Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Tesis ini membahas tentang ketentuan rahasia bank di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun pada kenyataannya, batasan-batasan tentang rahasia bank itu sangatlah sempit, dan tidak melindungi nasabahpeminjam. Selain itu, terdapat banyak pengecualian dari ketentuan rahasia bank di peraturan perundang-undangan lain, bahkan yurisprudensi hakim. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori hukum dari Lon L. Fuller dan menggunakan metode penilitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan dan pengecualian dari ketentuan rahasia bank di indonesia. Dalam penulisan ini juga mencantumkan beberapa pengaturan mengenai rahasia bank dari beberapa negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan agar ditambahkan ketentuan untuk melindungi data nasabah debitur dengan kolektibilitas pinjaman lancar dan menambahkan ketentuan pengecualian dari ketentuan rahasia perbankan di undang-undang perbankan. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar Undang-Undang Perbankan menambahkan nasabah debitur dalam pengertian rahasia bank dan menambahkan ketentuan pengecualian atas rahasia bank;This Thesis discusses about bank secrecy regulation in Indonesia as stipulated in the Banking Act. However, limitations on bank secrecy was very narrow, and not to protect borrowers. In addition, there are many exceptions from bank secrecy regulation in other legislation, even from jurisprudence of the judges. This study examined using the legal theory of Lon L. Fuller and using normative juridical research method using a historical approach and comparative approach. This study aims to determine the limitations and exclusions of bank secrecy provisions in Indonesia. In this paper also lists some arrangements regarding bank secrecy from several countries. Results of this study concluded that the added provisions to protect the data of debtors with loans collectibility smoothly and added exemption from the provisions of banking secrecy in banking laws. This study aims to determine the limitations and exceptions of bank secrecy regulation in Indonesia. Results of this study suggest that the Banking Act adds borrowers in terms of bank secrecy and adds exceptions to bank secrecy provisions, This Thesis discusses about bank secrecy regulation in Indonesia as stipulated in the Banking Act. However, limitations on bank secrecy was very narrow, and not to protect borrowers. In addition, there are many exceptions from bank secrecy regulation in other legislation, even from jurisprudence of the judges. This study examined using the legal theory of Lon L. Fuller and using normative juridical research method using a historical approach and comparative approach. This study aims to determine the limitations and exclusions of bank secrecy provisions in Indonesia. In this paper also lists some arrangements regarding bank secrecy from several countries. Results of this study concluded that the added provisions to protect the data of debtors with loans collectibility smoothly and added exemption from the provisions of banking secrecy in banking laws. This study aims to determine the limitations and exceptions of bank secrecy regulation in Indonesia. Results of this study suggest that the Banking Act adds borrowers in terms of bank secrecy and adds exceptions to bank secrecy provisions]

