Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis perbankan yang terjadi di tanah air, disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah lemahnya sistem pengawasan perbankan dari Bank Indonesia terhadap system perbankan nasional, dan faktor eksternal adalah liberalisasi jasa sektor keuangan oleh GATS/WTO. Banyak para sarjana berpendapat bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antara liberalisasi jasa keuangan (financial service liberalization) dalam kerangka GATS/WTO dengan reformasi perbankan di negara-negara berkembang. Beberapa sarjana mencoba melihat bahwa negara berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan dan simpanan domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap aliran modal luar negeri, melalui liberalisasi keuangan. Beberapa sarjana berpendat lain, mereka berpendapat bahwa liberalisasi keuangan semakin menciptakan krises perbankan bagi negara-negara berkembang dan berpotensi memunculkan bahaya yang lebih besar bagi institusi-institusi negara yang berfungsi mendukung pasar keuangan (financial market). Para sarjana yang menyambut positif liberalisasi keuangan melakukan penelitian lebih lanjut dan menyatakan bahwa krisis perbankan bukan karena liberalisasi perbankan, namun sistem insitusi perbankan yang lemah yang menggiring suatu negara kepada krisis perbankan, yaitu suatu negara dimana penegakan hukumnya masih lemah, korupsi yang tersebar luas, birokrasi yang tidak efesien dan mekanisme penegakan hukum yang tidak efesien. Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut, maka penulis berusaha untuk melihat bahwa lebih jauh upaya-upaya Bank Indonesia untuk menciptakan system perbankan yang kuat dan transparan, melalui pemberdayaan fungsi pengawasan (supervision) di dalam menghadapi liberalisasi jasa sektor keuangan sebagaimana diatur di dalam General Agreemenef on Trade and Services.

Abstrak :
Karya ilmiah ini membahas secara komprehensif mengenai Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Jasa Keuangan. Pertanyaan dan masalah ini muncul karena pada Pasal 49 UU OJK menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fungsi pengawasan OJK sedikit banyak akan bersentuhan dengan kejahatan yang terjadi pada sektor jasa keuangan, namun pada kenyataannya pegawai OJK tidak mempunyai fungsi penyelidikan. Oleh karena itu diperlukankejelasanmengenai kedudukan antara UU OJK dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa selain Kepolisian dan PPNS, Pegawai OJK juga diberikan kewenangan sebagai penyidik agar dapat melaksanakan tugas penyidikan di bidang jasa keuangan. ......This thesis comprehensively explains about the extent of authority possessed by Indonesian Financial Service Authority (OJK) in handling Financial Crime. The questions and problems are raised based on article 49 in OJK Regulation mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator related with OJK, there is a special authority given to other it is allowed for party based on KUHAP. OJK supervision itself mostly will relate to financial crime investigation while in fact OJK doesn’t have the authority of investigation. Therefore, it is essential to make some deliberations about the connection between UU OJK and UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) in which mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator, OJK is also allowed to act as an investigator in financial crime.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan di era Bank Indonesia dan OJK. Sejak implementasi UU No. 21 Tahun 2011 tetang Otoritas Jasa Keuangan, kini fungsi pengawasan perbankan menjadi wewenang OJK. Namun, OJK hanya berwenang di bidang microprudential (aspek-aspek yang mengatur mengenai kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank) sedangkan Bank Indonesia tetap berwenang dalam macroprudential yaitu kebijakan yang lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK adalah pendekatan berdasar kepatuhan dan pendekatan berdasarkan risiko. Untuk melakukan hal tersebut, Bank Indonesia dan OJK menggunakan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di era Bank Indonesia dan OJK tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena masih memakai peraturan yang sama. ......This thesis describes the implementation of the function banking supervision in Bank Indonesia and OJK era. Since implementation law number 21 year 2011 concerning financial services authority, now the function banking supervision became on OJK. However, OJK has only on microprudential supervision (institutional, bank health, prudential principles and bank examination) and Bank Indonesia has macroprudential supervision that lead to an overall analysis of the financial system as a collection of individual financial institutions. Bank Indonesia and OJK used compliance based supervision, risk based supervision and on-site supervision, off-site supervision. This research is qualitative research design an analytical description. The result showed that the implementation on banking supervision in Bank Indonesia and OJK era have not significant difference because they used the same regulation.

