Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan proses Kepailitan atas adanya aset tanah dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang telah dibayar Lunas, serta tindakan yang dilakukan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya atas aset tanah tersebut. Penelitian ini menarik untuk kemudian dibahas karena melihat beberapa fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaan Kepailitan yang kerap menimbulkan permasalahan khusunya terkait dengan harta pailit dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kurator selama proses Kepailitan berlangsung, terlebih lagi dengan adanya beberapa contoh kasus yang telah terjadi dan menjerat hal mana melibatkan Kurator beserta pihak Kreditur maupun Debitur. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu; pertama, perlindungan hukum bagi kreditur atas aset tanah dalam bentuk PPJB Lunas. Status kedudukan aset tersebut dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Kedua, tindakan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya berdasarkan pasl 36 yang dikaitkan dengan pasal 34  UUKPKPU atas perjanjian yang timbul dalam bentuk PPJB Lunas, hingga sampai pada solusinya. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bukan hanya pada ruang lingkup akademis atau teoritis saja, akan tetapi dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengakomodir sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia khususnya tentang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis examined about the implementation of the process of bankruptcy on the land assets in the form of binding agreement on the transaction (PPJB) that has been fully repaid, and an action taken to the curator and his authority over assets the land. This research is important because discusseing about over some phenomenon that occurs he related to the implementation of bankruptcy which often cause problems especially relating to assets and action-the acts performed by curator during the last bankruptcy, moreover with the several examples of cases have occurred and trap it which involves curator with the creditor or the debtor .In a study in this research library and empirical studies. The methodology is used to answer problems in research is first, legal protection for creditors land assets in the form of PPJB. The status of the assets based the shema number 4 years 2016. Second, the act of curator for their duties and its responsibilities based on pasl 36 connected with article 34 UUKPKPU about the agreement araising in the form of PPJB, and find the the solution. So, writing is expected to be useful not only for the academic or theoretical level, but also useful in the government to accommodate legal system in indonesia particularly for bankruptcy.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan, penerapan, serta hambatan gijzeling dalam pemberesan harta pailit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan penelitian berbentuk deskriptid analitis. Tata cara pelaksanaan gijzeling diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Perma No.1 Tahun 2000, Pasal 209 sampai 223 HIR dan Pasal 242 sampai dengan 258 RBg. Penerapan gijzeling sampai saat ini belum efektif yang penyebab utamanya adalah ketidaksempurnaan serta ketidaklengkapan peraturan dan proses pelaksanaan gijzeling itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan satu peraturan khusus yang berbentuk undang-undang untuk mengatur mengenai gijzeling di Indonesia. Selain itu, arti penting gijzeling harus disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pihak yang dapat dikaitkan dalam kepalilitan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the procedure, implementation, and obstacles regarding gijzeling in bankruptcy estate settlement. This research used qualitative research methods that produce analytical descriptive study. The procedures for implementing gijzeling in Indonesia are regulated in UU No. 37 2004 which is the Regulation of Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment Debts, Perma No.1 2000, Article 209 to 223 HIR and Article 242 up to 258 RBg. The application of gijzeling is still not effective, which caused by the imperfection and incompleteness of the regulation of the gijzeling in Indonesia itself. Therefore, a special legislation is required to regulate gijzeling in Indonesia. Other than that, the importance of gijzeling should be further disseminated to all parties who can be linked in this case.

Abstrak :
Koperasi Pandawa Mandiri Group berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst dinyatakan Pailit. Kemudian, dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto selaku pemilik Koperasi Pandawa juga divonis oleh Majelis Hakim telah melakukan tindak Pidana dan Majelis Hakim juga memutuskan bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik yang merupakan bagian boedel pailit, disita dan dirampas untuk negara. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, penulisan ini membahas mengenai kedudukan hukum harta pailit debitor dalam hal terjadinya sita pidana terhadap kepailitan oleh pengadilan. Dirampasnya benda yang merupakan bagian dari boedel pailit yang akan digunakan untuk melakukan pelunasan piutang para kreditor menimbulkan pertentangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, para kreditor tidak dijamin haknya untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya sementara para kreditor merupakan pihak yang paling berhak untuk mendapatkan pelunasan piutang dari kekayaan yang dimiliki oleh debitor. Seharusnya, perlu dipertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain terhadap suatu benda hasil kejahatan sebelum memutuskan melakukan sita dan merampas untuk negara atas harta pailit atau benda-benda hasil kejahatan tersebut.

---

Koperasi Pandawa Mandiri Group based on Decision Number 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst was declared bankrupt. Then, in Decision Number 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto as the owner of the Koperasi Pandawa was also sentenced by the Panel of Judges for committing a Criminal Act and the Panel of Judges also decided that all evidence seized by investigators who were part of the bankruptcy proceedings, confiscated and confiscated for the country. As part of normative juridical research, this paper discusses the legal position of the debtor's bankrupt assets in the event of a seizure of bankruptcy by the court. The seizure of objects that are part of the bankruptcy loan that will be used to settle creditors' debts has caused conflict. It can be concluded that in this case, the creditors are not guaranteed the right to get the repayment of their receivables while the creditors are the party most entitled to get the payment of debts from the wealth owned by the debtor. Supposedly, it is necessary to consider the rights possessed by other parties to an object resulting from a crime before deciding to seize and confiscate for the state the bankrupt assets or objects resulting from the crime.