Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional. Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness. Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara corporate governance, profil risiko dan modal (CAR) terhadap kinerja (ROA) perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013 dengan skor yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mengenai Risk Based Bank Rating. Metode dalam penelitian ini menggunakan model regresi dengan sampel sebanyak 56 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012- 2013. Penelitian ini menggunakan net interest margin (NIM) dan total asset sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang positif profil risiko dan modal (CAR) terhadap kinerja bank (ROA) dan hubungan yang negatif corporate governance terhadap kinerja bank (ROA). ...... The aim of this research is to analyze the effect of corporate governance, risk profile and capital (ROA) on the bank financial performance listed at Indonesian Stock Exchange during 2012-2013 using the standard score based on Bank Indonesian?s regulation No. 13/1/PBI/2011 about Risk Based Bank Rating. This research uses the regression statistics model with the sample amount of 56 banks listed in Indonesian Stock Exchange during 2012-2013. This research also uses net interest margin (NIM) and total asset as control variables. The result of this research shows that there are positive effect among risk profile and capital (CAR) variable on bank performance (ROA) also negative effect for corporate governance variable on bank performance (ROA).

Abstrak :
Obligasi merupakan instrumen keuangan yang paling banyak di perdagangkan oleh institusi perbankan di Indonesia. Seperti instrument keuangan pada umumnya, obligasi memiliki eksposur terhadap kondisi pasar yang dikenal sebagai resiko pasar. Selama periode penelitian, kinerja aktivitas portofolio obligasi yang diperdagangkan trading dari Bank CN berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, walaupun trader sudah meng-antisipasi dengan melakukan transaksi lindung nilai hedging terhadap posisi asetnya tersebut. Studi ini menitik-beratkan pada pengukuran efektivitas lindung nilai dari portofolio obligasi yang diperdagangkan dengan menggunakan metode dollar offset dan analisis regresi. Analisis dilakukan dalam dua bagian, yaitu dengan analisis periode secara keseluruhan dan analisis per tahun. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk analisis secara keseluruhan, rasio lindung nilai dari portfolio obligasi yang diperdagangkan berada dalam lingkup efektif, namun tidak untuk analisis per tahun yang disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambat trader untuk mencapai rasio lindung nilai yang sempurna.

---

Bond is still majorly traded financial instrument by banking institutions in Indonesia. As most of financial instrument, bonds are exposed to the market condition, known as market risk. During the observed period, performance of bond trading portfolio of CN bank was fluctuated along with the market condition even though the traders has done the anticipation by doing hedge to the asset. This study focus on measuring the hedge effectiveness of the bond trading portfolio of the trader by using dollar offset method and regression analysis and the analysis were performed in two parts, by full overall data and by each respective year during observation period. The result shows that in overall, trader s hedge ratio was within range of effectiveness, but not for the yearly analysis due to the fact that there are several factors that prevent the traders to achieve its full perfect hedge ratio.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan kepemilikan asing pada Perbankan Indonesia telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Melalui undang-undang ini, kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham perbankan ataupun mendirikan bank di Indonesia semakin terbuka. Kuatnya kepemilikan asing pada suatu bank berpotensi menghambat proses pengawasan pada bank yang bersangkutan serta berlangsungnya praktik good governance. Lebih jauh, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mengancam bagi ketahanan ekonomi negara Indonesia. Penelitian melakukan analisis terhadap kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara dengan melakukan narrative policy framework analysis dan stakeholder analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Proses Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembukaan kesempatan kepemilikan asing dalam perubahan undang-undang merupakan solusi jangka pendek yang diberikan pemerintah. Kondisi krisis yang dialami negara Indonesia memaksa pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang- undang untuk dapat menarik investor asing, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan. Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa peluang resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Kekhawatiran adanya dominasi oleh pihak asing juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan pemerintah terhadap perubahan undang-undang perbankan. Analisis resiko yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 persen berada pada tingkat resiko yang menengah dan tinggi. Analisis stakeholder menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian kembali terhadap undang-undang perbankan yang saat ini sudah digunakan selama 21 tahun.

---

ABSTRACT
Foreign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by the Government through Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish a bank in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership in a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance. Furthermore, this practice also has the potential to disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Research conducted an analysis of foreign ownership policies in the Indonesian banking sector towards the country's economic resilience by conducting a narrative policy framework analysis and stakeholder analysis. The data used in this study is the Minutes of Meeting on the Process of Amending Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 into Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Based on the results of the study it was found that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws was a short-term solution provided by the government. The crisis conditions experienced by the Indonesian state forced the government to immediately amend the law to be able to attract foreign investors, with the aim of strengthening the banking capital structure. Foreign ownership policies in Indonesian banks that are too open can pose several risk opportunities for the country's economic resilience. Concerns about domination by foreign parties have also been conveyed by factions who disagree with the government regarding changes to the banking law. The risk analysis carried out in this study has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. The government and the House of Representatives need to review the banking laws that have been used for 21 years.