Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan dilatarbelakangi fakta bahwa perbankan kurang mendukung industri minyak dan gas bumi, padahal industri minyak dan gas bumi penting bagi ketahanan energi. Oleh sebab itu penulis melakukan pembahasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada industri minyak dan gas bumi, mengingat risiko yang cukup besar yang terkandung dalam industri tersebut. Pembahasan dilakukan dengan menjelaskan prinsip kehati-hatian dan karakter risiko yang terdapat dalam industri minyak dan gas bumi. Penulis menggunakan tipologi penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Pada bagian akhir, penulis menyimpulkan bahwa perbankan sebaiknya berfokus kepada kegiatan usaha hilir atau tahapan eksploitasi

---

ABSTRACT
This thesis is written based on the fact that banking is less supportive to oil and gas industry, whereas oil and gas industry is important for energy resilience. Therefore, the author will discuss the implementation of prudential banking principle in providing loan towards oil and gas industry, with regard to the considerable risk of oil and gas industry while the bank is required to apply prudential banking principle. The discussion is conducted by explaining the prudential banking principle and the risk character in oil and gas industry. The author uses normative research typology with bibiliographical and interview research method. At the end of the thesis, the author concludes that bank that bank should be focus on downstream activities or exploitation phase.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam dunia pelelangan dikenal dengan adanya akta de command. Akta de command memiliki peranan yang penting untuk bank yang telah melalukan pelelangan terhadap agunannya yang telah dilelang beberapa kali namun ternyata tidak ada peminat. Lelang tersebut dilakukan dalam rangka pelunasan kredit macet oleh debitur. Pada praktiknya penulis menemukan adanya bank swasta yang menggunakan akta de command dalam situasi dimana terdapat beberapa peserta lelang lain yang berminat membeli agunan bank swasta tersebut. Dalam pelelangan tersebut berdasarkan keterangan salah satu peserta lelang lain pihak bank tidak berkenan menunjukkan akta de command pada saat lelang terlaksana yang kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh bank swasta tersebut karena merupakan penawar tertinggi pada saat lelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpukan bahwa penerapan akta de command telah mengalami perkembangan dari filosofi akta de command yang semula hanya digunakan oleh bank untuk menjadi pemilik sementara atas agunan untuk pembeli yang akan ditunjuk kemudian menjadi bank dapat ikut serta menjadi peserta lelang atas agunannya tersebut dan akibat hukum bagi bank yang tidak menyerahkan akta de command sebelum lelang dilaksanakan adalah bank tidak dapat dinyatakan sebagai peserta lelang yang sah dan bank tersebut tidak dapat melakukan permohonan balik nama atas agunannya tersebut.

---

ABSTRACT
In the field of auctions known by akta de command. Akta de command has an important role for bank that have made auctions on their collateral that has been auctioned several times but there is no demand. The auction is conducted in order to repay the bad debts by the debtor. In practically the author found the existence of private bank that use akta de command in a situation where there are several other auction participants who are interested in buying the collateral of the private bank. In the auction based on the statement of one of the other bidders, the bank did not deign to show akta de command at the time of the auction and the auction was won by the private bank because the bank was the highest bidder at the time of the auction. The research method used in this study using normative juridical. Based on the research conducted by the author, the author can conclude that the application of akta de command has evolved from the philosophy of akta de command act which was originally only used by the bank to become the temporary owner of the collateral for the buyer to be appointed then become the bank can participate as the top auction participant the collateral and the legal consequences for a bank that does not submit akta de command prior to the auction are executed is the bank can not be declared a valid tender participant and the bank can not make a request for the name of the collateral.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pelanggaran rahasia bank yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. hasil penelitian ini adalah nasabah yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak terafiliasi bank.

---

ABSTRACT
This thesis explains regarding the bank's liability for customer losses due to violation bank secrecy causing by bank affiliated parties. This thesis research is a normative juridical research with consideration that the starting point of the research is the analysis of laws and regulations related to banking law especially related to bank secrecy. This research report is the aggrieved customer could asking for responsibility to the affiliated parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank sebagai penghimpun dana masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi. Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Jaminan merupakan salah satu faktor dalam pertimbangan pemberian kredit dari bank. Pada kenyataannya saat ini Debitur ataupun pihak pemilik jaminan akan menggunakan segala upaya agar harta benda miliknya tidak dieksekusi oleh bank apabila terjadi wanprestasi, hal ini sangat berhubungan dengan itikad baik daripada debitur dan pemilik jaminan, ketika debitur mengajukan pinjaman terhadap debitur seharusnya debitur juga sudah mempersiapkan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar pinjaman pokok berserta bunga terhadap kreditur, dikarenakan tidak ingin harta benda nya dieksekusi maka debitur melakukan upaya-upaya baik secara non-hukum ataupun dengan melalui jalur hukum, pada perkembangannya kasus-kasus perbankan menjadi lebih kompleks lagi dibandingkan sebelumnya, dikarenakan pengetahuan debitur dan pemilik jaminan juga semakin banyak dan tajam mengenai hukum dan sistem perbankan, seperti yang dilakukan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

---

ABSTRACT
Banks as collectors of public funds, collect funds from the public in a very large amount with a long period of time is a major source for the Bank in channeling back to the community in need in the form of loans or credit. This is called the function of the Bank as Intermediation. The existence of the borrowing and borrowing relationship begins with the creation of an agreement between the borrower (debtor) and lend (creditor) as outlined in the agreement form. An essential element of bank credit is the trust of the bank as a creditor to the borrower's customer as a debtor. Guarantee is one of the factors in the consideration of lending from the bank. In fact, at this time the Debtor or the owner of the warranty will use all efforts to keep his property not executed by the bank in case of default, this is very much in relation to the good faith of the debtor and the owner of the guarantee, when the debtor applying the loan to the debtor should the debtor have also prepared for carrying out its obligations by paying principal and interest credit to the creditor, because it does not want his property executed then the debtor makes efforts either non-law or through legal channels, the development of banking cases becomes more complex than ever before, the knowledge of debtors and owners of collaterals is also increasingly and sharply concerning the laws and banking system, as is done by proposing third party resistance and lawsuits unlawful act.

