Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Imbalan kerja adalah merupakan bentuk kompensasi atau reward yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai kepada perusahaan. Dengan adanya imbalan kerja tersebut, karyawan akan merasa dihargai atas kinerja yang sudah mereka berikan kepada perusahaan. Jenis imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya dapat berupa gaji, bonus, sisa cuti yang dapat diuangkan, natura/kenikmatan, pesangon, asuransi dan pensiun. Atas jenis-jenis imbalan kerja tersebut secaraakuntansi diatur bagaimana pelaksanaannya seperti yang tercantum dalamPernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 - Revisi. Selain itu, jenis-jenis imbalan tersebut secara perpajakan juga diatur bagaimana pelaksanaan yang benar yang harus diterapkan bagi Perusahaan dan Wajib Pajak. Permasalahan pokok yang timbul adalah bagaimana perlakuan pajak atas berbagai imbalan kerja (seperti gaji, bonus, natura/kenikmatan, cuti yang dapat diuangkan, pensiun, pesangon dan Asuransi) yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dengan mengacu kepada UU PPh dan peraturan pelaksanaannya. Penulisan tesis ini bertujuan untuk dapat memecahkan permasalah pokok tersebut dan penulisan ini merupakan laporan dari hasil dari proses penelitian. Penelitian yang dipakai adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara tentang perlakuan pajak yang diterapkan atas berbagai jenis imbalan yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat simpulkan bahwa atas berbagai imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya adalah sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya dan selain itu juga sudah sesuai dengan Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 - Revisi. Saran untuk penelitian ini adalah agar Peraturan Pajak yang terkait dengan jenis-jenis imbalan kerja sebaiknya dipertahankan.

---

Employee benefit is kind of reward compensation that given by Company to the employee. Employee benefit that given by Company can bring employee motivation to work increased and will make them more loyal to the Company. Employee will feel proud and happy because their contribution is accepted by Company. Employee benefits which given by Company to the employee are consist of salary, bonus, paid annual leave, benefits in kind, post-employment benefits such as pensions, insurance. The Accounting Standard is prescribed the accounting and disclosure for employee benefits under Statement of Financial Accounting Standard 24 - Revised. On the other hand, those benefits are prescribed under tax ruling that should be applied by Company and tax payer. The core problem is how the tax treatment on employee benefits (such as salary, bonus, benefits in kind, post employment benefits like pensions,insurance) which given by Company to the employee with refer to tax ruling. The purpose of this research is to have the solution to solve the core problem and this thesis is part of report and result from research process. This research using qualitative approach with type of analytic descriptive research that describing the data from interviewing result on how the application tax treatment to the employee benefits that given by Company to the employee. The technique of collecting data is performed by doing interview and literature study. Based on the analysis, it can be concluded that employee benefits that given by Company to the employee is already in line with the tax ruling and Statement of Financial Accounting Standard 24 - Revised. The recommendation from this research is given to each employee benefit that given by Company to the employee which is in the overall opinion the tax ruling should be maintained.

Abstrak :
ABSTRAK
Transfer pricing atas jasa intragroup merupakan salah satu isu penting dalam penerapan pengujian kewajaran karena dalam penerapan pengujiannya perlu melalui beberapa tahapan yaitu pengujian atas keberadaan jasa, manfaat ekonomi, serta perhitungan nilai wajar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis transfer pricing atas kewajaran transaksi jasa manajemen pada PT. X. Salah satu risiko yang dihadapi oleh PT. X yaitu adanya penyesuaian pajak atas transaksi jasa manajemen yang dibayar kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa apabila tidak memenuhi uji manfaat sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk menggali lebih dalam terkait fenomena yang terjadi pada PT. X sehingga dapat dilakukan pembuktian atas manfaat ekonomis atau komersial pada PT. X dalam meningkatkan atau mempertahankan bisnisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penyediaan jasa manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan jasa serta manfaat yang diterima oleh PT. X tidak dapat dibuktikan dikarenakan kurangnya dokumen pendukung dan transaksi yang terjadi merupakan traksaksi yang tidak dapat ditagihkan. Pembuktian uji keberadaan dan manfaat dapat dilakukan dengan menyediakan dokumen pendukung dari proses penyediaan jasa, proses pelaksanaan jasa, serta hasil dari jasa yang telah diberikan untuk mengatasi risiko penyesuaian pajak.

