Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai keberlakuan prinsip kepailitan dalam studi kasuskepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities. Metodepenelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metodeanalisis datanya adalah metode kualitatif. Penulis melakukan analisa yuridisterhadap kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities,yang permohonan pailitnya didasarkan pada putusan pengadilan asing. Dalammengomentari aspek-aspek tersebut diatas, Penulis berusaha melihat pokokpermasalahan dari sisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenaiKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi pokokpermasalahan dalam penulisan ini adalah pengaturan hukum kepailitan dalamkasus ini dan apakah Putusan Pengadilan Asing yang telah memutus bahwaseorang debitor diwajibkan membayar utang kepada kreditor dapat dijadikandasar kepailitan terhadap debitor tersebut di Indonesia.

---

Abstract The focus of this thesis is about the applicability of the bankcruptcy principle inthe study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities. The method ofthis research is qualitative normative interpretive. The data were collected by theauthor from literative study and interview. The author also did a juridical analysistowards the case, whereas the request for bankrupt is based upon the foreignjudgement. The author, commenting on the above aspects, tries to see the primarycause from the Act Number 37 of 2004 Regarding Bankruptcy. The primary issuefor this thesis is the regulation for Bankruptcy Law for this case, and whether ornot the foreign judgement that has let out a verdict that a debitor is obliged to paythe debt to the creditor can be used as a basis for the bankruptcy of that debitor inIndonesia."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI). Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidang hukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman atau bahkan membatalkan.Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasil desakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukum internasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari si negara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkali perjanjian internasional atau pemberian pinjaman dimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjaman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan pemberi pinjaman.Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yang dibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UU kepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidak melewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnis Indonesia."