Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kepailitan yang permohonannya diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus kepailitan PT. Mandala Airlines yang permohonannya diajukan oleh perseroan itu sendiri sebagai debitor pailit. Untuk mengetahui bagaimana pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri, maka dibahas juga mengenai perbandingan voluntary petition di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah penerapan kepailitan yang diajukan debitor sendiri telah sesuai pelaksanaannya berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan apakah telah menerapkan prinsip commercial exit from financial distress bagi debitor yang berupa perseroan. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukum terhadap pengajuan pailit oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.

---

ABSTRAK
This thesis discusses about bankruptcy which is filed by the debtor (voluntary petition) based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004 and Company Law No. 40 Year 2007. The author also did a juridical analysis towards the bankruptcy case of PT. Mandala Airlines, whereas the request for bankruptcy was initiated by the company as a debtor. Commenting on the above aspects, will be discusses about the comparison of voluntary petition between Indonesia and other countries that is United States, Japan, and Australia. The method of this research is qualitative normative interpretive to generate a descriptive analytical data. The primary issue for this thesis is the implementation of voluntary petition from the case study whether it was in accordance based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004. And then the applicability of the bankruptcy principle "commercial exit from financial distress" especially for the corporate debtor. Therefore, with the research can solve this problem about voluntary petition based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year No. 2004.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dari kontruksi hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah dimana pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undangn ini menyebutkan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap bank bermasalah, dan bukan para kreditor bank pada umumnya, maka dibahas juga kewenangan kepailitan bank oleh Bank Indonesia setelah kewenangan pengawasan bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukum terhadap kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dengan melihat berbagai sudut pandang, terutama Undang-Undang Perbankan dan Undang- Undang Kepailitan

---

ABSTRACT
This thesis discusses about Bank Indonesia's Legal Position In Terms of the Bank Bankruptcy at Law Constructions Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment. The primary issue for this thesis is artikel 2 paragraaf 3 at this law, mentions that?s only Bank of Indonesia can be initiate bankruptcy petitions for troubled bank, instead kreditors of bank which commonly, will be discussed for authority bankruptcy of bank by Bank of Indonesia after authority of supervisions bank move to Financial Services Authority. The method of this research is used a normative juridical interpretive to generate data that is descriptive analytical. Through this research is expected to provide solve about the legal aspects of the position of Bank Indonesia in bankruptcy bank with different points of view, especially the Banking Act and the Bankruptcy Act.