Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan tesis ini adalah untuk menilai penerapan program Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) dalam Meningkatkan Kegiatan Pengendalian pada Siklus Aktiva Tetap di Perusahaann Hulu Migas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, studi lapangan dan studi literature. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan program ICFR secara umum telah sesuai dengan teori dan panduan, namun perlu peningkatan pada pelaksanaan konsep tiga lini pertahanan dan proses pembentukan kesimpulan yang belum sesuai dengan panduan. Penulis menyarankan kepada Perusahaan untuk menetapkan jangka waktu rinci untuk pembangunan unit pengelola ICFR dan memenuhi personel yang kompeten serta menetapkan kebijakan dan prosedur yang dapat menjadikan tone at the top. Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih detail mengenai pelaksanaan evaluasi ICFR. ......The purpose of this thesis is to evaluate the implementation of Internal Control over Financial Reporting to improve control activities on Property Plant & Equipment Cycle. The methode used in research is field and literature study. The conclussion is that in general the implementation were align with teory and guidance and potential improvement noted regarding of three lines of control defense and the statement of efectiveness. Researcher recommend the company to set time line of ICFR unit organization establishment and fulfill competence personel required, and set formal policy and procedures of internal control over financial reporting. Researcher also recommend the regulator to set the detail regulation of internal control over financial reporting.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama penyebab status disclaimer dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), komponen akun dalam laporan keuangan Kemdikbud yang melanggar kriteria pemberian opini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berdasarkan temuan dalam LHP BPK-RI, dan evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada permasalahan dalam penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab disclaimer adalah Sistem Pengendalian Intern yang belum berjalan efektif sehingga keandalan laporan keuangan diragukan. Komponen laporan keuangan yang masih perlu diperbaiki adalah pengelolaan pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja, aset lancar terutama pada kas, piutang, dan persediaan, dan penatausahaan aset tetap karena melanggar ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI yang disyaratkan untuk memperoleh opini WTP dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP menunjukkan pihak Kemdikbud telah menyusun rencana aksi pencapaian opini WTP yang dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal, namun pelaksanaan rencana aksi tersebut belum optimal dan perlu ada evaluasi aspek SDM pengelola keuangan di satker BLU, cara/metode koordinasi oleh pusat kepada satuan kerja di daerah, dan peran Inspektorat dalam mendampingi proses penganggaran hingga pelaporan untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan dan reviu untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya disajikan dalam karya akhir ini. ......The purpose of this research is to find out the key issues of the the financial statements of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) which contributed to a disclaimer status, component of accounts in the financial statements which breached the terms and criteria to give an unqualified opinion to the financial statements in the Act No. 15 of 2004 based on the findings in the Audit Reports (LHP) of BPK-RI, and evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK to achieve an unqualified opinion that Kemdikbud has strived. Data was analyzed with descriptive qualitative analysis method. Result of the research showed that the main issue of disclaimer status in Kemdikbud’s financial statements Fiscal Year 2011 is ineffectiveness of Internal Control System so that the reliability of financial statements in doubt. This research found that Components of the financial statements that still needs to be improved are the management of revenues and grants, expenditures, current assets primarily in cash, accounts receivable, and inventory, and administration of fixed assets for violating the provisions of Government Accounting Standards (SAP), the adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and the effectiveness of the Internal Control System required by the Act No. 15 of 2004 to obtain unqualified opinion (WTP). Evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK finds that Kemdikbud had prepared action plan to get unqualified opinion which coordinated by inspectorate general, but the implementation was not optimum and still need to evaluated financial managers competencies in BLU units, the coordination way or methods used by center unit to its region, and the role of Inspectorate/government internal Auditors in to accompany the budgeting and reporting process to make sure the Internal Control System working properly and review programs to give a quality assurance of financial reporting in Kemdikbud. Suggestions for further research were presented in this final report.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti pengaruh kualitas audit, efektivitas dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba pada emiten manufaktur antara periode 2009 hingga 2012 dengan ukuran perusahaan, leverage dan struktur kepemilikan sebagai variabel kontrol. Variabel dependen manajemen laba pada penelitian ini dibagi ke dalam dua yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Variabel independen kualitas audit diukur menggunakan hasil pemeriksaan PPAJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kualitas audit. Variabel independen efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur berdasarkan daftar pertanyaan untuk mencari efektivitas keduanya berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil. Kualitas audit terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba akrual, namun berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba riil. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang baik mampu menekan terjadinya manajemen laba. ......This study researched the influence of audit quality, effectiveness of board of directors and audit committee on earnings management in listed manufacturing companies from 2009 through 2012 with company size, leverage and ownership structure as control variables. The dependent variables, earnings management, in this study were divided into two categories which are accrual earnings management and real earnings management. The independent variable of audit quality was measured using review of PPAJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia which considered giving better picture of audit quality. The independent variables of the effectiveness of board of directors and audit committee were measured using questionnaire based on annual reports information. The results showed that the effectiveness of board of directors and audit committee have a negative significant influence to accrual earnings management and real earnings management. Audit quality is proven to have a negative significant to accrual earnings management, while it has a positive significant influence to real earnings management. This result implies that proper supervision could prevent earnings management.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Variabel independen yang di uji adalah keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Model analisis yang dipergunakan adalah regresi linear berganda, analisa ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dijadikan sampel sebanyak 78 responden terhadap kuesioner yang kembali dan dapat diolah dari 122 responden. Penelitian membuktikan bahwa keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik secara simultan berpengaruh signifikan pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.  Secara parsial, keahlian, independensi dan kecermatan profesional berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan kepatuhan terhadap kode etik tidak berpengaruh pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum disarankan menyelenggarakan pelatihan untuk  meningkatkan keahlian. Selain itu Inspektorat Jenderal harus memelihara independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik serta menyelesaikan penyusunan pedoman audit berbasis risiko. ......This thesis aims to examine the influence of proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. The independent variables examined is proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics. Meanwhile, dependent variable is audit quality. Model Analysis that used is multiple linear regression, this  analysis is based on questionnaires result used as sample regarding to returnable questionnaires and can be examined from 78 respondents included on 122 responden.  These research result, proved that proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics simultanously have significant influence on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. Partially, the proficiency, independency and due professional care are have significant influence on audit quality in the implementation of  risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. Meanwhile, act upon code of ethics doesn’t have influence on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate of Ministry of Public Works. The Inspectorate General of Ministry of Public Works is suggested to improve the auditor proficiency through training. Beside that Inspectorate General is maintaining independency, due professional care and act upon code of ethics and finishing the arrangement of manual of risk based audit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan cakupan aktivitas audit internal dengan strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Persepsi nilai tambah audit internal masih sering digambarkan rancu, sehingga Eulerich and Lenz (2020) mendefinisikan peran audit internal menjadi 3 (tiga) jenis cakupan, yaitu: GRC partner, trusted advisor dan value driver. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dengan mengumpulkan dokumen internal organisasi, survei kuesioner dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah audit internal BPJS Kesehatan dapat memberikan peran sebagai GRC partner dan trusted advisor. Aktivitas audit internal belum disusun dan diselaraskan dengan implementasi strategi organisasi, namun telah berproses untuk mengarah pada hal-hal yang dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung kesuksesan strategi organisasi. ......This study aims to evaluate the alignment of the scope of internal audit activities with Indonesia's Social Health Insurance Provider (BPJS Kesehatan) strategy. The perception of the added value of internal audit is still often described as hazy and enigmatic. Therefore, Eulerich and Lenz (2020) define the role of an internal audit into three types of scope: GRC partners, trusted advisors, and value drivers. This qualitative research uses a case study method by collecting internal organizational documents, questionnaire surveys, and interviews. The results obtained are that BPJS Kesehatan's internal audit can provide a role as a GRC partner and trusted advisor. The internal audit activity has not been prepared and aligned with the implementation of the organization's strategy. However, it has been in the process of leading to things that can contribute more value to the success of the organization's strategy.

