Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pelaksanaan konversi fasilitas kredit Pinjaman Berjangka menjadi fasilitas pembiayaan syariah pada Bank X. Penerapan konversi ini terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundangundangan termasuk fatwa-fatwa DSN serta tumpang tindih dengan akadakad lainnya. Status hukum atas jaminan kredit/agunan berkaitan dengan konversi tersebut tidak disesuaikan dengan prinsip syariah. Melalui penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, diketahui tanggapan mengenai ketidaksesuaian atas pelaksanaan konversi fasilitas kredit Pinjaman Berjangka menjadi fasilitas pembiayaan syariah tersebut. Selanjutnya, diharapkan para pelaku perbankan syariah dan notaris memahami pelaksanaan pengalihan fasilitas kredit konvensional menjadi fasilitas pembiayaan syariah.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the implementation of conversion from Term Loan credit facility into sharia financing facility in Bank X. There is an inappropriate implementation toward such conversion in connection with the prevailing laws and regulation including Fatwa-Fatwa of National Board of Sharia (DSN) and there is an overlap between its aqad with others. Legal status of credit collateral related to such conversion is not in accordance with the sharia principle. Through normative research method with evaluative research type, it resulted in the inappropriate of implementation of such conversion from Term Loan credit facility into sharia financing facility. Furthermore, the sharia banking perpetrators and notary are expected to understand the implementation of conversion of conventional credit facility into sharia financing facility."

"Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan di era Bank Indonesia dan OJK. Sejak implementasi UU No. 21 Tahun 2011 tetang Otoritas Jasa Keuangan, kini fungsi pengawasan perbankan menjadi wewenang OJK. Namun, OJK hanya berwenang di bidang microprudential (aspek-aspek yang mengatur mengenai kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank) sedangkan Bank Indonesia tetap berwenang dalam macroprudential yaitu kebijakan yang lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK adalah pendekatan berdasar kepatuhan dan pendekatan berdasarkan risiko. Untuk melakukan hal tersebut, Bank Indonesia dan OJK menggunakan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di era Bank Indonesia dan OJK tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena masih memakai peraturan yang sama.

---

This thesis describes the implementation of the function banking supervision in Bank Indonesia and OJK era. Since implementation law number 21 year 2011 concerning financial services authority, now the function banking supervision became on OJK. However, OJK has only on microprudential supervision (institutional, bank health, prudential principles and bank examination) and Bank Indonesia has macroprudential supervision that lead to an overall analysis of the financial system as a collection of individual financial institutions. Bank Indonesia and OJK used compliance based supervision, risk based supervision and on-site supervision, off-site supervision. This research is qualitative research design an analytical description. The result showed that the implementation on banking supervision in Bank Indonesia and OJK era have not significant difference because they used the same regulation."