Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia telah memberikan komitmen terbuka di sektor perbankan. Di kawasan ASEAN keterbukan sektor perbankan Indonesia menduduki nomor 2 tertinggi setelah Singapura. Terhadap kondisi yang telah terbuka tersebut, kecil kemungkinan untuk menarik komitmen perbankan Indonesia yang telah terdaftar dalam SoC liberalisasi sektor jasa keuangan di WTO. GATS memberikan ruang kepada negara anggota untuk menerapkan prudential measures. Annex on Financial Services merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai liberalisasi sektor jasa keuangan yang tidak terpisahkan dari General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana di dalamnya terdapat aturan yang mengijinkan negara untuk mengambil tindakan dengan alasan prudential termasuk untuk melindungi investor, depositor, pemegang saham atau orang yang menyerahkan fiduciary duty kepada pemasok jasa keuangan atau untuk menjamin integritas dan stabilitas dari sistem keuangan. Prudential measures mutlak diperlukan mengingat proses liberalisasi yang tidak disertai dengan sistem keuangan domestik yang kuat dapat menimbulkan efek negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Keterbukaan perbankan tersebut perlu direspon otoritas dengan bijak, melalui upaya persiapan dan peningkatan industri perbankan Indonesia menjadi industri perbankan yang sehat dan kuat sehingga memiliki daya saing dan ketahanan terhadap faktor pemicu resiko instabilitas. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memahami penerapan GATS dalam liberalisasi jasa perbankan Indonesia dan penerapan prudential measures sebagai jaring pengaman stabilitas sistem keuangan dalam kaitan dengan kebijakan liberalisasi sektor jasa perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACT
In term of financial services liberalization, Indonesian commitment on banking sector liberalization open largely. In the ASEAN, the openness of Indonesia's banking sector is the 2nd after Singapore. GATS provides space for member to implement prudential measures. Annex on Financial Services is a specific rules on the financial services liberalization and being an integral part of the General Agreement on Trade in Services (GATS), which included a rule allowing the state to take action on prudential reasons, including to protect investors, depositors, share holders or the person submitting the fiduciary duty to financial service suppliers or to ensure the integrity and stability of the financial system. Prudential measures are absolutely necessary, since the liberalization process that is not accompanied by a strong domestic financial system can have a negative impact on the financial stability system and the economy of Indonesia. The oppeness of banking sector need to be respond by authority wisely, preparing the sound and strong banking industry is a must. The sound and strong banking industry could increase banking competitiveness and resilience to risk factors triggering instability. The purpose of this thesis is to understand the GATS and its application on banking services liberalization in Indonesia as well as the application of prudential measures as a part of financial system safety net in terms of Indonesian policy in the banking services liberalization.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pemegang saham pengendali dan konsentrasi kepemilikan terhadap perilaku pengambilan risiko bank konvensional di Indonesia selama periode 2007-2017. Penelitian ini menggunakan metodologi data panel dengan data kuartalan selama 43 kuarter 2007Q1-2017Q3 dengan estimasi teknik fixed effect. Penelitian ini menemukan bahwa bank yang dikontrol oleh pemerintah mengambil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang dikontrol oleh pihak swasta. Bank yang dikontrol oleh pemerintah pusat Bank BUMN memiliki stabilitas yang lebih tinggi dan memiliki risiko kebangkrutan yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang dikontrol oleh pemerintah daerah BPD. Penelitian ini juga menemukan pula bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan yang non-monotonic terhadap tingkat risiko bank. ......This research aims to examine the impact of nature of controlling shareholders and ownership concentration on banks rsquo risk taking behaviours in Indonesia during the 2007 2017 period. This research uses panel data methodology using quarterly data for 43 quarters period 2007Q1 2017Q3 with fixed effect estimation technique. This research finds that government controlled banks take less risk than privately controlled banks. Central government controlled banks State Owned Banks has higher stability and lower default risk than regional government controlled banks Regional Development Banks. This research also find that ownership concentration has a non monotonic relationship on the bank rsquo risk taking.

