Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penggunaan gambar penetapan lokasi dalam transaksi jual beli tanah di Kota Batam adalah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Batam. Gambar Penetapan Lokasi merupakan dokumen tanah yang diterbitkan oleh Otorita Batam selaku pemegang hak pengelolaan setelah pemohon lahan melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk jangka waktu tertentu. Tesis ini membahas tentang Gambar Penetapan Lokasi merupakan salah satu syarat kepemilikan tanah di Kota Batam, kekuatan hukum gambar penetapan lokasi (PL) yang diterbitkan dalam menjamin kepemilikan atas tanah di Kota Batam dan penggunaan gambar penetapan lokasi (PL) ditinjau dengan peraturan peralihan hak atas tanah di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistem penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis Normatif dengan tipologi eksplanatoris dan evaluatif

---

Abstract
The usage of Location Mapping Image for Land purchase transaction has been prevalent among Batam community. Location Mapping Image is a document published by Otorita Batam as the holder of Managing right after the applicant settled the UWTO Land taxes for the specified period of time. This thesis covers about the Mapping Image as one of the requirements to obtain the land, about the kekuatan hukum of location mapping published by local government in securing the land ownership in Batam, and about the usage of Location Mapping Image in the perspective of the regulation of land ownership transfer in Batam. This research uses Normative Juridical as its research methodology system with Explanatory and Evaluative typolo

