Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulis ingin membahas mengenai evaluasi pelaksanaan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang telah berlangsung di PT X selama tahun 2012-2014. Pelaksanaan audit internal ditinjau ulang menggunakan standar internasional, yaitu ISO 19011. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini melibatkan informan kunci dan informan sebagai sumber data primer melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pelaksanaan audit pada tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT belum berjalan dengan baik dan maksimal. Poin utama dari lemahnya pelaksanaan audit internal tersebut adalah implementasi, pemantauan, tinjauan ulang dan perbaikan pada sistem manajemen audit yang dilaksanakan. Perbaikan pada tahap perencanaan dan implementasi menunjukkan poin utama yang harus segera diperbaiki guna meningkatkan kualitas sistem manajemen audit dan bisa mengevaluasi sistem manajemen yang berlangsung di perusahaan dengan lebih baik. ......This research studied about Evaluation of Internal Audit Implementation of Occupational Health And Safety Management System on 2012-2014 at PT X. Internal audit implementation has been monitor by using international standard, ISO 19011. This research is descriptive with qualitative methodology. This research involve key informant and informant as primer source data through indeep interview and document review on audit implementation on 2012-2014. This research result show that internal audit implementation of occupational health and safety management system in PT X is not run well and maximum yet. Key point on the weakness of internal audit are implementation, monitoring, review and improvement the audit management system that have been done. Improvement on the planning and implementation step show that it is key point to improve soon in order to increase audit management system quality and evaluate management system on that.

Abstrak :
International Monetary Fund (IMF) mempublikasikan data Tax Audit Coverage Ratio (ACR) tahun 2010 dari negara-negara anggotanya dengan rata-rata tingkat ACR sebesar 3% - 5%. Laporan Kinerja DJP tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat ACR Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 1,61%. Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki tingkat ACR dibawah tingkat ACR ideal IMF. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat ACR di Indonesia serta memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh DJP guna meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak. Analisis dalam studi ini menggunakan komponen-komponen dari teori Institutional Logics yaitu Symbolic carrier yang berupa Peraturan dan Kebijakan DJP dan Material Carrier yang berupa Aktor, Routines dan Artifacs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang perlu di perhatikan oleh DJP untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan pajaknya. Dari sisi aktor, hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup jumlah SDM pemeriksa pajak, kompetensi pemeriksa pajak dan motivasi pemeriksa pajak. Dari sisi artifacs (hal-hal pendukung), hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemudahan dan ketersediaan data dan integrasi sistem informasi dan teknologi. Sedangkan dari sisi budaya organisasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sinergi tim, komunikasi dengan seksi lain dan pola kepemimpinan atasan. ......The International Monetary Fund (IMF) published 2010 Tax Audit Coverage Ratio (ACR) data from its member countries with an average ACR rate of 3% - 5%. The 2018 DGT Performance Report shows that Indonesia's ACR rate in 2018 was 1.61%. The data shows that Indonesia has an ACR level below the IMF's ideal ACR level. This study aims to identify factors related to the level of ACR and provide recommendations to DGT in order to improve tax audit performance. The analysis in this study uses components of Institutional Logics theory, namely Symbolic carriers in the form of DGT Regulations and Policies and Material Carriers in the form of Actors, Routines, and Artifacts. This study uses a descriptive qualitative approach and uses questionnaires and interviews as research instruments. The results of the study indicate from the actor's point of view, factors that need to be considered include the number of human resources for tax auditors, competence, and motivation of tax auditors. From artifacts (supporting matters), the factors are the ease and availability of data and the integration of information systems and technology. From organizational culture, the factors are team synergy, communication with other sections, and leadership patterns.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit substantif atas akun beban pokok pendapatan oleh KAP AAS pada laporan keuangan PT ADK yang merupakan perusahaan yang bekerja pada bidang jasa konsultasi teknik di tahun 2021. Laporan magang ini melakukan analisis terhadap kesesuaian antara prosedur audit substantif beban pokok pendapatan KAP AAS dengan teori audit dan standar audit yang berlaku. Hasil evaluasi menyatakan bahwa prosedur audit substantif atas akun beban pokok pendapatan PT ADK yang dilakukan oleh KAP AAS telah sesuai dengan teori audit dan standar audit yang berlaku serta tidak ditemukan salah saji material pada akun beban pokok pendapatan PT ADK. ......This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures on the cost of revenue account by KAP AAS on the financial statements of PT ADK which is a company working in the field of technical consulting services in 2021. This internship report analyzes the suitability between substantive audit procedures for cost of revenue AAS KAP with audit theory and applicable auditing standards. The evaluation results stated that the substantive audit procedures for the cost of revenue account of PT ADK carried out by KAP AAS were in accordance with audit theory and applicable audit standards and no material misstatements were found in the cost of revenue account of PT ADK.