Abstrak :
Dengan semakin banyaknya perusahaan di Indonesia yang memenuhi kriteria pemeriksaan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 4, mengharuskan perusahaan yang memenuhi kondisi tertentu untuk menjalani proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini mengevaluasi jasa konsultan pajak dalam memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan selama proses pemeriksaan pajak di Indonesia dan apakah hasil pemeriksaan pajak pada akhirnya menguntungkan perusahaan, dimana manfaat diukur dengan pengurangan jumlah kewajiban pembayaran pajak Perusahaan. Perusahaan pada penelitian ini adalah dua perusahaan yang bergerak pada bidang farmasi dan otomotif dan telah dilakukan pemeriksaan pajak rutin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan wawancara konsultan pajak dan manajer pajak internal perusahaan dan analisis dokumentasi. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak selama proses pemeriksaan pajak mengakibatkan adanya penurunan kewajiban perpajakan perusahaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perpajakan di Indonesia khususnya konsultan pajak dan perusahaan dalam menjalani proses pemeriksaan pajak ......With the increasing number of companies in Indonesia that meet the criteria for tax audits in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.03/2013 Article 4, which requires companies to be audited related to their tax practices. This study evaluates the services of tax consultants in providing consulting services to companies during the tax audit process in Indonesia and whether the results of the tax audit ultimately benefit the company, in which case the benefit is measured by the reduction in the amount of the company's tax payment obligations. The companies used as evaluation objects in this study are two companies in the pharmaceutical and automotive industries that have been involved in routine tax audits. The method used in this research is a case study by interviewing tax consultants and companies’ internal tax managers and documentation analysis. This study concludes that using the services of tax consultants during the tax audit process has resulted in a higher decrease in a company’s tax obligation compared to when the company did not use tax consultant services. This research is expected to provide benefits for the taxation sector in Indonesia, especially tax consultants and companies dealing with the tax audit process

