Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seorang Notaris, dalam menjalankan kewenangannya, sebelum membuat akta otentik harus cermat dan seksama dimana hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Penting adanya dokumen pendukung atau penunjang untuk dibuatnya suatu akta otentik. Tanpa adanya dokumen pendukung sebagai dasar dibuatnya akta otentik, maka bisa saja dikemudian hari Notaris yang membuat akta otentik tersebut dituntut oleh pihak yang haknya hilang akibat akta tersebut. Selain itu, masalah keotentisitas dari akta tersebut sudah pasti akan dipermasalahkan. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa walaupun Notaris hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut, namun dengan adanya dokumen penunjang akan meminimalisir kesalahan Notaris dalam pembuatan akta dan mencegah terjadinya segala macam gugatan, tuntutan, ataupun sengketa yang mungkin akan timbul dikemudian hari terkait dengan akta yang dibuatnya. Akibat dari akta yang dibuat yaitu akta tersebut tetap sah dan mengikat sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta tersebut menjadi batal atau menjadi akta dibawah tangan.

---

A Notary in carrying out its authority, before making authentic act must be careful and thorough where it is in accordance in Article 16 paragraph (1) of Notary Act. Notary has a role to determine a course of action can be manifested in deed or not. Before coming to decision like that, Notary must be consider and take a look at all the documents that were presented to the Notary. Supporting document is important to made an authentic deed. Without supporting document as the basis of authentic deed, the in the future the Notary who makes the authentic deed is prosecuted by the party whose the rights have been lost as the consequence of the deed. The author the examine this problem with normative juridical research method, which the author examine this problem with descriptive analytical research method. From the result of this study concluded that although the Notary only record/write down anything that desired and stated by the parties who facing the Notary. There is no obligation for the Notary to investigate any material (things) are expressed by the parties in facing the Notary, but with supporting document will minimalize errors in the Notary deed and prevent all lawsuit, claims, disputes that might be happen in the future related with the deed that Notary made. The consequence of the deed without supporting document is the certificate remains valid and binding as long as there is no court verdict which has had permanent legal forced which states that the certificate be cancelled or loss of authenticity.

Abstrak :
Perubahan besar yang dipicu oleh globalisasi dan pandemi COVID-19 telah menuntut adaptasi dan kreativitas dalam dunia kerja, khususnya di era digital. Generasi milenial dan gen Z, yang mendominasi tenaga kerja saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan menjaga keberlanjutan organisasi khususnya startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh perceived authentic leadership, organizational identification, dan terhadap employee creativity yang dimediasi oleh work engagement pada pekerja startup di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metodologi berbasis survey menggunakan kuesioner online dengan penilaian menggunakan Skala Likert. Data 243 orang responden dianalisis menggunakan teknik partial least squares structural equation modeling (PLSSEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived authentic leadership dan organizational identification berpengaruh positif terhadap employee creativity, baik secara langsung maupun melalui mediasi work engagement. ......Significant changes triggered by globalization and the COVID-19 pandemic have required adaptation and creativity in the world of work, especially in the digital era. The millennial and Z generation, which dominate the workforce today, have an essential role in creating competitive advantages and maintaining the sustainability of organizations, especially startups. This research aims to measure and analyze the influence of Perceived Authentic Leadership, Organizational Identification, and Employee Creativity mediated by Work Engagement in millennial employees who work in startups (Jabodetabek). This research uses a survey-based methodology using an online questionnaire with assessments using a Likert Scale. Data from 243 respondents was analyzed using the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) technique. The research results show that perceived authentic leadership and organizational identification positively affect employee creativity, both directly and through the mediation of work engagement.

