Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini membahas mengenai konsep integrasi yang dilakukan antara bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri Kantor Cabang Bank Asing . Hal ini didasari oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang memiliki hubungan dalam satu kelompok usaha, dimana tindakan hukum ini belum diatur secara khusus dalam hukum perbankan Indonesia. Integrasi tersebut dilakukan dengan peralihan aset dan kewajiban dari Kantor Cabang Bank Asing kepada bank berbadan hukum Indonesia dimana entitas dari kedua bank tetap eksis. Namun, hanya bank penerima peralihan tersebut yang akan melanjutkan operasional dan kegiatan usaha bank, sedangkan Kantor Cabang Bank Asing harus melakukan penyelesaian terhadap sisa aset dan kewajibannya agar dapat mengajukan pencabutan izin usahanya kepada otoritas untuk menutup kantor cabangnya di Indonesia. Sekilas, tindakan hukum integrasi ini terlihat serupa dengan merger dan akuisisi perusahaan pada umumnya. Namun secara yuridis, integrasi ini tidak dapat digolongkan sebagai merger maupun akuisisi karena ketentuan hukum perbankan Indonesia terhadap merger atau akuisisi tidak mengatur tindakan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing. Oleh karena itu, perlu dipahami mengenai tindakan hukum integrasi yang dilakukan oleh kedua bank. Pertanyaan mendasar dari kajian ini adalah bagaimana mekanisme dan dampak hukum integrasi yang dilakukan oleh bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang bersangkutan. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

ABSTRACT
This study explains about the concept of integration between Indonesian commercial bank and foreign branch bank. It is based on the legal action that has been done by a local bank and foreign branch bank which is occurred in one banking group relationship. This legal action has not been regulated by Indonesian banking law. Such integration is done by assets and liabilities transfer from the foreign branch bank to the Indonesian commercial bank, where both banks rsquo personality remain to exist. However, it is only the Indonesian commercial bank which acquired the assets and liabilities that will continue to operate, while the foreign branch bank will liquidate its business rsquo assets and liabilites to have its business license revoked by the authority, so that the foreign branch bank may cease its operation in Indonesia. This legal action may seem to be similar with merger or acquisition by companies in general. But it cannot be classified as merger or acquisition by law on the basis that merger or acquisition in Indonesian banking law does not regulate the act of foreign branch bank. Therefore, it is important to be understood the legal action of integration between the parties. The fundamental questions of this writing are how such integration was being done by the parties and its legal impacts. To answer those questions, this writing is done through yuridical normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic related interview as the data collection tools.

Abstrak :
an di Indonesia, karena merupakan salah satu cara untuk memperkuat perbankan Indonesia dan memberikan peluang bagi perbankan Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Akuisisi bank telah ada dan diatur sejak tahun 1999 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Akuisisi Bank. Namun integrasi bank merupakan hal yang relatif baru, apalagi dibandingkan dengan akuisisi, dan dengan telah dialihkannya tugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, maka telah dibuat peraturan baru yang tentunya akan merubah bagaimana hal tersebut semula. Sebelumnya, untuk akuisisi dan integrasi bank, kami sekarang mengacu pada POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Konsolidasi, Akuisisi, Integrasi dan Konversi Bank Umum. Tesis ini berfokus pada konsep akuisisi dan integrasi oleh bank asing serta potensi masalah hukum dan dampak dari tindakan tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Sejalan dengan semakin populernya akusisi dan integrasi bank asing, regulasi dan pengawasan oleh OJK juga perlu disempurnakan, dan juga harus diperhatikan bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak terkait. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada OJK dan pihak terkait untuk memperbaharui undang-undang terkait yang sudah ketinggalan zaman, namun tidak lupa juga memperhatikan isu hukum atau dampak yang ditimbulkannya. ...... Acquisition and integration of banks have been popularized in Indonesia for quite some time, as it is one way to strengthen Indonesian banks and give Indonesian banks a chance to compete on an international stage. Bank acquisitions have been around and regulated since 1999 with Government Regulation No. 28 of 1999 regarding Merger, Consolidation, and Acquisition of Banks. However, bank integration is a relatively new thing, especially compared to acquisition. As the regulatory and supervisory duty of banks has been transferred from Bank Indonesia to OJK, new regulations have been made, which would give a change to how it was back in the day. For acquisition and integration of banks, we now mainly refer to POJK No. 41 of 2019 regarding Merger, Consolidation, Acquisition, Integration, and Conversion of Commercial Banks. This thesis focuses on the concept of acquisition and integration by foreign banks and the potential legal issues and impacts of such acts. This thesis uses the juridical-normative research method. As the act of acquisition and integration of foreign banks becomes more popularized, regulations and supervision by OJK should also be improved, and it should also be kept in mind how it would affect relevant parties. For that reason, the author recommends that OJK and relevant parties update the outdated relevant laws and not forget to take care of the legal issues or impacts from it.