Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan aset kereta api merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar pelayanan publik dapat tercapai dengan optimal. Namun, pengelolaan aset yang diterapkan di Indonesia belum dapat disamaratakan dengan pengelolaan aset yang ada di luar negeri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terhadap teori pengelolaan aset yang berlaku dengan manajemen aset yang diterapkan oleh DAOP 1 Jakarta demi terciptanya pelayanan publik yang optimal. Metodologi dalam penelitian ini adalah analisis arsip yang diberikan oleh pihak pengelola, wawancara, survei kuesioner, dan analisis data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan aset kereta api lokal di Jakarta, antara lain pengelolaan aset yang dilakukan di Indonesia dan di negara luar sebenarnya memiliki metode yang sama, namun yang berbeda hanyalah kondisi iklim dan cuaca serta kemajuan teknologi yang berpengaruh pada negara tersebut. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa metode pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan DAOP 1 Jakarta telah membuat penumpang merasa puas dan nyaman dalam menggunakan fasilitas transportasi publik kereta api lokal.

---

ABSTRACT
Management of rail assets is important to do so that public services can be optimally achieved. However, asset management implemented in Indonesia has not been able to be generalized to the management of existing assets abroad. T he objective of this thesis is to determine differences between the prevailing theories of asset management and asset management applied by DAOP 1 Jakarta for achieving optimal public services. Analysis of documents provided by the manager, interview, survey passenger satisfaction questionnaires, and secondary data analysis are implied as the metodology. Based on the research that has been done, some conclusions can be found regarding the management of local rail assets in Jakarta, such as asset management that implied in Indonesia and in foreign countries actually have the same method, but we have some differences in climate and weather conditions and technological advances that affect to the culture of the country. In addition, it is known also that the method of asset management and services applied DAOP 1 Jakarta has made passengers feel satisfied and comfortable in using public transport facilities of local train.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap. ...... This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance. The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets.

Abstrak :
Tesis ini dilakukan untuk meneliti faktor internal dan external return reksadana saham return reksadana pendapatan tetap. Kepemilikan asing dan konsentrasi keluarga dirasa penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat pada penelitianpenelitian sebelumnya kedua faktor tersebut jarang dipertimbangkan sebagai penentu return saham. Sampel yang digunakan adalah Reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan aktif diperdagangkan selama periode januari 2013 sampai desember 2017. Jumlah reksadana yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 76 Reksadana saham dan 99 reksadana pendapatan tetap. Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan program statistik EViews 9.0. Hasilnya, variabel independen yang terdiri dari dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja reksadana saham). Secara parsial, dana kelolaan tidak berpengaruh terhadap kinerja reksadana namun volatility dan sharpe ratio secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana saham. Pada reksadana pendapatan tetap variabel independen yang terdiri dari dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja reksadana pendapatan tetap). Secara parsial, dana kelolaan, volatility dan sharpe ratio secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap.

---

This thesis is conducted to examine the internal and external factors of mutual funds fixed income mutual fund stock returns. Foreign ownership and concentration family is considered important to be studied more deeply, given the research studies previously these two factors were rarely considered determinant of stock returns. The sample used is stock mutual funds and fixed income mutual funds that are listed on the Indonesia Stock Exchange and are active traded during the period of January 2013 to December 2017. Amount mutual funds that meet the research criteria of 76 mutual funds and 99 fixed income funds. The form of data used in this study is panel data. The analytical tool used is regression with the program EViews 9.0 statistics. The result, an independent variable consisting of funds managed, volatility and sharpe ratio together influence on dependent variable (stock mutual fund performance). Partially, managed funds do not affect mutual fund performance, but volatility and sharpe ratio in a manner significant positive effect on the performance of equity funds. In mutual funds fixed income independent variable consisting of managed funds, volatility and sharpe ratio together affect the dependent variable (fixed income mutual fund performance). Partially, managed funds, volatility and sharpe ratio significantly has a positive effect on mutual fund performance fixed income.

