Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode Abstrak Berbahasa Inggris: This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally.

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi IACM level 3 pada sistem pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memastikan kesenjangan (gap) antara kondisi kapabilitas Inspektorat Kementerian Pertanian dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris lnspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi dan lnspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan melibatkan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI berada di Level 3 atau hanya melakukan aktivitas pengawasan pada audit ketaatan. Secara umum, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sudah mencapai level 3 (terintegrasi). Dalam setiap elemen, seluruh kebijakan, proses, dan prosedur audit internal yang relevan ditetapkan, didokumentasikan, dan diintegrasikan. ......This thesis discusses the IACM level 3 evaluation of the supervision system of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture to determine the gap between the capability conditions of the Inspectorate of the Ministry of Agriculture and the needs of stakeholders. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The informants in this research consisted of Secretary of the Inspectorate General, Inspectorate I, Inspectorate III, Inspectorate IV, Investigation Inspectorate and Inspector II Inspectorate General of the Ministry of Agriculture. The data used in this research consists of primary data and secondary data. Data collection was carried out through document analysis and interviews. Qualitative data analysis is carried out involving data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the supervision activities carried out by the Inspectorate General of the Indonesian Ministry of Agriculture are at Level 3 or only carry out supervision activities on compliance audits.In general, Inspectorate General of the Indonesian Ministry of Agriculture has reached level 3 (integrated). Within each element, all relevant internal audit policies, processes and procedures are defined, documented and integrated.

Abstrak :
Laporan magang ini akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas beban akrual dari KSI, salah satu lembaga pengelola dana perkebunan terkemuka di Indonesia, yang dievaluasi berdasarkan regulasi khusus pemerintah dan PSAK 57. Selain itu, laporan magang ini juga akan mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan KAP NDA untuk menilai kewajaran dari beban akrual yang dimiliki oleh KSI pada tahun 2018. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan adanya kesalahan pengakuan pada salah satu jenis beban akrual KSI, yakni terkait dengan peremajaan perkebunan. Temuan tersebut bernilai material dan berpengaruh pada prosedur audit yang dijalankan KAP NDA atas KSI. Selanjutnya, adanya temuan tersebut juga mengharuskan KSI untuk melakukan penyesuaian atas akrualnya di tahun 2018. ......This internship report is aimed to explain the accounting treatment of accrued expense in KSI, one of the best plantation fund organizations in Indonesia, that evaluated based on government regulation and PSAK 57. In addition, this report will also evaluate the audit procedures conducted by KAP NDA to assess the fairness of accrued expenses held by KSI in 2018. Based on the results of the discussion, it was found that there was error at recognition related to replanting. This finding is material and influence the audit procedures carried out by KAP NDA on KSI. Furthermore, the finding also requires KSI to prepare adjustments of its accrual in 2018.

Abstrak :
Laporan Magang ini mengevaluasi prosedur audit atas akun aset tetap PT BETHA, perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan batubara di Indonesia. Evaluasi prosedur audit pada PT BETHA dilakukan berdasarkan ALPHA Audit Guide yang berbasis pada International Auditing Standard (ISA). Secara keseluruhan prosedur audit pada PT BETHA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ALPHA tertunda dikarenakan pembahasan terkait penurunan nilai, dokumentasi aset tetap yang kurang baik, pemindahan kantor pada saat pelaksanaan audit lapangan, dan tingginya employee turnover. Selain itu, PT BETHA telah menyajikan dan mengungkapkan aset tetap sesuai dengan PSAK 16. ......This report aims to evaluate audit procedure of PT BETHA’s fixed asset account, a company engages in coal shipping service. Evaluation of audit procedure in PT BETHA has been in line with ALPHA Audit Guide which is based on International Auditing Standard (“ISA”). In general, audit procedure in PT BETHA are in accordance with applicable audit policy. Audit procedure conducted by KAP ALPHA was delayed due to discussion regarding impairment, poor documentation of fixed asset, change location of head office during audit period, and high employee turnover. In conclusion, PT BETHA has presented and disclosed fixed asset in accordance with PSAK 16.

