Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan beneficial ownership dantransparasinya di Indonesia, yang mana pengaturannya ditemukan di dalam sektoragraria, investasi, keuangan, pasar modal, perpajakan dan perindustrian, skripsi inijuga membahas pengaturan internasional terkait dengan beneficial ownership,yaitu terdapat didalam OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update,FATF Guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 dan G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency 2014 sebagai panduaninternasional dari pengaturan di Indonesia, pada penelitian yuridis normatif iniakan dijelaskan analisis pengaturan beneficial ownership di Indonesia denganpengaturan internasional dan analisis pengaturan antar sektor untuk keperluanharmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dicapai pengaturan yanglebih baik dan mencegah kerugian negara yang diakibatkan corporate crimes danpelanggaran lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulations on beneficial ownership and it's transparencyin Indonesia, the regulations are found in the agrarian, investment, finance, capitalmarkets, taxation and industry sectors, this thesis also discusses internationalregulations relating to beneficial ownership that contained in the OECD ModelTax Convention 1977 and 2014 Update, FATF guidance on Beneficial Ownershipand Transparency 2014 and the G20 High-Level Principles on Beneficialownership Transparency 2014 as international guidelines of the regulations inIndonesia, at this juridical normative thesis there will be an analysis of beneficialownership regulations in various sectors with international regulations and acomparative analysis among aforementioned sectors for regulationsharmonization with purpose of achieving better beneficial ownership regulationsand prevention state losses caused by corporate crimes and another violations."

"ABSTRAKTeknologi telah berhasil mendisrupsi semua yang kita ketahui, termasuk sektor keuangan. Ribuan startup telah tercupta di seluruh dunia, dengan yang paling populer selama beberapa tahun terakhir ini adalah fintech. Di Indonesia, fintech baru mulai mencuat baru-baru ini. Berfokus pada Peer-to-Peer Lending, penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana persepsi investor terhadap layanan peer-to-peer lending dan bagaimana hal itu mempengaruhi niat berkelanjutan untuk menggunakan platform. Studi ini telah mengumpulkan 110 responden yang memiliki pengalaman dalam berinvestasi dalam platform Peer-to-Peer Lending. Metode Partial Least Square digunakan untuk menguji model yang diusulkan, yang menghasilkan risiko keuangan memiliki efek paling negatif pada intensi berkelanjutan pengguanaan Peer-to-Peer Lending, sedangkan Economic Benefit memiliki efek positif terkuat. Studi ini dapat berkontribusi untuk memahami manfaat dan faktor risiko yang mempengaruhi intensi penggunaan Peer-to-Peer Lending secara berkelanjutan, karena studi tentang topik ini masih sangat sedikit.

---

ABSTRACTTechnology has come to disrupt everything we know, including the financial sector. Thousands of startups had has risen around the world, with the most popular one for these few years were Financial Technology. In Indonesia, such thing has just gained its fame recently. Focusing on Peer to Peer Lending, this study tries to understand how people on lender side perceived the services and how that affecting the continuous intention to use the platform. This research has collected 110 participants that have experience on investing at Peer to Peer Lending platforms. Partial Least Square method was used to test the proposed model, resulting on financial risk had the most negative effect on Peer to Peer Lending continuance intention, while economic benefit had the strongest positive effect. This study can contribute to understand the benefit and risk factors that affecting the Peer to Peer Lending continuance intention, as there are very limited number of study regarding the topic. "

"Perusahaan startup telah menjadi tren bisnis yang menarik dan berkembang pesat di Indonesia. Bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan dari segi investasi dan gaji sehingga menimbulkan banyak persaingan antara para pelaku bisnis startup. Banyak perusahaan startup yang mampu bertahan namun tidak sedikit yang ditutup dan ditinggalkan oleh para pendirinya. Menurut Bershidsky (2014), faktor keuangan menjadi faktor yang penting bagi karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu penelitian ini menguji pengaruh compensation terhadap employee engagement dengan organisation brand sebagai mediator. Sampel penelitian adalah para karyawan perusahaan startup yang berjumlah 216 orang dengan metode kuantitatif, non random sampling, dan pengambilan data menggunakan kuesioner. Pengujian dilakukan terpisah pada kelompok yang mendapatkan benefit dan tidak mendapatkan benefit. Hasil pengujian menunjukkan organisation brand tidak berperan sebagai mediator, pada kelompok yang mendapatkan maupun kelompok yang tidak mendapatkan benefit.

---

Startup business has become an interesting and very well developed in Indonesia. Startup is as a well promised business in the term of investment and pay/salary that it makes company amongst them. There are a lot of company able to survive but some others goes bankrupt and left by the founders. According to Bershidsky (2014), pay is the important factor for employee to do their job. Therefore, this paper tests the hypothesis that compensation has effect on employee engagement with organisation brand as a mediator. Sample of this research is 216 employees of startup company using quantitative method, non random sampling, and data collected through questionnaire. We tested differently on a group with and without benefit. Result shows that organisation brand is not a mediating variable in both group with or without benefit."