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang penerapan audit internal berbasis risiko (Risk Based Internal Audit – RBIA), khususnya pada kondisi pandemi Virus Corona di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah bersama regulator telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Penurunan kinerja Bank selama pandemi dan perluasan wewenang LPS menimbulkan peningkatan profil risiko LPS. Kondisi ini mendorong LPS untuk memperkuat pelaksanaan audit internal melalui pendekatan audit internal berbasis risiko (risk based internal audit – RBIA). Penerapan RBIA pada beberapa area yang berisiko akan memperkuat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. Pada masa pandemi, terdapat beberapa area yang menjadi prioritas, antara lain: Penerapan RBIA pada proses pengelolaan likuiditas dana LPS, khususnya terkait pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsi lembaga. Penerapan RBIA pada proses penerimaan dan pengelolaan data dan informasi, khususnya terkait data dan informasi dalam rangka memutuskan penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik (BSBS). ......This research discusses about the implementation of risk-based internal audit (RBIA), especially during the Corona Virus pandemic study case at Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The government and regulators have issued various policies, regulations to restore the Indonesian economy. Declining in Bank performance and the expansion of IDIC powers led to an increase in the risk profile of IDIC. This condition encourages IDIC to strengthen internal audit through risk based internal audit (RBIA) approach. The application of RBIA in several areas at risk will strengthen and increase the effectiveness of the implementation of the functions and tasks of the institution. During a pandemic, there are several priority areas, among others: Implementing RBIA in IDIC liquidity management process, particularly in relation to funding in order to carry out coorporate functions. Implementing RBIA in the process of receiving and managing data and information, particularly in relation to data and information in order to decide to save banks other than systemic banks.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama (joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyak dan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktor dimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara terpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasar pemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint audit dengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsep dan fokus area audit. ......The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus of the audit area

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai peran dan fungsi unit internal audit pada PT FI, terkait dengan posisinya dalam struktur perusahaan. Laporan ini memberikan penekanan pada apakah peran dan fungsi unit internal audit perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan The Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (SPPIA) dan peraturan pemerintah, yakni KEP-496/BL/2008. Hasil dari analisis yang dilakukan dalam laporan ini menunjukkan bahwa fungsi unit internal audit pada PT FI belum sesuai dengan aturan yang ada. ......This internship report discusses the role, the function and the position of internal audit unit at PT FI. This report will emphasize on whether the position and the functions of internal audit unit of the company has been going well according to The Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (SPPIA) and government regulations, which is KEP-496/BL/2008. The results of the analysis conducted in this report indicate that the function of the internal audit unit at PT FI didn?t met the standards and government regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi kasus ini membahas mengenai pengaruh metode nilai wajar untuk aset tetap, biaya audit dan komite audit di ASEAN. Sampel penelitian ini adalah 277 perusahaan manufakatur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Singapore Stock Exchange, Philippine Stock Exchange, dan Thailand Stock Exchange pada tahun 2014 - 2016. Hasil studi ditemukan bahwa perusahaan yang menggunakan metode nilai wajar melalui model revaluasi dalam mengukur aset tetapnya memiliki biaya audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan metode biaya historis. Selain itu, ditemukan adanya pengaruh moderasi oleh kompetensi komite audit terhadap hubungan metode nilai wajar terhadap biaya audit.

---

ABSTRACT
This case study discusses about the impact of fair value method on fixed asset, audit fee, and audit committees in ASEAN. The samples of the research is 277 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange, Malaysia Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, Philippine Stock Exchange, and Thailand Stock Exchange in 2014 2016. The results of the study found that companies that use fair value method through revaluation model on measuring its fixed assets have higher audit fees than those which using the historical cost method. In addition, there is a moderation effect of audit committee competences on the relation of fair value method to audit fee.