Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu, serta implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang diterbitkan secara melawan hukum membuat akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dinyatakan menjadi akta yang batal demi hukum, Notaris yang membuat akta didasarkan keterangan palsu menyebabkan Notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif. Selanjutnya, implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu ialah bahwa tanggung jawab Notaris yang telah meninggal tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak manapun termasuk ahli warisnya disebabkan tanggung jawab Notaris merupakan tanggung jawab yang diemban Notaris secara pribadi atas profesinya tersebut sehingga tidak dapat diwariskan. ......This study examines Decision Number 2997 K/Pdt/2017 regarding the existence of a Deed of Recognition and Power of Attorney made by a notary based on false statements from the attorney. The issues raised are the legal implications of the deed issued illegally as the Decision analyzed, Notary liability for the deed he made based on false information, and juridical implication for the Notary who has died of the deed he made based on false information. This thesis research method uses the form of juridical normative research with qualitative research type. The result of this research is that a deed issued illegally makes the deed invalid and can be declared to be a null and void deed, a notary making a deed based on false information causes the notary concerned to be held liable in civil, criminal or administrative liability. Furthermore, the legal implication of a notary who has died for the deed he made based on a false statement is that the responsibility of the deceased Notary cannot be imposed on any party, including his heirs, because the Notary's responsibility is the responsibility held by the Notary personally for the profession. cannot be inherited.

Abstrak :
Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan berdampak terhadap akta yang dibuatnya. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan, dan tanggung jawab Notaris terhadap akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yaitu kuasa tersebut akan batal demi hukum. Selain itu atas perbuatan yang terkait dengan hal tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan apa yang telah dilanggarnya. Pemberian sanksi ini diberikan sebagai efek jera kepada Notaris dan juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.

---

The use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances has an impact on the deed that was made. The issues in this thesis are the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances and responsibility of the notary toward those consequences from their action related to the deed. This thesis is done in the form of normative juridicial. The results of this research are due to the law of the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances could cause a consequence that its power is to be void by law, and also the notary that did that could get a sanction. The issuing of sanction was given as a deterrent to the notary and also to protect the community from notary rsquo s act that could harm them.

Abstrak :
Bangunan gedung kejaksaan agung Republik Indonesia mengalami kebakaran pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020, dimana bagian yang terbakar merupakan bangunan utama

Abstrak :
Sutianshah Sutedjo adalah warga negara yang terlibat dalam plot narkotika besar di Thailand bernama Srisuk Marigold Noverdian ditangkap ketika mengimpor narkotika Kelas I di Thailand dari Jerman menggunakan aliasnya. Polisi Thailand menangkapnya dan mendakwa Pasal 15 ayat (1), 15 ayat (2), 26, 65 dan 76 ayat (1) dengan ancaman bagi Noverdian hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hukum dan bantuan hukum untuk setiap warga negara Indonesia dan BHI yang berurusan dengan hukum asing melalui perwakilan Indonesia untuk setiap negara yang dikenal sebagai Kedutaan Besar Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Mekanisme peraturan perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Ada beberapa atase di Kedutaan Besar Indonesia di Thailand yang terlibat dalam membantu Noverdian menyelesaikan kasusnya, salah satunya adalah pengacara atase. Atase pengacara adalah perwakilan dari Kantor Kejaksaan Indonesia yang ditempatkan di Kedutaan Besar Indonesia di Thailand membantu Noverdian dengan memberikan beberapa nasihat hukum dan bekerja sama dengan petugas penegak hukum di Thailand yang membuat hukuman dari Noverdian yang awalnya merupakan penjara seumur hidup atau kematian. hukuman menjadi hukuman penjara 28 tahun 3 bulan dan 15 hari di Klong Perm, Thailand dan denda 2.700.000 Baht. Wewenang ini dalam memberikan nasihat hukum hanya dimiliki oleh Kantor Kejaksaan yang disebut sebagai Otoritas Magister Magistraat. Kurangnya pengetahuan tentang Otoritas Magisterial di Kedutaan Indonesia dan tidak adanya peraturan yang menjelaskan tanggung jawab masing-masing atase membuat penanganan kasus warga negara Indonesia di luar negeri menjadi ambigu dan ambigu.

---

Noverdian Sutianshah Sutedjo is a citizen involved in a large narcotics plot in Thailand named Srisuk Marigold Noverdian was arrested while importing Class I narcotics in Thailand from Germany using his alias. Thai police arrested him and charged Article 15 paragraph (1), 15 paragraph (2), 26, 65 and 76 paragraph (1) with threats to Noverdian serving life imprisonment or death sentence. As a state of law, Indonesia guarantees legal protection and legal assistance for every Indonesian citizen and BHI who deals with foreign law through Indonesian representatives for each country known as the Indonesian Embassy or Consulate General of the Republic of Indonesia. The mechanism of this legal protection regulation is regulated in Law number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. There were several attaches at the Indonesian Embassy in Thailand who were involved in helping Noverdian solve his case, one of which was the attache attorney. The attorney attache is a representative of the Indonesian Prosecutors Office stationed at the Indonesian Embassy in Thailand helping Noverdian by providing some legal advice and working with law enforcement officers in Thailand who make sentences from Noverdian who were originally sentenced to life imprisonment or death. the sentence became a 28-year prison sentence 3 months and 15 days in Klong Perm, Thailand and a fine of 2,700,000 Baht. This authority in providing legal advice belongs only to the Prosecutor's Office which is referred to as the Magistraat Masters Authority. The lack of knowledge about the Magisterial Authority at the Indonesian Embassy and the absence of regulations explaining the responsibilities of each attach makes the handling of cases of Indonesian citizens abroad ambiguous and ambiguous.