Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan dapat menciptakan hubungan dalam hukum yang terdiri dari satu atau lebih kewajiban. Salah satu dari banyaknya perjanjian adalah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). PPJB biasanya dibuat sebelum para pihak melakukan perjanjian jual beli. PPJB merupakan perjanjian obligatoiryaitu perjanjian yang timbul hanya dengan kata sepakat tapi belum menimbulkan peralihan hak. Peralihan hak baru akan terjadi ketika telah dibuatnya perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian kebendaan. PPJB terhadap objek hak atas tanah yang masih terikat jaminan bank masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak dan bagaimana akibat hukumnya apabila perjanjian tersebut dibuat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah PPJB yang dibuat terkait dengan objek yang masih terikat jaminan bank adalah sah saja, tetapi di dalam perjanjian tersebut harus ditulis secara jelas terkait keadaan sebenarnya objek jual beli tersebut dan pengaturannya apabila ternyata objek jual beli yang masih terikat jaminan bank tersebut di eksekusi oleh pihak bank.

---

An agreement is an act where one person or more ties himself to one or more other people and can make a legal relationship consisting of one or more that is needed. One of the many agreements is the sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is usually made before the parties enter into a real of sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is an obligatory agreement, which arises only with an agreement word but has not caused a transfer of rights. A transfer of rights will take place after a real sale and purchase agreement which is a material agreement has been made. Sale and purchase agreement for objects of land rights that are bound by the bank guarantees is still common in the community. This raise the question whether the agreement is valid or not? This study uses a research method consisting of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents or library materials. The result of this thesis is that the sale and purchase agreement of rights to land that still bound by bank is valid, but in the agreement must be written related to the actual object of sale and purchase and the arrangement if it turns out that the object that is still bound by the bank's guarantee is executed by the bank."

"The development of information and communication technology also plays a role in the development planning process. RKPD of Regency/City was one of the most practical plans that were implemented every year in each region. Since 2016, the process for drafting the RKPD in Kulon Progo Regency has begun to utilize TIK by used the RencanaKU application. This then motivates the research with the aim for describing the use of information technology in the RKPD preparation process and identifying the factors that influence the use of information technology in the RKPD preparation process at Kulon Progo Regency. The research method was a qualitative design approach with a case study method. Data collection techniques used observation, interviews, and secondary data. Data analysis was performed using pattern matching, data triangulation, and inductive analysis. The results of this study formulated two findings. First, in the formulation RKPD at Kulon Progo Regency, not all stages in the arrangement of RKPD utilize information technology through the RencanaKU application. The role of technology in the preparation of the Kulon Progo RKPD as a planning support system was to facilitate the collectivity of RKP reports from interested parties to the RKPD (BAPPEDA) organizer for later compilation and data verification. Second, it was found several components that influenced the RKPD preparation by the RencanaKU application namely time, consistency, and transparency. These influential factors can be the basis for providing related policy recommendations."

