Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak
BPK sebagai satu satunya lembaga audit eksternal sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya yang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seharusnya jauh dari kepentingan partai politik manapunyang menyeret pada kasus kasus korupsi. Akhir-akhir ini Anggota BPK banyak terseret isu kepentingan politis bahkan menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam rangka menjadikan BPK menjadi lembaga audit profesional dan independen maka pengisian jabatan Anggota BPK harus jauh dari kepentingan politis. Tulian ini menganalisis permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan Anggota BPK. Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa Pengisian jabatan Anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa jabatan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang. ABSTRACT
This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future. , This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future. ]

Abstrak :
BPK memliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diantaranya melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Berdasarkan hasil kajaian yang dilakukan Direktorat Litbang PDTT pada tahun 2011, pemeriksaan yang termasuk PDTT adalah pemeriksaan investigatif dan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan adalah pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri tersebut. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur, telaah LHP, pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner dan wawancara serta Focus Group Discussion dengan praktisi dan akademisi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memdukung kualitas penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri adalah tujuan, lingkup, atau cakupan pemeriksaan, kriteria, materialitas, sampel dan bukti kesimpulan yang mengacu pada ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines for Audits Performed separately from the Audit of Financial Statements.

Abstrak :
The government of Indonesia is not serious to resolve the issue of the protection of migrants workers. The Supreme Audit Agency (BPK) Republik Indonesia (RI) has provided comprehensive recommendations in the examination report of placement and protection performance of migrant workers. BPK issued a report that the placement of workers abroad is not fully supported by the policy intact, comprehensive, and transparent to protect the basic rights of workers and equal opportunities for all stakeholders. It is also not supported by the integrated system and the allocation of adequate resources to improve the equality of the placement and protection of migrant workers abroad. BPK also explicitly highlights that requirement of workers is not yet supported by good and transparent process so there is no certainty, justice, and the protection of migrant workers.

Abstrak :
Kajian ini membandingkan kondisi pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja di BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO). Walaupun membandingkan institusi ANAO dan BPK tidak selalu memberikan gambaran yang setara karena berbedanya mandat, skala, dan luasan yurisdiksi pemeriksaan, namun upaya pembandingan ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal positif yang telah dicapai oleh ANAO supaya bisa diterapkan di BPK. Kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah model capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan hasil analisis berbagai dokumen yang diperoleh dari website resmi kedua lembaga auditor pemerintah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 14 dari 15 unsur pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja telah dipenuhi dan satu unsur belum sepenuhnya dipenuhi oleh ANAO. Sementara itu, sesuai tingkat perkembangan pemeriksaan kinerja yang relatif masih abru, BPK masih perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas pemeriksaan kinerja agar memenuhi standar capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI