Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Diundangkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum secara tidak langsung telah menciptakan pengecualian untuk melakukan Penawaran Tender Wajib bagi bank yang terdaftar dalam pasar modal. Pengecualian terhadap kewajiban tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban bank sebagai perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

---

ABSTRACt
The enactment of Bank Indonesia Regulation on the Shares Ownership of Commercial Bank creates an indirect exemption to exercise the obligation of Mandatory Tender Offer for bank listed in capital market. The exemption over the obligation doesn’t necessarily relieve bank’s obligation as a limited company to protect the interest of minority shareholders.

Abstrak :
Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa kredit bermasalah bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui PUPN. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status hukum piutang bank BUMN terkait penyelesaian kredit bermasalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUIX/ 2011. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tersebeut mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang bank BUMN tidak termasuk dalam lingkup piutang negara, sehingga kredit bermasalah dapat diselesaikan oleh manajemen masing-masing bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan pada bank BUMN untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan mekanisme hapus tagih yang dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP).

Abstrak :
Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap status hukum piutang kredit bermasalah bank BUMN. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat adanya perbedaan penafsiran akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat terciptanya ketidakpastian akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN serta membuat kewenangan pengurusan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Bank BUMN terutama dalam hal mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui hapus tagih. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi pemikiran, penafsiran serta pengaturan akan pengertian serta ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi status serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN. Selain itu, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan bagi bank BUMN dalam penyelesaian dan penghapusan kredit bermasalah sehingga nantinya bank BUMN dapat melaksanakan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dengan mekanisme korporasi yang dapat meningkatkan kinerja bank BUMN agar dapat berada di level of playing field yang sama dengan bank-bank swasta.

---

This thesis is based on the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 which confirms the status of state assets originating from state finances and separated from the state budget to be included in the equity participation of state-owned enterprises which remain part of the state financial regime. This study addresses two main problems. First, the juridical implications of the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 on the legal status of accounts receivable (non-performing loans) of state-owned banks. Second, the mechanism for resolving non-performing loans at State-Owned Banks after the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013. This thesis uses a normative juridical research method, ie the research refers to positive law or written legal norms. The results of the study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 made a difference in the interpretation of the legal status of non-performing loans of state-owned banks. Thus, the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-XI / 2013 made uncertainty about the legal status of non-performing loans of state-owned banks and made the authority to manage non-performing loans not entirely under the authority of state-owned banks, especially in the mechanism of resolving non-performing loans through hair cut. For this reason, synchronization and harmonization of thought, interpretation and regulation of the understanding and scope of state finances are needed in legislation so that legal certainty can be created for the status and mechanism for resolving non-performing loans at state-owned banks. In addition, legislation is needed which specifically regulates the authority of state-owned banks in the settlement and elimination of non-performing loans so that later state-owned banks can implement the mechanism for solving non-performing loans with a corporate mechanism that can improve the performance of state-owned banks to be at the level of playing the same field as private banks.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu pengaruh COVID-19 terhadap performa saham perusahaan perbankan yang dimiliki negara (BUMN) pada periode 2020 hingga 2021, serta apakah corporate governance memengaruhi dampak COVID-19 terhadap performa saham bank BUMN. Area performa saham yang dilihat pada penelitian ini merupakan volatilitas harga saham, trading volume saham, serta return dari saham bank BUMN. Sampel terdiri dari empat perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan regresi panel data. Ditemukan bahwa COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas harga saham, trading volume saham, serta return dari saham bank BUMN. Serta, corporate governance dapat memitigasi dampak dari COVID-19 tersebut terhadap volatilitas harga saham dan trading volume saham bank BUMN di Indonesia, namun corporate governance tidak dapat memitigasi dampak tersebut terhadap return saham bank BUMN di Indonesia. ......This study aims to find out the effect of COVID-19 on the performance of shares of state-owned banking companies (BUMN) in the period 2020 to 2021, as well as whether corporate governance influences the impact of COVID-19 on the performance of shares of state-owned banks. The areas of stock performance seen in this study are stock price volatility, trading volume of shares, and returns from state-owned bank shares. The sample consists of four state-owned banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research method used is panel data regression. It was found that COVID-19 had a significant effect on share price volatility, trading volume of shares, and returns from shares of state-owned banks. Also, corporate governance can mitigate the impact of COVID-19 on share price volatility and trading volume of shares of state-owned banks in Indonesia, but corporate governance cannot mitigate this impact on share returns of state-owned banks in Indonesia.

