were significantly related to the use of birth attendants in Java Province. West is economic status, health insurance ownership, home ownership status and access to the internet. Conclusion: The most dominant variable related to the use of birth attendants in West Java Province is maternal age where the OR value = 3,576 with P value = 0.000 and 95% CI = 3.227-3.963 in 2019. Suggestions: increasing understanding of reproductive health for adolescents related to age not at risk of pregnancy and and the risk of giving birth too often and the accompanying complications, especially for controlling pregnancies too young, digitizing the KIA handbook to make it easier to monitor the health of pregnant women.

Abstrak :
Tingginya persentase penggunaan kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) tidak diikuti dengan tingginya angka kelangsungan. Angka putus pakai untuk metode pil mengalami kenaikan dari 32% (SDKI 2002-2003) menjadi 39% (SDKI 2007). Sementara itu, angka putus pakai metode suntikan juga mengalami kenaikan dari 18% (SDKI 2002-2003) menjadi 23% (SDKI 2007). Kualitas pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu elemen yang penting dalam mencapai pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung lama (lestari). Salah satu elemen kualitas pelayanan keluarga berencana adalah informasi yang diberikan kepada klien dan mekanisme follow-up dan kontak kembali. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional (studi potong lintang) yang dianalisis menggunakan analisis survival. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan kelangsungan pemakaian kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) (p-value = 0,000) dan terdapat interaksi antara variabel kualitas pelayanan keluarga berencana dengan keputusan menggunakan alat/cara KB serta interaksi antara kualitas pelayanan KB dengan keinginan mempunyai anak. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah akseptor yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dengan keputusan suami saja dan orang lain dalam menggunakan alat/cara KB memiliki risiko untuk gagal mempertahankan kelangsungan pemakaian kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) lebih tinggi 1,7 kali dibandingkan dengan akseptor yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dengan keputusan bersama dalam menggunakan alat/cara KB (p-value = 0,008) setelah dikontrol oleh kesamaan keinginan anak antara suami dan isteri, jumlah anak dan efek samping. Oleh karena itu, diperlukan pemberi pelayanan (provider) yang mampu melayani kebutuhan KB dan kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan yang meliputi pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, yaitu pelayanan Komunikasi Interpersonal (KIP)/konseling dan pelayanan medis berkaitan dengan KB dan kesehatan reproduksi. ......The high percentage using of hormonal contraceptives (pills and injections) are not followed by a high rate of survival. The drop out rate for the method of pill use rose from 32% (IDHS 2002-2003) to 39% (IDHS 2007). Meanwhile, the dropout rate used method of injection also increased from 18% (IDHS 2002-2003) to 23% (IDHS 2007). Quality of family planning services is one of the important element in achieving contraceptive use long-lasting (sustainable). The element is information given to clients and recontact and follow-up mechanisms. This study uses a descriptive analytic with cross sectional approach were analyzed using survival analysis. Based on the results of the study there is a relationship between the quality of family planning services with continuity of use of hormonal contraceptives (pills and injections) (p-value = 0.000) and there is interaction between the quality of family planning services with decisions using of tools/methods of family planning and the interaction between the quality of family planning services with the desire for more children. The conclusions in this study is acceptors are getting a qualified family planning services by husband decision maker and others to using tools/methods of family planning has failed to maintain the continuity of risk for using hormonal contraceptives (pills and injections) 1,7 times higher than the acceptors who received family planning services qualified by a joint decision to using tools/methods of family planning (p-value = 0.008) after controlled by a common wishes of children between husband and wife, number of children and side effects. Therefore required provider which capable of serving the needs of family planning and reproductive health of men and women includes IEC (Information, Education and Communication) service as well as family planning and reproductive health services that can meet the needs of women and men, Interpersonal Communication (IPC)/counseling and medical services related to family planning and reproductive health.