Abstrak :
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan salah satu upaya dari pemerintah di dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya SABMN, diharapkan diperoleh tertib administrasi barang milik negara, penghematan keuangan negara, sebagai bahan penyusunan laporan BMN, untuk menghitung nilai kekayaan negara dan untuk mempermudah pengawasan BMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan masalah strategi pencapaian implementasi aplikasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM, dengan mencari faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SABMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/ pernyataan dari pegawai pengelola BMN pada Departemen Hukum dan HAM yang dijadikan responden dan informan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner) serta wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SABMN pada Departemen Hukum dan HAM jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh total skor rata-rata adalah 3,70, dari total skor seharusnya 5. Kondisi diatas mengindikasikan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3.70 menunjukkan bahwa secara umum implementasi SABMN berada pada kondisi cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM. Selama ini jumlah tenaga pelaksana SABMN perlu ditambah dan apabila ada mutasi petugas pengelola SABMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola SABMN pengganti.

---

State Asset Management System (SABMN) is one of the government efforts in managing State Asset. With the existence of SABMN, it is hoped to achieve an order in state asset administration and state finance economization as the base to organize BMN report, to calculate the figure of state wealth, and to alleviate BMN supervision. This research direction for discussed and explained the achievement strategy in SABMN application implementation in the Department of Law and Human Rights by investigating the obstruction and supporting factors of SABMN implementation. This research wears on qualitative and quantitative approaches. The data and information used in this research were information and statements from the respondents, namely BMN management staffs in the Department of Law and Human Rights used as respondens and informans. The data were obtained using questionnaires and in-depth interviews. From the result, the writer recognized that the implementation of SABMN policy in the Department of Law and Human Rights from each variable, that is communication, resources, attitude, and bureaucracy structure, arrived at a 3.70 total score average out of a 5.00 score expectation. This result indicated that in general the SABMN implementation is in a good condition. This research recommendation the continuation of SABMN policy implementation in the Department of Law and Human Rights for the reason that it applies as the government policy to organize state assets and to refurbish financial reports in the Department of Law and Human Rights. However, the result of the research indicated insufficiency in SABMN manpower. Therefore, expansion in SABMN staffs is needed as well as preparation for immediate rotation when there is a change in the SABMN management staffs.

Abstrak :
Penelitian Ini difokuskan pada penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efetivitas pelaksanaan SPI yang tercermin dari; (i) pengamanan aset tetap, (ii) kepatuhan terhadap peraturan perundangan, (iii) efektivitas dan efisiensi kegiatan operasianal dan (iv) keandalan laporan keuangan Pemkot Depok. Gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan SPI pada Pemkot Depok berdasarkan persepsi karyawan Pemkot Depok, didapat melalui penyebaran kuisioner. Pertanyaan pada kuisioner bersumber pada Daftar Uji Pelaksanaan SPI Pemerintah (PP 60/2008) yang diadaptasi dari The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Selanjutnya hasil kuisioner diukur dengan menggunakan rating scale. Sehingga didapati bahwa secara umum pelaksanaan SPI pada Setda Depok menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya baru 73,50% dari kriteria yang ditetapkan. Angka tersebut secara kontinum masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik". Melalui wawancara dan observasi dokumen, uji kepatuhan (compliance audit) dilakukan untuk menilai kepatuhan Pemda Depok terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan prosedur proses belanja aset pada PERMENDAGRI No 13/2006 dan Perubahannya No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur pegelolaan aset pada PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari hasil uji tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan proses belanja aset dan pengalolaan aset, Pemkot Depok masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundangan tersebut. Berdasarkan LAKIP Setda Depok Tahun Anggaran 2007 diperoleh informasi bahwa kegiatan operasional Setda Depok sudah efektif dan efisien, namun cara pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut belum jelas. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2008 terhadap laporan keuangan Pemkot Depok Tahun 2007 menunjukkan belum andalnya laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkot Depok sehingga BPK memberikan opini "wajar dengan pengecualian". Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan asset tetap pada Pemerintah Kota Depok belum efektif

