Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Tanggungan merupakan lembaga hak Jaminan dalam pemberian kredit yang sering digunakan lembaga keuangan khususnya bank. Bank sebagai pemegang hak tanggungan dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang dalam pemenuhan pelunasan piuntangnya yang diberikan kepada debitur karena memiliki hak istimewa untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan "Sertipikat Hak Tanggungan" yang mempunyai excecutorial tittle. Namun dalam prakteknya, objek hak tanggungan sering menjadi sengketa terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hutang piutang terhadap debitur dan bank selaku kreditur tidak dapat mengeksekusi objek hak tanggungan. Penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara hutang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Bgr Tahun 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa kreditur dan pihak ketiga melakukan pembagian hasil lelang secara prorate. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim agar bank sebagai kreditur memiliki hak yang didahulukan atas pelunasan hutang debitur.

---

Hak Tanggungan is collateral rights institutions in granting loans that are often used by financial institutions, especially banks. Banks as holders of Hak Tanggungan are protected and guaranteed by the Law in fulfilling the repayment of their obligations granted to debitor because they have the privilege to carry out executions based on "Certificate of Hak Tanggungan" which has an excecutorial tittle. However, in practice, the object of Hak Tanggungan is often a dispute against a third party that has a debt dealings to the debitor and the bank as the creditor cannot execute the object of the Hak Tanggungan. The author will examine whether the existence of Hak Tanggugan can provide protection to creditors whose object of guaranteed Hak Tanggungan is used as the object of dispute in the case of debts with third parties in the resolution of the Bogor District Court Number 37/Pdt.G/2015/ PN.Bgr Tahun 2015. Resolution stating that creditors and third parties share proceeds in a prorate manner. The research method in this paper is juridical-normative research using document studies, namely in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to this research. The results of this study can be a consideration for judges so that banks as creditors have precedence over repayment of debitor debts.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penetapan nilai hak tanggungan yang lebih rendah dari nilai utang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, penetapan nilai hak tanggungan atas agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 123/Tamanharjo dinyatakan lebih rendah dari nilai utang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penetapan nilai hak tanggungan dan perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur yang nilai hak tanggungan lebih rendah dari nilai utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan penetapan nilai hak tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan rasio LTV Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf a angka 1 PBI nomor 18/16/PBI/2016 dan ketentuan Bank pada umumnya minimal besarnya 125% dari nilai pinjaman. Perlidungan Hukum terhadap Debitur tidak terpenuhi yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUHT dimana Debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan di bawah tangan serta penafsiran nilai agunan dapat dilakukan dengan Penilai Independen. Perlindungan hukum kepada PT. Bank X terpenuhi yaitu PT. Bank X memiliki kewenangan menetapkan nilai hak tanggungan dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b juncto Pasal 14 UUHT mengenai eksekusi berdasarkan “Title Eksekutorial” pada SHT. Saran penilaian agunan dapat dilakukan oleh Penilai Publik. Kreditur sebaiknya menerapkan penilaian awal atas objek jaminan. Seharusnya dibuat peraturan yang mengatur secara khusus dan merinci mengenai ketentuan berapa besaran perhitungan nilai jaminan. ......This research discusses the stipulation on the mortgage value which is lower than the debt value. In the Judgment of District Court of Kepanjen Number: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, the stipulation of mortgage value of the collateral in terms of Freehold Title Number: 123/Tamanharjo is declared lower than the debt value. The matter discussed in this research is the stipulation of mortgage value and the legal protection for the Debtor and the Creditor whose mortgages are lower than the debt value. In responding such problem, this research applies the juridical normative legal research method with analytical descriptive approach. The data analysis made is on qualitative basis. The research result reveals that the stipulation of mortgage value is not in accordance with the provision on ratio of LTV Article 6 Paragraph (1) letter a figure 1 PBI (Regulation of Bank Indonesia) Number 18/16/PBI/2016 and the Bank terms and conditions in general which is minimum 125% of loan value. The legal protection for the Debtor is not fulfilled namely by virtue of Article 20 paragraph (2) of UUHT where the Debtor has never been given the opportunity to conduct the privately-made sale as well as the collateral value interpretation can be conducted by the Independent Appraiser. The legal protection for PT. Bank X is fulfilled namely PT. Bank X has the authority to stipulate the mortgage value and the provision of Article 20 paragraph (1) letter b juncto Article 14 UUHT regarding execution based on “Executorial Title” in SHT. The Public Appraiser can give the recommendation on the collateral assessment. It is better if the Creditor applies the preliminary assessment of the collateral. The regulation should be made which arranges specially and in detail the provisions on how the amount of collateral value calculation is.