"ABSTRAKPasar Modal di Indonesia enam tahun terakhir ini, telah mengalami perkembangan begitu menarik yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda yaitu pada tahun 1912. Namun telah beberapa kali ditutup, dan terakhir dibuka kembali pada tahun 1977 yang pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu dan baru sejak tahun 1992 pengelolaan Bursa Efek Jakarta diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Tujuan Pemerintah untuk mengembangkan Pasar Modal di Indonesia adalah untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang. Disamping itu juga, oleh karena gerak pembangunan yang semakin meningkat sudah barang tentu akan memerlukan sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar pula. Sebagaimana diketahui bahwa dana yang disediakan oleh Pemerintah antara lain melalui perpajakan dan bantuan keluar negeri sangat terbatas, sehingga pengembangan sumber lain yaitu mobilisasi dana masyarakat. Atas dasar itu, usaha Pemerintah antara lain melalui kebijaksanaan deregulasi dibidang keuangan termasuk perbankan & Pasar Modal dan yang terakhir dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Apabila dibandingkan antara perusahaan yang telah go public sebanyak 316 perusahaan dengan perusahaan yang potensial go public sebesar 7.455 perusahaan relatif masih tergolong sedikit, yang pada dasarnya potensi perusahaan untuk go public sangat besar, atas dasar itu nampaknya perlu penanganan Pasar Modal yang lebih serius dan informasi yang transparan, benar dan akurat. Adapun manfaat dari Prospektus ini adalah menjadi salah satu media informasi, media komunikasi, bahkan juga media promosi, hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, bahwa Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan tujuan agar pihak lain membeli afek. Jadi dengan demikian Prospektus tersebut merupakan kepanjangan tangan oleh pemilik perusahaan agar efeknya (saham) dibeli oleh masyarakat yang ingin berinvestasi melalui Pasar Modal. Oleh karena Prospektus itu merupakan sarana informasi, sarana komunikasi bahkan sarana promosi, seyogyanya pendistribusiannya yang tepat waktu, keterbukaan, isi pesan dengan bahasa yang sederhana , agar pesan tersebut sampai kepada target sasaran yaitu Brokers Dealer. "

"ABSTRAKKondisi krisis moneter saat ini sangat dirasakan oleh bank-bank di Indonesia sebagai pukulan yang berat bagi kelangsungan usahanya. Beberapa bank yang dilikuidasi oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan terpaksa dilakukan karena berdasarkan tingkat kesehatan bank terutama daii sisi permodalannya, bank yang bersangkutan memang sudah tidak layak lagi untuk meneruskan usahanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia sangat terpuruk seperti sekarang mi, antara lain yaitu tingkat suku bunga Sertilikat Bank Indonesia (SBI) yang tinggi, fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar, meningkatnya non perfonning loans, serta kondisi perekonomian nasional yang mengalami depresi yang sangat dalam.Bagi bank, daii beberapa faktor penyebab tersebut daat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang masih dapat dikendalikan oleh perusahaan (controllable) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (uncontrollable). Kredit bermasalah (non performing loans) merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan perusahaan (bank), sedangkan faktor-faktor lainnya berupa tingkat suku bunga pasar (SBI), nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing dan kondisi perekonomian nasional adalah merupakan faktor-faktor ekstemal di luar kendali perusahaan (out of control).Besamya kredit bermasalah sangat ditentukan oleh kebijakan perkreditan yang dijalankan oleh suatu bank. Semakin efektif dan aplicable kebijakan perkreditan yang diterapkan disertai dengan supervisilmomtoring yang ketat maka akan semakin besar kemungkinan untuk dapat menghasilkan kualitas aktiva produklif (kredit) yang baik (performing loans), begitu juga sebaliknya. Kebijakan perkreditan yang akan diambil oleh bank sangat dipengaruhi oleh keadaan (environment) yang melingkupinya, terutama dalam Iingkungan ekonomi nasional maupun intemasional, kondisi sosial dan politik, serta perubahan budaya dan telmologi yang terjadi serta kondisi persaingan diantara bank-bank itu sendiri.Beberapa hal yang hams diperhatikan dalam menyusun kebijakan perkreditan bank antara lain meiputi posisi modal, tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko dari berbagai jenis kredit, stabilitas dana masyarakat yang disimpan, kondisi ekonomi, pengaruh kebijakan moneter dan pajak, kemampuan dan pengalaman kaiyawanlmanajemen, serta posisi portofolio kredit yang telah dimiliki. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kebijakan perkreditan yang disusun bank secara umwn akan memuat; wilayah kredit (loan territory), jenis-jenis kredit yang dapat diberikan, jaminan (collateral) yang dapat diterima, jangka waktu kredit, pelampauan plafon kredit, likuidasi kredit, penanganan kredit bermasalah, rekening/saldo kompensasi, komitmen kredit serta besarnya portofolio kredit.Sebagaimana bank lainnya, Bank X telah memiliki kebijakan perkreditan yang tertulis dan diterapkan sejak tahun 1996. Namun demikian, dalam menetapkan kebijakan perkreditannya masih berdasarkan metode top-down approach. Oleh karenanya, belum mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing cabang yang ada. Selain itu, kebijakan perkreditan yang ditetapkan belum bersifat menyeluruh yakni belum memuat hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat atau petugas pelaksana di cabang, sehingga kemungkinan terjadi missintepretation atau menjadi tidak workable dalam pelaksanaannya sangat tinggi.Agar Iebih efektif, kebijakan perkreditan yang selama mi dijalankan oleh Bank X perlu dilakukan penyempurnaan antara lain dalam hal; penyesuaian terhadap kondisi yang ada saat mi, peran serta cabang dalam penyusunan kebijakan perkreditan, pembentukan unit kerja baru yang bertugas mengelola portofolio (portfolio management) dan pengawasan intern dalam umsan perkreditan, pembuatan pedoman yang dapat digunakan sebagai early warning signal, peningRatan (up grading) kualitas sumber daya manusia, pemberian fasilitas potongan pokok kredit (hair cut facility) terhadap kredit yang macet, pemberian kredit hanya kepada calon debitur yang sudah running well serta penetapan tingkat suku bunga kredit berdasarkan sumber dana yang digunakan dengan lebih mengaktifkan peranan Asset & Liability Committee (ALCO) untuk melakukan review terhadap kemungkinan perubahan suku bunga."