---

ABSTRACT
Transfer pricing for intragroup services is one of the important issues in the application of arms length price because the application of testing needs to go through several stages, namely the existence test of services, economic benefits, and calculating arms length price. This research was conducted to analyze transfer pricing for the arms length of management service transactions at PT. X. One of the risks faced by PT. X is the tax adjustment on management service transactions paid to related parties if they do not fulfill the benefit test according to the arms length principle. The method used in this study is a case study to go deep into the phenomena that occur in PT. X so that it can be proved by the economic or commercial benefits of PT. X in improving or maintaining its business. Data collection is done by interviewing and documentation to obtain information relating to the provision of management services. The results of the study show that the existence of services and benefits received by PT. X cannot be proven due to the lack of supporting documents and transactions that occur are transactions that cannot be charged. Proof of existence and benefit testing can be done by providing supporting documents from the process of providing services, the process of implementing services, and the results of services that have been provided to overcome the risk of tax adjustment.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai analisis dampak penerapan imbalan pascakerja program imbalan kerja berdasarkan PSAK dan FAS yang diterapkan oleh Akuntan Perusahaan terhadap laporan keuangan serta dampak penerapan Exposure Draft PSAK 24 Revisi 2013 di PT HBS Penelitian dilakukan dengan studi literatur khususnya PSAK FAS dan ED PSAK Hasil penelitian berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2010 dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan Penerapan PSAK 24 Revisi 2010 dengan metode pendekatan koridor menghasilkan liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1 49 persen Penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto mengurangi pendapatan komprehensif lain jumlah ekuitas dan beban imbalan pascakerja

---

ABSTRACT
This research of implementation impact analysis to financial statements for post employment benefit for defined benefit plans based on PSAK and FAS which implemented by Corporate Accountant also implementation impact of Exposure Draft PSAK 24 Revised 2013 at PT HBS This research was performed thru literature study especially PSAK FAS and ED PSAK Research result based on independent actuary report in accordance with PSAK 24 Revised 2010 and FAS 158 showed no difference calculation results on present value of defined benefit obligation and fair value of plan asset Implementation of PSAK 24 Revised 2010 with corridor approach method provided a lower of post employment benefit for defined benefit plans liability but without corridor approach method provided increase of net liability and recognized all actuarial losses in other comprehensive income by decreased of 1 49 percent Implementation of ED PSAK 24 Revised 2013 provided increase of net liability decrease other comprehensive income total equity and post employment benefit expenses

Abstrak :
ABSTRAK
Kepemilikan double insurance telah membuka peluang praktik Coordination of Benefit (CoB) di Indonesia, terlebih dalam era JKN saat ini. Yang mana setiap orang selain memiliki asuransi yang bersifat wajib mereka pun memiliki asuransi kesehatan tambahan yang kepesertaanya bersifat tidak wajib. Pada praktiknya CoB terkadang masih belum sesuai dengan prinsip universal asuransi.

Penelitian ini mencoba menganalisis praktik CoB dan besaran biaya CoB yang terjadi di Indonesia baik antara BPJS Kesehatan dengan AKT maupun antara AKT dengan AKT.

Metode yang digunakan adalah rancangan studi observasional dengan desain cross sectional. Pemodelan menggunakan pendekatan ekonometrik yaitu two-part model yang memisahkan proses antara praktik CoB dengan besaran biaya CoB.

Hasil penelitian menyatakan kovariat usia, LOS dan penyakit sistem sirkulasi menunjukkan efek yang signifikan dalam pengujian secara statistik. Kurangnya koordinasi antar provider dengan asuradur atau asuradur dengan asuradur menyebabkan meningkatnya potensi moral hazard yang dilakukan baik oleh peserta maupun provider sehingga peserta berpotensi mendapatkan cakupan ganda.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya dibuat Badan/Organisasi yang khusus mengelola CoB dan dibuatnya regulasi CoB.

---

ABSTRACT
Nowadays, some people may have double insurance. Besides having compulsory insurance that regulated by government, they also have additional health insurance which is not mandatory. This condition has opened up opportunities for Coordination of Benefit (CoB) in Indonesia, especially in JKN era. Unfortunately, in practice CoB still not executed according to the principle of general rules of insurance. This research seeks to analyze the practice of the COB and COB fee scale that occurred between BPJS with AKT and between AKT to AKT. The method used is the observational study with cross sectional design. The modeling uses an econometric approach, that is a two-part model which separates the process between the CoB practice and the CoB funds.

The result of the research states that age covariate, LOS, and circulatory system diseases show significant effects in statistical testing. Lack of coordination between providers and assurer or between assurer and assurer, causes increasing potential moral hazard by both participants and providers so that participants may get double coverage.

