Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Globalisasi merupakan perluasan dan pendalaman integrasi pasar barang, j asa. dan keuangan antara negara di dunia. Proses globalisasi telah mengalami akselerasi seperti tercermin dalam peningkatan rasio perdagangan dunia dan investasi. Proses akselerasi mi disebabkan oleh faktor universal untuk liberalisasi dan internasionalisasi produksi dan distribusi.

Dengan adanya proses globalisasi mi peluang pasar global bagi produk-produk ekspor Indonesia meningkat walaupun pada saat yang sama tingkat persaingan bertarnbah ketat. Indonesia hanis bersaing dengan eksportir negara lain. terutama negara-negara ASEAN. yang menghasilkan produk manufaktur padat karya, padat modal, dan teknologi (seperti tekstil dan elektronika yang merupakan produk ekspor unggulan) yang inemiliki keunggulan komparatif yang serupa.

Keunggulan komparatif Indonesia dengan biaya tenaga kerja yang relatif rnurah dan kekayaan alain yang melimpah tidak cukup lagi untuk dapat mempertahankan, apalagi rneningkatkan, daya saing ekspor Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia hams mencari sumber-sumber keunggulan baik melalui peningkatan efisiensi dan produktivitasnya, kapabilitas inovasi dan teknologi, kinerja dunia usahanya, maupun dukungan dan pemerintab melalui kebij akaii deregulasi yang transparan dan debirokratisasi yang konsisten.

Akhir kata se-lain Pemerintah dan dunia keuangan nasional, dunia Usaha Swasta dan BUMN sebagai pelaku ekonomi nasional, perlu rnernbina sumber-sumber keunggulannva untuk rneningkatkan keunggulan kompetitifnya di samping bersikap antisipatif serta responsif terhadap perubahan pasar global. Dalam berbisnis, pelaku ekonomi nasional harusnya telah tertransforrnasi melakukan usaha dengan standar dan kinerj a- global dan tidak lagi - rnengharapkan fasilitas ataupun proteksi pemerintab. Pemerintah rnelalui segala kebijakannya hendaknya mendorong terciptanya iklim -usaha yang kohdusif yalmi terjadinya mekanisme pasar bagi sernua pelaku ekonomi nasional.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis dinamika hubungan antara dua Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pasca Orde Baru. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini mencakup; (1) Bentuk-bentuk hubungan yang dilakukan Muhammadiyah dan NU pada kurun waktu 1998-2003; (2) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi hubungan dan (3) Bagaimana pola hubungan Muhammadiyah dan NU pasca Orde Baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori-teori yang digunakan adalah teori integrasi dari Banton dan Etzioni, yang dikaitkan juga dengan teori fungsional dan konflik untuk memperkaya pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan gabungan antara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa setidaknya terdapat delapan bentuk hubungan yang terjalin antara Muhammadiyah dengan NU dalam kurun waktu 1998-2003, yang meliputi penyelenggaraan pengajian bersama Muhammadiyah-NU, upaya pengamanan Sidang Umum MPR 1999, penyelenggaraan kegiatan tasyakur kemerdekaan, kemitraan dalam mengembangkan usaha kecil, safari dakwah Muhammadiyah-NU, membangun gerakan moral, umrah bersama, dan gerakan anti korupsi. Apabila dipetakan, kedelapan bentuk hubungan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang hubungan antara Muhammadiyah dengan NU dalam kurun waktu tersebut meliputi komitmen untuk menyukseskan Sidang Umum MPR 1999, memperkuat tali ukhuwah islamiyah, mengikis perbedaan khilafah, upaya merajut kembali komitmen berbangsa dan bernegara di antara komponen bangsa, menumbuhkan sikap saling mendukung untuk keutuhan NKRI, memberdayakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat, mencegah terjadinya konflik massa antara Muhammadiyah dengan NU, keprihatinan atas terjadinya krisis dan konflik sosial, dan keinginan untuk memerangi dan memberantas korupsi yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup. Pola hubungan antara Muhammadiyah dengan NU pada kurun waktu pasca Orde Baru ditentukan oleh tiga hal, yaitu: pertama, berbasiskan pada spirit Ukhuwah Islamiyah yang mengikat kedua Ormas ini; kedua, adanya unsur generasi muda baru yang progresif sebagai penghubung dan perekat; ketiga, mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang bersifat non politis (di luar bidang politik). Dari hasil penelitian juga diperoleh gambaran bahwa ketiga pola hubungan tersebut mampu mendorong kearah penguatan integrasi sosial antar keduanya. Mengacu pada pandangan Banton (1967) integrasi tersebut dapat terjalin karena perbedaan yang ada dalam kedua organsisasi itu tidak dimaknai sebagai hal yang penting. Para eskponen kedua ormas ini menyadari sepenuhnya perbedaan yang dimiliki, terutama menyangkut masalah khilafiah yang selama ini menjadi ganjalan, namun kini mereka memandang bahwa masalah-masalah khilafiah tidak lagi diperdebatkan bahkan ada upaya untuk mengikisnya. Pola intergrasi yang tercipta, seperti diklasifikasikan oleh Etzioni, mencakup integrasi normatif yaitu pada integrasi yang dibangun berbasiskan pada semangat ukhuwah yang telah digariskan dalam ketentuan normatif Al Quran dan Hadist. Pada sisi lain juga tercipta integrasi fungsional, ketika NU dan Muhammdiyah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing saling bekerjasama dalam berbagai bidang, seperti tampak dalam kerjasama pemberantasan korupsi. Selain itu juga tercipta integrasi korsif, yaitu pada level generasi muda, yang didorong oleh suatu tekanan dari luar berupa kondisi aktual yang sempat mengancam, terutama akibat terjadinya konflik pada level alit tokoh Muhammdiyah dan NU. Penegasan berkenaan dengan teori yang digunakan dalam konsteks studi ini menunjukkan bahwa perspektif fungsional-struktural dan konflik yang digunakan secara terpilah (sendiri-sendiri) memiliki keterbatasan jangkauan. Sehingga dengan merujuk pada pandangan Lockwood dilakuan upaya untuk mengkombinasikan kedua perspektif tersebut.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keberadaan asosiasi dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dilihat dari bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilakukan dalam dunia persaingan. Perjanjian dan kegiatan yang dilakukan asosiasi dalam dunia usaha dapat memberikan dampak terhadap persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini adalah Penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian akan memaparkan mengenai konsep definisi asosiasi sebagai pelaku usaha serta batasan dan kriteria bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang dilakukan asosiasi ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This Thesis discusses about the existence of the trade association as Business Actor under Competition Law in Indonesia views of the characteristic of the agreements and activities in business competition. Agreements and activities performed by trade association could give impact to business competition in Indonesia. This research is a normative judicial studies with descriptive designs. Research result will be presented the definition concept of trade association as business actor and limitation of the characteristic of agreements and activities which was prohibited perform by trade association.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang akses dan kontrol perempuan pada pengelolaan dana pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses perempuan pada dana pinjaman ditentukan oleh keikutsertaan dengan kelompok, informasi yang diperoleh perempuan, kelengkapan administrasi dan ijin dari suami. Akses perempuan terhadap dana pinjaman mempengaruhi pada pengelolaan dana pinjaman SPP dan adanya keterlibatan suami dalam pengelolaan dipengaruhi dari sistem kebijakan yang diterapkan sebelum meminjam dana. Sedangkan kontrol perempuan pada dana pinjaman masih relatif rendah, meskipun adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pengeluaran, namun masih sangat terbatas.