Abstrak :
ABSTRAK
Perencanaan dan pengujian audit sangat penting untuk proses audit. Dalam penugasan ini, saya akan membahas proses perencanaan dan pengujian audit BlueCircle Chemicals Ltd. berdasarkan informasi yang tersedia dan menerapkan prosedur audit yang relevan dalam praktiknya. Laporan ini akan menjelaskan risiko audit yang dapat diterima yang dinilai organisasi, risiko yang melekat, risiko pengendalian, dan analisis rasio.

---

ABSTRACT
Audit planning and testing is essential to the audit process. In this assignment, I am going to discuss BlueCircle Chemicals Ltd. s process of audit planning and testing based on available information and apply relevant audit procedures in practice. This report will describe the organization s assessed acceptable audit risk, inherent risk, control risk and analysis of ratios.

Abstrak :
Kerangka kerja konseptual mengenai praktik Audit Internal telah dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor dimana Auditor Internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi risiko fraud dan cara organisasi mengelola risiko tersebut. Sehingga Audit Internal turut mempunyai peran dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Walaupun pencegahan dan pendeteksian fraud merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan, Auditor Internal diharapkan dapat melakukan dua hal tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas manajemen. Penelitian ini mengkaji penerapan program pencegahan dan pendeteksian fraud serta peran Audit Internal dalam mendukung efektivitas Fraud Management Program yang ada di perusahaan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus. Observasi, wawancara dan studi dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen telah memiliki struktur pengendalian yang cukup baik dalam pencegahan dan pendeteksian fraud dan Audit Internal sudah berperan secara menyeluruh dalam semua komponen pembentuk effective Fraud Management Program. ...... Internal Audits Professional Practices Framework has been issued by The Institute of Internal Auditors, stated that Internal Auditors must have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud and the manner in which it is managed by the organization. Thus, Internal Audit also has a role in fraud prevention and detection. Although the responsibility in fraud prevention and detection addressed to the management, Internal Audit is expected to conduct those activities as part of the managements task force. This study examines the application of fraud prevention and detection program and the role of Internal Audit in improving the effectiveness of Fraud Management Program in place by using qualitative descriptive research method and using case study approach. Observation, interview and documentation studies are used in data collection method. As result explains that currently the management already has sufficient control structure in preventing and detecting fraud and Audit Internal has played a comprehensive role in all components that forming the effective Fraud Management Program.

Abstrak :
COVID-19 merupakan pandemi global yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 tersebut, pemerintah Indonesia, mengambil langkah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kegiatan PSBB ini menyebabkan pembatasan kegiatan operasional Perusahaan, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja keuangan Perusahaan. Salah satu industri yang terdampak dari kegiatan tersebut ialah industri ritel, yakni Pusat Perbelanjaan (Mal). Selain itu, adanya pandemi COVID-19 meningkatkan potensi risiko audit yang mungkin terjadi pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penilaian risiko akibat pandemi COVID-19 dan prosedur audit menggunakan Standar Audit yang berlaku. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatatif pada Kantor Akuntan Publik CRN untuk audit pada perusahaan pemilik mal. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara. Analisa hasil wawancara dan data sekunder dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan terjadinya risiko karena pandemi COVID-19 dimana terdapat beberapa risiko baru akibat pandemi COVID-19 yang diidentifikasi yakni terkait kelangsungan usaha, keakuratan perhitungan pendapatan dan perhitungan Expected Credit Loss, serta risiko adanya penurunan nilai properti investasi. ......COVID-19 is a global pandemic that can affect the economic condition of a country. In order to reduce the spread of COVID-19, the Indonesian government has taken steps to carry out Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The PSBB activities caused restrictions on the Company's operational activities, which resulted in a decline in the Company's financial performance. One of the industries affected by this activity is the retail industry, namely Shopping Centers (Malls). In addition, the COVID-19 pandemic increases the potential risk that may occur in the Companies. This study aims to analyze the risk assessment due to the COVID-19 pandemic and audit procedures using the applicable Audit Standards. The author uses a case study approach and a qualitative method at the CRN Public Accounting Firm for audits of mall owners. The data collection technique used the interview method. Analysis of the results of interviews and secondary data was carried out using the descriptive analysis method. The results showed that there was an increased risk due to the COVID-19 pandemic where several new risks due to the COVID-19 pandemic were identified, namely related to going concern, the accuracy of income calculations and Expected Credit Loss calculations, and the risk of a impairment of investment property.