Abstrak :
ABSTRACT
Although risk oversight committee has been mandatory for Indonesian banking industry since 2006, there has never been any inquiry trying to understand how the characteristics of risk oversight committee members may impact their tolerance towards bank management risk taking. Specifically, this research is aimed to shades light on how young age, female, and risk management experience characteristics of each members affect their inclination towards accommodating bank risk taking. The study uses panel data random effect regression for unique dataset of 27 banks from 2012 2016 and find that contrary to popular belief, increasing number of younger member reduce accommodation to bank risk taking. Moreover, increasing female members composition is proven to rise bank risk taking. These results are different with increasing proportion of risk management experienced committee members as they are proven to have no significant effect towards bank risk taking behavior. Additionally, sensitivity tests conducted using average age as young indicator and loosening risk management experience criteria by including previous risk oversight committee experience prove that these characteristics are not impacting bank risk taking. However, presence of female members in risk oversight committee have significant impact on improving accommodation to bank risk taking.

---

ABSTRACT
Walaupun komite pemantau risiko diwajibkan untuk industri perbankan Indonesia sejak 2006, belum pernah terdapat studi yang mencoba mengerti bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh anggota komite pemantau risiko berpengaruh terhadap toleransi pengambilan risiko yang dilakukan oleb manajemen. Secara spesifik, studi ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana anggota muda, wanita, dan pengalaman manajemen risiko setiap anggota mempengaruhi keputusan komite terkait pengambilan risiko. Studi ini menggunakan analisis data panel dengan random effect pada 27 bank dari 2012 hingga 2016. Riset menemukan bahwa peningkatan anggota muda menurunkan akomodasi terhadap pengambilan risiko perbankan dan peningkatan komposisi anggota wanita meningkatkan akomodasi komite terhadap pengambilan risiko bank. Di sisi lain, pengalaman manajemen risiko terbukti tidak memliki efek signifikan pada pengambilan risiko. Studi ini juga melakukan analisis tambahan dimana diketahui bahwa menggunakan rata-rata umur sebagai indikator muda serta memasukkan karir anggota komite pemantau risiko bank ke dalam indikator pengalaman tidak mempengaruhi hubungan komite pada pengambilan risiko bank. Walaupun demikian, keberadaan anggota wanita ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap akomodasi komite terhadap pengambilan risiko bank.

Abstrak :
Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas Prudential Banking. Atas dasar pemikiran perlunya bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank. Peraturan-peraturan tentang penerapan manajemen risiko bank telah menetapkan tidak hanya substansi serta struktur kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen risiko bank, tetapi lebih dari itu peraturan-peraturan tersebut juga mengatur perihal tanggung jawab manajemen puncak bank untuk mendorong tumbuhnya budaya risiko di lingkungan internal bank yang dipimpinnya. Penerapan manajemen risiko bank oleh Bank Indonesia juga ditetapkan sebagai salah satu komponen penilaian tingkat kesehatan bank, serta sebagai salah satu syarat minimal yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko bank adalah berupa pengawasan tidak langsung (off site supervision) melalui cara penilaian atas seluruh laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada pihak Bank Indonesia, namun dalam kerangka yang lebih luas apabila suatu bank mengalami permasalahan dalam tingkat kesehatannya serta terdapat dugaan terjadi suatu pelanggaran dalam pengelolaan risiko bank, maka pihak Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision) dengan menggunakan ketentuan penerapan manajemen risiko bank bersangkutan sebagai kriteria pemeriksaannya.

