Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang festival Tabut sebagai salah satu kebudayaan yang dibudidayakan oleh masyarakat kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah. Hasil analisis yang penulis dapatkan, Tabut adalah sebuah tradisi bawaan yang masuk ke Bengkulu karena dibawa oleh orang Bengali, India Selatan. Pada saat itu orang-orang Bengali ini masuk ke Bengkulu untuk menjadi pekerja dalam membangun Benteng Malborough milik Inggris. Tabut selalu dirayakan pada 1-10 Muharam setiap tahunnya. Tabut memiliki ritual khusus yang kegiatannya hanya boleh dilakukan oleh keluarga asli keturunan Tabut yang dinamai KKT (Kerukunan Keluarga Tabot). Ritual tersebut antara lain mengambik tanah, duduk penja, menjara, meradai, arak seroban, arak gedang, dan tabut tebuang. Tabut terbagi menjadi dua, yaitu Tabut Sakral dan Tabut Pembangunan. Tabut sakral adalah tabut resmi milik keluarga Tabut sedangkan Tabut Pembangunan adalah tabut pemerintah yang dibuat untuk ikut meramaikan kegiatan festival ini. Tabut merupakan budaya dari kaum Bengali, India Selatan yang kini telah berakulturasi dengan budaya lokal.

---

ABSTRACT
This Minithesis explain about Tabut‟s festival as a culture which cultivation by Bencoolen. The research methods that using in this minithesis is history methods. The results from this research, Tabut is a culture which entered to Bencoolen by Bengali‟s people from South India. In the past, Bengali‟s people entered to Bencoolen to became employee who building fort malborough‟s of England. Tabut‟s usually attend on 1-10 Muharram in every year. Tabut‟s have special rituals that only doing by the real family of Tabut who the named KKT (Kerukunan Keluarga Tabut). The rituals is mengambik tanah, duduk penja, menjara, meradai, arak seroban, arak gedang, and tabut tebuang. Tabut divided into two, like Sakral‟s Tabut and Building‟s Tabut. Sakral‟s tabut is an official Tabut from Tabut‟s family, meanwhile Building‟s Tabut is a Government‟s Tabut which made for enliven this festival. Tabut is a culture from Bengali‟s people, South India which have acculturation with local culture of Bengkulu.;

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini memuat kajian tentang perkembangan tata kota Bengkulu, kota di Pantai Barat Sumatera yang pernah dipimpin oleh dua pemerintahan kolonial yang berbeda, Inggris dan Belanda. Tujuannya untuk melihat perkembangan penataan Kota Bengkulu sepanjang abad ke-18 s/d ke-20 dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saya yang mempengaruhinya. Analisis yang digunakan adalah analisis kontekstual yang melihat hubungan tiap bangunan dan juga lingkungan alam sekitarnya. Data yang digunakan adalah bangunan-bangunan dari abad ke-18 s/d ke-20 yang berjumlah 36 bangunan. Hasil penelitian mengindikasikan terdapat perubahan lokasi pusat kota pada masa pemerintahan Inggris dan pada masa pemerintahan Belanda. Selain itu terdapat pula perubahan fungsi kota, dimana Bengkulu yang ketika dibangun Inggris berfungsi sebagai kota pusat perdagangan, sedangkan pada masa Belanda Kota Bengkulu berfungsi sebagai kota administrasi. Selain itu, terdapat pula tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan Kota Bengkulu masa kolonial, yaitu pertambahan jumlah penduduk, penguasaan terhadap lingkungan, dan perkembangan kebijakan ekonomi dan politik.

---

ABSTRACT
Bengkulu is a city in west coast of Sumatera that was governed by two different colonial goverments, i.e. The British and The Dutch. The purpose of this thesis is to understand the development of urban planning in Bengkulu City and to interpret the supporting factor of the city development. Contextual and natural environment analysist are applied in this research. Furthermore, 36 colonial buildings in Bengkulu City are used as the source of data. The research resulting an indication that there is a change of city center in colonial era. In The British colonial era, the center of Bengkulu city was around the port and Fort Marlborough, while under The Dutch government, city center was moved around the plaza. Moreover, there is also an indication of change in city function. Under The period of British government, Bengkulu City was concentrated as a trading city, while under The period of Dutch colonal rule, Bengkulu was functioned as an administrative city. Furthermore, there are three supporting factors of the growth of Bengkulu City, which are increase of population, human ability to control the environment, and the development of economic and political policy.

