Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai suatu implementasi e-Government, Modul Penerimaan Negara yang diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2007 merupakan suatu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk melakukan pencatatan penerimaan negara. Modul Penerimaan Negara memiliki sistem yang terintegrasi dengan sistem perbankan serta dengan adanya Central Database di Departemen Keuangan untuk transaksi penerimaan yang dapat diakses oleh unit-unit terkait di lingkungan Departemen Keuangan. Modul Penerimaan Negara tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah, namun dengan adanya fasilitas e-Banking dari pihak perbankan yang berteknologi tinggi dan terpercaya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya kapan saja dan dimana saja. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu implementasi e-Government, bagaimana pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) terkait dengan pelayanan kepada Wajib Pajak ? Apakah yang menjadi hambatan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak ? Apa yang menjadi pokok kebutuhan terkait adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh Modul Penerimaan Negara ? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan konsep dan teori perpajakan, pelayanan dan teknologi informasi. Wajib Pajak sebagai subjek dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengharapkan adanya pelayanan yang baik dengan menggunakan teknologi informasi. Penerapan Modul Penerimaan Negara memberikan pengaruh yang sangat signifikan terkait pelayanan kepada Wajib Pajak. Adanya hambatanhambatan yang terjadi dalam pelaksanaan membuat modul ini menjadi lebih baik lagi sejalan dengan waktu. Kebutuhan akan aturan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara menjadi suatu hal yang penting. Kepastian hukum terkait pelaksanaan transaksi elektronik mendorong untuk segera disahkannya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya kepastian hukum, Wajib Pajak akan merasa terlindungi dalam melakukan transaksi elektronik dengan berpegang bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Saran yang disampaikan adalah bahwa segala sesuatunya memerlukan persiapan yang baik sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan yang diperuntukan kepada masyarakat. Persiapan meliputi segala hal mulai dari informasi untuk disosialisasikan, sumber daya manusia, hingga infrastruktur pendukung. Dengan baiknya persiapan, maka kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

---

As an e-Government implementation, Modul Penerimaan Negara, established at January 2nd 2007, is a Government Regulation which is purposed as a registering of state revenue. Modul Penerimaan Negara has system integrated with banking system and Central Database at Finance Departement to register revenue transaction that be accessed by other units in Finance Departement. Modul Penerimaan Negara is not only useful to the Government, but with high techonlogy e-Banking facilities will give convenience to the citizen in doing his duties anytime and anywhere. The main problems discussed in this research are : As an e-Government implementation, How is the implementation of Modul Penerimaan Negara based on services to the Tax Payers ? What are the obstacles on services to the Tax Payers ? What is the main necessity based on electronic transactions in the Modul Penerimaan Negara ? The research methodology applied is descriptive methodology with qualitative approach. Concepts and theories that be used in this research are mixtures of taxation, services and information technology theories. Tax Payer as a subject in doing his tax duty hopes for good services with information technology base. Implementation of Modul Penerimaan Negara gives very significant impact on services to the Tax Payers. The obstacles on its implementation make this module getting better as time goes by. The needs of law and regulations that support the implementation of Modul Penerimaan Negara are the important things. Law assurance based on electronic transaction pushes the legal of the law of electronic information and transaction. By law assurance, Tax Payer will be protected in doing his electronic transaction based on electronic information, document signature that can be as legal proving tools. The suggestions is that everything needs a good preparation before the launched of civilization regulations. The preparations are consist of all kind of needs start from information that be socialized, human resources, and infrastructures. By good preparations, make regulations being useful for the citizen."

"Macquarie Group Limited adalah salah satu pemimpin di industri keuangan di Australia. Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie adalah kategori yang memakai teknologi yang paling terdepan di antara empat kategori layanan yang ditawarkan. Mengacu pada analisis lima kekuatan Porter, klien dan pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang sedang, ancaman akan pemain baru dan pengganti tergolong lemah, dan kompetisi di industri keuangan dan perbankan tergolong tinggi. Dari empat tipe strategi bersaing Porter, Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie dapat dikategorikan ke dalam strategi diferensiasi terfokus. Dengan menggunakan berbagai sistem informasi yang mengintegrasi seluruh data ke dalam core banking open platform, persetujuan kredit pemilikan rumah dapat diproses dengan lebih cepat karena klien dapat memasukan data mereka sendiri dan broker dapat mengakses informasi secara real time. Selain itu, system core banking open platform dapat membantu dalam membuat keputusan operasional yang lebih baik dalam waktu dekat, meningkatkan kepuasan klien dalam jangka menengah, dan fokus ke bisnis inti serta mempersingkat proses layanan dalam jangka panjang. Mengadopsi sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam banyak level akan membantu Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie mempertahankan strategi kompetitifnya dengan mempertahankan klien yang loyal dan memiliki high net worth.