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menampilkan suatu gambaran yang unik untuk dianalisis dibalik pembangunan ekonomi di Batam, yaitu munculnya suatu dampak dari perkembangan Batam menjadi kota industri dan perdagangan. Dampak tersebutlah yang menjadi permasalahan penelitian ini yang dikaji dengan menggunakan pendekatan sejarah kota dan metode sejarah. Metode sejarah yang digunakan terdiri atas empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi dengan memanfaatkan sumber arsip dan literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya historiografi sejarah kota dan untuk mendeskripsikan bahwa asal mula munculnya kota Batam tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui proses industrialisasi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan bantuan Otorita Batam. Hal tersebut nantinya akan mendorong suatu pemahaman mengenai hubungan antara perkembangan di bidang ekonomi dengan kondisi sosial yang terjadi di kota Batam. Dengan demikian bisa terlihat bahwa Batam telah mengalami perkembangan ekologi yang kemudian berdampak pada perubahan sosiologi di kota Batam. Penelitian ini membuktikan dua hal yang utama. Pertama, Batam yang dibangun dengan memanfaatkan kedekatan lokasinya dengan Selat Malaka dan Singapura mampu membuat Batam menjadi kota industri dan perdagangan karena adanya tumpahan investasi, perdagangan, wisatawan dan lain-lain dari negeri tetangga tersebut. Kedua, keberhasilan Batam menjadi kota industri memunculkan dampak berupa kemajuan di sektor industri dan perdagangan serta semakin kompleknya problema sosial di kota Batam. Problema sosial tersebut sebagai suatu gejala perkotaan pada umumnya, seperti membanjirnya imigran dan tenaga kerja, munculnya kriminalitas, kemiskinan, perumahan liar dan kumuh, serta berkembangnya prostitusi.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis shows a unique picture to be analyzed behind economic growth in Batam that is an emergence of an impact of Batam development becoming an industrial and Commerce City. That impact is a case study of this research which is examined by using urban and historical method. Historical method used consists of four stages. They are heuristic, source criticism, interpretation and historiography by harnessing archival sources and literature. The object of this research is to enrich the historiography of urban history and to describe that the background of Batam city does not occur promptly but has undergone industrialization process conducted by President Soeharto aided by Batam authority. It is going to drive to a certain understanding about the relation between the developments in economics and social those exist in Batam. Therefore, it can be recognized that Batam has undergone a change in ecology development which then has an impact on sociological change in Batam city. This research proves two major things. Firstly, Batam built by benefitting the proximity of location between Malaka strait and Singapore enables this city o become an industrial and commerce city due to spill investment, trade, tourism, etc from Singapore as the neighboring country. Second, the success of Batam in becoming an industrial city brings out other impact in the form of progress in industrial and trade sector along with the complexity of social problems. The social problems are perceived as an urban phenomenon generally exists such as immigrants and labors flooding, emergence of criminality, poverty, illegal and slum housing and growing of prostitution.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang sedang berkembang dalam era otonomi di Indonesia saat ini berdampak pada ketahanan perekonomian nasional yang sekaligus berdampak juga pada kokoh tidaknya ketahanan perekonomian daerah. Sehingga upaya-upaya untuk memperkokoh ketahanan perekonomian daerah sangat diperlukan. Ketahanan perekonomian daerah tergantung dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Sedangkan keberhasilan dari perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kebijakan perencanaan pembangunan yang harus didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dampak otonomi daerah sangat mempengaruhi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang dialami oleh Kota Batam, dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang perubahan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagal pengejawantahan Undang-Undang Nomo.r22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dimana pemerintahan daerah harus dapat mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Tetapi sampai saat ini kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang diambil masih dilakukan secara sentralistis oleh pemerintah pusat dimana daerah-daerah diperlakukan secara seragam. Sehingga menimbulkan banyak program dan proyek pembangunan yang kurang sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah atau dengan skala prioritas daerah. Akhirnya kebijakan perencanaan pembangunan yang diambil tidak efektif dan tidak mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya untuk menjamin kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahului oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif. Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kota Batam yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, transformasi struktur ekonomi, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kota Batam terhadap perekonomian Propinsi Riau, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 7 sektor basis dalam perekonomian Kota Batam yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor lembaga keuangan dan persewaan dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor yang paling potensial untuk dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kota Batam yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selanjutnya, setelah mengetahui sektor-sektor basis ekonomi di Kota Batam, perlu juga diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sektor-sektor basis ekonomi seperti sektor basis industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk sektor basis industri pengolahan ternyata variabel yang mempengaruhi adalah variabel jumlah tenaga kerja karena secara konsisten untuk ketiga model persamaan variable ini terus mempengaruhi sektor basis industri pengolahan. Sedangkan variabel investasi pemerintah mempengaruhi sektor basis industri pengolahan hanya pada model persamaan 2 dan model persamaan 3. Untuk variabel jumlah perusahaan mempengaruhi sektor basis industri pengolahan hanya pada model persamaan 3. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis industri pengolahan. Sektor listrik, gas dan air bersih ternyata faktor-faktor yang mempengaruhinya secara konsisten untuk ketiga model persamaan adalah variabel kredit yang disalurkan oleh perbankan. Sedangkan variabel investasi swasta mempengaruhi sektor basis listrik, gas dan air bersih hanya pada model persamaan 3. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis listrik, gas dan air bersih. Terakhir untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, faktor-faktor yang mempengaruhi secara konsisten pada ketiga model persamaan adalah jumlah perusahaan. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis perdagangan, hotel dan restoran.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam. Permasalahan yang dikaji adalah bagimana status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dilihat dari Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.105/HK/IV/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan bagaimana penepatan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai tolak ukur tindakan pemerintah dan upaya melindungi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Jawaban yang diperoleh dari hasil peneltiian : Pertama, Penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.105/HK/IV/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 belum menemui kejelasan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penetapan Kampung Tua bersifat politis tanpa kajian akademis sehingga tidak memenuhi kriteria dan prosedur dalam penetapan kawasan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Pemerintah seharusnya menyelenggarakan penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dengan berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Selanjutnya disebut AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Namun, praktik dilapangan menunjukkan permasalahan dalam penetapan status hukum lahan Kampung Tua dan belum diselenggarakannya penetapan status hukum lahan Kampung Tua berbasis AAUPB yakni : transparansi, akuntabilitas, kepastian, dan partisipasi. Pemerintah Kota Batam sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini harus melakukan persiapan untuk menyesuaikan penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan AAUPB. ......This research aims to analyse about establishment of the legal status of ';Kampung Tua'; Batam City. The problem is focused on how the legal status of the 'Kampung Tua' of Batam City was seen from the Decree of the Mayor of Batam Number: KPTS.105 / HK / IV / 2004 concerning the Establishment of 'Kampung Tua' Areas in Batam City, Regional Regulation No. 2 of 2004 concerning Urban Spatial Planning Batam 2004-2014, and Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and how to adjust the establishment of the legal status of the 'Kampung Tua' based on the General Principles of Good Governance as a benchmark for government actions and efforts to protect the public. This type of research is normative legal research that use a legal, historical, and conceptual approach. The answer of the research is the first one, Establishment of the legal status of the Kampung Tua of Batam City since the issuance of the Decree of the Mayor of Batam Number: KPTS.105 / HK / IV / 2004 concerning the Establishment of 'Kampung Tua' Areas in Batam City and designated as cultural heritage areas in the Regulations Region Number 2 of 2004 concerning the Batam City Spatial Plan for 2004-2014 has not yet met with clarity due to a dissonance with the provisions stipulated in Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Establishment of 'Kampung Tua' is political without academic studies so it doesn't match with the criteria and procedures in establishing cultural heritage areas as mandated in legislation. The second one the Government should hold a establishment of 'Kampung Tua'; based on Good Governance General Principles (hereinafter referred to as AAUPB) as mandated in Act. Number 30 of 2014 concerning Government Administration that any mandatory decisions and / or actions are based on provisions legislation and AAUPB. However, the practice in the field shows many problem in establishment of 'Kampung Tua'; and how far implementation of AAUPB in establishment of the legal status of 'Kampung Tua';. Local Government as the authorized party in this matter must make preparations to adjust the legal status determination of 'Kampung Tua' Batam City with the provisions in Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and AAUPB.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkembangan sex tourism yang terjadi di Batam sebagai implikasi dari pengembangan industri pariwisata intemasional di Batam pada tahun 1990 sampai tahun 1997. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa muncul fenomena sex tourism seiring dengan perkembangan industry pariwisata di Batam? Apa faktor-faktor yang menyebabkannya?

