Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewajiban divestasi saham pada sektor pertambangan dilatarbelakangi dengan tujuan meningkatkan partisipasi nasional dalam proses pengelolaan sektor penting untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap kepemilikan asing pada sektor pertambangan. Akan tetapi, dengan semakin ketatnya regulasi yang ada, investor asing justru semakin gencar untuk mencari jalan keluar dalam rangka menyimpangi regulasi tersebut agar kontrol yang dimiliki oleh investor asing tidak berkurang, salah satunya dengan pembentukan perusahaan cangkang melalui pembiayaan dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Oleh karenanya, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai dua permasalahan utama berkaitan dengan keabsahan atas penggunaan skema Reksa Dana Penyertaan Terbatas dalam proses pemenuhan kewajiban divestasi sebelum jangka waktu pelaksanaan dan akibat hukum yang timbul terhadap kedudukan pemilik manfaat atas penggunaan skema Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan studi kepustakaan dan wawancara narasumber dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan atas skema Reksa Dana Penyertaan Terbatas dalam proses pemenuhan kewajiban divestasi saham sebelum jangka waktu pelaksanaan oleh investor asing dilakukan dengan melibatkan suatu praktik yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terlebih, penggunaan skema tersebut secara khusus ditujukan untuk hal yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yaitu dengan tujuan melakukan penyamaran atas kepemilikan manfaat oleh investor asing melalui mekanisme perputaran dana. Sebagai akibatnya, kewajiban divestasi saham akan terlihat seolah – olah menjadi terpenuhi padahal kedudukan pemilik manfaat dari perusahaan tambang tersebut tetap berada pada investor asing. Oleh sebab itu, Pemerintah disarankan untuk melakukan penilaian atas ketercapaian tujuan dari kebijakan divestasi saham tidak hanya melalui kepemilikan secara hukum saja, melainkan juga melalui kedudukan pemilik secara manfaat.

---

The share divestment’s obligation in the mining sector is motivated by the aim of increasing national participation in the process of managing important sectors for national economic growth purposes, namely by imposing restrictions on foreign ownership in the mining sector. However, with the increasingly strict regulations, foreign investors are aggressively looking for a way out to deviate from these regulations, one of which is by forming special purpose vehicle company through Limited Participation Mutual Funds’s financing scheme. Therefore, this thesis will focus on discussing two issues related to the validity of the use of the Limited Participation Mutual Funds scheme in fulfilling the share divestment’s obligation before the implementation period and the legal consequences arising to the position of the beneficial owner due to the use of this scheme. The research method used in this research is juridical-normative supported by literature study and interview in order to collect data. Based on the research result, the use of Limited Participation Mutual Funds scheme in the process of fulfilling the share divestment’s obligation before the implementation period by foreign investor is carried out by violating the applicable laws and regulations. Moreover, the use of this scheme is specifically intended for matters that are contrary to the applicable laws and regulations, namely with the aim of disguising benficial ownership position by foreign investors through the mechanism of fund turnover. As a result, the share divestment’s oblogation will appear to be fulfileed while the beneficial ownership of the mining company still remains with the foreign investors. Therefore, the Government is advised to assess the achievement of share divestment’s obligation not only by looking the legal ownership, but also through the position of the beneficial ownership."

"Kasus Panama Papers yang baru-baru ini dan meningkatnya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan badan hukum di Indonesia telah menarik perhatian akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan penerapan konsep beneficial owner yang berasal dari konsep trust, yang pengertiannya berbeda di tiap negara. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari konsep-konsep tersebut karena pengertian yang berbeda dapat berujung kepada ketidakpastian hukum, terutama ketika konsep-konsep tersebut dapat ditemukan di beberapa bidang hukum. Penelitian ini membahas tentang pengertian konsep trust, beneficial ownership, dan nominee agreement di Singapura, Belanda dan Indonesia, dan bagaimana konsep-konsep ini berkaitan dengan Company Regulations. Penelitian ini kemudian membahas tentang pelajaran yang diperoleh dari hasil perbandingan. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dan menganalisa data sekunder melalui penelitian kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun trust hanya umum di negara-negara common law seperti Singapura, ternyata ada lembaga seperti trust di negara-negara civil law, termasuk Belanda dan Indonesia. Namun, daripada melalui instrumen trust dalam hukum benda yang diadopsi di negara-negara common law, lembaga-lembaga yang seperti trust ini dibentuk oleh sebuah perjanjian, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implikasi konsep trust, beneficial ownership, dan nominee agreement sama antara ketiga negara terkait dengan hukum investasi, pasar modal dan perbankan. Namun, ada perbedaan antara negara-negara yang terkait dengan undang-undang perusahaan karena hanya Singapura yang mengharuskan perusahaan untuk menyimpan daftar beneficial owner di perusahaan mereka.

---

The recent case of Panama Papers and rising concern for misuse of legal entities in Indonesia has attracted attention lately. This is related to the application of beneficial ownership concept, stemming from trust concept, which understanding varies in different countries. Hence, it is important to learn about these concepts as different understanding may lead to legal uncertainty, especially as the concepts can be found in several areas of law. This thesis discusses about the concepts of trust, beneficial ownership, and nominee agreement in Singapore, the Netherlands and Indonesia, and how these concepts are implicated in Company Regulations. By applying normative legal research and analyzing secondary data through library research, this thesis concludes that although trust is only common in common law countries such as Singapore, it turns out that there are trust like institutions in civil law countries, including the Netherlands and Indonesia. However, rather than through a trust instrument in property law adopted in common law countries, these trust like institutions are established by an agreement, pursuant to the freedom of contract principle. This thesis also concludes that the implication of the concepts of trust, beneficial ownership, and nominee agreement are similar between the three countries with regards to investment, capital market and banking law. However, there is a difference between the countries with regards to company law as it is only Singapore who has required that companies should maintain a register of beneficial owners in their companies."