Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas APIP sesuai dengan kerangka Internal Audit Capability Model (IA-CM) dan mengeksplorasi penyebab APIP tersebut belum mencapai level 3. Objek dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kota Serang. Inspektorat Kota Serang dipilih menjadi objek penelitian karena Inspektorat Kota Serang masih berada pada level 2 dan yang terburuk di Provinsi Banten. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan analisis dokumen pendukung kemudian dibandingkan dengan indikator penilaian APIP berdasarkan peraturan BPKP. Hasil wawancara dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mencari penyebab utama permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Level kapabilitas Inspektorat Kota Serang berada pada Level 2 infrastructure. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 6 penyebab kapabilitas Inspektorat Kota Serang tidak dapat mencapai level 3 yaitu kekurangan sumber daya manusia (SDM), lack of direction, motivational problems, personnal limitation, kurangannya dukungan pimpinan dan keterbatasan anggaran. ......This research aims is to examine the level of APIP capability according to the Internal Audit Capability Model (IA-CM) and to explore the main causes why its capability has not reached level 3. The object in this reserach is the Inspectorate of Serang City. The Inspectorate of Serang City was chosen it was still at level 2 or the worst in Banten Province. The research method was carried out by interviewing and analyzing supporting documents then compared with the APIP assessment indicators based on the BPKP regulations. The results of the interviews were analyzed using thematic analysis to find the main causes of the problem. The results show that the capability level of the Inspectorate City of Serang is at Level 2 infrastructure. The results also show that there are six main causes of the capability of the Inspectorate of Serang City not being able to reach level 3, such as lack of human resources (HR), lack of direction, motivational problems, personnal limitation, lack of leadership support and budget constraints.

Abstrak :
ABSTRAK
Di negara-negara berkembang, korupsi telah menjadi ancaman serius. Sesuai dengan Teori Principal-Agent dan Economics of Information, salah satu cara untuk mengendalikan korupsi adalah melalui peran external control, yang bertujuan untuk mengawasi, menilai, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain melalui external control, pengendalian korupsi juga dapat dilakukan dengan mengatasi masalah informasi asimetris. Dimana untuk mengatasi masalah informasi asimetris tersebut, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan audit sektor publik serta teknologi informasi dan komunikasi dalam mengurangi tingkat perkara korupsi di pemerintah daerah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel, dimana digunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini, audit sektor publik diwakili oleh variabel rectification effort yang diukur dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, diwakili oleh variabel persentase kepemilikan telepon kabel dan variabel persentase penggunaan internet di tiap-tiap provinsi.Hasil penelitian menunjukan bahwa audit sektor publik dapat berperan dalam pengendalian korupsi. Audit sektor publik menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana rekomendasi ini dapat berperan dalam pengendalian korupsi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan perbaikan pemerintah atas penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Selain audit sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berperan dalam pengendalian korupsi. Dimana, dengan semakin bagusnya teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah, maka kecepatan akses informasi dan komunikasi serta kualitas interaksi antara pemerintah dan publik menjadi lebih baik. Hal ini kemudian meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi asimetris. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi masalah informasi asimetris dalam hubungan Principal-Agent dan Economics of Information yang erat kaitannya dengan korupsi.

---

ABSTRACT
In developing country, corruption has become a serious threat. In accordance with Principal Agent and Economics of Information theory, one way to control corruption is through external control, which aims to monitor, assess, and ensure government accountability. Besides through external control, corruption can also be controlled by reduce the problem of asymmetric information. Where is required the role of information and communication technology to ensure the openness and freedom of information and communication. Therefore, this study aims to examine the role of public sector audit as well as information and communication technology in reducing the level of corruption in local government.This study uses regression analysis with panel data, which used data from all provinces in Indonesia within the period of 2011 to 2015. In this study, public sector audits are represented by variable rectification efforts that measured by the number of audit recommendations that have been followed up. As for Information and Communication Technology, represented by variable percentage of cable phone ownership and percentage of internet usage in each province.The results of this study show that public sector audits can control corruption. Public sector audits produce recommendations, where these recommendations can control corruption if it is followed up by local governments. This is because, follow up on the recommendation as government responsibility and government improvement over the fraud or irregularities that occurred in government. In addition, information and communication technologies also play a role in corruption control. Where, with the better information and communication technology in a region, the speed of access to information and communication and the quality of interaction between government and the public becomes better then increases transparency and reduces asymmetric information. Thus, information and communication technology can overcome the problem of asymmetric information in the relationship Principal Agent and Economics of Information are closely related to corruption.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kelemahan ataupun kendala, serta bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut dapat mendukung pencapaian kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan pengendalian intern telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan dan pendokumentasian belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan unsur SPIP terletak pada lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian dan proses manajemen risiko. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK dan Itjen. SPIP dapat memberikan kontribusi dalam mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan, karena SPIP memastikan setiap aktivitas berjalan secara efisien dan efektif sehingga mendukung pencapaian kinerja. ......This study aims to evaluate the Government's Internal Control System (SPIP) and analyze weaknesses or obstacles, as well as how the implementation of the internal control system can support the performance achievement at the Air Transportation Research and Development Center. A descriptive method of qualitative analysis is applied in the research using a case study approach. The result of this study shows that the internal control has met the Regulation of the Government Regulation Number 60 of 2008 criteria. However, the supervision process, continuous evaluation, and documentation process have not been carried out optimally. The weakness of element SPIP lies in the control environment, control activities, and risk management processes. This is in line with the findings of the audit conducted by BPK and Itjen. SPIP could contribute in supporting the achievement of the performance targets previously set, because SPIP ensures that every activity runs efficiently and effectively to support the performance achievement.