Pada awalnya Batam dirancang sebagai daerah pertumbuhan dalam kerangka kerjasama Sijori. Kerjasama Sijori meliputi juga bidang pariwisata. Karena Batam mempunyai sumber daya alam yang baik serta letak yang strategis, yaitu dekat dengan Singapura. Kedekatan ini diharapkan akan dapat menjadi Batam sebagai tempat rekreasi yang murah bagi warga Singapura serta mengembangkan Batam sebagai tempat pariwisata intemasional. Hasil dari pengembangan ini, diakui dapat mendatangkan turis asing dan memajukan pariwisata intemasional Batam. Yang terjadi, asumsi semula bahwa dengan hubungan segitiga Batam, bisa memetik manfaat ekonomi, temyata, meningkatnya kesejahteraan tidak terjadi.

Dalam menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan teori dual system, serta konsep sex tourism itu sendiri. Pertama untuk melihat bagaimana kapitalisme intemasional bekerja. Yang secara inheren mengadopsi pembagian kerja secara seksual, telah berakibat pada individu yaitu kemiskinan perempuan. Kedua, melihat sex tourism sebagai bagian hiburan dalam pariwisata intemasional yang mendatangkan turis asing ke negara berkembang. lndustri Pariwisata berakar pada ide kapitalisme intemasional, yang didalamnya secara inheren secara sadar atau tidak melekat/mengadopsi ideologi patriarki. Dalam pengembangannya patriarki diketahui akar dari ketidaksetaraan jender yang terjadi baik dalam lingkup mikro sampai makro. Kasus sex tourism di Batam dapat menggambarkan dengan baik, bagaimana patriarki yang telah diadopsi dan melekat pada sisi kapitalisme, menyebabkan terjadinya pengembangan industri pariwisata pun yang gender insensitive. Dampaknya jelas merugikan kelompok-kelompok mereka yang miskin, tidak terdidik, kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Studi di Batam melihat bahwa bahwa diskriminasi terjadi di lingkup mikro-makro.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan industri jasa penunjang kepelabuhanan di Pulau Batam yang semakin kompetitif telah memberikan efek bagi pelaku industri jasa kepelabuhanan di Pulau Batam, sehingga diversifikasi usaha dalam bentuk kerja sama patungan merupakan salah satu strategi PT. Persero Batam untuk tetap going concern ketika merespon hal tersebut. Sebelum strategi tersebut dijalankan, maka dilakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan top-down, dilanjutkan dengan analisis fundamental terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan untuk mengetahui intrinsic value PT. Persero Batam. Hasil dari penilaian bahwa intrinsic value PT. Persero Batam adalah Rp. 1.470.504,16 per lembar saham.

---

ABSTRACT
The development of port supporting service industry in Batam which is competitive has caused the effect to this industry player in Batam, so that diversification in term of joint venture is one of company strategy to keep going concern when response to this condition. Before this strategy is applied, the valuation will be made with top-down approach, continuing with fundamental analysis toward the company to measure its financial performance and to know the intrinsic value of PT. Persero Batam. The result of valuation toward PT. Persero Batam that is intrinsic value of PT. Persero Batam is IDR. 1,470,504.16 Per share.