"Skripsi ini membahas tiga permaslaahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi kontruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank.Kesimpulan:1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memilki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat di pindah tangankan)2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melaikan gaji DPRD yangbersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut.3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengansuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macat tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 9 sepetember 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

---

This script will discuss three problems: Coulddecree of appointment of the Regional Parliament referred as a collateral? What are the terms and procedureof credit application for Regional Parliament at Bank BJB Regional Office II? How Bank BJBRegional Office II overcome and solve thenon performing loan caused by breach of contract? Based on literature research method, interview and case studyat Bank BJB Regional Office II, the purpose of this script is togive the law construction description of the usage of decree of appointment of the Regional Parliament as a bank collateral.Conclusions:1) decree of appointment of the Regional Parliament is not accepted as a bank collateralbecause it has no selling value (can not be sold) and no juridical value (the ownership can not be transferred)2) The credit binding factor for Regional Parliament is not the appointment decree,but it?s the Regional Parliament?s salary that become the main collateralon the loan process.3) Bank BJB, in terms of providing loan for Regional Parliament, has never found any bad credit, however, bank has preventive actsto overcome bad credit possibilities,by requiring the debtor to put their loan under an insurance, if there is any bad credit, then bank will solve the problem by referring toBank Indonesia regulation No.14/26/DKBU 9 Sepetember 2012 regardingThe Guidelines for Policy and Procedure of credit for Rural Banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pembangunan ekonomi regional serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan peran BPD tersebut. BPD merupakan bank umum yang didirikan dengan tujuan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Hampir setiap provinsi memiliki BPD-nya sendiri dan hingga saat ini terdapat 27 BPD di Indonesia. Namun, total aset 27 BPD hanya sekitar 8% dari total aset bank umum nasional untuk periode 2008-2018, begitu juga dengan total kreditnya. Penelitian ini menggunakan panel data regression dengan membandingkan kredit antar bank umum pada 25 provinsi di Indonesia (2011-2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit BPD positif dan signifikan meningkatkan PDRB per kapita. Hasil penelitian terkait determinan kredit BPD menunjukkan bahwa pertumbuhan simpanan, rasio non-performing loan (NPL) dan tingkat suku bunga dasar kredit signifikan terhadap pertumbuhan kredit BPD.

