Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas proses pembangunan dan perkembangan Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu tahun 1968-2010. Fokus penelitian ini menekankan pada perkembangan aktivitas pelabuhan sebagai pintu gerbang lalu lintas barang dalam perdagangan antar pulau maupun luar negeri di Propinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analisis. Pelabuhan Pulau Baai merupakan pelabuhan lama Kerajaan Silebar yang direvitalisasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Latar belakang pembangunan kembali pelabuhan Pulau Baai ini untuk menunjang aktivitas perdagangan komoditi ekspor yang dihasilkan oleh daerah belakang. Perkembangan aktivitas pelabuhan mengalami kemajuan seiring dengan peningkatan hasil produksi komoditi daerah belakang. Komoditi ekspor andalan berasal dari sektor pertambangan yaitu batu bara dan sektor perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit olahan (Crude Palm Oil/CPO). Pelabuhan Pulau Baai dalam pelaksanaan operasional mengalami kendala yaitu sedimentasi yang tinggi yang menyebabkan alur pelayaran pelabuhan mengalami pendangkalan. Meskipun terjadi sedimentasi yang menghambat, namun tidak mempengaruhi aktivitas ekspor di Pelabuhan Pulau Baai yang semakin meningkat terutama sejak tahun 2000 dan mengalami kenaikan ekspor pada tahun 2010.

---

This thesis discusses the process of the establishment and development of the Pulau Baai Port in Bengkulu on 1968-2010. It emphasizes on the export-import activities of the port in the province of Bengkulu. This study uses the method of historical research by presenting the research results in the descriptive-analytical form. The study finds that the Pulau Baai Port is an old port of Silebar Empire which revitalized during the reign of the Orde Baru era. The background of rebuilding the Pulau Baai Port is to support the export of commodity from the hinterland products. The development of port activities were in line with the increase of the productions such as rubber, oil palm plantation (Crude Palm Oil/CPO) and coal which become the main good of commodity. Despite the Pulau Baai Port had obstacles as the consequence of high sedimentation the export activity at the Pulau Baai Port was rising since 2000 and reached its peak in 2010."

"This research aimed at getting a description on the effectiveness of application of the law no.9 of 1992 againts foreign citizen working at Bengkulu Province and obstacles of the law application. The result of research proved that the law No.9 of 1992 was basic rules fo foreign workers activities from points of view : (a) data of foreigners visit, temporary stay, permanent residents ; (b) the way of control the foreigners entering Bengkulu ; (c) types of offenenses : imigration permit, missue of working permit. The cases were tackled by government instances, but more obstacles were met at the invloved instances : high public Prosecution office Provincial Police Office, Coordination Board of Local Investment, Manpower Local Office, and imigration office."

"ABSTRAKPembunuhan yang terjadi terhadap tiga Pejabat Kolonial di Bengkulu pada abad ke-19, merupakan sebagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan dominasi Belanda. Pembunuhan yang terjadi di Bengkulu merupakan reaksi terhadap masuknya sistem kolonial, baik itu pada masa Inggris 1807 maupun pada masa pemerintahan Belanda 1833-1873. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai pambunuhan yang dilakukan oleh rakyat Bengkulu terhadap Residen Thomas Parr (1807), Asisten Residen Knoerle dan van Amstel. (1833, 1873). Data mengenai pembunuhan ini diperoleh dari Arsip Nasional RI, Perpustakaan Perta_nian dan Biologi, Bogor, Cerita rakyat yang ada di Bengkulu. Dari hasil penelitian menunjukkan latar belakang terjadinva pembunuhan terhadap pejabat kolonial adalah masalah campur tangan pihak kolonial dalam sistem pemerintahan tradisional, atau adanya campur tangan pihak asing terhadap sistem pemerintahan yang telah ada di Bengkulu. Selain itu pemerintah Belanda juga berusaha untuk membentuk suatu sistem pemerin_tahan desa yang baru dengan jalan memberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya dan Pembagian Marga untuk daerah Lais. Walaupun cara ini dilakukan Belanda setelah diadakan penghapusan kerajaan yang ada di daerah Bengkulu, yaitu Kerajaan Sungai Lemau, Sungai Itam, Silebar dan Anak Sungai, yang dimulai tahun 1881 hingga 1870. Selain itu, pembunuhan ini juga disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah Belanda dalam bidang ekono_mi, yaitu dalam masalah tanam paksa, yang dimulai pada tahun 1833, serta diharuskan pada tahun 1872 dan sebagai gantinya pemerintah Belanda menetapkan Pajak Kepala, sehingga kemakmuran masyarakat menurun, dan ini menyebabkan terjadinya gerakan pembunuhan terha_dap pejabat kolonial di Bengkulu. Usaha Belanda untuk memberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya dapat diterima setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. lni merupakan kekalahan pemerintah Belanda dalam ikut serta mengatur kehidupan adat yang ada di Bengkulu.