Abstrak :
Undang-undang mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur bahwa pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK yang independen. OJK diatur berfungsi menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian, pembaharuan pengaturan keuangan dalam UU OJK merupakan pembaharuan mengenai pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang dilaksanakan oleh OJK sebagai badan tunggal dan melaksanakan fungsinya secara terintegrasi. Sehubungan dengan itu, UU OJK belum tepat untuk diberlakukan. Karena OJK hanya melaksanakan fungsi microsupervisory, sedangkan fungsi macrosupervisory melekat pada Bank Indonesia. Demikian pula, pengaturan keuangan dalam UU OJK bukan pengaturan keuangan secara terintegrasi, tetapi gabungan pendekatan secara Institusional dan Fungsional yang dilaksanakan oleh satu badan tunggal yaitu OJK. Dengan berlakunya UU OJK, perlu pembaharuan mengenai pengaturan koordinasi diantara OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjaminan Simpanan. Demikian pula halnya dengan pengaturan mengenai Forum Koordinasi Stabilitas Sistim Keuangan untuk mejaga stabilitas sistim keuangan yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. ...... The financial services authority act known as Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) regulates that the regulation and supervision in financial services sector is performed by an independence financial services authority known as Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK is regulated to do function performing an integrated financial regulation and supervision system over all of the activities in financial services sector. The financial regulation reform then become the removal of the regulation and supervision authority in financial services sector to OJK as a single authority and performs integrated function. However, financial regulation in financial services sector as regulated in UU OJK is not suitable to be performed. Because OJK only performs the microsupervirory function, meanwhile the macrosupervisory is inherent to Bank Indonesia (BI) as Central Bank. Likewise, the financial regulation as in UU OJK is not an integrated financial regulation, but a combination of institutional and functional approach that is performed by OJK as a single body. By the enactment of UU OJK, the reform is still needed to regulate the coordination between OJK, BI, and Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS/ Deposit Insurance Corporation). The reform is needed also for the financial system stability forum in order to protect the stability of financial system between Minister of Finance, Governor of Central Bank, Chairman of OJK, and Chairman of LPS.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dari kredit bermasalah pada sektor perbankan di Indonesia yang dikategorikan berdasarkan 9 (sembilan) sektor ekonomi selama periode 2005-2011. Variabel makroekonomi dan bank spesifik di indikasi memiliki efek pada kualitas kredit untuk semua sektor ekonomi. Dengan menggunakan data panel dinamis, ditemukan bahwa kredit bermasalah untuk semua kategori kredit memiliki determinan yang berbeda-beda. Tidak semua kategori kredit dipengaruhi oleh variabel makroekonomi (PDB, suku bunga, Public Debt) dan kualitas manajemen. Sektor listrik, air dan gas dan sektor perdagangan, retoran dan hotel merupakan sektor yang paling terpengaruh oleh shocks makroekonomi. ...... This study aims to examine the determinants of non-performing loans in Indonesia banking industry based on nine economic sectors for the period 2005-2011. Macroeconomic and bank specific variables show an indication that both of them have an effect on loan quality. By using dynamic panel data found that non-performing loans to all categories of loans have different determinants. Not all loan categories are affected by macroeconomic variables (GDP, interest rates, Public Debt) and quality management. Electricity, water and gas sector and also trade, hotel restaurants sector being the most affected by macroeconomic shocks.

Abstrak :
Sistem perbankan memiliki peran sentral dan strategis dalam perekonomian negara. Perihal pengawasan bank yang belum efektif merupakan salah satu bagian permasalahan yang dihadapi oleh perbankan saat ini. Sebagaimana diketahui, lebih dari 87% (delapan puluh tujuh persen) aset industri jasa keuangan di Indonesia merupakan aset industri perbankan. Peran Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas perbankan dan moneter dikhawatirkan akan muncul adanya potensi conflict of interest sebagai akibat pelaksanaan kedua fungsi yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda oleh lembaga tersebut, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga yang fokus mengawasi sektor perbankan dan agar Bank Indonesia dapat memfokuskan diri sebagai otoritas moneter di Indonesia. Adapun 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana Basel Core Bank Principles (BCBS) sebagai standar internasional dalam pembentukan pengawasan perbankan melihat pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh suatu lembaga. Kedua, apakah yang menjadi pertimbangan hukum dalam pembentukan otoritas jasa keuangan di Indonesia. Di dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bentuk pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sangat tidak lazim di lingkungan prudential sektor keuangan. Di dalam BCBS tersebut disebutkan bahwa lembaga pengawasan memiliki kebijakan pengawasan yang tepat untuk melakukan tindakan perbaikan, selain itu pertimbangan-pertimbangan di dalam pembentukan otoritas jasa keuangan dikarenakan lemahnya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia guna menghindari terjadinya conflict of interest. ......Banking system has a central and strategic role in the economy of the country. About that have not been effective bank supervision is one of the problems faced by banks today. As is known, more than 87% (eighty seven percent) of assets financial services industry in Indonesia is an asset of the banking industry. The role of Bank Indonesia in carrying out its function as a banking and monetary authorities fear it would appear there is potential conflict of interest as a result of the implementation of the two functions that each have different interests by the agency, and therefore needed an agency that focuses supervise the banking sector and for Bank Indonesia to focus as the monetary authority in Indonesia. As for 2 (two) problem in this research, namely: First, how the Bank's Basel Core Principles (BCBS) as the international standard in the establishment of banking supervision and regulation function to see the separation of banking supervision by an agency. Second, what are the legal considerations in the establishment of the financial services authority in Indonesia. In the answer the problem in writing this thesis, the author will use a method of normative legal approaches that can be construed as legal research library that is based on literature or secondary data. Based on the exposure and discussion in this study, the authors conclude the separation of banking regulation and supervision function is not common in the financial sector prudential environment. In the BCBS mentioned that oversight agencies have policies that control right to take remedial action, in addition to these considerations in the formation of financial services authority due to a weak regulatory and oversight conducted by Bank Indonesia in order to avoid any conflict of interest.