---

This study aims to identify the role of Regional Development Banks (RDB) in promoting regional economic development as well as factors that can enhance the role of the RDB. RDB is a commercial bank that was established with the specific purpose of promoting regional economic development in Indonesia. Almost every province has its own RDB and up to 2018, there are 27 RDBs in Indonesia. However, the total assets of 27 RDBs are only around 8% of the total assets of national commercial banks for the period 2008-2018, as well as the total credit. This study uses panel data regression by comparing credit between commercial banks in 25 provinces in Indonesia (2011-2017). The result shows that credit of RDB is positive and significant toward GRDP per capita. The result regarding the determinant of RDB shows that deposit growth, the ratio of non-performing loan (NPL) and base interest rates of credit are significant to credit growth of RDB."

"ABSTRAKDana kebajikan merupakan salah satu dana sosial yang wajib dilaporkan oleh bank Islam. Adapun dana kebajikan ini tidak boleh digunakan sebagai keuntungan bank Islam. Di Indonesia, dana kebajikan wajib dilaporkan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (LSPDK) pada laporan keuangannya. Adapun bagaimana bank Islam melaporkan LSDPK tersebut merupakan hal yang menarik untuk ditinjau lebih jauh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan pihak bank Islam dan regulator terkait serta data sekunder yang merupakan laporan tahunan dari masing-masing bank Islam tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya peran regulator dalam memantau LSPDK pada bank Islam yang ada membuat penerapan sumber dana kebajikan serta penggunaannya menjadi tidak begitu terstandar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak regulator, bank Islam, serta masyarakat pada umumnya agar dapat saling bersinergi dalam penerimaan serta penggunaan sumber dana kebajikan

---

ABSTRACTQardhul Hasan Fund is one of the compulsory social funds reported by Islamic banks. Qardhul Hasan Fund cannot be used as an Islamic bank profitability. In Indonesia, the obligatory Qardhul Hasan Fund reported on Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (LSPDK) in its financial report. As to how Islamic banks LSPDK report represents an interesting case for further review. This research used descriptive research methods and data used in the form of primary data that is an interview with the Islamic banks and regulators as well as secondary data related to the annual report of each Islamic banks. Results from this study show that the role of regulators in overseeing least LSPDK in Islamic banks are making applications welfare funding sources and be less standardized usage. Thus, this study is expected to be input to the regulator, Islamic banks, as well as the community at large in order to mutually synergistic in the acceptance and use of charitable funding sources."

"ABSTRAKFood bank merupakan organisasi yang menerima makanan layak makan dari organisasi pendonor maupun individu, memproses makanan tersebut di fasilitas penyimpanan dan mendistribusikannya kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Organisasi nirlaba ini muncul di beberapa negara untuk mengatasi permasalahan sampah dari makanan berlebih serta kelaparan. Penelitian ini mengambil studi kasus FoodCycle Indonesia sebagai salah satu food bank yang bergerak sejak tahun 2017 di Jakarta dan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberlanjutan FoodCycle Indonesia dengan menggunakan pendekatan system dynamics sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan food bank dan mengetahui kondisi apa saja yang dapat menghambat terjadinya keberlanjutan dengan menerapkan beberapa skenario pada simulasi. Pada akhir penelitian diketahui bahwa dengan asumsi pertumbuhan persediaan makanan donasi yang konstan dan memiliki kemampuan finansial yang memadai, food bank akan tetap berkelanjutan.

---

ABSTRACT

Foodbank is an organization that obtains food from donor organizations and individuals, proceeds the donated food products at storage facilities and distributes them to the end users, either directly or indirectly via charitable institutions. Foodbanks have been developed in several countries to tackle food waste and hunger problems. This research uses the case of FoodCycle Indonesia as one of the food bank that has started to operate since 2017 in Jakarta. The purpose of this study is to analyze the sustainability of FoodCycle Indonesia using system dynamics simulation approach to identify the factors that influence the food bank sustainability and to know the condition that will detain the food bank sustainability. By the end of this research, the simulation shows that FoodCycle Indonesia will be sustained as long as the food supply growth is constant and have the financial ability to support redistribution."