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini membahas mengenai konsep integrasi yang dilakukan antara bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri Kantor Cabang Bank Asing . Hal ini didasari oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang memiliki hubungan dalam satu kelompok usaha, dimana tindakan hukum ini belum diatur secara khusus dalam hukum perbankan Indonesia. Integrasi tersebut dilakukan dengan peralihan aset dan kewajiban dari Kantor Cabang Bank Asing kepada bank berbadan hukum Indonesia dimana entitas dari kedua bank tetap eksis. Namun, hanya bank penerima peralihan tersebut yang akan melanjutkan operasional dan kegiatan usaha bank, sedangkan Kantor Cabang Bank Asing harus melakukan penyelesaian terhadap sisa aset dan kewajibannya agar dapat mengajukan pencabutan izin usahanya kepada otoritas untuk menutup kantor cabangnya di Indonesia. Sekilas, tindakan hukum integrasi ini terlihat serupa dengan merger dan akuisisi perusahaan pada umumnya. Namun secara yuridis, integrasi ini tidak dapat digolongkan sebagai merger maupun akuisisi karena ketentuan hukum perbankan Indonesia terhadap merger atau akuisisi tidak mengatur tindakan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing. Oleh karena itu, perlu dipahami mengenai tindakan hukum integrasi yang dilakukan oleh kedua bank. Pertanyaan mendasar dari kajian ini adalah bagaimana mekanisme dan dampak hukum integrasi yang dilakukan oleh bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang bersangkutan. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

ABSTRACT
This study explains about the concept of integration between Indonesian commercial bank and foreign branch bank. It is based on the legal action that has been done by a local bank and foreign branch bank which is occurred in one banking group relationship. This legal action has not been regulated by Indonesian banking law. Such integration is done by assets and liabilities transfer from the foreign branch bank to the Indonesian commercial bank, where both banks rsquo personality remain to exist. However, it is only the Indonesian commercial bank which acquired the assets and liabilities that will continue to operate, while the foreign branch bank will liquidate its business rsquo assets and liabilites to have its business license revoked by the authority, so that the foreign branch bank may cease its operation in Indonesia. This legal action may seem to be similar with merger or acquisition by companies in general. But it cannot be classified as merger or acquisition by law on the basis that merger or acquisition in Indonesian banking law does not regulate the act of foreign branch bank. Therefore, it is important to be understood the legal action of integration between the parties. The fundamental questions of this writing are how such integration was being done by the parties and its legal impacts. To answer those questions, this writing is done through yuridical normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic related interview as the data collection tools.

Abstrak :
Salah satu praktek dalam perbankan adalah adanya keberadaan jaminan/agunan di dalam melakukan perjanjian kredit. Dalam perkembangannya dalam melakukan pemberian kredit terdapat masalah saat ternyata agunan yang diberikan dalam proses perkreditan ternyata merupakan hasil dari tindak pidana yang menyebabkan terjadinya penyitaan untuk pengembalian kerugian negara. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai apakah penyitaan tersebut sesungguhnya dapat menghilangkan hak preferent maupun hak parate eksekusi yang dimiliki oleh bank sesaat setelah melakukan peletakan hak tanggungan terhadap asset yang dijadikan jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka. Dari penilitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada konsep hukumnya sendiri hak preferent dan hak parate eksekusi tidak dapat dirampas oleh negara karena adanya asas droit de suite dan droit de preferent, akan tetapi apabila terjadi perampasan yang dilakukan oleh negara maka hilanglah kedua hak tersebut karena walau dapat dimintakan kembali agunan tersebut tapi harus melawati proses yang panjang yang menghilangkan hak parate eksekusi maupun hak preferent. Maka dari itu penulis menyarankan seharusnya undang-undang lebih diperbaharui sehingga dapat lebih menjelaskan lagi mengenai agunan yang terbukti merupakan hasil tindak pidana. Serta penegak hukum yang melakukan penyitaan harusnya melakukan pemeriksaan terhadap benda yang akan disitanya, apakah diatas benda tersebut terdapat hak pihak ketiga yang dilindungi oleh Undang-undang.