The suggestions of this research are first the need to create an independent agency or organization that manages CoB and second the need to made regulation of CoB.

Abstrak :
ABSTRAK
Program imbalan pasca kerja merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diberikan perusahaan bagi karyawannya. Menurut Undang ndash; Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayarkan imbalan pasca kerja meliputi Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 revisi 2017 PSAK 24 revisi 2017 mewajibkan perusahaan untuk membukukan pencadangan kewajiban imbalan pasca kerja dalam Laporan Keuangan perusahaan. Kewajiban ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan arus kas perusahaan terganggu sebagai akibat dari berlakunya ketentuan UU No 13 Tahun 2003.Perhitungan pencadangan kewajiban imbalan pasca kerja dilakukan terhadap seluruh karyawan yang berhak mendapatkan imbalan pasca kerja berdasarkan usia dan lama bekerja karyawan menggunakan metode Projected Unit Credit dengan mempertimbangkan seluruh asumsi aktuaria yang ada yaitu asumsi tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat mortalitas, tingkat cacat tetap, tingkat pengunduran diri dan usia pensiun normal.Karya akhir ini akan menghasilkan perhitungan jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja dalam bentuk perhitungan Kewajiban Aktuaria, Biaya Jasa Kini dan Biaya Bunga yang akan diungkapkan pada Laporan Keuangan perusahaan sesuai PSAK 24 revisi 2017 baik sebagai biaya pada Laporan Laba Rugi perusahaan, maupun kewajiban pada Laporan Neraca Keuangan perusahaan.Hasil karya akhir ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisa untuk kebutuhan pencadangan dan memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut perusahaan dapat menyelaraskan kewajiban aktuaria yang harus dipenuhi dengan strategi keuangan perusahaan dan memenuhi visi dan misi perusahaan.

---

ABSTRACT
The post employment benefits program is one of the employee benefits provided by the company. Under Law No. 13 of 2003 on employment, the company is required to pay post employment benefits covering Severance, the Working Period and the Reimbursement of Rights. The Statement of Financial Accounting Standard 24 revision 2017 requires the company to post a post employment benefit provision in the Company 39 s Financial Statement. This obligation is done to anticipate the possibility of the company 39 s cash flow is disrupted as a result of the enactment of the provisions of Law No. 13 of 2003.The calculation of provision for post employment benefits obligation is made against all employees who are entitled to receive post employment benefits based on the age and length of employment of employees using the Projected Unit Credit method taking into account all existing actuarial assumptions, namely discount rate assumption, salary increase rate, mortality rate, resignation rate and normal retirement age.The final work will result in the calculation of the amount of the Post Employment Benefit Liabilities in the form of the Actuarial Actuarial Liability, Current Service Cost and Interest Expense which will be disclosed in the Company 39 s Financial Statement in accordance with PSAK 24 revision 2017 either as expense in the Company 39 s Profit and Loss Report.This final paper can be used by companies to perform analysis for the needs of reserves and take into account the possibilities that will occur in the future. Based on these calculations, the company can align the actuarial obligations that must be met with the company 39 s financial strategy and fulfill the company 39 s vision and mission.

Abstrak :

Employee engagement adalah konstruksi yang kompleks dan luas yang mencakup komitmen, kepuasan, loyalitas, dan perilaku ekstra karyawan dalam menjalankan peran dalam bekerja. Membangun keterlibatan karyawan bukanlah hal yang mudah, kemudian adanya pergeseran generasi ke generasi milenial yang memiliki karakteristik unuk pun menjadi tantangan dan juga peluang bagi perusahaan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh budaya perusahaan dan komunikasi internal terhadap employee engagement karyawan milenial. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan responden penelitian karyawan milenial yang berusia 19 – 38 tahun per tahun 2019 dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Kemudian, komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Budaya perusahaan dan komunikasi internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial.