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang begitu pesat berhasil menciptakan dunia virtual Metaverse Salah satu sektor yang juga merambah dunia virtual Metaverse ini adalah sektor perbankan. Luasnya transaksi yang dimungkinkan dalam dunia virtual ini juga memberikan peluang bagi para penyedia jasa keuangan untuk mengembangkan jasanya ataupun kegiatannya ke dalam Metaverse. tidak hanya bank-bank di luar Indonesia saja namun bank-bank dalam negeri di Indonesia sudah mulai mengumumkan rencananya untuk merambah dunia virtual Metaverse. Kemajuan teknologi yang tidak disertai dengan aturan dan kesiapan pengawasan dari Pemerintah berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para pengguna atau nasabahnya. Penelitian ini membahas lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perluasan kegiatan perbankan di dunia virtual Metaverse. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan didukung oleh hasil wawancara dengan informan atau narasumber terkait. Dari hasil penelitian ini, perluasan perbankan ke dunia virtual Metaverse di Indonesia masih pada tahap awal yaitu sebagai perluasan layanan perbankan digital, sehingga pengaturan terkait pendiriannya di dunia virtual Metaverse serta perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse tidak diatur secara khusus dan masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse diharuskan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, aspek perlindungan data, aspek transparasi informasi dan edukasi, serta aspek penyelesaian sengketa. Selain itu, terkait dengan hal ini OJK memiliki peran dan kewenangan terkait dengan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi, serta pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, bank menghentikan kegiatan dan/atau tindakan lainnya yang dianggap perlu, pengawasan terhadap pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh bank. ......The rapid development of technology has succeeded in creating the Metaverse virtual world. Banking sector is one of the sectors that has also penetrated the Metaverse virtual world. With the breadth of transactions occurring in this virtual world, there are also possibilities for the financial service providers to develop their services or activities into the Metaverse. Aside from banks outside Indonesia, domestic banks in Indonesia have started to announce their plans to enter the Metaverse virtual world. On the other hand, technological advances that are not accompanied by regulations and monitoring readiness from the Government have the potential to pose a risk of harm to users or customers. This research discusses further related to legal protection for customers in expanding banking activities in the Metaverse virtual world. The type of research in this thesis includes doctrinal legal research or normative research, which is also known as library research or document study, because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. This research method is used in legal research that is carried out by examining existing literature materials supported by the results of interviews with relevant informants or sources. The result of this study shows that the expansion of banking into the Metaverse virtual world in Indonesia is still at an early stage, namely as an expansion of digital banking services, so that regulations related to its establishment in the Metaverse virtual word and legal protection for customers in Metaverse are not specifically regulated and still refer to statutory regulations which are valid at this time. Legal protection for customers in Metaverse is required to pay attention to aspects of safety and security, aspects of data protection, aspects of information transparency and education, as well as aspects of dispute resolution. In addition, related to this, Financial Services Authority (OJK) has roles and authorities related to receiving and providing information services, as well as consumer complaints, conducting legal defense, banks stopping activities and/or other actions deemed necessary, supervising the development of information technology carried out by the banks.

Abstrak :
Sistem perbankan di Indonesia dewasa ini belum berjalan dengan baik, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah lemahnya fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) menerbitkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Single Presence Policy (SPP). SPP adalah kebijakan agar bank melakukan penataan kembali struktur kepemilikannya melalui pelepasan saham, merger atau membentuk Bank Holding Company (BHC). Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan SPP terhadap bank-bank BUMN, dan apakah BHC merupakan pilihan yang tepat bagi bank-bank BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah SPP terhadap bank-bank BUMN tetap dijalankan, dan pelaksanaannya dengan membentuk BHC dalam bentuk services company yang membawahi bank-bank BUMN sebagai anak perusahaannya. ......Indonesia's banking system today has not gone well, one of the factors that influence it are weak functions of banking supervisons and regulations. This make the Bank of Indonesia (BI) published the Indonesian Banking Architecture (API) and the Single Presence Policy (SPP). SPP is a policy for restructuring the bank to its ownership structure, through the release of stocks, merger or forming the Bank Holding Company (BHC). The main problems in this legal writing are, how is the implementation of SPP for state-owned enterprise banks, and whether BHC is the right choice for state-owned enterprise banks. The research in this legal writing uses data collecting tool of documentary study and interviews. The conclusion reached is SPP of state-owned enterprise banks still run, and it's implementation by establishing a BHC in the form of company services, in charge of state-owned enterprise banks as subsidiaries.

Abstrak :
Tesis ini membahas pendirian Indonesia Eximbank yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UU LPEI). Indonesia Eximbank merupakan transformasi dari PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, UU LPEI merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional, yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Agar dapat berperan dan berfungsi secara efektif, Indonesia Eximbank beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (lex specialist), dan memiliki sifat sovereign status. Di dalam Tesis ini akan dibahas pula peraturan pelaksana dari Indonesia Eximbank serta kendala dalam operasionalisasinya.

---

The focus of the Thesis is to learn about the enactment of Indonesia Eximbank which has been establish by Act Number 2 Year 2009 regarding Indonesia Export Financing Institution (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) (LPEI Act). Indonesia Eximbank is the transformation of PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). From the point of view of the policy on the national export development, the Act of LPEI will be basis for the national export development through national export financing in the form of financing, guarantee, and insurance. To enable LPEI (Eximbank) to perform its function and role effectively, Indonesia Eximbank shall operate independently, based on its own Act (lex specialist) and having sovereignty status. This Thesis will also discuss the implementation regulation from LPEI Act and the obstacles of Indonesia Eximbank during its operation.