Abstrak :
Sejak 1 April 1997 Ditjen Bea dan Cukai menerapkan sistem pengawasan on arrival dengan post audit. Dalam sistem pengawasan tersebut, Ditjen Bea dan Cukai membagi pelayanan dan pengawasan kepabeanan ke dalam dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Barang yang masuk jalur hijau hanya dilakukan pemeriksaan dokumen dan barang untuk bisa dikeluarkan dari pelabuhan, sedangkan barang yang masuk jalur merah selain dilakukan pemeriksaan dokumen juga dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah barang keluar dari pelabuhan, Ditjen Bea dan Cukai melakukan pengawasan dalam bentuk post audit terhadap perusahaan importir secara periodik. Post audit dilakukan terhadap pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan impor barang untuk menguji kebenaran informasi dalam dokumen impor, terutama jenis, jumlah, dan nilai barang impor. Setelah UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berjalan kurang lebih lima tahun, berbagai pihak mulai mempertanyakan kinerja Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti nilai impor yang menurun drastis, membanjirnya barang-barang ilegal dari Cina, serta tudingan adanya praktek underinvoicing, yaitu praktek dimana importir memberitahukan nilai transaksi sebagai dasar penetapan bea masuk lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Hal yang kontras terjadi pada hasil pelaksanaan audit kepabeanan yang ternyata menunjukkan penurunan hasil yang cukup tajam selama tahun 2002-2004 triwulan I. Hal ini menunjukkan pelaksanaan audit kepabeanan ternyata belum mampu menjawab permasalahan ini. Banyak hal yang bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara dari hasil audit. Berdasarkan pengamatan penulis, hal yang amat vital pada proses audit adalah tahap pemilihan obyek audit. Dengan sumber daya auditor yang terbatas, Ditjen Bea dan Cukai harus bisa memilih target yang tepat yang bisa memaksimalkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selama ini pemilihan obyek audit dilakukan secara sederhana berdasarkan data nilai impor, jenis importir, dan besar fasilitas kepabeanan yang diperoleh. Tidak pernah dilakukan studi dan evaluasi yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang dapat meningkatkan kemungkinan adanya temuan audit. Dalam rangka reformasi kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai menerapkan kebijakan registrasi importir. Kebijakan ini bertujuan untuk menyusun profil importir dalam rangka manajemen risiko. Hasil registrasi importir berupa profil importir akan digunakan sebagai sumber data penentuan risiko importir yang akan menentukan sifat dan lingkup pelayanan dan pengawasan pihak pabean terhadap importir. Sehubungan dengan pelaksanaan program registrasi importir tersebut, Ditjen Bea dan Cukai akan memiliki sumber data berupa data wajib pajak (importir) yang apabila digabungkan dengan data importasi yang telah dimiliki selama ini akan bisa menjadi alat perencanaan yang kuat dan tepat yang bisa dijadikan dasar pemilihan obyek audit secara akurat. Untuk mengetahui bagaimana profil importir hasil registrasi importir dapat digunakan sebagai alat perencanaan audit maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan multivariate analysis dengan teknik regresi logistik. Dengan menggunakan teknik ini, kemungkinan hasil temuan audit kepabeanan dapat diprediksi secara ilmiah.

Abstrak :
Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima. Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir. Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas. Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun. Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004. Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta. Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan. Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan.