Abstrak :
Hak Tanggungan menjamin pelunasan atas utang tertentu, artinya bahwa jika debitur cidera janji, Kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum atas tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan hak mendahului daripada Kreditur-Kreditur lainnya. Bahwa dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 65/Pdt.Bth/2021/Pn.Jkt.Brt. dimana debitur telah tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang berakibat kreditnya menjadi menunggak, oleh karenanya sesuai dengan hukum perjanjian, Debitur sudah memenuhi kategori wanprestasi/cidera janji dan Bank melakukan lelang atas hak tanggungan yang diberikan oleh debitur. Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bank menjual atas kekuasaan sendiri, bahwa penjualan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1211 KUHPerdata yaitu dilakukan dengan bantuan langsung oleh Kantor Lelang Negara tanpa memerlukan fiat Pengadilan. Kreditur sebagai pemohon eksekusi dapat melakukan eksekusi obyek hak tanggungan melalui Parate Eksekusi dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri ini dikuatkan dengan adanya janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji. Dalam praktiknya untuk mewujudkan prinsip keadilan pada lelang hak tanggungan, maka pelaksanaannya harus menerapkan keadilan kepada semua pihak yang diharapkan akan menimbulkan keadilan terhadap pemohon lelang dan pemilik objek lelang dan calon pembeli objek lelang. ......Mortgage guarantees repayment of certain debts, meaning that if the debtor defaults, the Creditor holding the Mortgage has the right to sell through a public auction the land used as collateral according to the provisions of the legislation, with the right to precede other creditors. Whereas in the study of the West Jakarta District Court Decision Number 65/Pdt.Bth/2021/Pn.Jkt.Brt. where the debtor has not fulfilled its obligations according to the credit agreement which resulted in the credit being in arrears, therefore in accordance with the law of the agreement, the debtor has met the category of default/breach of promise and the Bank conducts an auction of the mortgage granted by the debtor. The approach method used by the author in this study uses a normative legal research approach. Normative legal research is research that refers to the legal norms contained in the legislation. Normative legal research is a legal research conducted by examining library materials or secondary data. The bank sells on its own power, that the sale is carried out according to the method regulated in Article 1211 of the Civil Code, namely carried out with direct assistance by the State Auction Office without requiring court fiat. The creditor as the applicant for execution can execute the object of the mortgage through the Execution Parate by following the applicable legal provisions. The authority to sell on its own power is strengthened by the promise in the Deed of Granting Mortgage (APHT), which states that the holder of the first Mortgage has the right to sell on their own power the object of the Mortgage if the debtor is in breach of contract. In practice, to realize the principle of justice in mortgage auctions, the implementation must apply justice to all parties which are expected to create justice for the auction applicant and the owner of the auction object and prospective buyers of the auction object.

Abstrak :
Selama ini, sektor perbankan dalam setiap perundingan FTA/CEPA selalu menggunakan komitmen pada GATS sebagai basisnya. Sejauh mana GATS plus dapat diberikan kepada mitra FTA/CEPA tergantung pada seberapa tinggi komitmen yang diberikan oleh negara mitra FTA/CEPA tersebut, yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menuliskan komitmen adalah pendekatan WTO/GATS-style positive list. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk mengidentifikasi sektor untuk diliberalisasikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nasional dan kesiapan masing-masing sektor. Desakan dari berbagai negara mitra runding agar Indonesia mulai mengubah komitmen perbankan yang sebelumnya menggunakan pendekatan positive list menjadi negative list merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Atas dasar inilah, sektor perbankan perlu menyusun simulasi bentuk dari negative list yang dianggap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kebutuhan nasional. ......So far, the banking sector in every FTA CEPA negotiation has always used a commitment to GATS as its basis. The extent to which GATS plus can be awarded to FTA/CEPA partners depends on the level of commitment made by the FTA/CEPA partner country, which is tailored to Indonesia's needs. The approach used in writing commitments is the WTO/GATS-style positive list approach. This approach provides flexibility for Indonesia to identify sectors to be liberalized gradually according to national needs and the readiness of each sector. The pressure from various negotiating partner countries to make Indonesia begin to change the banking commitments that previously used the positive list approach to become a negative list is a challenge for Indonesia. On this basis, the banking sector needs to compile a simulated form of the negative list approach which is considered in accordance with the prudential principles and national needs

Abstrak :
Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan untuk penelitian serta pengembangan Ilmu Hukum (Perdata), khususnya di bidang hukum Perikatan. Seperti telah kita ketahui bahwa di dunia perbankan kelangsungan hidup bank tergantung pada keberhasilannya dalam menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat luas dengan cara yang efektif, efesien dan aman. Diantara berbagai jenis kegiatan usaha bank, terdapat Bank garansi. Bank Garansi ini merupakan suatu bentuk jaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam bentuk warkat, disini bank sebagai pihak penanggung yang akan memenuhi kewajiban bila pihak yang dijamin atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya bank garansi ini pihak penerima jaminan akan percaya bahwa bank sebagai lembaga keuangan akan menggantikan kedudukan terjamin bila dikemudian hari terjamin wanprestasi, dengan demikian penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari resiko yang timbul sebagai akibat lalainya terjamin karena resikonya beralih ditanggung oleh Bank.