Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas penilaian kapasitas fiskal dalam pembentukan daerah otonom baru berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah pada pembentukan Kabupaten Pangandaran serta kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Kelayakan kapasitas fiskal menjadi faktor dominan dalam pembentukan daerah otonom berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 untuk menjamin kelangsungan hidup daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan post positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini diantaranya teori otonomi daerah, pembentukan daerah otonom, dan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kapasitas fiskal pembentukan Kabupaten Pangandaran dkategorikan kurang mampu, karena tidak memenuhi syarat minimum penilaian kemampuan keuangan. Namun dari segi kemampuan ekonomi, daerah induk dan calon kabupaten Pangandaran berada pada kategori mampu. Di samping itu, dalam penilaian kemampuan keuangan dan ekonomi pembentukan daerah otonom berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 terdapat beberapa ketentuan yang kurang jelas dan longgar. ...... This thesis is discusses the assessment of fiscal capacity in the establishment a new autonomous regions based on PP No. 78 Tahun 2007 about Procedure of Establishment, Abolition, and Unification Region that is used in the establish of Pangandaran Regency, as well as the weaknesses contained therein. The proper fiscal capacity became a dominant factor in establish a new autonomous region based on PP No. 78 Tahun 2007 to ensure the survival of the region. This research used the post-positivist approach through data collection techniques with in-depth interview and document study. The theory is used to analyze this research include regional autonomy, the establishment autonomous regions, and local fiscal capacity. The results showed that the assessment of the fiscal capacity of the establishment the Pangandaran Regency categorized less capable, because it does not achieve the minimum level of financial capability assessment. But in terms of the ability of economy, main region and new region are capable. In addition, in the assessment of the financial and economic capability to the establishment autonomous regions based on PP 78 of 2007, there are several provisions that are less obvious and loose.

Abstrak :
Tulisan ini menjabarkan fenomena variasi respons individu petani terhadap realisasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan secara ?top-down? pada masa otonomi daerah sekarang ini. Studi ini bertujuan untuk memahami proses perubahan sosial serta masalah teoretis lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor konstekstual dari munculnya variasi tersebut. Individu adalah agen aktif dalam proses interpretasi fenomena dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pendekatan etnografi dan kontekstualisasi progresif, penulis dapat menjabarkan variasi respons petani Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, saat Program Inpari 13 berlangsung. Selama satu musim tanam Inpari 13 di tahun 2011, petani Kahuman memberikan respons berbeda, mulai dari proses penerimaan program, realisasi tanam sampai pengendalian hama melalui penyemprotan. Munculnya variasi respons ini menunjukkan bahwa individu petanilah yang tetap menentukan segala keputusan dalam setiap praktik pengelolaan pertanian yang mereka lakukan.

---

This manuscript describes the phenomenon of variation in farmers? individual responses to the realization of ?top- down? government policy implemented during regional autonomy. The study aims to understand the process of social change as well as other theoretical problems with attention to contextual factors of the emergence of such variations. Individuals are active agents in interpreting phenomena and make decisions. Using an ethnographic approach and progressive contextualization, I am able to describe the variation in responses of Kahuman village farmers, Polanharjo Subdistrict, Klaten Regency, when Inpari 13 Programme was carried out. During the growing season of Inpari 13 in 2011, Kahuman?s farmers responded differently to program admission process, realization of planting, and pest control through spraying. The emergence of the varied responses indicates that individual farmers still determine all decisions within each farm management practices that they do.

Abstrak :
Memasuki suatu era yang kita kenal dengan era globalisasi telah membukakan pandangan dan pikiran kita atas tuntutan adanya paradigma baru yang menghantarkan perjalanan menuju millenium baru yang bercirikan clean government dan good governance. Hal tersebut tentunya berimplikasi terhadap strategi pengembangan kompetensi aparatur yang dimensinya mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Peningkatan mutu sumberdaya manusia merupakan syarat utama dalam era globalisasi untuk mewujudkan kemampuan bersaing dan kemandirian. Visi dalam konteks pembangunan bidang kepegawaian di masa yang akan datang adalah untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, mampu bersaing dan mampu mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja yang tinggi. Untuk mewujudkan Profesionalisme Aparatur dalam Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayan Publik hendaknya kita dapat mencermati perubahan lingkungan strategis yang terjadi sebagai dampak penerapan otonomi daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang, memiliki orientasi pengembangan sumberdaya manusia yang menunjang tranformasi manajemen, dan memformulasikan program peningkatan kompetensi aparatur secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan adanya penerapan reformasi birokrasi diharapkan akan mampu menghasilkan pelayan publik sesuai kebutuhan masyarakat.