Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan legalitas kayu yang diperdagangkan di negara tujuan utama terhadap ekspor kayu olahan primer Indonesia. Penerapan kebijakan ini bersifat hambatan perdagangan lingkungan yang diduga menurunkan kuantitas ekspor kayu olahan primer. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis ekonometrika dengan data panel untuk ekspor kayu gergajian, kayu lapis dan pulp ke beberapa negara tujuan ekspor utama selama periode 1995 sampai dengan 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hambatan perdagangan lingkungan di negara tujuan ekspor terbukti menurunkan ekspor kayu gergajian, kayu lapis dan pulp Indonesia.

---

This study aims to determine the impact of the traded timber legality policy on the major destination countries for Indonesian primary processed wood exports. This timber legality policy (environmental trade barriers) is presumed decreasing the quantity of primary processed wood export. The analytical method used in this research is the econometric analysis model with panel data export of sawn timber, plywood and pulp into a few major export destinations during the period 1995 to 2013. The results of this study find out that the implementation of the environmental trade barriers in export destination countries decrease exports sawnwood, plywood and pulp of Indonesia during the period."

"Barrier to entry merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan juga umumnya diatur Pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha serta mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang juga merupakan barrier to entry, dalam hal ini dapat juga sebagai suatu hal yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini juga membahas mengenai barrier to entry terhadap suatu pasar ditinjau dari pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya. Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptifanalisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason, yakni hambatan yang terkait dengan sunk cost (biaya tertanam) dan investasi awal yang besar, tindakan-tindakan yang diciptakan oleh perilaku perusahaan lama, keputusan/regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap Konsumen dan regulasi oleh Pemerintah. Sebagian hambatan tersebut juga terdapat pada putusan KPPU terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya.

---

Barrier to entry is a matter that does not violate the law because it occurs naturally and generally set by the Government to create a conducive atmosphere in the competition and the welfare of the people. However, there are other forms of discrimination that are also barrier to entry. In this case, it violates the Law No. 5 of 1999, specifically article 19 related to the concept of the Rule of Reason. This thesis discusses the issues concerning the forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason . This thesis also discusses the barrier to entry to the market in terms of article 19 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition matters related to services taxi cab in Hasanuddin Airport Makassar and in Surabaya Juanda Airport. This thesis research uses descriptive - analytical method. The results of this study concluded that there are other forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason, the barriers associated with sunk costs (embedded costs) and a large initial investment, action that created by the behavior of the incumbent company, the decision/regulation of an company enterprise, restrictions on access to consumers and regulation by the Government. Most of these barrier to entry are also present in the case related to the Commission's decision of taxi services Hasanuddin Airport Makassar and Surabaya Juanda Airport taxi."

"

Aktivitas logistik adalah salah satu komponen terpenting dalam aktivitas ekonomi di suatu negara. Aktivitas logistik berpengaruh terhadap harga barang, kualitas, daya saing, hingga PDB. Akan tetapi, kondisi buruk kualitas aktivitas logistik di Indonesia yang terindikasi pada skor Logistics Performance Index (LPI) yang masih tertinggal dari negara-negara tetangga menunjukkan bahwa aktivitas logistik di Indonesia belum dapat menyokong kegiatan ekonomi dengan baik. Padahal, skor LPI suatu negara dapat menentukan persepsi negara lain terhadap negara tersebut dalam sektor perdagangan, sehingga skor LPI memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan yang dapat mendorong peningkatan performa logistik di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan kerangka Multi-Criteria Decision Making mengingat stakeholder yang terlibat bukan hanya pihak pelaku industri namun juga asosisasi, pemerintah, akademisi, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan DEMATEL-based ANP agar dapat mempertimbangkan pengaruh hubungan antar kriteria mengingat kriteria belum terdefinisikan secara jelas sebelumnya. Luaran dari penelitian ini menghasilkan pementaan struktur masalah serta urutan bobot kriteria sebagai prioritas yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan solusi.

---

Logistics activity is one of the most important aspect in economic activities in a country, Logistics activity have an impact on price, quality, competitiveness and even GDP. However, logistics in indonesia still runs in a poor state, which is shown by their relatively low Logistics Performance Index (LPI), ranking behind neighboring countries. This shows that logistics activities in Indonesia could not yet support economic development in Indonesia optimally. LPI score have shown to have impact on a country’s image, especially in trade. The higher the LPI score, the higher the tendency for trade volume to incrase in a country. Therefore, ths research aims toidentify and analyse the underlying factors that act as a barrier and driver for Indonesia to improve their logistics performance. This research is done with a multi-criteria decision making approach, using DEMATEL-based ANP method in order to consider the relation that exist bettween the factors. Output of the research is a problem mapping and factor priority rank which can be used for decision making in the future.