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kemampuan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan terutama dalam menggali potensi yang ada di daerah. Provinsi Bengkulu yang teletak di pantai sebelah barat pulau sumatera memiliki keanekaragaman sumber daya alam maupun budaya yang dapat dikembangkan sebagai potensi dalam pembangunan daerah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Desentralisasi pembangunan memberikan peluang kepada daerah untuk menggali dan merumuskan strategi pembangunan dengan melibatkan stakeholders yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini selain melihat dampak positif dan dampak negatif pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009, juga merumuskan strategi yang tepat untuk dijadikan sebagai fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai "the experts". Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah terutama dalam upaya menyusun rencana pembangunan. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan analisis Benefit Cost melalui pendekatan Analitycal Hierarchy Prosess (AHP), dirumuskan strategi yang dapat dijadikan fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah mengembangkan sektor pertanian, untuk masing-masing kabupaten dengan rasio manfaat biaya adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 2,620, Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 2,480, Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 1,877 dan Kota Bengkulu sebesar 2,991.

---

The implementation of regional autonomy demands a regional capability in formulating development policies, especially in tapping the potency in a region. Bengkulu Province which is located on the west coast of Sumatra Island has diversity of natural resources and culture that can be developed as potency in regional development, with regional autonomy, it is expected that the utilization of the potency can be optimized. Decentralization of development provides an opportunity for region to explore and formulate development strategies which is involving stakeholders in order to create a prosperous society. This research is not only finding the positive and negative impacts of districts development in Bengkulu Province for 2005-2009, but also formulating appropriate strategy for the focus of districts? policy in Bengkulu Province based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to local governments, especially in efforts to formulate development plans. Based on the analysis result using the Cost Benefit analysis through Analytical Hierarchy Process (AHP), a strategy that can be used as the focus of districts policy in Bengkulu Province is formulated. It is to develop the agricultural sector for each district with the benefit cost ratio for Rejang Lebong is at 2.620, North Bengkulu regency at 2.480, South Bengkulu Regency at 1.877, and Bengkulu City at 2.991.

Abstrak :
Pelanggaran kesusilaan dalam hukum adat lebih luas pengertiannya daripada yang ada dalam KUHP. Akibatnya, masyarakat yang mengalami pelanggaran kesusilaan tidak bisa melaporkannya pada yang berwajib. Di samping itu, meski yang terjadi adalah pelanggaran yang ada padanannya dalam KUHP, tapi dalam kehidupan masyarakat ternyata terdapat alternatif penyelesaian dengan menggunakan hukum adat. Dalam masyarakat di Kota Bengkulu hal itu dilakukan dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Digunakannya alternatif penyelesaian perkara dengan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu juga untuk mengantisipasi main hakim sendiri oleh masyarakat. Masyarakat yang merasa lingkungannya telah tercemar oleh perbuatan melanggar kesusilaan, dapat melakukan tindakan penghakiman sendiri terhadap pelaku pelanggaran kesusilaan itu dan penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dirasa lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian pelanggaran kesusilaan dalam praktek hukum pidana Indonesia, untuk membuat suatu potret Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dan untuk dapat menyarankan suatu proses penyelesaian pelanggaran kesusilaan melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif ini langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku dari keadaan tersebut tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, merupakan suatu proses adat dalam menyelesaikan suatu cempalo/dapek salah di Kota Bengkulu. Proses Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu terdiri dari tiga bagian yaitu: pra sidang, sidang dan pasca sidang. ......Violations of decency in customary law a broader sense than that in the Criminal Code. As a result, people who experience violations of decency cannot report it to authorities. In addition, although what happens is that no immediate analogue in violation of the Criminal Code, but in public life there was an alternative solution by using customary law. In a society in the Bengkulu city it is done by Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. The use of alternative settlement with Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu also to anticipate of vigilantism by the community. Society who feel their environment has been contaminated by the actions such of decency violation, can make their own judgment action against the perpetrators of decency violations and held adjudication using customary law to be more fulfilling sense of justice. This thesis aims to find the solution to a breach of decency in the practice of criminal law of Indonesia, to create an illustration of the Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu and to recommend a process of resolving decency violations through Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. This study is using a qualitative approach. The approach using qualitative methods is directing on the circumstances and perpetrators of the situation without reducing the elements in it. From the survey results revealed that the Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, is a customary process in completing a cempalo /dapek salah in the Bengkulu city. The process of Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu consists of three parts: pre-trial, trial and post trial.