Abstrak :
Bank Garansi merupakan produk bank yang memiliki karakteristik yang unik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan yaitu apabila terjadi cidera janji/wanprestasi langsung dapat dieksekusi tanpa perlu pembuktian terlebih dahulu di muka Hakim (Prinsip Unconditional/tanpa bersyarat). Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari Penanggungan Utang yang diatur dalam Bab 17 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Melalui pelaksanaan Bank Garansi yang seringkali dirasakan memberatkan pihak Principal karena adanya keharusan menyimpan hartanya (cash collateral) yang bersifat mudah dicairkan di Bank sebagai jaminan, dimana harta tersebut dapat digunakan untuk modal kerja Principal. Dari pelaksanaan ini dilihat oleh Surety Company/Perusahaan Asuransi sebagai pangsa pasar besar sebagai jaminan, sehingga diciptakan produk yang merupakan modifikasi/produk turunan dari Surety Bond yaitu Kontra Bank Garansi melalui mekanisme kerjasama dengan Bank. Dalam Kontra Bank Garansi, Principal cukup membayar premi/service charge kepada Surety Company. Sehingga inti dari Kontra Bank Garansi adalah pihak Surety Company menjamin Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank terhadap Principal. Sifat dan kultur dari Kontra Bank Garansi yang juga mengadopsi kultur Bank Garansi pada pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Asuransi terutama jika terjadi klaim dari pihak Obligee (prinsip Indemitas dan Subrogasi) dimana seharusnya pembayaran klaim sebesar nilai kerugian yang benar-benar diderita oleh Obligee. Padahal Kontra Bank Garansi dianggap sebagai produk asuransi, sehingga seharusnya mengikuti kultur dari Surety Bond yang merupakan produk asuransi.

---

Bank Guarantee is one of bank products that has unique characteristics as stipulated by Bank Indonesia as the banking authorities in Indonesia in case of breach of contract/breach of contract can be executed directly without need of proof in front of the Judges (Unconditional clause). Bank Guarantee is form of the Debt Guarantee as stipulated in Chapter 17 Book III of the draft Civil Code from Article 1820 to Article 1850. Through the implementation of the Bank Guarantee which is often perceived aggravating the Principal because of necessity to save his money (cash collateral) which is easily in the bank as collateral, where the property can be used for working capital Principal later. This implementation is seen by the Surety Company/Insurance Company as a large market share as a collateral, so that they created the product that is modified from Surety Bond product which is derived from the Contra Bank Guarantee through the mechanism of cooperation with the Bank. In Contra Bank Guarantee, Principal sufficient to pay premiums / service charge to the Surety Company. So the core of the Contra Bank Guarantee means that the Surety Company guarantees Bank Guarantees issued by Bank of Principal. The culture of the Contra Bank Guarantee is that Bank Guarantee also adopted the culture of their implementation in the field not in accordance with basic principles of insurance law, especially if there is a claim from the Obligee (Indemnity Principles and Subrogation) where should the payment of claims amounting to the value of losses actually suffered by the Obligee. Thus the Contra Bank Guarantee insurance product, it should follow the culture of the Surety Bond which is an insurance product.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah perbankan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara (terutama wilayah Kotamadya Medan), perlu mendapat perhatian yang serius sebagai tindak tanduk keinginan politik dalam pemecahannya menjadi bagian integral dari program pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sejak awal Pelita I tahun 1969.

Penanggulangan masalah perbankan di Sumatera Utara khususnya di wilayah kotamadya Medan, perlu dilaksanakan guna mendorong perkembangan industri di bidang pertanian, pembangunan pedesaan maupun sektor-sektor penting lainnya. Pemecahan masalah perbankan tidak cukup hanya melalui gerak usaha saja, tetapi perlu juga melakukan pengkajian kembali terhadap perundang-undangan yang ada.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian tentang penerapan sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi industri perbankan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu dengan cara: melihat pentingnya kepercayaan nasabah bagi industri perbankab; menjelaskan peranan skim penjaminan simpanan dalam memelihara bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan; menguraikan mekanisme skim penjaminan simpanan dan prasyarat pendukung bagi pendirianya; menganalisis kemungkinan penerapan skim asuransi simpanan di Indonesia.