"Pelaksanaan REDD+ didominasi oleh beberapa perdebatan terutama mengenai kesetaraan pada distribusi manfaat, risiko, dan biaya pelaksanaan REDD+. Perancangan benefit sharing yang tidak dilakukan secara tepat dapat mengurangi legitimasi pelaksanaan serta dukungan terhadap REDD+. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi celah antara teori dengan praktik terhadap salah satu unsur esensial pada benefit sharing, yakni penerima manfaat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menelusuri rasionalisasi yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 serta rancangan Benefit Sharing Plan Kalimantan Timur. Penelitian ini menuai hasil dimana dalam peraturan dan rancangan dokumen tersebut terdapat teori-teori yang telah diadopsi. Namun pada akhirnya tetap diperlukan pertimbangan atas teori kompensasi biaya untuk memastikan para pelaksana REDD+ dapat memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan REDD+. Penelitian ini menyarankan agar hal ini diakomodir melalui penetapan kriteria penerima manfaat secara rigid dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017. Selain itu, kriteria yang ditentukan sebaiknya mempertimbangkan tujuan konsep benefit sharing secara utuh. Hal ini penting agar kriteria yang ditetapkan dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para penerima manfaat.

---

Concern over equitable distribution of, namely, benefit, risks and costs of REDD+ dominates current debates. The validity of REDD+ and support for its implementation might be affected if not structured appropriately. This study addresses the gap between theory and practice by emphasizing one of the main concerns regarding equitable benefit sharing, particularly, beneficiaries. By conducting normative judicial research with conceptual approach, this study reviews rationales that have been put forward to justify beneficiaries on Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017 and Kalimantan Timur’s Benefit Sharing Plan Draft. The result on this study indicates that both regulations and documents have adopted variety of rationale of theories. However, the cost compensation rationale must be considered to ensure that REDD+ implementers can recoup their implementation expenses. This study suggests for this issue to be accommodated through a concrete beneficiary criteria in Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017. In addition, the specified criteria should consider the objective of benefit sharing concept. This is crucial so that the established criteria can accommodate the values ​​of justice, certainty and utility for the beneficiaries."

"Daya saing merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data cross-section dari Survei IMK Tahun 2019 yang dikeluarkan BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak sertifikasi produk berdasarkan ukuran usaha. Hasil menunjukan bahwa sebagian besar sertifikasi produk lebih berpengaruh pada industri mikro dibandingkan dengan industri kecil. Dengan demikian pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

---

Competitiveness is a classical problem for the Indonesian manufacturing industry, especially the micro and small industrie. One of the efforts to improve competitiveness is the application of product certification. Using cross-sectional data from Survey IMK 2019 from BPS and using OLS and Logit regression methods, this study aims to analyze impact from product certification namely SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks to increasing the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Competitiveness measured by value added, labor productivity and exports. The results show that ownership of international certificates and trademarks has an effect on increasing value added, labor productivity and IMK exports. While the SNI certificate only affects the increase in labor productivity. In addition, this study also analyze at product certification based on business size. The results show that most of product certification has more influence on micro industries compared to small industries. Thus, the government can continue and integrate the certificate facilitation for IMK to encourage IMK’s competitiveness.         "

"Reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal dengan istilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaian PERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengaturnya dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menganalisis dampak pemberian tunjangan kinerja dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen KKP) apabila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasi kepegawaian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundangundangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Berdasarkan analisis, perbedaan pemahaman mengenai peraturan pada tingkat pusat terhadap pengisian penilaian kinerja yang dilakukan berdampak tidak berjalannya penilaian kinerja secara teratur dan tertib. Pemberian tunjangan kinerja pada lingkup Itjen KKP belum menunujukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan (good governance) di lingkup Itjen KKP.

---

Reform of governmental performance management so called Bureaucracy Reform. Some faced problems are the difference between comprehension to regulation and human resource (apparatus) management had not been implemented to increase professionalism, employees performance and organization optimally. Performance support/allowance is any method to increase professionalism of employees performance as any appreciation/award to achievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformation implementation.

This thesis had endeavored to know suitability of Governmental Regulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regarding evaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on State Civil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management and impact analysis of such performance awarding/supporting may influence employees performance increasing of General Inspectorate of Maritime and Fishery Ministry if it is related with accountability principles in employee administrative law.

This thesis writing uses normative and juridical research method by observing, studying and interpreting theories relating to legal principle such as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.

Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level against performance evaluation completing having impact that performance evaluation may not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supporting at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries had not indicated significant performance increasing. It result in the hindrance of bureaucracy reform implementation of good governance at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries."