Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ("GCG") telah menghadirkan "Komite Audit" sebagai salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Kehadiran Komite Audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Dalam konteks GCG, kehadiran Komite Audit dianggap sebagai "obat mujarab" untuk mengatasi lernahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama "Dewan Komisaris".

Secara historis pemberlakuan prinsip-prinsip GCG dalam perseroan terbatas Indonesia di sebabkan oleh arus perkembangan globalisasi ckonomi sekarang ini yang mengharuskan Pemerintah kita untuk senantiasa mengikuti kehcndak masyarakat ekonomi dunia, tentang perlunya diratifikasi berbagai konvensikonvensi internasional secara umum. Partisipasi Indonesia dalam tata pergaulan internasional dalam memberlakukan GCG sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, dan sebagai salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan deinokratise rechtstaat yang senantiasa berkesinambungan selalu berkembang sesuai tingkat kecerdasan bangsa.

Di samping itu GCG diyakini dapat memberikan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Manfaat Iainnya adaiah berkurangnya peluang Direksi dan para karyawan di lingkungan persero untuk melakukan tindakan korupsi. Hilangnya peluang untuk bertindak korupsi dapat membawa kemungkinan terwujudnya peningkatan kesejahteraan para Direksi dan karyawan, yang dapat membawa pengaruh positif berupa peningkatan semangat dan tuinbuhnya "sense of belonging" sesuai dengan standar pengharapan. Dengan perkataan lain, penerapan dan penegakan GCG pada akhimya dapat meningkatkan daya saing perseroan baik di dalam maupun di luar negeri.

Di Indonesia, lemahnya GCG ini nampak dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan inelalui mekanisme persaingan yang _/air. Terkait dengan rendahnya GCG inilah kami mencoba melakukan penelitian mengenai penegakkan GCG melalui pembentukan komite audit. Kehadiran komite audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Pengaturan tentang komite audit ini nampak pada Badan Usaha Milik Negara yang diwajibkan untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-1171M-MBUI 2002 tentang "Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (SUMN).3 Oleh karena itu, pembentukan komite audit sebagai "staff ahli" dari komisaris yang dianggap sebagai obat mujarab dalam hal penegakan GCG, untuk mengatasi lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama Dewan Komisaris.

Abstrak :
ABSTRAK
skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan saat ini yang menunjukkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP sebagai badan pengawas internal pemerintah sering dibingungkan dan dibingungkan dengan tugas, fungsi dan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Hal ini sejalan dengan wacana untuk menggabungkan keduanya satu tubuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan membandingkan berbagai instrumen hukum yang diberlakukan dalam periode sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang mengatur kedudukan, fungsi dan wewenang BPKP sebagai pengawas internal berhubungan dan melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan BPK RI juga bertanggung jawab dalam pemeriksaan keuangan negara ke parlemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi BPKP dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia saat ini termasuk Instansi Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan diatur melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara bebas dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Diharapkan di masa depan penataan kelembagaan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan pembangunan nasional dapat disikapi dengan baik melalui reformasi regulasi dan kejelasan tugas, fungsi dan wewenang lembaga pengawas dan audit.
ABSTRACT
This thesis is motivated by the current situation which shows that the duties, functions and authorities possessed by BPKP as the government's internal supervisory body are often confused and confused with the duties, functions and BPK RI as an external audit agency. This is in line with the discourse to combine the two as one body. The research method used is the normative juridical research method by comparing various legal instruments that were enacted in the period before and after the amendment to the 1945 Constitution which regulates the position, function and authority of the BPKP as an internal supervisor in relation to and reports directly to the President of the Republic of Indonesia and the BPK RI is also responsible for examination of state finances to parliament. The results of this study indicate that the position of BPKP in the State Administration System of the Republic of Indonesia currently includes Non-Ministerial Government Agencies (LPNK) with all duties, functions and authorities regulated through Presidential Regulations and Government Regulations. Meanwhile, BPK RI is a state institution in charge of examining the management and accountability of state finances freely and independently based on the Constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is hoped that in the future the institutional arrangement for supervision and examination of state finances and national development can be addressed properly through regulatory reform and clarity of duties, functions and authorities of the supervisory and audit institutions.

Abstrak :
More than three million people serve on boards and audit committees in the US alone. But huge risks come with these coveted jobs. This guide mitigates the risks and dramatically increases the effectiveness of boards and audit committees by uncovering 10 crucial steps every governing body should take.