---

In bankin practice making credit agreements there are existence of collateral. In its development in giving credit there was a problem when it turned out that the collateral provided in the credit process turned out to be the result of a criminal act that caused seizure of the object to recover state losses. This study attempts to analyze whether the confiscation can actually eliminate preferential right and parate execution right held by the bank shortly after placing the mortgage right on the assets that are used as collateral. Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary date or library material, which then analyzed by using qualitative method. From the research conducted, it can be concluded than in the legal concept the preferential right and parate execution right cannot be confiscated by the state beause the legal concept the preferential rights and parate execution rights cannot be confiscated by the state because the principle of droit de suite and droit de preferent, but if there is a seizure carried out by the state it meants then the two rights are lost because even if the bank can collect the collateral again but bank had to go through a long process that eliminated the parate execution and preferential rights. Therefore the authors suggest that the law should be renewed so that it can further explain about collateral which is proven to be the result of a criminal act. As well as law enforcers who carry out seizures should conduct an inspection of the objects before confiscated it, whether there are rights to the third party which are protected by law.

Abstrak :
an di Indonesia, karena merupakan salah satu cara untuk memperkuat perbankan Indonesia dan memberikan peluang bagi perbankan Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Akuisisi bank telah ada dan diatur sejak tahun 1999 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Akuisisi Bank. Namun integrasi bank merupakan hal yang relatif baru, apalagi dibandingkan dengan akuisisi, dan dengan telah dialihkannya tugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, maka telah dibuat peraturan baru yang tentunya akan merubah bagaimana hal tersebut semula. Sebelumnya, untuk akuisisi dan integrasi bank, kami sekarang mengacu pada POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Konsolidasi, Akuisisi, Integrasi dan Konversi Bank Umum. Tesis ini berfokus pada konsep akuisisi dan integrasi oleh bank asing serta potensi masalah hukum dan dampak dari tindakan tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Sejalan dengan semakin populernya akusisi dan integrasi bank asing, regulasi dan pengawasan oleh OJK juga perlu disempurnakan, dan juga harus diperhatikan bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak terkait. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada OJK dan pihak terkait untuk memperbaharui undang-undang terkait yang sudah ketinggalan zaman, namun tidak lupa juga memperhatikan isu hukum atau dampak yang ditimbulkannya. ...... Acquisition and integration of banks have been popularized in Indonesia for quite some time, as it is one way to strengthen Indonesian banks and give Indonesian banks a chance to compete on an international stage. Bank acquisitions have been around and regulated since 1999 with Government Regulation No. 28 of 1999 regarding Merger, Consolidation, and Acquisition of Banks. However, bank integration is a relatively new thing, especially compared to acquisition. As the regulatory and supervisory duty of banks has been transferred from Bank Indonesia to OJK, new regulations have been made, which would give a change to how it was back in the day. For acquisition and integration of banks, we now mainly refer to POJK No. 41 of 2019 regarding Merger, Consolidation, Acquisition, Integration, and Conversion of Commercial Banks. This thesis focuses on the concept of acquisition and integration by foreign banks and the potential legal issues and impacts of such acts. This thesis uses the juridical-normative research method. As the act of acquisition and integration of foreign banks becomes more popularized, regulations and supervision by OJK should also be improved, and it should also be kept in mind how it would affect relevant parties. For that reason, the author recommends that OJK and relevant parties update the outdated relevant laws and not forget to take care of the legal issues or impacts from it.