"

"Semakin terbukanya perdagangan membuat perubahan dalam kebijakan perdagangan. Salah satunya adalah peningkatan penggunaan Technical Barriers to Trade (TBT). Dengan asumsi penerapan kebijakan harmonisasi TBT membuat pasar ASEAN lebih terintegrasi, penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak harmonisasi standar (TBT) ASEAN terhadap pertumbuhan produktivitas perusahaan di sektor industri elektronik Indonesia. Dengan menggunakan data yang berasal data level perusahaan industri elektronika pada survei Industri Besar Menengah BPS periode 2005-2014 serta metode Generalized Least Square (GLS), didapatkan bukti empiris yang menunjukkan bahwa kebijakan harmonisasi standar ASEAN meningkatkan produktivitas perusahaan yaitu ketika harmonisasi standar ASEAN bertambah 1 unit meningkatkan pertumbuhan produktivitas perusahaan di sektor elektronika sebesar 13, 8%.

---

Increased openness in trade or Free Trade era makes a change in policy of international trade. Along with the tariff reduction, the using of Technical Barriers to Trade (TBT) is increase and considered a trade barrier. Assuming that the implementation of TBT harmonization policy has made ASEAN market more integrated, this research is aimed to estimate the impact of ASEAN standard harmonization on the firms’s growth productivity in electronics industry. By using data firms of electronics industry during 2005-2014 from BPS “Large Medium Industry survey” and the Generalized Least Square (GLS) method, we have empirical evidence showing that when ASEAN standard harmonization increases 1 unit it will increases firms’ growth productivity in the electronics sector 13, 8%."

"Kebijakan SPS dan TBT tidak hanya mendorong trade-reducing effect dengan meningkatnya biaya perdagangan bagi eksportir namun dapat juga mendorong demand-enhancing effect melalui peningkatan kualitas produk dan keselamatan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak kebijakan non-tarif Indonesia khususnya Sanitary and Phytosanitary dan Technical Barriers to Trade terhadap impor pada periode 2006-2015. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan Kee et al. 2009 dan hasil estimasi kemudian dikonversi menjadi ad-valorem equivalent AVE untuk melihat dampaknya terhadap harga. Inventory measures menunjukkan bahwa Indonesia memiliki coverage ratio yang cukup tinggi pada sektor produk hewan, produk tumbuhan, makanan dan tekstil. Studi ini menemukan bahwa secara umum kebijakan SPS dan TBT berpengaruh terhadap penuruan impor. Namun, dampaknya dapat berbeda-beda pada level sub-sektor HS 2 digit baik yang bersifat trade-reducing maupun demand-enhancing.

---

Technical regulations such as SPS dan TBT measures do not only induce trade reducing effect by rising the exporters trade cost but could be able to induce demand enhancing effect by certifying quality and safety to consumer. The purpose of this study is to estimate the impact of Indonesia non tariff measures, especially Sanitary and Phytosanitary and Technical Barriers to Trade on import for the period 2006 2015. This study employs the method which is developed by Kee et al. 2009 and the estimated results are converted into ad valorem equivalent AVE to identify the price effect. The inventory measures suggest that Indonesia has a substantial coverage ratio on animal product, vegetable product, foodstuff and textile. This study found that SPS and TBT are significantly reduce Indonesian import on agregat level. However, the impact on disagragated level HS 2 digit can be different either trade reducing or demand enhancing."

"Kegagalan pada sistem transportasi saluran pipa gas bawah laut dapat mengakibatkanbeberapa risiko yang dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarsaluran pipa apabila terjadi kebocoran atau bahkan ledakan. Kegagalan tersebut dapatdisebabkan beberapa faktor, antara lain terjadinya kebocoran leaking karena risikokorosi. Berbagai penelitian dan laporan kasus membuktikan tingkat kecelakaan ataukebakaran dan kebocoran pipa gas bawah laut masih terus terjadi. Analisis safetybarriers risiko korosi pipa gas bawah laut dilakukan untuk mengetahui tingkatperforma pipeline safety barriers risiko korosi dengan studi kasus pada jaringan pipagas bawah laut sumur A di PT. XYZ. Penelitian ini dilakukan dengan desaindeskriptif analitik melalui data sekunder yang ada di perusahaan. Penelitian inimenggambarkan performa pipeline safety barriers risiko korosi, merujuk kepadapipeline risk level, dan pada akhirnya akan diperoleh pipeline safety level sebagaiacuan dalam operasional jaringan pipa gas bawah laut.