---

The research focused on the assessment to the implementation of Internal Control System (ICS) in managing fixed asset at Depok municipality. The aim of this research was to study the effectiveness of ICS implementation, reflected from: (i) how Depok municipality safeguarding their fixed assets, (ii) compliance with applicable laws and regulations, (iii) effectiveness and efficiency of operations, and (iv) reliability of Depok municipality financial report. General views about the effectiveness of ICS implementation in Depok municipality based on the perception of the employees was known by spreading questionnaires. The questionnaires was based on test list of government ICS implementation (PP No 60/2008), adapted from The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Next, the questionnaires were measured using rating scale and found that generally the implementation of ICS according to 62 respondents was only 73,50% from the criteria that`s being set up. The percentage in continuum was on intervals "less good"-"good". Using interviews and document observation, Compliance audit were done to assess how Depok municipality compliance with applicable laws and regulation in purchasing (PERMENDAGRI No 13/2006 and the alteration No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) and managing their assets (PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). From the audit it is found that Depok municipality is not entirely compliance with those regulations. LAKIP of Depok municipality secretariat year 2007, informed that the operations at Depok is already effective and efficient, but the methods in measuring the effectiveness and the efficiency is questionable. Audit Report of financial report of Depok municipality done by BPK, informed that reliability of Depok municipality financial report is questioned. There for the opinion given to the financial report is "unqualified". Overall, the research comes to a conclusion that the implementation of ICS in managing fixed asset at Depok municipality in not effective.