Abstrak :
Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan di daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan selama periode tahun 1995 hingga tahun 2003. Selain itu penulis ingin pula mengetahui faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perbankan dalam penyaluran kredit. Studi ini menggunakan analisis regresi panel data penawaran kredit. Analisis regresi panel data ini adalah kombinasi dari cross section dan time series, dimana dalam analisis ini menggunakan variabel kapasitas kredit dan ratio modal terhadap aset yang merupakan unsur dari penawaran kredit. Sedangkan variabel PDRB riil dan suku bunga kredit yang merupakan unsur permintaan kredit. Untuk mengetahui dampak krisis yang terjadi pada tahun 1997, maka analisis regresi panel data ini ditambahkan dummy variabel. Analisis penyaluran kredit dilakukan dengan menggunakan model Fixed Effect Cross Section Weight, model ini digunakan karena terdapat empat perbankan pada propinsi yang berbeda. Keempat perbankan di propinsi tersebut adalah perbankan pada propinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah outstanding kredit yang terjadi pada perbankan di daerah tersebut dengan penilaian berdasarkan intercept dari yang terendah sampai yang tertinggi, sehingga outstanding kredit tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perbankan di daerah, yang pada akhirnya akan merupakan masukan bagi Bank Sentral dan Pemerintah Daerah setempat. Pola hubungan variabel lainnya yang mempengaruhi kredit sebagaimana teori pemberian kredit memiliki hubungan positif untuk kapasitas kredit, ratio modal terhadap aset, PDRB dan suku bunga kredit yang pengaruhnya lebih kuat terhadap faktor penawaran kredit, yang diharapkan sesuai dengan hipotesa. Pengaruh kondisi perbankan dalam menyalurkan kredit dari faktor permintaan dan penawaran kredit masih cukup besar, sehingga perbankan di daerah sebagai lembaga intermediasi dapat iebih dioptimalkan kembali. Penelitian selanjutnya guna meningkatkan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit disarankan dapat menggunakan data yang Iebih luas terutama pemanfaatan kredit tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu pemanfaatan pada sektor usaha produktif, seperti sektor-sektor ekonomi daerah yang bersangkutan sehingga dapat diketahui penyebab apa yang terjadl pada tingkat keleseuan sektor riil.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat korupsi, keberadaan komisi anti korupsi, dan intervensi pemerintah terhadap pengambilan risiko bank di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan pada tahun 1995-2016 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel korupsi, variabel spesifik bank, variabel mikroekonomi, variabel dummy, dan variabel interaksi untuk estimasi pengambilan risiko bank. Menggunakan data 76 bank dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan selama 21 tahun, penelitian ini menemukan bahwa bank melakukan transaksi yang lebih berisiko di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Intervensi pemerintah ketika terjadinya krisis finansial juga meningkatkan pengambilan risiko bank. Namun kegiatan berisiko bank tersebut diminimalkan dengan keberadaan komisi anti korupsi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa intervensi pemerintah memperkuat pengaruh tingkat korupsi terhadap pengambilan risiko bank karena moral hazard yang tinggi serta pengawasan yang rendah. ...... This paper aims to addresses the impact of corruption, anti corruption commission, and government intervention on bank rsquo s risk taking using banks in Asian Countries such as Indonesia, Malaysia, Thailand, and South of Korea during the period 1995 2016. This paper uses corruption variable, bank specific variables, macroeconomic variables, dummy variables, and interaction variable to estimate bank rsquo s risk taking variable. Using data from 76 banks in Indonesia, Malaysia, Thailand and South Korea over 21 years, this research finds consistent evidence that higher level of corruption and government intervention in crisis situation will increase the risk taking behaviour of banks. In the other hand, bank risk taking behaviour minimized by the existence of anti corruption commission. In addition, this paper also finds that government intervention amplifies corruption rsquo s effect on bank rsquo s risk taking behaviour because of strong signs of moral hazard and weaknesses in the governance and supervision.