Abstrak :
Bank BUMN sebagai mitra strategis pemerintah berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, peningkatan kekayaan negara, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, Bank BUMN diperlukan untuk memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Indikator yang mampu merepresentasikan dengan baik kinerja Bank BUMN adalah profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan profitabilitas dengan menguji pengaruh Firm Size, Liquidity, Solvency, Financial Leverage, dan Capital Adequacy terhadap ROA, ROE, danROS. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling, dan menggunakan model statistik regresi berganda data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, danBank BTN periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Firm Size terhadap ROAdan ROS namun negatif terhadap ROE. Liquidity berpengaruh positif terhadap ROEdan ROS namun negatif terhadap ROA. Solvency berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE, dan ROS. Financial Leverage berpengaruh positif terhadap ROAnamun negatif terhadap ROEdan ROS. Capital Adequacy berpengaruh positif terhadap ROAdan ROEnamun negatif terhadap ROS. ......As strategic partners of the government, state-owned banks play a role in supporting the implementation of national development in the context of economic growth, increasing the country’s wealth, equitable development, and national stability towards improving living standards. Therefore, state-owned banks must persist to have good performance in all its business activities. An indicator that can represent well the performance of state-owned banks is profitability. This research aims to analyze the determinants of profitability. Those determinants include Firm Size, Liquidity, Solvency, Financial Leverage, and Capital Adequacy while the profitability is evaluated by three different ratios which is ROA, ROE, and ROS. This research is using a quantitative research with a purposive sampling technique and used a multiple regression statistical model of panel data. The data used in this research are the financial statements and annual reports of Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, and Bank BTN for the 2016-2019 period. The research results showed that Firm Size has a positive impact on both ROA and ROS but a negative one on ROE. Liquidity impacts positively on ROE and ROS but negatively on ROA. Solvency impacts negatively on ROA, ROE, and ROS. Financial Leverage has a positive impact on ROA but it has the opposite effect on ROE and ROS. Capital Adequacy has a positive impact on both ROA and ROE but negative on ROS.

Abstrak :
Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas Prudential Banking. Atas dasar pemikiran perlunya bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank. Peraturan-peraturan tentang penerapan manajemen risiko bank telah menetapkan tidak hanya substansi serta struktur kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen risiko bank, tetapi lebih dari itu peraturan-peraturan tersebut juga mengatur perihal tanggung jawab manajemen puncak bank untuk mendorong tumbuhnya budaya risiko di lingkungan internal bank yang dipimpinnya. Penerapan manajemen risiko bank oleh Bank Indonesia juga ditetapkan sebagai salah satu komponen penilaian tingkat kesehatan bank, serta sebagai salah satu syarat minimal yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko bank adalah berupa pengawasan tidak langsung (off site supervision) melalui cara penilaian atas seluruh laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada pihak Bank Indonesia, namun dalam kerangka yang lebih luas apabila suatu bank mengalami permasalahan dalam tingkat kesehatannya serta terdapat dugaan terjadi suatu pelanggaran dalam pengelolaan risiko bank, maka pihak Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision) dengan menggunakan ketentuan penerapan manajemen risiko bank bersangkutan sebagai kriteria pemeriksaannya.