Abstrak :
Unmet need KB adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Unmet need KB merupakan salah satu indikator yang menggarnbarkan pelayanan KB dan merupakan salah satu capaian MDGs 2015. SDK! 2007 menunjukkan unmet need KB sebesar 9,1 persen, sedangkan SDKI 2002-2003 menunjukkan 8,6 persen. Di Indonesia, sejak 12 tahun terakhir unmet need KB stagnan di 9 persen sehfngga merupakan masalah lain yang perlu diatasi Peneiitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungab dengan unmet need K.B. Penelitlan ini merupakan penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB. Jumlah sampel untuk melihat Unmet need KB Nasional adall1h seluruh PUS usia 1549 tahun yang meniklth yang terdapat dalam SDK! 2007. Sedangksn sampel untuk studi ini tidak termasuk mereka yang contraceptive failure, desire birth <2 years, infecundlmenopausal dengan sam pel 21, 157. Penelitian ini mclihat hubungan faktor sosiodemografi (umur, tingkat pendidikan1 pekeljaan, tingkat pendidikan suami, pekerjaan suami~ jumlah anak. dan tingkat ekonomi, tempat tinggal). faktor sosiopsikologis (persetujuan suami tentang KB; diskusi dengan suami tentang KB, pengetahuan tentang metode kontrssepsi), dan faktor pelayanan (infurmasi KB dsri fusilitas kesehatan dan sumber informasi KB). Dari hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa unmet need KB eenderung meningkat pada umur dewasa tua, pendidiksn !ebih rendah, punya anak lebih dari 2, tingkat ekonomi rendah. tinggal di pedesaan, suami tidak setuju dengan KB, tidak diskusi dengan suami, tidak mendapat informasi dart fasilitas kesehaan dan ti-dak mendapat informasi KB dari surnber manapun. Saran dari studi ini adalah agar Kementerian Keseltatan Rl menyediakan pelayanan KB sesuai kebutuhan klien mulai dsri memberikan infonnasi KB kepada PUS, menyediakan alokon, pembisysan KB bagi yang tidak marnpu. Puskesmas harus mendukung ketersediaan alokon yang ada dengan sspek lain seperti bebas biaya jasa pemasangan alokon serta memperbaiki akses. BKKBN dapat mentngkatkan promosi KB lebih melibatkan suami maupun masyarakat lainnya. Peneliti lain dapat melihat dari sisi kepemitikan asuransi. ......Unmet need for family planning are couples of childbearing age who do not want to have children but do not use contraceptives. Unmet need for family planning are one of the indicators that describe family planning services and is one of the achievements of MDGs. IDHS 2007 showed unmet need for family planning of 9.1 percent, while the 2002-2003 IDHS shows 8.6 percent. In Indonesia, since last 12 years unmet need for family planning stagnant at 9 percent so that is another issue that needs to be addressed. This study aims to conduct empirical tests to determine the factors associated with unmet need family planning. This study is a cross sectional study using secondary data about the factors associated with unmet need for family planning. The number of are married couples at child bearing period, aged 15-49 years who married as stared in IDHS 2007. While the sample for !his study does not include contraceptive failure, desire birth <2 years, lnfeeund lmenopausal are 21.157 samples. This study analyzes the effects of sociodemographic factors (age, educational Ievel, occupation education level of husband. husband's occupation, the number of children, and economic Jevel, residence), sosiopsycologis factor (husband approval about family planning, discussion with husband about family planning, knowledge about contraceptive methods ), and services factor (family planning information from health facilities and source of Information). From the results of bivariate analysis,. it was found that the unmet need family planning tend to increase in older adult, lower education, have more than 2 children, low economic level, living in rural area, whose husband does not agree with family planning, no discussion with the husband, not being informed of health facilities and do not receive family planning information from any source. It is suggested that Ministry of Health to serve family planning services based on clients by providing family planning information for married couple, providing contraception, budgetting for poor married couple who need family planning and to increasing the acces. NFPCB can increase family planning promotion to improve support from husband and other people. Future research can examine from insurance variable.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan kebijakan kependudukan di Singapura. Dinamika kependudukan di Singapura dipengaruhi oleh ledakan penduduk setelah Perang Dunia II. Pada awalnya kesadaran akan masalah kependudukan digerakkan oleh para sukarelawan yang tergabung dalam Singapore Family Planning Association (SFPA). Pada tahun 1965 pemerintah mengambil alih peran SFPA dengan dibentuknya Singapore Family Planning and Population Board (SFPPB). Sebagai lembaga pemerintah, SFPPB mengeluarkan kebijakan Keluarga Berencana untuk meminimalisasi laju kelahiran penduduk di Singapura. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat besar akan menimbulkan bahaya bagi stabilitas negara. ......This thesis is a pipulation policy in Singapore. Singapore population dynamics are influenced by the population explosion after Worl war II. At first awareness of population problems are driven by volunteers who joined at Singapore Family Planning Association (SFPA). In 1965 the goverment took over the role of SFPA with the formationn of Singapore Family Planning and Population Board (SFPB). As a goverment agency, issued a policy of family Planning SFPPB to minimize tho total fertility rate in Singapore. The rate of population growth will pose a huge danger to the stability of the country.