Abstrak :
Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa terdapat kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia yang timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan. Ketidaksetaraan timbul karena adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak dan didukung sosialisasi ketentuan pajak kepada wajib pajak. Serta pengawasan kepada petugas pajak melalui komite pengawasan di bidang perpajakan. Beberapa instrumen kebijakan pemeriksaan Amerika Serikat dan Jepang dapat diterapkan di Indonesia seperti Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter dan Whistle Blower untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut. ......Tax audit as one part of tax administration, in its aim to improve taxpayer compliance, is something that is always criticized because of its very close relationship with the community, in this case as an audited taxpayer. The purpose of writing this thesis is to compare the tax audit policy in Indonesia with the United States and Japan, to analyze the problems that arise in connection with the implementation of the tax audit policy in Indonesia. The research approach used in writing this thesis is a qualitative approach with a descriptive analytical research type. From the results of the discussion, it is found that there are criticisms of the implementation of tax audit policies in Indonesia which arise because of the non-implementation of tax policies in their entirety by the tax examiners and the weakness of giving sanctions to tax officials if they violate the regulations. Inequality arises because of audit policies that are not specifically regulated in the legislation. Efforts have been made by the Directorate General of Taxes such as the implementation of modern tax administration and tax audit provisions, such as the formation of a Tax Audit Discussion Team and Questionnaire and supported by the socialization of tax provisions to taxpayers. As well as supervision of tax officers through the supervisory committee in the field of taxation. Several audit policy instruments from the United States and Japan can be applied in Indonesia, such as the Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter and Whistle Blower to reduce this inequality.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah opini audit going-concern dan persentase kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya ekuitas cost of equity serta moderasi persentase kepemilikan institusional terhadap hubungan antara opini audit going-concern dan biaya ekuitas. Dari hasil regresi menggunakan 1.428 laporan keuangan tahunan dari tahun 2011-2016 dan menggunakan metode CAPM dalam pengukuran biaya ekuitas, penulis menemukan bahwa ada hubungan positif antara opini audit going-concern dengan biaya ekuitas. Hal ini menunjukkan opini audit going-concern dapat meningkatkan biaya ekuitas perusahaan. Teori mengatakan bahwa opini audit going-concern mencerminkan risiko bagi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pembiayaan dari sisi ekuitas. Penelitan ini juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan biaya ekuitas, sehingga pada pengujian moderasi, penelitian ini menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional memperlemah hubungan positif antara opini audit going-concern dengan biaya ekuitas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi implikasi, khususnya bagi para auditor agar lebih meningkatkan kualitas audit dan juga investor agar lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi.

---

ABSTRACT
This study aims to examine whether going concern audit opinion and institutional ownership measured by percentage of institutional ownership have impact on the cost of equity, furthermore whether the institutional ownership can weaken the impact between going concern audit opinion and cost of equity. From regression using 1.428 annual report from 2011 2016, with CAPM method to measure the cost of equity, we found that there is a positive relationship between going concern audit opinion and the cost of equity. This shows the going concern audit opinion will raise the company rsquo s cost of equity. Theories said that the going concern audit opinion reflects risk for company, so it can raise equity financing. This research also find that percentage of institutional ownership has a negative relationship on cost of equity, so this gives an evidence that institutional ownership weaken the positive relationship between going concern audit opinion and cost of equity. Hopefully, the results from this study can be implied for auditor to improve their audit quality and investor to increase the awareness when they will make an investment.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas proses audit yang dilakukan oleh KAP AAA terhadap akun kas dan setara kas pada PT NRW untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Pembahasan meliputi prosedur dan proses audit PT NRW beserta analisisnya terhadap teori maupun standar/peraturan audit yang berlaku di Indonesia. Hasil audit menunjukkan bahwa akun kas dan setara kas telah disajikan secara wajar. Selain itu, KAP AAA telah menjalankan prosedur audit atas kas dan setara kas sesuai dengan teori dan standar/peraturan audit yang berlaku.

---

The internship report is aimed to explain the audit process conducted by KAP AAA on cash and cash equivalent accounts of PT NRW for the period ended December 31st, 2017. The discussion covers PT NRWs audit processes and procedures along with their analysis of the theory and audit standards/regulations that apply in Indonesia. The audit results indicate that cash and cash equivalent accounts are fairly stated. In addition, KAP AAA has carried out audit procedures for cash and cash equivalent in accordance with applicable theories and audit standards/regulations.