Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga Kejaksaan. Kinerja lembaga Kejaksaan yang dinilai masyarakat belum optimal menjadi dasar pembentukan lembaga ini sehingga di dalam Undang-udang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 38 dimungkinkan adanya sebuah komisi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kejaksaan. Sebagai tindak lanjut dari Pasal tersebut maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sebagai payung hukum melaksanakan tugas dan wewenangnnya. Namun di dalam PerPres ini tidak mengatur secara tegas bagaimana mekanisme tugas pengawasan dan pelaksanaan kewenangan Komisi Kejaksaan. Selain itu didalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Komisi Kejaksaan mengalami hambatan-hambatan. Bagaimana Komisi Kejaksaan mengatasi hambatan-hambatan dan memaksimalkan kewenangan yang diberikan untuk mencapai tujuan dibentuknya lembaga ini. ......Komisi Kejaksaan as an external supervisory institution for the Atourney General Office, formed to improve the the quality and performance of the Atourney General Office. Performance of the public prosecutor has not been assessed to be optimal basis for the establishment of this institution so that in the Act (Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI) about the Attorney General on Article 38 made possible the existence of a commission that aims for improve the quality and performance of prosecutor's institutes. As a follow-up of the article the President issued Presidential Regulation or "PerPres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI" on the Commission as an legal protection to perform Komisi Kejaksaan ini their duties and responsibilities. But in this regulation does not expressly regulate how the mechanisms of supervision task and how to actuate the authority. In addition the implementation of the duties and responsibilities of commission experienced barriers. How does the Commission overcome barriers and maximize the authority given to achieve the aim of the institute.

Abstrak :
[ABSTRAK
Dalam lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bidang Intelijen Kejaksaan memikili peran yang sangat vital dalam pengungkapan kasus yang berhubungan dengan penangan kasus tindak pidana korupsi. Berbagai masalah secara internal dan eksternal masih menjadi tantangan bagi Operasi Intelijen Yustisial dalam upaya penyelidikan yang menyangkut tindak pidana korupsi. Efektifitas operasi intelijen yustisial dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi efektifitas operasi intelijen kejaksaan tidak terlepas dari faktor Pengambil Keputusan (user), Kewenangan, Aktivitas/Operasi, dan Agen Intelijen. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Kegiatan Operasi Intelijen Yustisial Dilingkungan badan kesbanglinmas Tahun Anggaran 2008 dan 2009 Kalimantan Barat. Keempat faktor yang menjadi landasan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan beberapa metode dalam penelitian diantaranya metode kualitatif, wawancara, dan kepustakaan. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang akar permasalahan dalam efektifitas operasi intelijen kejaksaan maka pada penelitian ini digunakan metode analisis Tulang Ikan (Fishbone).

---

ABSTRACT
In Indonesian, Attorney General, Attorney Intelligence Divisions has a very vital role in the case of disclosure of the case relating for handling corruption cases. Effectiveness of judicial intelligence operations in collecting information materials (Pulbaket) in the case of alleged corruption is influenced by several factors. The factors that influence the effectiveness of intelligence operations prosecutor can not be separated from the Decision Maker (user), the Authority, Activity/Operations Intelligence Agency?s environtment Kesbanglinmas Fiscal Year of 2008 and 2009 in west Kalimantan. These four factors are the bedrock in this study used a qualitative approach, interviews, and literature. To get a full picture of the effectiveness of intelligence operations, the prosecutor in this study using the analysis of Fish Bone method(Fishbone)., In Indonesian, Attorney General, Attorney Intelligence Divisions has a very vital role in the case of disclosure of the case relating for handling corruption cases. Effectiveness of judicial intelligence operations in collecting information materials (Pulbaket) in the case of alleged corruption is influenced by several factors. The factors that influence the effectiveness of intelligence operations prosecutor can not be separated from the Decision Maker (user), the Authority, Activity/Operations Intelligence Agency’s environtment Kesbanglinmas Fiscal Year of 2008 and 2009 in west Kalimantan. These four factors are the bedrock in this study used a qualitative approach, interviews, and literature. To get a full picture of the effectiveness of intelligence operations, the prosecutor in this study using the analysis of Fish Bone method(Fishbone).]