---

ABSTRACT
The thesis discussed access and control of women on the management of the funds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptive qualitative approach. The research result showed that access of women on loans were influenced by their participation on the group, information they obtained, administrative issues and permit from their husband. Women access on loans was influenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands in the loans management and the system of policies. While control of women on loans are still relatively low, there is women of participation in the management and expenditure although very it is limited, The thesis discussed access and control of women on the management of the funds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptive qualitative approach. The research result showed that access of women on loans were influenced by their participation on the group, information they obtained, administrative issues and permit from their husband. Women access on loans was influenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands in the loans management and the system of policies. While control of women on loans are still relatively low, there is women of participation in the management and expenditure although very it is limited]

Abstrak :
ABSTRAK Sebelum konsep cultural distance dikembangkan, konsep distance dalam perdagangan terfokus kepada geographical distance. Perbedaan norms, values, serta beliefs merupakan cultural distance yang berpotensi memunculkan trade cost sehingga menurunkan perdagangan. Variabel dari World Values Survey seperti trust, respect, control, dan obedience digunakan sebagai indikator cultural distance untuk menganalisis hubungan cultural distance dan perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC. Sebanyak 6,728 observasi digunakan dengan periode penelitian tahun 1990-2013, pertama-tama penelitian ini menggunakan metode estimasi pooled-effect OLS.Namun hasil dari pooled-effect OLS berpotensi mengandung endogenitas, sehingga penelitian ini menggunakan 3SLS sebagai strategi empiris dalam mengatasi endogenitas. Hasil estimasi menunjukkan cultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan di dalam kawasan APEC, tetapi perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terbukti mampu menurunkan keengganan berdagang yang muncul akibat cultural distance.

