Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Bank XYZ adalah sebuah bank BUMN yang tengah mengembangkan layanan e-banking. Jumlah jaringan unit kerja terbesar di indonesia (lebih dari 5400 unit kerja) menjadi keunggulan komparatif diantara bank-bank lainnya. Dengan menerapkan layanan e-banking, Bank XYZ dapat menggali keunggulan kompetitif berbasis TI, yaitu keunggulan yang lebih menekankan pada kualitas layanan, bukan hanya kuantitas layanan yang dimiliki.Layanan e-banking yang dikembangkan Bank XYZ meliputi kartu ATM, sms-banking, phone-banking, dan internet banking. Layanan-layanan tersebut saat ini tengah giat dipasarkan, namun hasilnya belum maksimal. Mengutip laporan dari Kantor Pusat Bank XYZ (No.B-DJS/PEB/08/2010) tertanggal 1 Agustus 2010, bahwa realisasi transaksi ATM setiap bulan baru mencapai 78.77% dari target bulanan yang ditetapkan, SMS Banking baru mencapai 58.96%, phone-banking baru mencapai 58.62%, dan internet banking baru mencapai 35,21%. Berdasarkan permasalahan nyata di Bank XYZ sebagaimana yang telah diungkap di atas, diperlukan suatu analisa mengapa layanan e-banking di XYZ tidak mencapai target.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna dalam menggunakan salah satu jenis layanan e-banking yaitu SMS Banking. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah dengan Technology Acceptance Model (TAM). Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner, sedangkan pegolahan data dan penarikan kesimpulan digunakan Structural Equation Modeling (SEM). Adapun lokasi penelitian adalah di Bank XYZ yang berlokasi di kota Tangerang.Hasil penelitian adalah berupa model TAM yang cocok untuk diterapkan di Bank XYZ beserta faktor yang memengaruhi nasabah dalam menggunakan SMS Banking. Faktor tersebut adalah persepsi kemudahan (perceived ease of use), perilaku penggunaan (behavioral intention), dan penggunaan nyata (actual usage).

---

PT Bank XYZ is a state-owned bank that is developing e-banking services. The number of work units as the largest network in Indonesia (more than 5400 units of work) will become a comparative advantage among other banks. By applying e-banking services, Bank XYZ can explore IT-based competitive advantage, that advantage is more emphasis on quality of service, not just the quantity of services they have.

E-banking service developed by Bank XYZ include ATM cards, SMS-banking, phone-banking, and internet banking. These services are currently being actively marketed, but the results have not been up. Citing a report from the Head Office Bank XYZ (No.B-DJS/PEB/08/2010) dated August 1, 2010, that the realization of ATM transactions per month reached 78.77% of the monthly target set, SMS Banking reached 58.96%, phone-banking reached 58.62%, and internet banking reached 35.21%. Based on the real issues in Bank XYZ as disclosed above, required an analysis of why the e-banking services in the Bank XYZ does not reach the target.

This study aimed to examine the factors that influence user acceptance in using one type of e-banking services namely SMS Banking. One technique that can be used is the Technology Acceptance Model (TAM). Methods for collecting data using questionnaires, while the data and drawing conclusions used Structural Equation Modeling (SEM). The research site is in the Bank XYZ which is located in the central city of Tangerang.

The results are in the form of the TAM model suitable to be applied in Bank XYZ with factors that influence customers to use SMS Banking. These factors are perceived ease of use, behavioral intention, and actual usage."

"Perlu kiranya untuk diketahui, bahwa salah satu alasan timbulnya outsourcing diantaranya adalah untuk membagi risiko usaha dalam bebagai masalah termasuk masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan paradigma di negara Barat yaitu "pekerja adalah aset terbesar perusahaan berubah menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan" dimana banyak pemilik modal mengeluh bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berkonsentrasi pada produk dan layanan, nasabah dan pasar, serta pada kualitas dan distribusi. Mereka tidak dapat bekerja untuk hasil yang lebih baik karena konsentrasi mereka habis untuk masalah-masalah ketenagakerjaan. Paradigma tersebut kemudian berubah dari pandangan kerja tradisional bahwa "pekerja melayani sistem" menjadi pandangan kerja modern bahwa "sistem hares melayani pekerja" dimana yang dioutsourcing yang akan melayani pekerja dalam organisasi perusahaan, sehingga tidak diperlukan lagi orang khusus Kepala Pengawas/Manajer untuk melayani dan mengendalikan fungsi dan proses yang dioutsourcing tersebut. Mengingat outsourcing telah sangat popular dan banyak dijalankan oleh perusahaan termasuk perbankan, diantaranya adalah dengan meng-outsourcing tenaga kerja tellernya, maka perlu kiranya untuk mengetahui kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut KUH Perdata dan akibat hukum bagi bank apabila mempekerjakan teller outsourcing."

"ABSTRACTBank secrecy and customer personal data are the two things that cant be separated and must go hand in hand. The arising relationships that occurred between customers and banks are the contractual relationships that based on trust. The customer entrusts his money to the bank and or utilizes the bank's services if the customer knows that theres a guaranteed that the bank will not abusing the personal data of the customers. As a business actor, the bank should be responsible for maintaining the security of the customers personal data. In Indonesia itself, bank secrecy already had been regulated in Law No. 10 of 1998 concerning Banking. As for the research questions of this thesis are how is the legal protection of the personal data of customers in Indonesia related to the transparency of information on the use of bank products and analysis of the decisions that given by the judges related to the decision No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law. The research method used is a normative juridical approach. The research resulted an information about the protection of personal data is that there is no specific law that regulated and related of personal data in Indonesia only about the personal data of the customer is set out in the banking secrecy of the Banking Law and regarding its implementation in the decision No. 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law concerning bank secrecy. The Author suggested that it is recommended that the Indonesian government ratify the laws of personal data and each parties should further increases its awareness to maintain the security of personal data of banking customers.

---

ABSTRACTRahasia bank dan data pribadi nasabah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Hubungan yang terjadi antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual yang berdasarkan kepercayaan. Nasabah memercayakan uangnya pada bank dan atau memanfaatkan jasa bank apabila mengetahui adanya jaminan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Sebagai pelaku usaha, pihak bank seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi nasabah. Di Indonesia sendiri mengenai rahasia bank sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum dari data pribadi nasabah di Indonesia terkait dengan transparansi informasi penggunaan produk bank dan analisis mengenai putusan yang diberikan hakim terkait dengan Putusan No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai perlindungan data pribadi belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur dan berkaitan dengan pemrosesan data pribadi hanya untuk mengenai data pribadi nasabah sudah diatur dalam rahasia bank UU Perbankan dan mengenai penerapannya dalam putusan no 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan mengenai rahasia bank. Disarankan agar pemerintah Indonesia mengesahkan mengenai undang-undang data pribadi dan masing-masing pihak lebih meningkatkan kesadarannya. "

"ABSTRAKFinancial Technology Fintech merupakan sebuah fenomena yang baru berkembang satu dekade terakhir, yang menggabungkan antara penyediaan jasa keuangan dan kemajuan teknologi.. Penggunaan teknologi digital pada kegiatan usaha Fintech dinilai merupakan solusi yang efisien dari permasalahan lembaga keuangan formal, namun penggunaan teknologi digital pada setiap tahap pelaksanaan jasa keuangan tidak selamanya sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berbeda hal nya dengan India yang berkat kemajuan teknologinya telah berhasil menyeimbangkan antara efisiensi dan legalitas. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu poin rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, dimana Indonesia merupakan negara yang mengadopsi ketentuan dari rekomendasi FATF tersebut. Indonesia yang sempat dinyatakan sebagai negara yang rawan tindak pidana pencucian uang, mengalami penrubahan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam dua dekade terakhir. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai perkembangan pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dari masa ke masa dan perbandingan pengaturannya di masa sekarang antara Indonesia dengan India. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penemuan ini adalah identifikasi perubahan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dari masa ke masa, dalam hal perbandingan pengaturan antara Indonesia dengan India, persyaratan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah antara kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan dimana perbedaan yang paling mencolok adalah pada persebaran peraturan serta pada proses verifikasi data nasabah. Berdasarkan hasil tersebut, BI harus membentuk peraturan terintegrasi serta bekerjasama dengan pihak lembaga pemerintahan maupun swasta dalam membentuk sistem.

---

ABSTRACTFinancial Technology commonly called as Fintech is an uprising phenomenon during the last decade which combine the provision of financial services and technology advancement. The usage of digital technology in Fintech is seen as a solution for the problems faced by formal financial institution, but it doesn rsquo t always comply with the regulating law in Indonesia such as the regulation of know your customer. On the other side, India has succeed to balance between economic efficiency and the regulation. Know Your Customer Principle is one of the recommendation issued by the FATF to combat money laundering practices, where Indonesia is listed as one of the country that comply with the FATF recommendations. Indonesia which was listed as a non cooperative country on combating money laundering, have several changes of law on know your customer principle during last couple of decade. This thesis discusses about the changes of law on know your customer principle from time to time in Indonesia and the comparation of its regulating law between Indonesia and India. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. The result of this thesis research is an identification of the changes of law in Indonesia regarding to the application of know your customer principle, and the similarities as well as differences between Indonesia and India. The biggest distinction between the two is the regulation regarding the customer verification process. Based on that results, Bank Indonesia should issue an integrated regulation and cooperate with other institution as well as private company to make a digital identity system for application of electric digital customer due diligence."

"Karena adanya teknologi finansial yang semakin berkembang, yang berarti perpaduan keuangan dan teknologi, telah menyebar di industri keuangan, berbagai perubahan telah diantisipasi, seperti munculnya jenis layanan keuangan dan perusahaan keuangan. Menyediakan layanan keuangan, seperti pembayaran, pengiriman uang, dan pialang, perusahaan pembiayaan itu telah menyediakan, kepada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan IT baru dengan cara baru. K-bank, Bank Kakao, dll. Kami telah bekerja pada pengembangan teknologi baru, bentuk-bentuk baru dari jasa keuangan dan produk seperti bio-sertifikasi, robot-penasihat, internet banking. Di seluruh dunia, PinTech menarik perhatian sebagai mesin pertumbuhan baru industri keuangan bersama dengan revolusi industri ke-4 dan pasar diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 800 triliun won pada 2017 Gartner, 2016. Namun, konvergensi teknologi dan keuangan berarti bahwa layanan keuangan secara dramatis.

