Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat. "

"ABSTRAKPendidikan dasar 6 tahun di SD oleh Depdagri melalui Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pendidikan dasar 3 tahun di SLTP oleh Depdikbud melalui Kanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembekalan pengetahuan ketrampilan dan kemampuan adaptasi, Integrasi nasional, Ketahanan Nasional. Tujuan Penelitian Tesis adalah untuk (1) mendapatkan gambaran yang mendalam tentang berbagai kendala dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 Tahun. (2) untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dengan ketahanan nasional. Masalah penelitian : Penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan kaitannya dengan ketahanan nasional, selama 3 tahun pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Tehnik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah pembahasan kepustakaan sebagai tahap persiapan penelitian, tahap pertama penelitian dengan tehnik analisis isi terhadap dokumen kebijakan resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun serta peristiwa penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tahap kedua dengan tehnik wawancara kepada orang orang tertentu yang terlibat didalam kebijakan tersebut serta pengamatan langsung (observasi). Sumber data dalam penelitian ini seperti (1) Peraturan - peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yaitu yang antara lain PP RI No 65 tahun 1951, W RI No 2 tahun tentang sistem pendidikan nasional, PP RI No 28 tahun 1990, PP RI No 29 tahun 1990 dan SK Mendikbud No 0306/u11995. (2) Hasil penelitian seperti Litbang Depdikbud, Ditjen Dikdasmen, seperti Dit Dikmenum Depdikbud, Dit. Dikmenjur Depdikbud, Dit. Binwa Depdikbud, Ditjen Dikti Depdikbud, Kanwil Depdikbud Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ITS, Biro Pusat Statistik. (3) Wawancara dengan pejabat yang berwenang dan relevan pada topik penelitian. (4) Pengamatan langsung (observasi) pada penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun. Hasil penelitian yang terpenting adalah : penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun yang penyelenggaraannya terpisah terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun di SD dan pendidikan dasar 3 tahun di SLTP, problematikanya adalah terbatasnya daya tampung SLTP sehingga kelangsungan pendidikan peserta didik dapat terhenti, tenaga guru yang tersedia jumlahnya terbatas, berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan mutu pendidikan. Administrasi penyelenggaraan pendidikan dasar ada 2 atap, sehingga pengelolaannya tidak dilaksanakan secara efektip dan efisien. Kebijakan SD dan SLTP masing-masing berbeda di dalam kebijakan daya tampung sehingga peserta didik dirugikan. Kemampuan Sosial ekonomi peserta didik yang rendah, untuk melanjutkan pendidikan menambah berat biaya pendidikan, program pemerataan pendidikan tidak dapat dinikmatinya. Saran transportasi yang belum memadai untuk peserta didik, pergi dari rumah ke sekolah, karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal. Dari problematika tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan keberhasilannya sehingga berpengaruh terhadap pembangunan nasional, pembangunan nasional mendukung ketahanan nasional. "

"Based on the message from Indonesian Government regulation No. 19 year 2005, English is a compulsary subject in both secondary and tertiary education and its assessment is carried out nationally based on the graduates' standard competence...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode pencitraan sedi diterapkan oleh guru TK dan bagaimana citraan anak didik terhadap pesan pendidikan yang termuat dalam media seni...."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif di SDN Semanan 09 Pagi, maka dapat diketahui bahwa SDN Semanan 09 Pagi memiliki kapasitas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, meskipun kebijakan sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta. Karena SDN Semanan 09 Pagi merupakan suatu institusi pendidikan formal yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan-aturannya sendiri dan memaksakan agar aturan-aturan itu ditaati, maka SDN Semanan 09 Pagi dapat dipandang sebagai suatu bidang sosial semi otonom. Pada tahun pelajaran 1999/2000, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang membebaskan biaya pendaftaran siswa baru kelas I yang kemudian diikuti dengan pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN dalam rangka membebaskan para siswa SDN dari iuran bulanan pada tahun pelajaran 2003/2004. Sebagai bidang sosial semi otonom, SDN Semanan 09 Pagi rentan terhadap peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Ketika menerima dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN secara penuh pada tahun pelajaran 2003/2004, berbagai kebijakan SDN Semanan 09 Pagi yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran berinteraksi dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kebijakan baru yang membebaskan para orang tua murid dari berbagai macam iuran yang dulu wajib dibayarkan kepada sekolah."

"Pengungsi Internal di Propinsi Kalimantan Barat merupakan akibat konflik sosial antara komunitas Dayak dengan Madura yang mempunyai budaya atau karakter hidup yang berbeda. Perbedaan ini seringkali menjadi dasar penyebab timbulnya suatu konflik. Konflik antara komunitas Madura dan Dayak terjadi pada tahun 1999 yang merupakan konflik yang berakhir terusirnya komunitas Madura dari wilayah Kabupaten Sambas sehingga tidak terlaksananya proses belajar mengajar. Tidak terlaksananya proses belajar mengajar hal ini dapat berimplikasi pada masa depan bagi anak. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Dasar di relokasi dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Pengungsi, peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dan faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan proses belajar mengajar?Metode Penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan metode ini didasarkan pada pertimbangan, karakteristik data yang Iebih bersifat informasi kualitatif sebab untuk memahami pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bagi Anak Pengungsi diperlukan proses penelitian yang memungkinkan pengungkapan yang realita bagi pihak-pihak tertentu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adatah teori konflik dari Thorsten Sellin dan teori Pendidikan dari M. J. Langeveld. Pelaksanaan pendidikan dasar di sebelas relokasi pengungsi di wilayah Kabupaten Pontianak memiliki beberapa kendala yang hampir sama yaitu Tempat Sekolah, Buku Pelajaran Alat Peraga dan Tenaga Pengajar. Pelaksanaan program wajib belajar di relokasi pengungsi Kabupaten Pontianak tidak dapat terlaksana dengan baik hal ini disebabkan belum adanya sarana sekolah untuk tingkat SLTP di lingkungan relokasi mengakibatkan banyak anak pengungsi yang putus sekolah.

---

Internal Displace Person who live in Province of West Kalimantan has different culture with the original citizen. It's occurs conflict between Dayak community and Madura. The difference is becoming social conflict between them which had happened at 1999. The conflict ended the dissipating of Madura community in sub province of Sambas. This matter appears profound impact. Government should in undertaking children right to get proper education. Based on decree number 36 year 1999 article 28 part 1, the article mentions that state has responsibility to manage children's right to get prepare education and to watch the maintained of it. Beside that another article mention about children protection as it stated article 9 number 23 year 2002.

There are three matters to classify the implementation of relocation primary school. They are the accomplishment of internal displace persons school age children rights to education, the role of local government of sub province of Pontianak in supporting internal displace children learning process and last not least about factors that become constrain in study execution. While other research methods using qualitative rapprochement, this method is based of same consideration. The consideration are first having qualitative data, the reason is more to the need of accurate information given by the source, second researcher collect information by using bibliography, field research, direct perception and interview, for the research of intertribal case that happened in province of West Kalimantan, researcher used Culture Conflict theory by Thorsten Sellin and Education Theory by M.J. Langeveld. The implementation of possessing basic education in all of relocation sub province of Pontianak having significant problems which are school place, guidance book and teacher. The program for internal displace children cant not be executed better. Government don't had adequate facilities to fulfill the things needed for basic education. The worst thing that internal displace children cannot continue his study to higher level."