---

Macquarie Group Limited (MGL) is one of the leading financial services providers in Australia. Its Banking and Financial Services (BFS) is the most technologically advanced amongst the four categories of services offered. Referring to Porter's five competitive forces, BFS's customers and suppliers bargaining power are moderate, the threats of new entry and substitutes are weak, and the competition is strong. Out of Porter's four types of competitive strategies, BFS’s strategy fits best into the focused differentiation strategy. Using various information systems which integrate its data into the core banking open platform, more timely home loan processing is possible because clients can easily input their own data and the information can be accessed by mortgage brokers in real time. Other than that, the core banking open platform helps BFS to make better operational decisions in the short run, improve clients' experiences in the medium run, and to focus on its core business and streamline its services in the long run. Adopting an information system which supports multi- level decisions will help BFS maintain its competitive strategy by retaining its loyal, high- net-worth customers."

"Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum o f Understcmding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan ha! tersebut diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan dalam akta wa 'd ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan pada akta wa'd. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan line faciliiy di bank syariah pemberian jaminan merupakan hal penting karena merupakan bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Pada pembiayaan line facility pemberian jaminan dilekatkan pada akta wa 'd bukan pada pencairan akad pembiayaan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan. Line facility tidak difungsikan sebagai janji yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan hutang piutang antara para pihak. Untuk itu perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai pembiayaan line facility dan perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produkproduknya agar konsep muamalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hukum-hukum syariah di bidang muamalah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih fleksibel."

"ABSTRAKWorld Trade Organization (WTO) sebagai suatu badan perdagangan dibentukberdasarkan ide liberalisasi perdagangan internasional untuk meningkatkanperdagangan dunia, dengan perdagangan dunia yang meningkat diharapkankemakmuran umat manusia akan meningkat. WTO secara umum terbagi atas tigaperjanjian, yaitu the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), theGeneral Agreement on Trade in Services (GATS), dan Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights (TRIPs). Dalam GATS, WTO mengatur tentangperdagangan jasa-jasa, salah satunya yaitu financial services atau jasa keuanganyang di dalamnya mengatur tentang jasa perbankan. Indonesia sebagai negarayang telah meratifikasi WTO dengan Undang-undang Republik Indonesia No 7tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perjanjianperjanjiandalam WTO, termasuk tentang jasa perbankan yang diatur dalamGATS ke dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan Indonesia.Dalam dunia perbankan, sistem perbankan terbagi dua, yaitu sistem konvensionaldan syariah, sistem perbankan syariah dewasa ini berkembang sangat pesat, dantelah menjadi salah satu pilihan transaki perbankan. GATS mengatur tentangpembukaan bank di negara-negara anggotanya dengan prinsip-prinsip nondiskriminasidan harus seliberal mungkin, namun GATS juga memberikankemungkinan negara untuk membuat Schedule of Specific Commitments (SoC)untuk menunjukkan bagaimana setiap negara anggota menerapkan kewajibanakses pasar dan perlakuan nasionalnya. Indonesia dalam SoC nya, mengatakanpembukaan bank asing syariah wajib dalam bentuk joint venture dengan lokal,dengan memungkinkan asing memiliki maksimum 99% dari modal disetor bank.Di Indonesia terdapat dua bank asing syariah yang telah beroperasi, yaituMaybank Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Dalam pembukaan bank asingsyariah, Indonesia telah menerapkan prinsip Most-Favoured Nation dengan baik,hanya prinsip resiprositas yang belum terlaksana dengan baik. Kedepannya,Indonesia wajib mengatur ulang kebijakannya di dalam negeri dan mengadakannegosiasi dengan negara lain agar bank nasional Indonesia dapat membukacabangnya di luar negeri

---

ABSTRACTWorld Trade Organization (WTO) is an organization which was founded in thespirit of international trade liberalization with a view to improve the world trade,which consequently would improve the prosperity of mankind. Generally, WTO isbased on three agreements; the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),the General Agreement on Trade in Services (GATS), and the Trade-RelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). In GATS, WTO regulates thetrade of services; the financial services being one of them. It, furthermore,manages Indonesian banking services As a country that has ratified WTO, asstated in Law No 7 year 1994 of Republic of Indonesia on the ratification ofAgreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia is responsible inimplementing the agreements stated in WTO; which includes the banking servicesthat is stated in GATS, into the banking law of Indonesia. The banking system isfundamentally divided into two; the conventional banking and the Islamic bankingsystem which has rapidly developed and has successfully become a choice forpeople?s banking transactions. GATS regulates the establishment of banks in itsmember countries based on the non-discriminating and liberal principles. GATS,however, offers possibilities for its member countries to form a Schedule ofSpecific Commitments (SoC) as a mean to show their market access liability andtheir national banking acts. In its SoC, Indonesia states that any foreign Islamicbanks must form a joint venture with local banks, with maximum capital of 99%.At the moment, there are two operating islamic banks in Indonesia; MaybankSyariah and Bank Muamalat Indonesia. In the establishment of islamic banks,Indonesia has applied Most-Favoured nation principle. However, the principle ofreciprocity has yet to be applied effectively. In the near future, it is hoped thatIndonesia could reconsider its national regulation, and hold negotiations with othercountries, so as Indonesia?s own banks would be able to open their branches"