---

Employee engagement is a complex concept that includes employee’s commitment, satisfaction, loyalty, and extra efforts in carrying out roles in daily life at work. Building employee engagement is not easy, then the company is facing a shifting generation to millennials that have unique characteristics, this will become a challenge and the opportunity as well for the company. This study aims to describe the influence of corporate culture and internal communication on employee engagement of millennial employees. Using quantitative methods with respondents aged 19 - 38 years as per 2019 and using multiple linear regression as analysis technique, the results of this study indicate that company culture has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Then, internal communication has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Finally, corporate culture and internal communication have positive and significant influence on employee engagement millennials.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemberian tantiem pada suatu Perseroan Terbatas khususnya pemberian kepada Direksi bank yang telah diberhentikan oleh Perseroan serta korelasinya dengan akibat hukum dari tidak diberikannya tantiem. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam pemberian tantiem wajib mengacu pada asas kemanfaatan dan asas keadilan. Syarat dari pemberian tantiem seperti yang ditetapkan di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu kinerja, risiko dan perolehan laba telah sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas keadilan sedangkan pencantuman syarat pada suatu peraturan memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun telah ditetapkan RUPS, tantiem tidak wajib dibayarkan apabila Direksi merugikan Perseroan. Akan tetapi terdapat Pasal 19 POJK Nomor 45 Tahun 2015 yang mengatur bahwa apabila bank mengalami kerugian, bank dapat memberikan tantiem dengan nilai yang relatif lebih kecil. Keputusan Perseroan untuk tidak membayar tantiem Direksi merupakan perbuatan melawan hukum dimana seharusnya Perseroan membayar ganti rugi kepada Direksi yang tidak diberikan tantiemnya. Hasil penelitian ini menyarankan agar menambahkan suatu syarat dimana pemberian tantiem dilakukan apabila Direksi telah diberikan acquit et de charge dan jika terdapat perolehan laba meskipun bank sedang mengalami kerugian pada tahun dimana tantiem akan diberikan maka sebaiknya tantiem diberikan dalam nilai yang relatif kecil. ......This research aims to analyze the legal construction of giving bonuses to a Limited Liability Company, especially giving them to bank directors who have been dismissed by the Company and its correlation with the legal consequences of not giving bonuses. This research was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the legal construction in granting bonuses must refer to the principles of benefit and justice. The conditions for granting bonuses as stipulated in several statutory regulations, namely performance, risk and profit generation, are in accordance with the principles of benefit and justice, while the inclusion of conditions in a regulation fulfills the principle of legal certainty. The result of this research shows furthermore that even though it has been determined by the General Shareholders Meeting, bonuses are not required to be paid if the Board of Directors is detrimental to the Company. However, there is Article 19 POJK Number 45 of 2015 which regulates that if a bank experiences a loss, the bank can provide bonuses with a relatively smaller value. The Company's decision not to pay bonuses to Directors is an unlawful act where the Company should pay compensation to Directors whose bonuses are not given. This research suggest to add a condition so that bonuses are given if the Board of Directors has been given an acquit et de charge and if there is a profit even though the bank is experiencing a loss in the year in which the bonus will be given, then the bonus should be given in a relatively small amount.