Metode penelitian disertasi ini, sesuai dengan yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research), menggunakan penelitian hukum normatif. Karena itu upaya memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Graaf-Huberts yaitu ? Monster Grid?. Kemudian analisa menggunakan dimensi perilaku kejahatan Clinard-Quinney, yang terdiri dari 5 (lima) dimensi perilaku kejahatan.Pelanggaran etika dalam kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk dari white collar crime, seperti dikemukakan oleh Sutherland, karena ciri-ciri yang dikemukakan telah terpenuhi oleh para pelakunya. Pertama, para pelaku semuanya merasa tidak bersalah, karena pekerjaan seperti itu telah lama dan berulang kali dilakukan. Kedua, mereka merasa tidak merugikan nasabah/masyarakat.Tetap berhubungan baik dengan korbannya, dalam hal ini nasabahnya.Pada penelitian ini, hanya sampai pada sebab mengapa etika tidak dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi bankir?. Hal tersebut dapat terjadi antara lain, karena: 1.Lemahnya pengawasan internal; 2. Pengawasan sebaiknya terintegrasi dengan faktor-faktor non formal, misalnya faktor gaya hidup, pergaulan, dan budaya masyarakat; 3. Belum ditaati secara ketat dengan penuh kesadaran prinsip-prinsip kode etik profesinya, karena hanya bersifat Prinsip Kode Etik Bankir. Secara rinci masih diserahkan kepada masingmasing bank untuk mengimprovisasi kode etik tersebut, sesuai dengan kondisi banknya. Kebaikannya, mungkin saja sesuai dengan kondisi banknya, namun keburukannya, karena masing-masing dapat melakukan improvisasi, sehingga kurang dapat mengikat secara universal, yang berakibat merasa kurang sebagai pedoman yang benar-benar dapat dijadikan acuan yang menyeluruh, tanpa ada celah untuk mengabaikannya.Pada akhirnya dapat disimpulkan kesimpulan bahwa meskipun terdapat peraturan formal, SOP pada masing-masing bagian dan tingkatannya, namun jika tidak dilandasi dengan etika pada tiap kegiatan operasional, maka pelanggaran dan kejahatan yang terkait dengan masalah ? kepercayaan ? akan selalu terjadi;

---

ABSTRACT
This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf- Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminal behavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminal behavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, as stated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by the perpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has long and repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still a good relationship with the victim, in this case the customers.In this study, only until the reason why ethics is not used as guidelines in running the banker profession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2. Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors, social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with full awareness of the principles of the code of ethics profession, because only principle Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks to improvise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, may be in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each can to improvise, making it less able to bind universally, the result was less as guidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without any gaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formal regulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics of each operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" will always happen.;This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf- Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminal behavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminal behavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, as stated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by the perpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has long and repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still a good relationship with the victim, in this case the customers.In this study, only until the reason why ethics is not used as guidelines in running the banker profession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2. Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors, social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with full awareness of the principles of the code of ethics profession, because only principle Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks to improvise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, may be in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each can to improvise, making it less able to bind universally, the result was less as guidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without any gaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formal regulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics of each operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" will always happen., This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf- Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminal behavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminal behavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, as stated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by the perpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has long and repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still a good relationship with the victim, in this case the customers.In this study, only until the reason why ethics is not used as guidelines in running the banker profession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2. Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors, social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with full awareness of the principles of the code of ethics profession, because only principle Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks to improvise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, may be in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each can to improvise, making it less able to bind universally, the result was less as guidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without any gaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formal regulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics of each operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" will always happen.]