---

Failure on the offshore gas pipelines can cause some risks that can be harmful tohumans and the environment around the pipeline in case of leakage or even anexplosion. The failure may be due to several factors, including leaking to the liningof pipelines due corrosion risks. Various studies and case reports indicate the level ofaccidents or fires and leaking offshore gas pipeline is still going on. Analysis ofsafety barriers corrosion risks offshore gas pipeline conducted to determine theperformance levels of pipeline safety barriers with a case study on an offshore gaspipeline A wells, PT. XYZ. This research was conducted with descriptive analyticdesign using secondary data that has available in the company. This study illustratesthe performance of the pipeline safety barriers, refers to the pipeline level of risk, andultimately will be obtained a pipeline safety level as reference in the operation. "

"Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO

---

In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws."

"Penyediaan infrastruktur gas bumi di IKN Nusantara menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya infrastruktur gas bumi terpasang di sekitar Kalimantan Timur dan jumlah kebutuhan/permintaan gas bumi di IKN Nusantara yang tidak besar. Kedua hal tersebut secara langsung mempengaruhi keekonomian proyek agar dapat memenuhi indikator kelayakan. Oleh karena itu diperlukan asesmen terhadap alternatif penyediaan infrastruktur yang mampu memberikan benefit optimal. Penelitian dalam tesis ini mengkaji alternatif penyediaan infrastruktur gas bumi di IKN Nusantara dapat mencapai kelayakan secara tekno ekonomi dengan tiga kelompok utama opsi moda transportasi gas bumi, yaitu (1) moda pipa penyalur (pipeline), (2) moda beyond pipeline, dan (3) kombinasi kedua moda tersebut. Berdasarkan perhitungan dan analisis teknikal, opsi kombinasi: pipeline dan LNG adalah yang paling aplikatif, terbaik, dan layak sebagai solusi penyediaan gas bumi di IKN Nusantara untuk pelanggan rumah tangga, kecil dan komersial dengan biaya investasi (CAPEX) sebesar Rp 6 triliun hingga tahun 2045. Agar proyek penyediaan gas bumi di IKN Nusantara dapat layak dan memberikan manfaat bagi badan usaha yang akan ditunjuk oleh pemerintah, maka harga jual gas bumi kepada pelanggan rumah tangga, kecil, dan komersial adalah sebesar Rp 13.250,- sehingga memberikan nilai NPV sebesar Rp 1,4 triliun, IRR sebesar 10,961%, dan PBP pada tahun ke-14,48. Variabel yang paling berpengaruh pada kelayakan ekonomi proyek adalah CAPEX dan harga jual gas bumi, sehingga diperlukan peran pemerintah berupa kompensasi seperti subsidi atau penetapan harga jual gas bumi yang sesuai agar proyek penyediaan gas bumi di IKN Nusantara dapat menarik bagi badan usaha untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

---

The provision of natural gas infrastructure in IKN Nusantara is a challenge due to the limited natural gas infrastructure installed around East Kalimantan and the amount of natural gas demand in IKN Nusantara which is not large. Both directly affect the economics of the project to meet the feasibility indicators. Therefore, it is necessary to assess the options for infrastructure provision that may provide optimal benefits. This study assesses how feasible it is for a natural gas infrastructure project in IKN Nusantara to achieve techno-economic viability under three main groups of natural gas distribution options, i.e., (1) pipeline mode, (2) beyond-pipeline, and (3) the combination of both mode options. Based on the calculations and technical analysis, the combination option: LNG and pipeline is the most applicable, best, and feasible option as a natural gas supply solution in IKN Nusantara for household, small and commercial customers with an investment cost (CAPEX) of Rp 6 trillion until 2045. For the natural gas supply project in IKN Nusantara to be feasible and provide benefits for the business entity later appointed by the government, the selling price of natural gas to household customers, small, and commercial customers is at Rp 13,250, - thus providing an NPV value of Rp 1.4 trillion, IRR of 10.961%, and PBP in year 14.48. The variables that play the most role in influencing project feasibility are CAPEX and natural gas selling price, so that the government's role is needed in the form of subsidies or setting appropriate selling prices so that natural gas supply projects may attract business entities to invest in IKN Nusantara."