Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini membahas urgensi mekanisme perlindungan dana haji yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara pemerintah yang ingin melakukan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana haji dan di sisi lain terdapat kepentingan para jemaah haji yang menginginkan perlindungan dana mereka demi kelangsungan ibadah haji. Merujuk kepada kondisi ini, perlu untuk mengetahui mekanisme perlindungan dana haji seperti apa yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipologi penelitiannya adalah preskriptif dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang didukung oleh data wawancara dengan narasumber/informan serta menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis datanya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa asuransi syariah menjadi pilihan yang eksklusif dan dapat menjadi pertimbangan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melindungi dana haji karena asuransi syariah hadir untuk memberikan perlindungan mulai dari risiko yang relatif kecil sampai kepada risiko yang besar. Produk asuransi syariah berupa takaful surety bond dinilai sebagai produk yang tepat digunakan untuk memastikan pengerjaan pembangunan infrastruktur terealisasi dengan baik dan jika ada risiko, dana haji tetap terlindungi. Dengan demikian, Badan Pengelola Keuangan Haji disarankan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan adanya perjanjian asuransi di antara kontraktor dengan perusahaan asuransi syariah.

---

ABSTRACTThis writing discusses the urgency of protection mechanism of invested hajj fund for infrastructure development by government as there is a difference of interest between two parties, it is government 39s interest that intends to use the hajj fund in order to develop infrastructure in Indonesia, whereas there is the interest of hajj pilgrims which wants their fund protection for better pilgrimage 39s sake. Refer to this case, it is necessary to know what kind of hajj fund protection mechanism which is able to accommodate two such interests. As for the type of legal research being used is normative law research, the data type is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. The research typology is prescriptive and data collection tool being used is document study supported by interview data with interviewees informant, and using qualitative method to analysis the data. The result of this research is that takaful is an exclusive option and it can be a consideration for Hajj Financial Management Board regarding to protect the hajj fund because takaful exists to provide protection of risk. Takaful surety bond is a proper takaful rsquo s product which is able to be used in order to ensure the infrastructure work runs well and if there is a risk, the hajj fund remains protected. Thus, the Hajj Financial Management Board must issue a regulation requiring an insurance agreement between contractors with takaful company.Keywords takaful Hajj Financial Managemet Board Hajj fund protection surety bond takaful."

"Disrupsi teknologi yang semakin pesat berdampak pada kehidupan sehari-hari melalui transformasi dan digitalisasi setiap lini industri, tak terkecuali industi perbankan. Potensi untuk lebih meningkatkan industri ini telah didukung baik dalam persiapan sistem teknologi maupun sumber daya manusianya. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan adanya layanan berbasis digital yang menjadi alat untuk mendukung mereka, lebih dari 50% masyarakat Indonesia adalah pengguna smartphone. Penelitian ini lebih spesifik meneliti masyarakat muslim di wilayah Jabodetabek, karena adanya potensi besar bagi perbankan digital untuk bisa lebih fokus menyasar pasar masyarakat muslim. Perlu halnya untuk memaksimalisasi potensi yang telah ada, dengan saling memahami karakteristik dan kebutuhan antara pengguna layanan dan pemberi layanan, yang dalam hal ini adalah masyarakat dan Intitusi Perbankan. Sehingga penelitian ini lebih fokus membahas faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk menggunakan layanan perbankan digital. Kerangka konseptual dikembangkan melalui tinjauan literatur terdahulu, dengan menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM) yang diperluas. Data dikumpulkan dari 242 responden muslim yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, dan telah memiliki akun pada aplikasi perbankan digital. Analisis yang digunakan dengan pendekatan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi kegunaan dan kenyamanan penggunaaan adalah faktor yang paling berpengaruh positif pada niat untuk menggunakan perbankan digital. Namun, persepsi resiko, kepercayaan, persepsi kemudahan penggunaan, tidak menunjukan hubungan yang positif melalui mediasi sikap. Kemudian sikap dan tingkat ketakwaan menunjukan signifikansi negatifterhadap niat untuk menggunakan perbankan digital. Studi ini juga dilakukan dengan metode wawancara sebagai bahan lanjutan penelitian terhadap variabel religiusitas, yang menunjukan bahwa adanya minat responden memiliki keinginan untuk menggunakan perbankan digital syariah. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada perusahaan perbankan atau Intitusi terkait yang terlibat dalam proses pengembangan layanan perbankan digital di Indonesia, khususnya untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi niat menggunakan perbankan digital. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang masih dapat diteliti lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya.

---

Rapid technological disruption has an impact on everyday life through the transformation and digitization of every line of industry, including the banking industry. The potential to further improve this industry has been supported both in the preparation of the technology system and in its human resources. Indonesian people are familiar with digital-based services that are a tool to support them, more than 50% of Indonesians are smartphone users. This research is more specific in examining the Muslim community in the Jabodetabek area, because there is great potential for digital banking to be able to focus more on targeting the Muslim community market. It is necessary to maximize the existing potential, by understanding the characteristics and needs of service users and service providers, which in this case are the community and banking institutions. So this study focuses more on discussing the factors that influence the intention to use digital banking services. The conceptual framework was developed through a review of the previous literature, using an extended Technology Acceptance Model (TAM). Data was collected from 242 Muslim respondents who live in the Greater Jakarta area, and already have an account on a digital banking application. The analysis used is the SEM-PLS approach. The results showed that perceived usefulness and convenience of use were the most positive factors on the intention to use digital banking. However, perceived risk, trust, perceived ease of use, did not show a positive relationship through attitude mediation. Then the attitude and level of religioisity showed a negative significance to the intention to use digital banking. This study was also conducted using the interview method as a follow-up material for research on the religiosity variable, which shows that there is an interest in respondents who have a desire to use Islamic digital banking. This research can provide insight to banking companies or related institutions involved in the process of developing digital banking services in Indonesia, in particular to determine the determinants that affect the intention to use digital banking. This study has limitations that can still be investigated further in future research."

"Upaya untuk memperkenalkan bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam telah dimulai pada awal dasawarsa delapan puluhan, namun kesempatan untuk mendirikan bank syariah baru timbul ketika dikeluarkan deregulasi perbankan yang lebih dikenal dengan Pakto 1988, kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum Syariah pertama di Indonesia baru berdiri 1991, meskipun bank syariah sebenamya sudah dikenal sejak awal dasawarsa enam puluhan. Berdasarkan pengalaman diketahui pula bank syariah relatif lebih tahan terhadap krisis moneter, karena sebenamya perkembangan bank syariah lebih sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Sepanjang masih terdapat derap kemajuan dunia usaha, terutama yang menjadi nasabah utamanya, bank syariah akan tetap maju berkembang, meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah, sejalan dengan laju partumbuhan dunia usaha. Keterkaitannya dengan dunia usaha ini cukup dipahami, karena pendapatan dan keberhasilan bank syariah sangat dipengaruhi oleh dunia usaha yang memanfaatkan dana bank syariah. Kedekatan bank syariah dengan dunia usaha atau sektor rill lebih terasa karena salah satu usaha bank syariah adalah memberikan konsultasi atau bimbingan usaha yang kiranya akan lebih banyak diharapkan oleh pengusaha kecil. Dengan demikian, secara alamiah terdapat keunggulan lain karena secara langsung akan mendorong berkembang ekonomi kerakyatan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bahkan dari jenis produk yang ditawarkan, dapat diketahui pula bahwa cakupan layanan bank syariah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bank konvensinal."