Abstrak :
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris berupa Minuta Akta. Dari Minuta Akta tersebut, Notaris salah satunya wajib mengeluarkan Salinan Akta. Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa 'diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya'. Jika terdapat ketidaksesuian antara isi Salinan Akta dengan Minuta Akta, maka kekuatan hukum ada pada Minuta Akta dan terhadap Notaris yang membuatnya secara nyata melakukan pelanggaran kewajiban terhadap jabatannya yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris. ......Notary is a Public Official who has an authority making the Authentic deed and also other authority which is determined by the Notary Act No.30/2004. The Authentic deed whom made by Notary formed as Minute. One of Notary's duty is making Authentic copy based on Minute. Authentic copy means copy word by word from all the deed, and at the bottom of Authentic copy, added a phrase 'given as a copy which has similliar sound'. If there is an incompatibility between Authentic copy with Minute, legally the truth is in Minute and the Notary whom made it, obviously did a violation concerning Notary Act No.30 of 2004 also the Notary Code Of ethics. Thus, The Notary is able asked by civil and criminal responsibility also based on Notary Act No.30 of 2004 and Notary Code Of ethics.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh authentic leadership terhadap turnover intention dengan organizational commitment sebagai variabel mediasi. Variabel authentic leadership diukur dengan menggunakan indikator dari Authentic Leadership Inventory (ALI) oleh Neider dan Schriesheim, untuk variabel turnover intention menggunakan beberapa indikator dari Mobley et al. dan yang terakhir untuk variabel organizational commitment diukur menggunakan beberapa indikator dari Mowday et al. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner online dan offline dengan jumlah responden terkumpul sebanyak 105. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis regresi, analisis mediasi (causal step) dan analisis sobel test. Hasil penelitian menunjukan bahwa authentic leadership secara signifikan memengaruhi turnover intention. Authentic leadership secara signifikan memengaruhi organizational commitment. Berdasarkan hasil uji mediasi yang telah dilakukan, terdapat pengaruh mediasi signifikan Organizational Commitment pada pengaruh Authentic Leadership terhadap Turnover Intention.

---

This study aims to examine the effect of authentic leadership on turnover intention with organizational commitment as a mediating variable. The authentic leadership variable was measured by several indicators from Authentic Leadership Inventory (ALI) by Neider and Schriesheim, for the variable turnover intention by several indicators from Mobley et al. and the last for organizational commitment variable was measured by several indicators from Mowday et al. This research used a quantitative approach, collecting data by distributing online and offline questionnaires with 105 respondents collected. Data analysis in this study was conducted by descriptive analysis, regression analysis, mediation analysis (causal step) and sobel test analysis. The results show that authentic leadership significantly affected turnover intention. Authentic leadership significantly influences organizational commitment. Based on the results of mediation tests, there is a significant mediation effect of Organizational Commitment on the influence of Authentic Leadership on Turnover Intention.

Abstrak :
Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak. Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah apa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan, dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyata diketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan akta otentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya. Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebut tidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukum bagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum akta dibuat.

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed by the parties. This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in qualitative. From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that signing of outside the region of notary position result authentic act lose the authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status returns like situation initialy before authentic act are made.

Abstrak :
Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi terhadap suatu akta notaris, menjadi permasalahan yang cukup merugikan para pihak sehingga harus dicari bagaimana solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan seperti keterkaitan antara pelekatan meterai dengan keautentikan akta notaris, dan juga meterai yang dapat menjadi pendukung keautentikan akta notaris baik dalam bentuk tempel maupun elektronik. Untuk menjawab hal tersebut, pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan bahan hukum, literatur kepustakaan, dan wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil penelitan dengan menggunakan bentuk penelitian berupa tipologi evaluatif, keterkaitan meterai dengan akta notaris hanya berfungsi sebagai pajak, bukan sebagai syarat dari autentiknya suatu akta. Tetapi meterai berbentuk tempel maupun elektronik ini juga dapat menjadi pilihan bagi notaris Indonesia untuk menjadi pendukung keautentikan dari akta-akta yang mereka buat, sehingga kasus seperti gugatan di pengadilan yang dikarenakan terdegradasinya suatu akta notaris yang diakibatkan oleh pemalsuan/penggandaan dapat dihindari. ......In general, Indonesian people understand that the attachment of a seal to a document is one of the conditions for the formation of an authentic document. Meanwhile, according to the Civil Code, the seal is never mentioned as one of the requirements for a document to be said to be authentic. And also with the many lawsuits in court caused by the degradation of a notary deed, it becomes a problem that is quite detrimental to the parties so that a solution must be found so that this does not happen. Based on this, problems arise such as the relationship between the attachment of the seal and the authenticity of the notary deed, and also the seal that can support the authenticity of the notary deed both in sticky and electronic form. To answer this, this research uses a juridical-normative research method and is sourced from secondary data in the form of regulations on legal materials, literature, and interviews with informants. Based on the results of research using a form of research in the form of an evaluative typology, the connection between the seal and the notary deed only functions as a tax, not as a condition for the authenticity of a deed. However, this sticky or electronic seal can also be an option for Indonesian notaries to support the authenticity of the deeds they make, so that cases such as lawsuits in court due to the degradation of a notary deed caused by forgery/copying can be avoided.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem konvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diatur pengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACT
The development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in the activities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan panduan pemilihan teks autentik yang tepat guna untuk kemahiran membaca tingkat lanjut, khususnya lanjut menengah dan lanjut tinggi dalam pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian diambil melalui penyebaran angket untuk pemelajar, wawancara untuk pengajar, dan dokumentasi lembaga berupa kurikulum kemahiran membaca tingkat lanjut (BIPA 3) serta teks-teks autentik yang digunakan di kelas. Panduan dirancang dengan menggunakan kriteria pemilihan teks autentik yang dikemukakan oleh Tomlinson dan Masuhara (2004) yang mempertimbangkan empat faktor penting dalam memilih teks autentik, yaitu faktor pengajar, kebutuhan pemelajar, kurikulum lembaga, dan teks autentik. Temuan penelitian berupa panduan pemilihan teks autentik yang memiliki tiga kriteria utama, yaitu pengajar, pemelajar, dan teks autentik yang digunakan di kelas. Selain itu, pengajar juga perlu mempertimbangkan pemakaian teks autentik yang berjenjang sesuai tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Kemudian, untuk menunjang skemata pemelajar, perlu dibuat pemetaan topik-topik teks yang sudah dipelajari pada tingkat-tingkat sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah motivasi pemelajar dan tujuan pembelajaran merupakan faktor yang sangat berperan dalam memilih teks autentik sebagai bahan ajar di kelas membaca. Selain itu, faktor kenyamanan pengajar saat menggunakan teks autentik sebagai bahan ajar juga tidak boleh terabaikan dengan alasan penguasaan pengajar terhadap topik teks oetntik yang digunakan di kelas