---

As the Financial technology, which means the fusion of finance and technology, has been spreading in the financial industry, a variety of changes have been anticipated, such as the emergence of new types of financial services and financial companies. Providing financial services, such as payment, remittance, and brokerage, that the finance company has been providing, to telecommunication companies and new IT companies in new ways. With the development of new technology, new forms of financial services and products such as bio certification, robot advisor, internet banking led by non financial companies such as K bank, kakao bank, etc. Worldwide, financial technology is attracting attention as a new growth engine of the financial industry along with the 4th industrial revolution and the market is expected to grow to about 800 trillion Korean won by 2017 Gartner, 2016. However, the convergence of technology and finance generally means that existing services in the financial sector are dramatically streamlining or new financial services are emerging."

"Seiring meningkatnya pembayaran digital di Indonesia menjadi pacuan industri keuangan khususnya perbankan untuk terus melakukan transformasi digital. PT BANK XYZ merupakan salah satu perbankan yang juga melakukan transformasi digital. Dalam rangka meningkatkan layanan perbankan agar selalu tersedia dan beradaptasi dengan permintaan pasar, tidak terlepas dengan proses pemenuhan permintaan layanan teknologi informasi (TI) yang dilayani oleh Departemen Operasional Aplikasi. Permasalahan muncul pada proses tersebut yakni banyak permintaan yang tidak ditindak lanjuti dan ditutup walaupun sudah dikerjakan sehingga menyebabkan permintaan pengguna yang terlambat dipenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi proses pemenuhan permintaan layanan TI sehingga dapat diberikan rekomendasi pada proses yang masih kurang agar kedepannya lebih baik. Proses evaluasi pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja ITIL V4 dan COBIT 2019. ITIL V4 berperan dalam menentukan proses yang akan diukur tingkat kapabilitasnya dan juga dalam memberikan praktis yang baik untuk rekomendasi perbaikan proses, sedangkan COBIT 2019 berperan dalam mengukur tingkat kapabilitas proses yang relevan. Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengukuran kapabilitas pada sebelas proses, dengan hasil tiga proses berada di tingkat dua yaitu Managed Agreements (APO09), Managed Knowledge (BAI08), dan Managed Configuration (BAI10). Untuk tingkat tiga ada lima proses yaitu Managed IT Changes Acceptance and Transitioning, Managed Assets, Managed Service Requests and Incidents, Managed Problem, dan Managed Continuity. Untuk pencapaian tingkat 4 terdapat dua proses yakni Managed Data (BAI06) dan Managed IT Changes (BAI06), serta satu proses saja yang telah mencapai tingkat yakni Managed Operations (DSS01). Kemudian pada proses analisis kesenjangan, terdapat tiga proses yang sudah memenuhi sasaran dari manajemen yaitu Managed Data (APO14), Managed IT Changes (BAI06), serta Managed Operations (DSS01), dan delapan proses masih belum mencapai sasaran. Rekomendasi diberikan pada delapan proses yang masih belum mencapai sasaran yang diharapkan manajemen.

---

As digital payments in Indonesia increase, they drive the financial industry, especially banking, to continue digital transformation. PT BANK XYZ is one of the banks that is also undergoing digital transformation. In order to improve banking services to always be available and adapt to market demands, it is closely related to the process of fulfilling information technology (IT) service requests that provided by Application Operation Department. Problems arise in that process, namely that many requests are not followed up and closed even though they have been worked on, causing user requests to be fulfilled late. Therefore, this research aims to evaluate the process of fulfilling IT service requests so that recommendations can be provided for the processes that are still lacking, in order to improve them in the future. The evaluation process in this research uses the ITIL V4 and COBIT 2019 frameworks. ITIL V4 plays a role in determining the processes whose capability levels will be measured and also in providing good practices for process improvement recommendations, while COBIT 2019 plays a role in measuring the capability levels of relevant processes. After data collection and capability measurement on eleven processes, the results showed that three processes are at level two, namely Managed Agreements (APO09), Managed Knowledge (BAI08), and Managed Configuration (BAI10). For level three, there are five processes: Managed IT Changes Acceptance and Transitioning, Managed Assets, Managed Service Requests and Incidents, Managed Problem, and Managed Continuity. For level 4 achievements, there are two processes, namely Managed Data (BAI06) and Managed IT Changes (BAI06), as well as one process that has reached the level, namely Managed Operations (DSS01). Then, in the gap analysis process, there are three processes that have met management's targets, namely Managed Data (APO14), Managed IT Changes (BAI06), and Managed Operations (DSS01), while eight processes have not yet met the targets. Recommendations are given for the eight processes that have not yet met the management's expectations."