Abstrak :
Laporan ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP IAF atas akun beban gaji Sub-Unit Yayasan Komdis. Evaluasi yang dibahas mengacu kepada ISA, Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003,Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP IAF sudah sesuai dengan standar audit, namun masih terdapat beberapa asersi yaitu accuracy dan valuation &allocation. Laporan ini juga membahas refleksi diri penulis selama proses kegiatan magang berlangsung.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP EMB kepada PT DCF atas pendapatan yang berasal dari kontrak konstruksi serta evaluasi atas refleksi diri yang penulis peroleh selama program magang. Periode evaluasi atas pendapatan kontrak konstruksi PT DCF terjadi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Secara keseluruhan, prosedur audit terkait akun pendapatan atas kontrak konstruksi yang dijalankan oleh KAP EMB telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama program magang, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu penulis perbaiki lebih lanjut. ......This report aimed to explain the evaluation of audit procedures performed by KAP EMB on revenue from construction contract of PT DCF and evaluation of self-reflection that the author obtained during the internship program. The evaluation period for PT DCF's construction contract revenue occurred for the period ended December 31, 2018. Overall, the audit procedures for revenue from construction contract performed by the KAP EMB are in accordance with the applicable audit standards. Based on the experience gained during the internship program, the author realized that there were still a number of things the author needed to improve further.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit terhadap aset tetap pada perusahaan jasa penyaluran gas yang dilakukan oleh KAP ARS untuk periode yang berakhir tanggal 31 desember 2018. Laporan Magang ini melakukan evaluasi terhadap penerapan standar akuntansi terkait dengan aset tetap yaitu PSAK 16 serta prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ARS terhadap akun aset tetap ini. Berdasarkan evaluasi dan hasil audit terdapat beberapa temuan terkait nilai akumulasi depresiasi dan beban penyusutan yang tercatat. Namun secara kesuluruhan penerapan standar akuntansi terkait aset tetap sudah dilakukan dengan baik dan prosedur audit telah dilakukan sesuai dengan standar yang ada. ......This internship report discusses the audit procedures for fixed assets in the gas distribution service company conducted by KAP ARS for the period ending 31 December 2018. This Internship Report evaluates the application of accounting standards related to fixed assets, namely PSAK 16 and the audit procedures performed by KAP ARS on this fixed asset account. Based on evaluation and audit results there are several findings related to the accumulated depreciation value and recorded depreciation expense. However, overall implementation of accounting standards related to fixed assets has been carried out properly and audit procedures have been carried out in accordance with existing standards.

Abstrak :
Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi prosedur audit KAP BMC dalam menentukan nilai wajar properti investasi yang diakui dan dicatat oleh Dana Pensiun Biru Darma (DPBD). DPBD didirikan oleh PT Biru Darma Tbk (PTBD) untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap PTBD. Evaluasi prosedur audit didasarkan pada peraturan-peraturan yang mengatur laporan keuangan dana pensiun, PSAK 13, dan International Standards on Auditing. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit yang dilakukan telah sesuai dengan teori, peraturan-peraturan serta standar yang berlaku. Dengan begitu asersi yang ingin dicapai dalam masing-masing prosedur dapat tercapai. ......This report aims to evaluate audit procedures performed by KAP BMC in determining the fair value of investment property recognized and recorded by Biru Darma Pension Fund (DPBD). DPBD was established by PT Biru Darma Tbk (PTBD) to manage the fund from defined benefit pension plan of PTBA’s employee. Evaluation of audit procedures is based on regulations regarding pension fund financial statements, PSAK 13, and International Standards on Auditing. Based on the evaluation, the audit procedures carried out are in accordance with the theory, regulations and standards that apply. Thus the assertions in each procedure can be achieved.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk membahas evaluasi pelaksanaan prosedur audit oleh KAP JPA atas cadangan kompensasi pembayaran berbasis saham untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Program pembayaran berbasis saham PT Bank BOL diberikan dalam bentuk pemberian opsi saham kepada peserta program sebagai kesempatan untuk memiliki kepemilikan perusahaan, perusahaan mencadangkan kompensasi untuk pembayaran berbasis saham pada akhir setiap periode pelaporan. Secara umum, KAP JPA telah melaksanakan prosedur audit sesuai dengan teori audit berbasis ISA. Selain itu, laporan magang ini bertujuan untuk merefleksikan diri atas pengalaman saat melaksanakan program magang dan mencari poin evaluasi dalam usaha Penulis mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja. ......This internship report aims to evaluate KAP JPA’s audit procedure on of PT Bank BOL’s Share Based Payment Reserve for the period ended December 31^st, 2018. PT Bank BOL’s share based payment program is given in the form of providing stock option to program participants as opportunity to possess the ownership of the company, the company reserves compensation for share based payments at the end of each reporting period. Generally, KAP JPA has fulfilled audit procedures in accordance with ISA based audit theory. The purpose of this reports is also aims to reflect The Author experience on any improvement aspects to prepare himself entering the workforce in near future.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu KAP ZXC dalam kegiatan penghitungan fisik persediaan PT XBV, beserta seluruh pertimbangan yang ada di dalamnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan prosedur audit yang dilaksanakan KAP ZXC berdasarkan International Standard on Auditing (ISA) 501 tentang bukti audit khususnya konsiderasi spesifik untuk item terpilih. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan KAP ZXC, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penghitungan fisik persediaan PT XBV telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh manajemen dan tidak ada kejanggalan yang ditemukan adalam kegiatan tersebut. Selain itu, prosedut audit yang dilakukan KAP ZXC atas kegiatan penghitungan fisik persediaan juga telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, yaitu ISA 501.

---

ABSTRACT
This report aims to evaluate the audit procedures done by external auditor, which is KAP ZXC on physical inventory counting of PT XBV, including all of the considerations in doing it. Evaluation is done by comparing the audit procedures done by KAP ZXC based on International Standard on Auditing (ISA) 501 about Additional Considerations for Specific Items. Based on the audit results, it can be concluded that physical inventory counting PT XBV had been done in correspondence to the procedures set by management and there are no irregularities found. In addition, audit procedures done by PT XBV on physical inventory counting has been done in correspondence to the auditing standards applied, which is ISA 501.