Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis perlakuaan akuntansi atas aset tetap terutama aset yang dibuat sendiri (Self-Constructed Asset) pada PT XYZ. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan dilihat kesesuaiannya dengan konsep yang ada dalam teori dan standar yang ada. Dalam proses pencatatan dan penyajian ditemukan kejanggalan yang tidak sejalan dengan teori dan standar yang berlaku. Tetapi secara keseluruhan aset tetap PT XYZ dicatat dan disajikan wajar sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku secara umum.

---

ABSTRACT This report aims to analyze the accounting treatment of fixed assets, especially Self-Constructed Assets at XYZ. Recording and presentation examined in term of compliance with the existing concept in theory and existing standards. In the process of recording and presentation, the author discovered irregularities that are inconsistent with the theory and applicable standards. The overall fixed asset at XYZ recorded are and presented fairly in accordance with the accounting rules generally applicable.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelindungan arsip aset negara khususnya bukti kepemilikan tanah BKT Universitas Indonesia UI . Masalah yang menjadi perhatian peneliti adalah bagaimana pelindungan arsip aset negara dalam bentuk kepemilikan tanah UI untuk menyelamatkan aset negara dan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan arsip aset serta bagaimana usulan penanggulanan kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan arsip aset negara BKT UI sudah didata dan disimpan menggunakan brankas serta sudah dibuat salinan dalam bentuk digital untuk backup dan akses secara terkendali. Namun arsip tersebut perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk menyelamatkan aset negara bila ada tuntutan pihak lain di kemudian hari. Pimpinan UI perlu memberi perhatian lebih dengan menetapkan penanggung jawab dan lokasi simpan arsip aset tersebut. Kantor Arsip UI berharap memiliki gedung arsip sesuai standard nasional sebagai sarana prasarana penyimpanan guna pelindungan dan pengamanan arsip aset negara yang sangat penting ini. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah pembuatan program pengelolaan arsip aset negara dimulai dari BKT sebagai prioritas utama rencana besar pengelolaan arsip UI yang disahkan Pimpinan UI. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI selaku pembina perlu memberi dukungan kepada UI dengan menetapkan Kantor Arsip UI sebagai contoh praktek terbaik best practice pengelolaan arsip vital negara khususnya dalam arsip aset BKT. ......This thesis studies the protection of state asets records, especially evidence land ownership of Universitas Indonesia UI . The problem of concern for the researcher is how to protect state asets records in the form of UI 39 s land ownership to save state asets and what constraints they face in managing the asets records as well as the proposed mitigation of the constraints. This research is a qualitative research with case study method. Methods of data collection conducted were observation, interview and document studies. The results show evidence of land ownership of UI as state asets records has been recorded and stored using a safe and UI has made digital copies for backup and access in a controlled manner. However, the records need to be supplemented with supporting documents to save state asets if there is a claim from other parties later. UI top management should pay more attention to appoint the responsible person and location to store the asets records. Kantor Arsip UI hopes to have records center in accordance with national standards as storage infrastructure for the protection and safeguard of this very important state asets records. The recommendation given from this research is the creation of state aset management records program starting from land ownership proof as the main priority of UI records management grand design approved by UI top management. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI as coach needs to give support to UI by setting Kantor Arsip UI as an example of best practice of vital records management for the country, especially in land ownership proof of state aset records.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas proses sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) yang mendapatkan dukungan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terhadap KPR Sejahtera yang telah diterbitkan-merupakan aset yang tidak likuid- akan diubah menjadi aset yang likuid melalui penjualan KPR Sejahtera kepada penerbit efek beragun aset melalui proses sekuritisasi aset. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum negara kesejahteraan dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang privat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam proses penjualan aset secara true sale yang merupakan inti dari proses sekuritisasi aset. Dalam penjualan aset secara true sale, salah satu persyaratannya adalah bahwa aset yang dijual tersebut-KPR Sejahtera-merupakan aset yang bebas dan dapat dialihkan serta dapat dipindahtangankan tanpa adanya hambatan seperti larangan dari peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan hambatan dalam penjualan KPR Sejahtera secara true sale. Karena berdasarkan peraturan tersebut, KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank pelaksanamendapatkan fasilitas dari pemerintah-masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Oleh karena itu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, dalam penelitian ini menyarankan mengenai keuangan negara perlu adanya kejelasan ruang lingkup keuangan negara - tidak memperluas ruang lingkup negara tersebut.

---

This thesis discusses review of the legal aspects of process of securitization on credit assets Housing Welfare (KPR Sejahtera) to gain support facilities through the Government Housing Financing Liquidity Facility (FLPP). KPR Sejahtera has issued mortgage -an illiquid assets- will be converted into liquid assets through the sale of the issuer Prosperity Mortgage backed securities through a process of asset securitization. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principles found in the legislation, scholars and opinion legal doctrine of the welfare state and the transformation of the legal status of state money to private money. The results of this study concluded that the major obstacles in the process of selling a true sale of assets that constitute the core of the process of asset securitization. In a true sale of assets sales, one of the requirements is that the asset is sold the mortgage-KPR Sejahtera-as an asset that is free and can be transferred and transferable without restriction such as the prohibition of legislation. In this regard, Article 2 of the letter (i) , Law Number 17 of 2003 on State Finances is an obstacle in the sale of a true sale Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera). Because under these legislation, Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera) which issued by bank executive getting government facilities within the scope of state finances. Therefore, to resolve these obstacles, this study suggest that the clarity of the state finance is a must to determined the scope of state finance - which do not expand the scope of the state finance.

Abstrak :
Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang memerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuk negara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan aset dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara. Ketiga memahami perlindungan hukum bagi korban yang asetnya dirampas untuk negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini adalah eksekusi terhadap putusan pidana yang dalam amarnya memerintahkan dirampas untuk negara adalah dengan pengurusan oleh Jaksa melalui mekanisme penjualan dengan cara lelang eksekusi yang hasil bersihnya harus disetorkan ke kas negara. Pertimbangan hakim tidak tepat karena dengan disetorkannya uang ke kas negara maka negara menerima pemasukan yang bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara. Uang pada kas negara tidak mudah untuk dilakukan pengambilan terhadap kepentingan yang tidak terdapat dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN selaku pengguna anggaran. Perlindungan hukum terhadap korban yang asetnya dirampas untuk negara lemah. Perlindungan diberikan oleh PPIU dan ketika PPIU melakukan pelanggaran maka tidak ada lagi tanggung jawab dan kaitan dari pihak Kementerian Agama. ......The matter discussed in this research is a criminal case decision that ordered assets to be confiscated for the state. The purpose of this research is first, to understand the rules of execution of a criminal decision whose orders are confiscated assets for the state. Second, to understand the impact of a criminal decision with consideration that assets are confiscated for the state whereas such assets are not within the scope of state finances. Third, to understand legal protection for victims whose assets are confiscated for the state. This research is a normative juridical law research and library research. This study concludes, execution of a criminal case decision on confiscated assets for the state is managed by the Prosecutor with the executional auction selling mechanism, in which the net proceeds must be deposited into the state treasury. Judge’s consideration is not appropriate because by depositing the money as the state’s treasury fund, the state receives income that are not within the scope of state finance as regulated in Article 2 State Finances Act. The fund in the state treasury cannot be easily taken to be used for interests which are not included in the work plan and budget of ministries/institutions in the State Budget’s draft as the budget users. Legal protection for victims whose assets are confiscated for the state is poor. The protection is given by the PPIU and when PPIU commits violation, it is no longer the responsibility nor related to the Ministry of Religious Affairs.