---

"

"ABSTRAKSkripsi ini memuat kajian tentang perkembangan tata kota Bengkulu, kota di Pantai Barat Sumatera yang pernah dipimpin oleh dua pemerintahan kolonial yang berbeda, Inggris dan Belanda. Tujuannya untuk melihat perkembangan penataan Kota Bengkulu sepanjang abad ke-18 s/d ke-20 dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saya yang mempengaruhinya. Analisis yang digunakan adalah analisis kontekstual yang melihat hubungan tiap bangunan dan juga lingkungan alam sekitarnya. Data yang digunakan adalah bangunan-bangunan dari abad ke-18 s/d ke-20 yang berjumlah 36 bangunan. Hasil penelitian mengindikasikan terdapat perubahan lokasi pusat kota pada masa pemerintahan Inggris dan pada masa pemerintahan Belanda. Selain itu terdapat pula perubahan fungsi kota, dimana Bengkulu yang ketika dibangun Inggris berfungsi sebagai kota pusat perdagangan, sedangkan pada masa Belanda Kota Bengkulu berfungsi sebagai kota administrasi. Selain itu, terdapat pula tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan Kota Bengkulu masa kolonial, yaitu pertambahan jumlah penduduk, penguasaan terhadap lingkungan, dan perkembangan kebijakan ekonomi dan politik.

---

ABSTRACTBengkulu is a city in west coast of Sumatera that was governed by two different colonial goverments, i.e. The British and The Dutch. The purpose of this thesis is to understand the development of urban planning in Bengkulu City and to interpret the supporting factor of the city development. Contextual and natural environment analysist are applied in this research. Furthermore, 36 colonial buildings in Bengkulu City are used as the source of data. The research resulting an indication that there is a change of city center in colonial era. In The British colonial era, the center of Bengkulu city was around the port and Fort Marlborough, while under The Dutch government, city center was moved around the plaza. Moreover, there is also an indication of change in city function. Under The period of British government, Bengkulu City was concentrated as a trading city, while under The period of Dutch colonal rule, Bengkulu was functioned as an administrative city. Furthermore, there are three supporting factors of the growth of Bengkulu City, which are increase of population, human ability to control the environment, and the development of economic and political policy. "

"ABSTRAKKota Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera merupakan wilayah yang rawan bencana gempa bumi, namun risiko akibat bencana gempa bumi antar bagian kota tidak sama besarnya. Berdasarkan aspek keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptif dengan variabel kepadatan penduduk, proporsi pekerja sektor informal, proporsi penduduk usia rentan, proporsi rumah non permanen, proporsi rumah tangga sejahtera, proporsi penduduk lulusan SMA keatas, dan aspek modal sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memetakan kerentanan wilayah berdasarkan indikator sosial yang dikaitkan dengan percepatan tanah maksimum dari gempa ≥ 5.0 SR selama tahun 2000-2015. Penilaian kerentanan wilayah berdasarkan indikator sosial terhadap gempa bumi dilakukan pada basis kelurahan dengan menggunakan metode overlay dan skoring. Hasil penelitian menunjukkan pola kerentanan semakin menjauhi pusat kota kerentanan semakin rendah kecuali pada bagian selatan. Pola antara tingkat kerentanan dengan bencana gempa bumi menunjukkan bahwa pada magnitudo 5,0-5,9 SR wilayah kerentanan tinggi dan sangat tinggi berada pada wilayah percepatan tanah maksimum yang tergolong tinggi sedangkan pada magnitudo 6,0-7,9 SR wilayah kerentanan tinggi dan sangat tinggi berada pada wilayah percepatan tanah maksimum yang tergolong rendah.

---

ABSTRACTBengkulu City which is located on the western coast of Sumatera Island is a vulnerable region to earthquake, but the risk caused by the earthquake among the city parts are not equally formed. Based on aspects of exposure, sensitivity, and adaptive capacity using variables such as population density, the proportion of informal sector workers, the proportion of vulnerable population ages, the proportion of non-permanent houses, the proportion of prosperous households, the proportion of high school graduates and above, and also the social capital aspect. This research aims to find and map out the region vulnerability based on social indicators associated with the peak ground acceleration of ≥ 5 Richter Scale earthquake in 2000-2015. Region vulnerability assessment based on social indicators towards earthquakes was done on the basis of villages using the overlay method and scoring. The results showed that the further from the city center, the lower the vulnerability level is, except for the southern part. The pattern of vulnerability level to earthquakes indicated that on the magnitude 5.0 to 5.9 Richter Scale, the region vulnerability level are high and very high in the high PGA region, while on the magnitude of 6,0 to 7,9 Richter Scale, the region vulnerability are high and very high in the low PGA region."