Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai keberlakuan prinsip kepailitan dalam studi kasuskepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities. Metodepenelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metodeanalisis datanya adalah metode kualitatif. Penulis melakukan analisa yuridisterhadap kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities,yang permohonan pailitnya didasarkan pada putusan pengadilan asing. Dalammengomentari aspek-aspek tersebut diatas, Penulis berusaha melihat pokokpermasalahan dari sisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenaiKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi pokokpermasalahan dalam penulisan ini adalah pengaturan hukum kepailitan dalamkasus ini dan apakah Putusan Pengadilan Asing yang telah memutus bahwaseorang debitor diwajibkan membayar utang kepada kreditor dapat dijadikandasar kepailitan terhadap debitor tersebut di Indonesia.

---

Abstract The focus of this thesis is about the applicability of the bankcruptcy principle inthe study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities. The method ofthis research is qualitative normative interpretive. The data were collected by theauthor from literative study and interview. The author also did a juridical analysistowards the case, whereas the request for bankrupt is based upon the foreignjudgement. The author, commenting on the above aspects, tries to see the primarycause from the Act Number 37 of 2004 Regarding Bankruptcy. The primary issuefor this thesis is the regulation for Bankruptcy Law for this case, and whether ornot the foreign judgement that has let out a verdict that a debitor is obliged to paythe debt to the creditor can be used as a basis for the bankruptcy of that debitor inIndonesia."

"Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesennya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kurator memiliki permasalahan saat mengurus harta pailit (boedel) yang diduga dari hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan KUHAP berhak untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang akan dibawa kedalam Pengadilan Pidana untuk dibuktikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum pidana atas sita umum dalam pemberesan harta (boedel) pailit dan kewenangan kurator terhadap harta pailit yang sedang disita dalam perkara pidana. Selama Pengadilan belum mejatuhkan putusan terkait harta pailit tersebut, kurator masih berwenang untuk melakukan tugas pengurusan seperti mendata dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, maupun melakukan penelitian terhadap aset debitor pailit yang lainnya termasuk terhadap tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit. Tetapi apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan menyatakan harta pailit tersebut benar adanya terbukti mengandung unsur pidana, maka kurator harus menyerahkan harta pailit tersebut kepada penyidik untuk kepentingan perkara pidana maupun untuk kepentingan Negara.

---

Bankruptcy is a general confiscation of property the debtor's bankruptcy, which is arranged and settlement by the receiver under the supervision of the Supervisory Judge. In carrying out its duties and responsibilities, curators have problems when taking care of bankruptcy assets that allegedly came from the proceeds of crime. In the process of the investigation, the investigator based on the Criminal Code is entitled to carry out the confiscation of evidence that will be brought into the Criminal Court to prove. Issues to be discussed in this research is about the position of a general criminal law on confiscation in bankruptcy assets settlement and curator authority on bankruptcy assets being seized in a criminal case. During the court has not yet made a decision related to the bankruptcy assets, curators are still authorized to perform arrangements tasks such as record and verify the obligations of insolvent debtors, as well as conducting research on assets of the debtor bankrupt the other includes the bills owned by the debtor bankrupt. But if the results of the examination conducted by the Court declare bankruptcy assets are true shown to contain criminal elements, then the curator must submit to the investigator of the bankruptcy assets for the sake of a criminal case or for the interest of the State."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI). Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidang hukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman atau bahkan membatalkan.Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasil desakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukum internasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari si negara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkali perjanjian internasional atau pemberian pinjaman dimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjaman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan pemberi pinjaman.Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yang dibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UU kepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidak melewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnis Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang peran PPAT dalam jual beli harta pailit berupa tanah yang dikaitkan dengan Pasal 185 Ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa dalam penjualan harta pailit berupa tanah yang menjadi penjual adalah kurator berdasarkan ketentuan Pasal 24 juncto 69 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Dalam menuliskan komparisi kurator selaku penjual, PPAT harus memberikan keterangan mengenai dasar kewenangan bertindak kurator yaitu putusan pailit yang menjadi dasar penunjukannya dan penetapan hakim pengawas yang memberikan izin penjualan harta pailit tidak melalui lelang.

---

This thesis discussed the role of PPAT in the bankruptcy assets purchase and sale in the form of land associated with article 185 paragraph 2 of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. This thesis is a legal normative research. This thesis concluded that in the purchase and sale of bankruptcy assets in the form of land, curator acting as the seller under the provisions of Article 24 conjunction with Article 69 Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. In writing a curator position as a seller, PPAT should provide legal bases of curator's authority which are the bankruptcy decision that also mention curator appointment and stipulation from supervisory judge that authorize curator to sell bankruptcy asset without auction. "