Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu bentuk ancaman nyata yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman asimetris. Dalam hal ini, ancaman asimetris merupakan ancaman yang bersifat non tradisional dan bersifat nyata terhadap keselamatan Kepala dan Wakil Kepala Negara.Terkait pengamanan VVIP khususnya pada pengamanan instalasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia dilakukan oleh Paspampres. Namun pada pelaksanaannya Paspampres tidak bekerja sendiri melainkan bersama Kementerian/Lembaga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan sistem pengamanan VVIP serta kendala yang dihadapi dalam upaya menghadapi potensi ancaman asimetris di lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia.. Tidak hanya dalam penindakan, pihak – pihak yang menjadi operator dan first responder yang terkait dalam penanganan ancaman asimetrisjuga melakukan pencegahan melalui kegiatan intelijen. Melalui penanganan yang kolaboratif dari semua pihak diharapkan dapat meminimalisisr potensi ancaman asimetrissecara komprehensif dan propfesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak – pihak yang berkompeten di bidang pengamanan VVIP ......One form of real threat that threatens the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia is the asymmetric threat. In this case, asymmetric threats are non-traditional and real threats to the safety of the Head and Deputy Head of State. Regarding the security of VVIP, especially in securing installations within the Presidential Institution of the Republic of Indonesia, Paspampres is carried out. However, in its implementation Paspampres does not work alone but with other Ministries/Institutions. This study aims to analyze the VVIP security strategy and system as well as the obstacles faced in an effort to deal with potential asymmetric threats within the Presidential Institution of the Republic of Indonesia. Not only in taking action, the parties who are the operators and first responders involved in handling asymmetric threats also carry out prevention through intelligence activities. Through collaborative handling from all parties, it is expected to minimize potential asymmetric threats in a comprehensive and professional manner. This study uses qualitative research methods with interview data collection techniques to several competent parties in the field of VVIP security.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi di dunia beberapa dekade terakhir juga membuat AS mengembangkan doktrin militer dengan berbasiskan teknologi informasi tersebut yang disebut sebagai ?network centric warfare‟. Ketika AS melakukan invasi ke Afghanistan sebagai bagian dari perang global melawan terorisme doktrin ?network centric warfare‟ diuji untuk dapat mengatasi kondisi perang asimetris di Afghanistan. Disparitas yang terjadi dalam perang asimetris di Afghanistan tidak hanya pada kekuatan militer, tetapi juga pada status, ideologi dan struktural. Pada masa perang di Afghanistan, doktrin ?network centric warfare‟ dapat berfungsi secara efektif untuk meningkatkan kemampuan tempur dan operasi militer AS. Tetapi disparitas ideologi dan struktural antara AS dengan kelompok teroris/perlawanan di Afghanistan membuat tujuan operasi militer di Afghanistan belum sepenuhnya dapat dicapai oleh AS.

---

The recent development of information technology within global society and contemporer industry also followed by US military as part of Revolution of Military Affairs to develop military doctrine that based on network organization and maximation of information technology to conducting the warfare. The doctrine has been developing since late 20th century within the concept of network centric warfare doctrine. This doctrine come into challenge when implement in the invasion to Afghanistan part of US global war on terrorism policy. The asymmetric conditions in Afghanistan war overcome effectively with network centric warfare doctrine for military combat operation to neutralize terrorist/insurgents organization network in Afghanistan but not comprehensively handling ideology and structural disparity as the war still raging until now.