Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia telah berkomitmen dan mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) melalui disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang memberikan dampak dihapuskannya ketentuan tentang rahasia bank. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pengaturan tentang pengecualian rahasia bank untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia, Swiss dan Singapura, kelebihan dan kekurangannya pengaturannya di Indonesia serta kaitannya dengan hak privasi nasabah bank.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan rahasia bank dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial account information) di Indonesia, Swiss dan Singapura berdasarkan CRS yang telah disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di mana pada ketentuannya mengatur adanya pelanggaran pidana dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang; pengaturan rahasia bank dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang berupa Perppu di Indonesia menjadi kelemahan dalam pengaturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis, hal ini berbeda dengan Swiss dan Singapura yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri; hak privasi keuangan nasabah bisa dikecualikan untuk kepentingan umum seperti dalam hal pajak asalkan tata cara dan pelaksanaannya dilakukan secara proporsional, tidak membebani rakyat dan tetap dapat menjaga stabilitas perekonomian negara terutama kemajuan perekonomian di bidang perbankan.

---

ABSTRACT
Indonesia has committed and implemented an automatic exchange of financial information for tax purposes under the Common Reporting Standard (CRS) through the adoption of Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, which resulted to the abolition of provisions for bank secrecy. The highlight is the exception to banking secrecy regulation for automatic exchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore, the cost and benefit of its arrangements in Indonesia and its relation to the privacy rights of bank customers.

This research is normative law research using secondary data. Based on its nature, it is descriptive research purposed. Data collection processes were conducted by literature study to collect and arrange data related to the problem. This paper applied deduction logic, general conclusions to concrete problems. The analysis approach consisted of two methods, legislation and comparative.

The results of this study are bank secrecy regulations related to automatic exchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore based on CRS designed by Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in which its provisions govern the existence of criminal offenses with punishments set out in the law; Indonesia bank secrecy regulations related to automatic exchange of financial account information accounted to Perppu in Indonesia which caused susceptibility to this automatic exchange arrangement. This is in contrast to Switzerland and Singapore which are set out in a separate law; customer's financial privacy rights can be exempted for public interest in case of tax procedure, proportionally implemented without overlaid people, and able to maintain the stability of the country's economy, especially economic development in banking.