---

ABSTRACT
This research aims to develop guidelines for authentic text selection for the Indonesian as a Foreign Language Reading Class at Advanced Level, particularly in advanced intermediate and advanced high. This research uses a descriptive qualitative method. The data were taken through a questionnaire for learners, interview for teachers, and documentations of the institution in the form of advanced reading skills curriculum (BIPA 3) and authentic texts to be used. The guidelines are designed by following the authentic text selection criteria proposed by Tomlinson and Masuhara (2004) which considering four important factors in selecting authentic texts, namely teachers, learners needs, curriculum institutes, and the authentic text. The research findings are in the form of guidelines for authentic text selection which has three main criteria, namely teachers, learners, and the authentic text. The research also found that teachers need to consider the use of authentic grading texts which appropriate to learning objectives in the curriculum. Then, to support the learners‟ schemata, the mapping of text topics which have learned in previous levels need to be made. There are some conclusions of this research. First, learners‟ motivation and learning objectives are important factors in choosing authentic texts as teaching materials for reading classes. Furthermore, the teachers‟ convenience when use authentic texts in class should be considered cause the reason of teacher mastery with the topic of authentic texts used in class.

Abstrak :
ABSTRAK
PPAT sering diturut sertakan sebagai pihak yang membantu melakukan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik dan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan akta kepada pengadilan. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah kedudukan hukum PPAT yang membatalkan aktanya sendiri dan akibat hukum akta PPAT yang memuat keterangan palsu sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 455/PDT/2017/PT.BDG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan hukum PPAT sebagai Penggugat atas pembatalan akta yang dibuatnya dan akibat hukum akta autentik sebagai objek barang bukti dalam sengketa. Hasil penelitian menunjukkan PPAT tidak memiliki kedudukan hukum dalam pembatalan akta yang dibuatnya, yang dapat mengajukan pembatalan akta autentik adalah pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Akta PPAT yang mengandung keterangan palsu dari para pihak berakibat akta autentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

ABSTRACT
Land Titles Registrar is often submitted as a party to assist in giving false information into authentic deeds and those who feel disadvantaged will request the nullification of the deed to the court. The problem to be analyzed in this research is the legal position of Land Titles Registrar which nulled its own deed and the legal consequences of Land Titles Registrar deed which containing false information correspond with High Court Decision Number 455 PDT 2017 PT.BDG. This research uses juridical normative literature research method, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to Land Titles Registrar legal position as Plaintiff on the nullification of its own deed and the legal consequences of authentic deed law as object of evidence in dispute. The result of the research shows that Land Titles Registrar does not have legal standing in nullification of its own deed, the nullification of authentic deed is the party which listed in the deed. The Land Titles Registrar deed containing false information from the parties resulting in the authentic deed does not have the force of law.