Abstrak :
ABSTRAK
Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Agraria, sehingga Tanah memegang peranan yang penting bagi Perekonomian masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai Hak Kepemilikan atas tanah, yang dapat dimiliki individu dan badan hukum Indonesia, semuanya diatur oleh Instansi Pemerintah yang kita kenal dengan istilah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prakteknya, BPN pun dibantu pelaksanaannya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau yang kita kenal dengan sebutan PPAT. PPAT dalam hal ini berwenang untuk membuatkan suatu akta bila telah dilakukannya suatu perbuatan hukum atas tanah, seperti misalnya Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, dan perbuatan hukum lainnya. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, seorang PPAT tetap harus berhati-hati dalam pembuatan aktanya yaitu harus menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pelaksanaan Jabatan PPAT sehingga akta yang dibuat dapat digunakan oleh Para Pihak sebagai bukti yang otentik. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yang setelah terjadinya proses Jual Beli Tanah, ia tidak melakukan proses balik nama dalam Sertifikat Hak atas Tanah dan Keabsahan akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT bila pembuatan akta tersebut tidak dilengkapi dengan data-data atas tanah yang akan diperjualbelikan.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulan penelitian adalah setiap dilakukannya Perbuatan Hukum atas tanah misalnya Jual Beli tanah, jika ingin mendapatkan Perlindungan Hukum dikemudian hari, maka Pembeli tersebut harus segera melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah ke Kantor Pertanahan tempat dimana tanah tersebut diperjualbelikan yaitu dengan melakukan Pencoretan dan Balik nama dalam Sertifikat Hak atas Tanah. Kegiatan pendaftaran yang dimaksud adalah dengan menunjukkan bukti bahwa telah dilakukannya proses jual beli, yaitu dengan menunjukkan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT. Akta PPAT tersebut juga harus memenuhi setiap syarat dibuatnya suatu akta, jikalau setelah diteliti ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi, dan bilamana di kemudian hari timbul sengketa atas akta yang dibuat tersebut, maka akta tersebut Dapat Dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa terhadap semua Pembeli yang baru saja melakukan proses Jual Beli Tanah, dengan segera melakukan Kegiatan Balik Nama dalam Sertifikat atas Tanah dan memastikan bahwa nama yang tertulis dalam Sertifikat adalah memang adalah nama dari orang yang memang berhak atas tanah tersebut. Dan bagi PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat suatu akta atas tanah, berhati-hati dalam Pelaksanaan jabatannya sehingga akta yang dibuatnya tersebut tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi karena Kawasan Industri Pulo Gadung merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang harus dikelola dengan baik khususnya di era otonomi dan desentralisasi daerah kini dituntut pertanggungjawaban segala kinerja, termasuk pengelolaan asset berupa tanah. Di antara langkah awal untuk dapat mengelola tanah ini secara baik, bagi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur, adalah mengetahui harga/nilainya secara tepat. Apabila hanya mendasarkan diri pada data NJOP, yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu Jakarta Timur, dalam penentuan penggunaan tanah di Kawasan Industri Pulo Gadung tentu tidak baik. Sebab sejauh ini Kantor PBB Cakung Satu memperlakukan nilai/harga tanah yang sama untuk semua perusahaan di zona yang sama. Selain itu dengan memperlakukan harga secara sama untuk semua bidang tanah tanpa memperhatikan lokasi jelas akan berakibat tidak adil dalam pemungutan pajak (PBB). Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui harga pasar tanah wajar di Kawasan Industri Pulo Gadung. Tesis ini mengaplikasikan standar penilaian tanah yang dirumuskan oleh Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) yang kerap disebut Standar Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk menentukan harga pasar tanah dari data jual beli (Data penawaran/data transaksi). Sedangkan nilai bangunan pabrik maupun gudang digunakan penilaian pendekatan kalkulasi biaya. Nilai pasar bangunan diperoleh dengan mengurangi Biaya Penggantian Baru (Replacement Cost, New) bangunan menggunakan Metode Meter persegi dengan Penyusutan/ Depresiasi bangunan pada saat penilaian menggunakan metode langsung (direct Method). Direkomendasikan agar pemerintah melakukan perhitungan kembali terhadap tanah-tanah, setidaknya dengan memanfaatkan standar penilaian tanah yang ada di Indonesia (SPI), khususnya yang ada di Kawasan Industri Pulo Gadung, dan seluruh bidang tanah di wilayahnya mengingat konflik ganti rugi tanah sering terjadi; dan PBB akan diserahkan pengelolaannya ke daerah tahun 2014. ......This thesis is motivated because Industrial Estate Pulogadung is an asset to the city administration that must be managed well, especially in the era of regional autonomy and decentralization of responsibilities now required of all performance, including management of assets such as land, Among the first steps to properly manage these lands, for the Government of the City of East Jakarta, is to know the price / value appropriately. If only rely on NJOP data, generated by the Tax Office Primary Cakung One East Jakarta, in determining the use of land in Industrial Area Pulo Gadung certainly not good. Because so far the Office Cakung One treats the value / price of land is the same for all companies in the same zone. In addition, by treating the same price for all parcels of land regardless of the location will obviously result in unfair tax (PBB). The purpose of this thesis is to determine the fair market value of land in Industrial Area Pulo Gadung. This thesis applies the land valuation standards formulated by the Appraisal Standards Development Committee of Indonesia (KPSPI) are often called Standard Assessment of Indonesia (SPI) of 2007 by using the market data approach to determine market price for property in the form of land clearing by comparing the data sale (Data bidding / transaction data) properties of similar / comparable. While the value of factory building and warehouse costing approach used in assessment. Market Value of the building is obtained by subtracting the New Replacement Cost (Replacement Cost, New) square meters of buildings using methods with Depreciation / Depreciation of buildings at the time of assessment using the direct method (direct method). It is recommended in order that the government do recalculation to lands, so that at least by using standard of estimation of exist land in Indonesia specially which is in Pulo Gadung Industrial Estate and all of land area in its territory. Where as the conflict of imbursement often occurred; and PBB (Building and Land Tax) will be given its management to the state in 2014.

Abstrak :
Asset management is a system which an organisation or corporation uses to track its fixed properties such as weirs, pipelines, etc. Historical data is one of the sources of asset management. This paper tries to manipulate the existed data and design new data structures. Several methods of data collection based on asset management requirements are done. Some analyses are completed by using the new structures. The new data structures are considered to meet the asset management requirements in order to increase the efficiency and effectiveness of asset management decisions making. The new structures can be used as fundamental designs for the next data structures in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor individu, lingkungan, dan sistem makro dengan perilaku makan remaja. Penelitian dengan desain cross-sectional dilakukan di SMA Negeri 64 Jakarta. Siswa terpilih (n = 185, umur 15-17 tahun, semua jenis kelamin) mengisi angket yang berisi pertanyaan tentang identitas responden, pengetahuan dan sikap gizi, citra tubuh, teman sebaya, makan bersama keluarga, sumber informasi gizi, serta perilaku makan. Berat badan dan tinggi badan juga diukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 91,4% memiliki perilaku makan tidak sehat. Pengetahuan gizi dan citra tubuh berhubungan dengan perilaku makan remaja. Oleh karena itu, perlu ada program promosi gizi dan kesehatan yang khusus menargetkan remaja supaya pesan dan cara penyampaiannya lebih mudah diterima.