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan untuk penelitian/pengembangan ilmu hukum (perdata) khususnya di bidang Hukum Perbankan. Seperti telah kita ketahui, dalam dunia perbankan kelangsungan hidup Bank itu tergantung dari keberhasilannya dalam menarik dana dari masyarakat dan dalam menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui cara-cara yang efektif, efisien dan aman Semakin meningkat kegiatan suatu bank, maka faktor pengamanan termasuk resiko yang mungkin timbul dari aktivitas- aktivitas menjadi sangat penting. Faktor pengamanan ini perlu mendapatkan perhatian untuk kegiatan bank secara keseluruhan maupun atas kegiatan khusus dari suatu bagian dalam sebuah bank. Diantara berbagai kegiatan-kegiatan bank terdapat beberapa jenis kegiatan yang berdasarkan hasil observasi penulis memiliki tingkat resiko yang relatif tinggi, antara lain pemberian jaminan oleh bank kepada pihak lain. Dikategorikan memiliki resiko tinggi karena bilamana orang atau badan yang dijamin oleh bank tersebut melakukan wan prestasi maka bank penjamin akan memikul tanggung jawab kepada pemegang surat jaminan tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
HASALAH POKOK SKRIPSI Masalah jaminan utang dalam hubungan utang piutang secara umum telah diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Namun bagi pihak kreditur tertentu ketentuan pasal 1131 dan 1032 KUH Perdata ini masih terlalu bersifat umum, kurang memberikan rasa aman untuk melindungi hak-haknya. Kreditur menghendaki untuk jaminan lain yang lebih khusus, dengan alasan bahwa kedua ketentuan pasal Undang-Undang tersebut adalah jaminan terhadap semua utang-utang debitur, sehingga hak kreditur tertentu tersebut kurang terjamin dalam hal terdapat beberapa kreditur lain yang dihadapinya. Begitu juga alasan lainnya bahwa jaminan harta benda debitur yang menjadi jaminan utang-utangnya dapat saja menjadi susut, berkurang atau bahkan menjadi musnah sama sekali. Ketentuan Undang-Undang juga mengatur masalah jaminan yang lebih khusus ini, yaitu berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan atau penanggungan utang. Salah satu bentuk jaminan perorangan yang mengalami kemajuan sangat pesat dewasa adalah BANK GARANSI. Bank Garansi ini tak lain adalah perjanjian penanggungan dimana Bank sebagai pihak ketiga bertindak aeba gai penanggung bagi debitur. Sehubungan dengan bidang pabean, Bank Garansi laemegang peranan yang penting dalam hal.penjaminan utang pajak debitur kepada Negara yang timbul sehubungan dengan pemasukan barang—barang impor kedalam daerah pabean. Untuk itu kiranya perlu dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Bank Garansi dalam peranannya sebagai jaminan utang pajak yang berupa pungutan pabean. METODE PENELITIAN Dalam rangka penyusunan skripsi tentang peranan Bank Garansi dalam penyelesaian pungutan pabean ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kwalitatip, yaitu dengan jalan mengumpulkan data primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder bib penulis utamakan dalam penulisan skripsi ini, namun peneli.— tian lapangan yang merupakan data primer juga penulis lakukan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan perbankan yang mempunyai kaitannya dengan masalah Bank Garansi dan Pungutan pabean, untuk mendapatkan data primer yang penulis jadikan sebagai bahan pelengkap penulisan skripsi ini. HAL-HaL YanG DITEMUKan DALAM PrAKTEK Masalah yang timbul sehubungan dengan Bank Garansi dapat terjadi apabila kreditur mengajukan claim berupa tagihan tertulis kepada Bank dan oleh Bank kemudian Bank Garansi tersebut cairkan, tapi kemudian ternyata bahwa sesungguhnya debitur tidak wanprestasi,- sehingga pencairan Bank Garansi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu. Jika terjadi hal yang semacam ini, maka debitur sebagai pihak yang dirugikan sangatlah tepat bila. mengajukan tuntutan terha dap kreditur untuk mengganti kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pencairan Bank Garansi tersebut. Dan ini memang benar-benar dilakukan oleh debitur dalam suatu sengketa Debitur dengan Kreditur yang kenudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta , Utara Timur dengan keputusan Nomor 155/77G yaitu mengabulkan gugatan debitur. Disini terlihat, bahwa kreditur (penerima tanggungan) senantiasa dapat dengan mudah merealisir Bank Garansi yang ada pa dan sebaliknya Bank akan melakukan pembayaran dengan segera tanpa ada keputusan Hakim terlebih dahulu untuk itu. Sikap Bank yang demikian tidak dapat disalahkan ataupun disesalkan, ini memang sudah kode Etik perbankan dalam rangka pelayanan masyarakat agar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank sebagai, penanggung. Dalam penggunaan lembaga-lembaga jaminan yang dipakai & bidang pabean, maka Bank Garansi menduduki urutan teratas dalam hal penggunaannya dibandingkan dengan jaminan tertulis dan jaminan tunai.