Abstrak :
KPU merupakan salah satu bentuk pembaharuan administrasi Bea dan Cukai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kemampuan Bea dan Cukai dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, didukung teknologi informasi, organisasi berdasarkan fungsi dan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dimensi kualitas pelayanan KPU terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi dengan harapan Pengguna Jasa Kepabeanan atas kualitas pelayanan KPU, untuk mengetahui dimensi apa dari dimensi kualitas pelayanan KPU yang telah memenuhi harapan Pengguna Jasa Kepabeanan, dan untuk mengetahui posisi dimensi transparancy dan responsiveness dalam Diagram Kartesius, dengan mengacu pada 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan (Servqual) yang dikemukan oleh A.Parasuraman,Valerie A Zeithaml dan Lonard Berry (PZB)yang telah imodifikasi menjadi 8 (delapan) dimensi kualitas pelayanan disesuaikan dengan kondisi KPU Hipotesis yang diajukan adalah (1). Terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independent (reliability, assurance, tangibility, emphaty, responsiveness, transparency, fairness dan access) dalam menentukan kualitas layanan KPU, (2)Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara persepsi dan harapan pengguna jasa terhadap pelayanan KPU, (3). Dimensi Transparancy dan Responsiveness berada pada Kuadran A (Pertahankan Prestasi) pada Diagram Kartesius. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kuisioner yang berisi 31 (tiga puluh satu) butir pernyataan yang meliputi aspek-aspek dimensi kualitas pelayanan KPU. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah nonprobality sampling, dengan teknik incidental sampling. Kuisioner yang disebar sebanyak 150 exampler, namun yang kembali hanya 86 exampler (57%) Metode analisis data dilakukan dengan uji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (analisis regresi), uji beda rata-rata antara persepsi dan harapan (uji t), dan analisis kesenjangan antara persepsi dan harapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1). Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen (dimensi kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (Kepuasan Pengguna Jasa). Berdasarkan pengujian kontribusi masing-masing dimensi dengan uji t, diperoleh hasil tidak ada dimensi yang signifikan, karena terjadi gejala multikolinearitas. Setelah dilakukan uji analisa regresi berganda dengan metode Backward diperoleh model regresi baru. yang menyimpulkan hanya dimensi fairness yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kepuasan pengguna jasa KPU, (2) Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara persepsi dan harapan atas kualitas pelayanan KPU. Sesuai uji t (uji beda), ditemukan perbedaan yang signifikan pada semua dimensi, yang berarti tidak ada satupun dimensi kualitas pelayanan yang telah memenuhi harapan pengguna jasa kepabeanan (3) Sesuai dengan Diagram Kartesius dimensi transperancy masih berada pada Kuadran C (Prioritas Rendah) yang berarti baik harapan maupun persepsi pengguna jasa kepabeanan terhadap dimensi ini masih rendah. Sementara dimensi responsiveness berada dalam kuadran B (Pertahankan Prestasi) yang berarti KPU telah berhasil memenuhi harapan pengguna jasa kepabeanan Analisa dengan metode yang lain diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1). Pengujian dengan metode Analisa Tingkat Kesesuain, ditemukan bahwa antara persepsi dan harapan termasuk dalam kriteria ?sangat sesuai?. (2). Pengujian dengan Analisa Nilai Penting Relatif, diperoleh hasil 3 (tiga) dimensi yang paling penting dalam pembentukan kualitas pelayanan KPU adalah dimensi reliability, empathy, dan assurance. (3). Pengujian dengan Diagram Kartesius, tidak ada dimensi kualitas pelayanan yang mendapatkan prioritas utama (Kuadran A).

---

KPU (Major Customs Service Office, at Tanjung Priok) is one of the new customs administration developments. It aims to improve the service quality and the service efficiency and monitoring affectivity refer to the government rule which based on good governance supported by IT and best human resources performance. This Research? aim is to acknowledge whether there is significant impact of the KPU quality service to the user of Customs Service User requirement service ; to acknowledge whether there is significant differentiation between perception with the expectation of the user of Customs Service User requirement service from KPU ; to acknowledge what dimension is from KPU service quality which fulfill the expectation of the user of Customs Service User requirement service ; and to acknowledge the position of transparency and responsiveness in Kartesius Diagram which referring to 5 KPU?s service quality dimension (Servqual) quoted from. Parasuraman,Valerie A. Zeithaml and Lonard Berry (PZB) which has been modified to be 8 dimension of service quality adjusted with current KPU condition. Hypothesis submission are : (1).There are significant influents between independent variable (reliability, assurance, tangibility, empathy, responsiveness, transparency, fairness and access) in determined the service quality of KPU, (2).There is average differences between perception and expectation of KPU service usage, (3).Dimension transparency and responsiveness on quadrant a (first priority) in Kartesius Diagram This research is quantitative research with spreading questioner checklist contain of 31 question which covering quality dimension service in KPU. The method of sample usage is non probability sampling with incidental sampling. Total 150 questioner spreading only 86 returned Analysis data method are done by examining the impact of independent variable to variable dependency (analysis regression), examining of average difference between perception and expectation (test t) and analysis between perception and expectation The result of research showing that: (1).There is influence of independent variable (service quality dimension ) to independent variable( satisfaction of the custom user from KPU Service ) based on contribution test for each dimension with test t, it gain result that there no significant dimension because of multycolinearity syndrome. After doing the analysis double regression test with backward method, it resulted new regression model which summarizing only fairness dimension giving significant contribution to the satisfactory KPU?s service user (2).There is average significant difference between perception and expectation of KPU service. Based on test t ( differ test ), it is found out the significant difference to all dimension, which means there is no quality dimension which fulfilling the expectation of the service?s user. (3). Based on Kartesius Diagram, transparency dimension still on quadrant C ( low priority ) which means either hope or perception of custom clearance service user to this dimension is still low, whilst responsiveness dimension on quadrant B ( maintain performance ) which means KPU still fulfill the expectation or hope of the KPU?S service user Other analysis method got a summary as per below detail: (1).Examining by analysis method of the similar stage, found out that between perception and hope include of ? very similar ? criteria (2).Examining by relative important point analysis, got 3 result dimension which is the most important in performing the KPU quality service which relativity dimention, empathy, assurance. (3).Examining with kartersius diagram, there is no quality service dimension which having first priority or on quadrant A.