---

ABSTRACT
The aim of the study was to determine the interactions between individual, environmental, and macro system factor, with eating behaviors among adolescents. A cross-sectional survey was conducted at State Senior High School SMA 64 Jakarta. A selected group of students (n = 185, aged 15-17 years, both sexes) completed self-reported questionnaire which contained questions about subject identities, nutrition knowledge and attitude, body image, peer group, family meal frequency, exposure to nutrition information, and eating behavior. Weight and height were measured. The result of the study was 91,4% participants had unhealthy eating behaviors. Nutrition knowledge and body image associated to adolescents? eating behavior. The result suggested there should be a nutrition and health promotion programme designed for adolescents.

Abstrak :
Maraknya perkembangan digital di era globalisasi memunculkan adanya keperluan untuk mengadakan penyesuaian pada hukum yang berlaku di masyarakat dalam relasinya dengan permasalahan yang dapat muncul dari perkembangan digital tersebut.  Perkembangan yang dapat dikatakan besar terjadi  dapat terlihat dalam hukum kebendaan, yang harus menghadapi berbagai benda yang muncul oleh karena perkembangan tersebut, seperti keberadaan bitcoins, file mp3, dan lain-lainnya. Dalam kebendaan tersebut, terdapat suatu benda yang dapat dikatakan unik, yakni akun. Keunikan tersebut muncul pada saat suatu akun tersebut ingin diwariskan, dimana muncul sebuah konflik kepentingan di antara ahli waris dan pihak penyelenggara jasa, di mana pihak ahli waris berkeinginan untuk mendapatkan haknya, sedangkan pihak penyedia jasa ingin menghormati perjanjian privasi yang sudah disetujui antara pihak penyedia jasa dengan pewaris. Dengan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini akan membahas tiga pertanyaan penelitian: Pertama,  mengenai status kebendaan dari akun tersebut secara sendiri. Kedua, mengenai mungkin atau tidaknya untuk akun tersebut diwariskan. Ketiga, mengenai mekanisme pewarisan pada akun yang disediakan oleh penyedia jasa daring yang terkait. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam halnya pewarisan dari berbagai benda digital, terutama yang terkait dengan suatu akun, terdapat kurangnya kesadaran akan kebutuhan untuk menjalankan suatu tindakan agar suatu akun tersebut dapat diwariskan. Oleh karena itu, dalam rangka agar pewarisan akun digital dapat dilaksanakan, seyogyanya pemerintah mensosialisasikan agar masyarakat dapat menyadari pentingnya keberadaan persiapan untuk dapat dilaksanakan pewarisan dalam suatu akun. ......The rise of digital growth in this era of globalization has shown the need for adjustments in existing law in society, in relation to problems that may arise from said digital growth. One growth that can be said to have happened rampantly can be seen in the law of property, which has to face a lot of new additions that came due to digital growth, for example in bitcoins, MP3 Files, among many other things. Within said property, there is an item that are of interests due to the uniqueness of it, which is an account. Such uniqueness comes from the conflict that arises when said property is about to be inherited, in which there is a conflict of interests between the need to be inherited by the inheritor and the need for privacy by the agreement done by the deceased and the service provider. By using Juridical-Normative method, this research shall be done to discuss three questions, which is on the property status of an account, on whether or not is it possible for the account to be inherited, and lastly on the mechanism provided by the service provider in regards to inheritance of aforementioned account. This research shows that in inheritance of digital property, especially on account, there is a lack of awareness on the need of preparation to setup an account to be inherited easily. For the reasons stated below, the governing bodies is expected to socialize about digital inheritance so that the people can understand and prepare their account better to be inherited.