Abstrak :
Tesis ini membahas wacana pembentukan Bank Holding Company oleh Pemerintah terhadap bank-bank milik negara. Latar belakang Pemerintah untuk membentuk Bank Holding Company adalah untuk memperkuat permodalan bank-bank negara serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah ketentuan single presence policy sebagaimana diatur dalam POJK Kepemilikan Tunggal Bank. Terdapat 2 (dua) permasalahan dari pembentukan Bank Holding Company ini adalah ketentuan spesifik mengenai pembentukan holding company dan risiko hukum yang mungkin akan timbul dari pelaksanaan dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai pembentukan holding company atau perseroan induk. Sebagai acuan bagi BUMN, maka ketentuan holding dapat mengacu pada PP 72 Tahun 2016 terutama terkait dengan pengalihan saham milik Pemerintah pada BUMN untuk dijadikan penyertaan negara pada BUMN lain dan BUMN yang mendapat pengalihan saham tersebut akan menjadi induk dari BUMN yang mengalihkan sahamnya dan POJK Kepemilikan Tunggal Bank sebagai pedoman pembentukan Bank Holding Company. Risiko Hukum yang harus dimitigasi oleh pemerintah status hukum anak perusahaan hasil holding, pembatasan kepemilikan saham bank oleh Badan Hukum, Pengalihan/Pemindahan Kepemilikan Saham Mayoritas di Luar Bursa, batas maksimum pemberian kredit, market share yang terbentuk dari bumn induk hasil holding perbankan dan implikasinya terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia, ketentuan mengenai rahasia bank mengingat BUMN Induk Holding Perbankan bukan merupakan Lembaga Keuangan Bank. ......This thesis mainly talks about the discourse of the formation of a Bank Holding Company by the Government against state-owned banks. The underlying reason why The Government want to establish a Bank Holding Company is to strengthen the capital of state banks as well as to fulfill the prevailing law which is the provisions of single presence policy stipulated in the Financial Services Authorities Rule. Two (2) problems were obtained from the plan of formation of this Bank Holding Company, specifically provisions concerning the holding company specifically and legal risks that might arise from the implementation of the agreement. This study uses juridical-normative research methods, the research typology used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools used are document studies and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that basically there was not any provisions regulate about the company or parent company. As a reference for SOEs, ownership can be submitted to PP 72 of 2016 related to the transfer of Government-owned shares to SOEs to make state participation in other SOEs and SOEs that receive the transfer of shares will be the property of the government transferring their shares and Financial Services Authorities Rule as a guideline for establishing a Bank Holding Company. Legal Risk that must be mitigated by the legal status of the holding company subsidiary, bank share ownership by the Legal Entity, Transfer/Majority Share Ownership in the Foreign Exchange, maximum lending limit, market share derived from holding, banking and the legal implications business competition in Indonesia, provisions concerning bank secrets, considering that the holding SOE is not a Bank Financial Institution.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendapatan nonbunga cenderung mengalami tren meningkat. Pendapatan nonbunga merupakan diversifikasi pendapatan yang dilakukan oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh market power dan tipe kepemilikan pemerintah dan asing terhadap diversifikasi pendapatan non-interest income bank di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan China. Penelitian ini menggunakan Lerner Index sebagai proksi dari market power bank. Dengan menggunakan jumlah total sampel 80 bank dari lima negara selama periode penelitian 2012 hingga 2016 dan metode pengolahan data Fixed Effect Model dan Generalized Least Square, hasil penelitian ini menemukan bahwa bank dengan market power yang lebih tinggi memperoleh pendapatan nonbunga yang lebih besar pula, kecuali pada sampel negara Filipina. Selain itu, tipe kepemilikan pemerintah dalam bank terbukti memperkuat hubungan antara market power dan diversifikasi pendapatan bank, dengan hasil yang konsisten ditemukan di tiap sampel negara. Terakhir, tipe kepemilikan asing dalam bank juga terbukti memperkuat hubungan antara market power dan diversifikasi pendapatan bank, kecuali pada sampel negara Thailand.

---

ABSTRACT
Non interest income generally has an upward trend. Non interest income shows banks rsquo effort to diversify its income from non traditional banking activities. This study aims to analyze the effects of market power and government as well as foreign ownership on income diversification of banks in Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and China. This study uses Lerner Index as a proxy for banks rsquo market power. By using a sample of 80 banks in five countries from 2012 to 2016 and operating Fixed Effect Model and Generalized Least Square, the result shows that banks with greater market power earn more non interest income, except in Philippines. Also, government ownership is proven to heighten the relation between market power and income diversification, with consistent results shown in each subsamples. Lastly, foreign ownership is proven to heighten the relation between market power and income diversification, except in Thailand.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian meneliti pengaruh tiga jenis kepemilikan yaitu kepemilikan asing, keluarga dan pemerintah terhadap risiko bank. Penelitian ini menggunakan data dari 93 bank komersil yang terdapat di lina negara ASEAN pada kurun waktu 2010-2015. ROA, Loan Loss Provision dan Capital Adequacy Ratio CAR digunakan untuk mengukur risiko bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap risiko bank. Kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap risiko bank dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap risiko bank.

---

ABSTRACT
This research investigate the impact of three type of ownership, family, foreign and state ownership on banking risk. This research uses 93 commercial bank in five ASEAN country during 2010 2015 period. Return on Asset, Loan Loss Provision and Capital Adequacy Ratio equation is used to measure the banking risk. These results indicate that state ownership have positive effect on bank risk. Foreign Ownership have negative effect on bank risk and Family Ownership have positive effect on bank risk.