---

ABSTRACT Before the concept of cultural distance has been developed, the concept of distance in the trade has focused on geographical distance. The Differences of norms, values, and beliefs are forms of cultural distance that have potential to generate trade cost, thus lowering trade. Variables from World Values Surveys such as trust, respect, control, and obedience are used as indicators of cultural distance to analyze cultural distance and trade relations within APEC economies. A total of 6,728 observations were used for the period of 1990 2013, first of all this research used the pooled effect OLS estimation method.However, the result of pooled effect OLS potentially contains endogeneity, so this study uses 3SLS as an empirical strategy in overcoming endogenity. The estimation result shows that cultural distance has no impact within the APEC economic region, on the other hand trade within the APEC economic region decreases the reluctance of trading that occurs due to cultural distance.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Dinamika Hubungan Perdagangan Indonesia-Jerman 2009-2014. Hubungan perdagangan Indonesia terhadap Jerman pada periode 2009-2014 mengalami defisit. Defisit perdagangan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Indonesia seperti: perbedaan jenis produksi kedua negara yang mempengaruhi nilai dari produk masing-masing negara, perbedaan jumlah yang diekspor dan diimpor, munculnya pemain baru yang memiliki komoditi yang sama dengan Indonesia, produk Indonesia tidak didukung oleh sertifikat dan kualitas standar Jerman. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Jerman tetap bertahan padahal hubungan perdagangan Indonesia terhadap Jerman terus mengalami defisit. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa hubungan bilateral kedua negara tetap bertahan disebabkan besarnya kepentingan Indonesia terhadap Jerman dalam bidang non perdagangan. Kepentingan Indonesia tersebut antara lain: pengaruh Jerman dalam dunia internasional yang dapat berdampak positif bagi Indonesia (market), kebijakan Jerman akan penghapusan utang Indonesia (debt swap), serta bantuan dalam berbagai bidang dan investasi Jerman bagi Indonesia. ......This thesis is about the dynamics of Indonesian-German Trade Relations 2009-2014. Indonesian trade relations to Germany in the period 2009-2014 deficit. The trade deficit is caused by Indonesian internal and external factors, such as: differences in the type of production between two countries that affect the value of the product of each country, differences in the number of exported and imported, some new players who have the same commodity with Indonesia, Indonesian products are not supported by German certificates and quality standards. This thesis will focus on the question how Indonesian-German bilateral relationship persisted even though Indonesian to German trade relations continue deficit. This thesis uses qualitative research methods with a descriptive design. The findings in this thesis revealed that bilateral relations remained due to the magnitude of the interests of Indonesia to Germany in the field of non-trading. Indonesian interests include: Germany influence in the international world that can have a positive impact for Indonesia (market), the German policy will Indonesian debt relief (debt swap), as well as assistance in various fields and the German investment for Indonesia.

Abstrak :
New Zealand-Cina Free Trade Agreement pertama kali resmi pada tahun 2008 lalu tahun 2016 kedua negara setuju untuk upgrade kerjasama. Selandia Baru sebagai salah satu rekan dagang Cina menikmati keuntungan perdagangan dengan Cina sejak kerjasama NZCFTA disahkan terlihat dari data ekspor ke Cina. Tidak seperti rekannya, Selandia Baru bukan satu-satunya mitra dagang Cina. Bahkan total perdagangan Cina dengan Australia lebih besar dan secara lokasi lebih dekat dari Cina. Penelitian ini mengulas tentang alasan Cina meningkatkan kerjasama dengan Selandia Baru dalam NZCFTA meskipun tidak meraup keuntungan yang substansial di perdagangannya dibanding dengan Australia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yang menjelaskan kausalitas kerjasama NZCFTA bagi Cina di kawasan Indo-Pasifik dan OBOR sebagai instrumen ekonomi untuk melakukan geopolitik. Hubungan Cina dan Selandia Baru dapat dijelaskan dengan hubungan asymmetrical interpendence sementara motif dibalik sikap Cina ini ditangkap menggunakan teori motives of FTA dari Solis-Katada. Keuntungan asimetris Cina dalam NZCFTA terlihat saat melihat beragam proyek yang disepakati di Selandia Baru semakin meningkat walau tidak bernuansa perdagangan Cina meningkatkan kerjasama dengan Selandia Baru karena tujuan dan motif geopolitik Cina dikawasan Indo-Pasifik. ......The New Zealand-China Free Trade Agreement was first official in 2008 then in 2016, the two countries agreed to upgrade cooperation. New Zealand as one of China's trading partners has enjoyed trade advantages with China since the NZCFTA cooperation was legalized, it can be seen from the export data to China. Unlike its counterpart, New Zealand is not China's only trading partner. In fact, China's total trade with Australia is larger and closer in location from China. This study examines the reasons for China to increase cooperation with New Zealand in NZCFTA even though it does not reap large profits in its trade compared to Australia. This study uses an explanatory qualitative method that explains the causality of NZCFTA cooperation for China in the Indo-Pacific region and OBOR as an economic instrument to conduct geopolitics. China and New Zealand can be explained by an asymmetrical interdependence relationship while the motive behind China's attitude is captured using Solis-Katada's motive of FTA theory. China's asymmetrical advantage in NZCFTA is seen when the various projects agreed in New Zealand are increasing even though they are not trade nuances. China is increasing cooperation with New Zealand because of China's geopolitical goals and motives in the Indo-Pacific region.