Abstrak :
Penerapan PSAK 24 (revisi 2004) khususnya untuk program imbalan pasti sangat kompleks karenanya diperlukan jasa aktuaris yang membantu. Salah satunya untuk menaksir asumsi aktuaria untuk menguknr kewajiban dan beban sehingga menimbulkan kemungldnan keuntungan dan kerugian aktuaria. Kewajiban juga diukur dengan tingkat diskonto karena mungkin baru terselesaikan beberapa lahun selelah pekexja rnemberikan jasa. Asumsi aktuaria mempengaruhl perbitungan nilai kini kewajiban imbelan kezja. Asumsi yang dipa.la!i tidak boleh bias dan mutually compatible, karenanya harus dilskukan secara hati-hati namun tidak terlalu konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan orientasi penelitian, yaitu mengenai fak:rorfaktor yang mempengaruhl penetapan asumsi aktuaria dalam imbalan keija karyawan dan pengaruh asumsi aktuaria dalam imbalan kmja karyawan terhadap kinelja pasar modal dengan variabel earnings response coefficient (ERC) untuk pernsahasn-perusalnum yang terealat di Bursa Efek Indonesia (BEl) pade lahun 2006. Populasi dalam panelitian ini adalllh se!uruh perusahtl311 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2006, dengan total sarnpel akhir sebanyak 274 pen1sahaan. Asumsi aktuaria yang diteliti adalllh tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Adapun ERC menggunaksn ukuran Cummulative Abnormal Return (CAR). Sehingga, penelitian ini dibagi menjadi tiga model empiris yang dilakukan dengan pengujian regresi berganda untuk masing-masing model. Hasil penelitian mempelihatkan sebaran yang cukup tinggi dalarn penetapan asumsi aktuaria. Tingkat diskonto merniliki range antara 6% sampai 13% sedangkan tingkat kenaikan gaji lebih bervariasi yaitu antara 2% sarnpai 15%. Hasil penelitian untuk model I menunjukkan bahwa varillhel yang diuji (leverage, profitability, kewajiban imbalan kerja, proporsi kornisaris independen, dan auditor) tidak ada yang berpengaruh terhadap penetapan aswnsi tingkat diskonto. Sedangkan basil penelitian untuk model 2 menunjukkan bahwa profitabi/iry mempunyai pengaruh positif terhadap penetapan asumsi tingkat kenaikan gaji. Sedangkan untuk model 3, basil penelitian mennnjukkan bahwa pengaruh asumsi aktuaria (tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji) dalarn imbelan kelja karyawan tidak cukup kuat mendorong investor untuk memperlakukan ......Application of SF AS 24 (revised 2004), expeeially for defined benefit plan consider very complex, thus needed independent expert like actuaries to help. One of the actuary role is to estimate the actuarial assumptions for calculating employee benefit obligation and expenses. The actuarial assumptions have impact to present value of defined benefit obligations. The assumptions must not be bias anf should mutually compatible, therefore should meastue "'isely but not too conservatives. This research has two research study orientations. First, analysis on the determinants of employee benefits actuarial assumptions) and the effects of actuarial assumptions on Earnings Response Coefficient (ERC) fur companies listed in Indonesia Stock Exchange (JDX) on 2006. Population in this research is ali the companies listed in Indonesian stock Exchange on 2006, with tollll final sample 274 companies. Actuarial assumptions in ths research measured by discount rate and future salary increase. While the ERC measured by Cummulative Abnormal Return (CAR). Therefore, this research used multiple regression with three empirical models for the two research study orientations. 'This research shows a big spread for actuarial assumptions determined by Companies in BEl. Discount rate ranging from 6% until 13% while future salary increase ranging from 2% until 15%. The results for the first model showed that no variable that has significant effect tr> discount rate. For the second model, the result showed that profitability has positive effect to future salary increase asswnption. Furthermore, the third model showed thst actuarial asswnptlons not have a significant power to push the investor to

Abstrak :
Disertasi ini berusaha untuk menemukan kebenaran ilmiah terkait konseptual jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat yang tidak harus selalu identik dengan asuransi kesehatan sosial meski konsep asuransi kesehatan sosial itu terbukti memiliki konstitusionalitasnya. Disertasi ini juga berusaha mendudukkan kembali eksistensi gagasan negara kesejahteraan dalam persoalan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat dengan mengusung gagasan negara kesejahteraan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang analisiskritisnya dilakukan secara kualitatif berdasarkan pendekatan statuta, konseptual, perbandingan, dan sejarah (1945-2013) serta mengemukakan hasilnya secara deskriptif-sistematis dan mampu menyediakan bahan yang preskriptif dalam menjawab tantangan perbaikan atau pengembangan jaminan kesehatan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pengembangan penyelenggaraan jaminan kesehatan harus sesuai dengan amanat konstitusi terutama dalam hal kelembagaan meski penyesuaiannya itu dilakukan secara bertahap. Selain itu menjadi penting pula diajarkannya Hukum Jaminan Kesehatan, Hukum Ekonomi Kesehatan, atau sekurang-kurangnya Hukum Kesehatan pada setiap Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan Masyarakat mengingat Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dalam laboratorium jaminan kesehatan. Pada akhirnya juga harus segera disusun dan disahkan Undang-Undang tentang Pengawasan Kesehatan. ...... This dissertation seeks to discover scientific truths related conceptual Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for all Indonesian people who do not have to always be synonymous with social health insurance even though the concept of social health insurance has proven its constitutionality. This dissertation also trying to reinstate the idea of the existence of the welfare state in the issue of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for all Indonesian people and brought the idea of Pancasila welfare state. This study uses legal research with a critical analysis and qualitative by statute approach, conceptual approach, comparative approach, and historical approach (1945-2013) and express the results in a systematic-descriptive and prescriptive that able to provide materials that meet the challenges in the improvement or development of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for purpose to bring social justice for all Indonesian people. The results of the study suggest that the development of the implementation of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) must be in accordance with the constitutional mandate, especially in terms of institutional adjustment , although it is done in stages. In addition, bearing in minds Indonesia as one of the largest countries in the laboratory of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) so it becomes important teaches Health Care Benefits Law, Health Economics Law, or at least on every Faculty of Law and School of Public Health teaches Health Law. In the end have to be devised and enacted the Law on the Control of Health.