Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendidikan dasar 6 tahun di SD oleh Depdagri melalui Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pendidikan dasar 3 tahun di SLTP oleh Depdikbud melalui Kanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembekalan pengetahuan ketrampilan dan kemampuan adaptasi, Integrasi nasional, Ketahanan Nasional. Tujuan Penelitian Tesis adalah untuk (1) mendapatkan gambaran yang mendalam tentang berbagai kendala dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 Tahun. (2) untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dengan ketahanan nasional. Masalah penelitian : Penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan kaitannya dengan ketahanan nasional, selama 3 tahun pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Tehnik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah pembahasan kepustakaan sebagai tahap persiapan penelitian, tahap pertama penelitian dengan tehnik analisis isi terhadap dokumen kebijakan resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun serta peristiwa penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tahap kedua dengan tehnik wawancara kepada orang orang tertentu yang terlibat didalam kebijakan tersebut serta pengamatan langsung (observasi). Sumber data dalam penelitian ini seperti (1) Peraturan - peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yaitu yang antara lain PP RI No 65 tahun 1951, W RI No 2 tahun tentang sistem pendidikan nasional, PP RI No 28 tahun 1990, PP RI No 29 tahun 1990 dan SK Mendikbud No 0306/u11995. (2) Hasil penelitian seperti Litbang Depdikbud, Ditjen Dikdasmen, seperti Dit Dikmenum Depdikbud, Dit. Dikmenjur Depdikbud, Dit. Binwa Depdikbud, Ditjen Dikti Depdikbud, Kanwil Depdikbud Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ITS, Biro Pusat Statistik. (3) Wawancara dengan pejabat yang berwenang dan relevan pada topik penelitian. (4) Pengamatan langsung (observasi) pada penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun.

Hasil penelitian yang terpenting adalah : penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun yang penyelenggaraannya terpisah terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun di SD dan pendidikan dasar 3 tahun di SLTP, problematikanya adalah terbatasnya daya tampung SLTP sehingga kelangsungan pendidikan peserta didik dapat terhenti, tenaga guru yang tersedia jumlahnya terbatas, berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan mutu pendidikan. Administrasi penyelenggaraan pendidikan dasar ada 2 atap, sehingga pengelolaannya tidak dilaksanakan secara efektip dan efisien. Kebijakan SD dan SLTP masing-masing berbeda di dalam kebijakan daya tampung sehingga peserta didik dirugikan. Kemampuan Sosial ekonomi peserta didik yang rendah, untuk melanjutkan pendidikan menambah berat biaya pendidikan, program pemerataan pendidikan tidak dapat dinikmatinya. Saran transportasi yang belum memadai untuk peserta didik, pergi dari rumah ke sekolah, karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal. Dari problematika tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan keberhasilannya sehingga berpengaruh terhadap pembangunan nasional, pembangunan nasional mendukung ketahanan nasional.