Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. ......Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan sub-holding company dalam perusahaan grup serta keberlakuan dari corporate charter milik PT PLN (Persero) menurut UUPT. Akan dilakukan penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi eksploratoris, sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya mengenai kedudukan sub-holding yang belum diatur dalam perundang-undangan serta keberlakuan corporate charter yang masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sub-holding merupakan perusahaan induk sekunder dimana memiliki kedudukan sebagai holding sekaligus anak perusahaan. Keberlakuan corporate charter sebagai dokumen tata kelola yang digunakan PT PLN (Persero) kepada keempat sub-holdingnya telah menyalahi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, yang mengatur penggunaan corporate charter sebagai perjanjian dalam lingkup konglomerasi keuangan. Selain itu, terdapat indikasi adanya piercing the corporate veil dalam keberlakuan corporate charter karena adanya pengendalian yang berlebihan dari PT PLN (Persero) selaku holding sekaligus pemegang saham dari keempat sub-holding di bawahnya. ......This study analyzes the position of the sub-holding company within a company group and the validity of the corporate charter owned by PT PLN (Persero) according to the Company Law. The research will take the form of a juridical-normative study with an exploratory typology, aiming to provide information and explanations, particularly regarding the undefined position of sub-holding in the legislation and the limited validity of the corporate charter. The results of this research indicate that the sub-holding is a secondary parent company with a dual role as both a holding and a subsidiary. The validity of the corporate charter as a governance document used by PT PLN (Persero) for its four sub-holdings violates POJK No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomeration, which regulates the use of corporate charters as agreements within the scope of financial conglomerates. Additionally, there are indications of piercing the corporate veil in the validity of the corporate charter due to excessive control exerted by PT PLN (Persero) as the holding company and shareholder of the four sub-holdings beneath it.

Abstrak :
Vogue merupakan majalah legendaris asal Amerika yang membahas tentang dunia mode, gaya hidup dan tren-tren populer. Belanda telah menerbitkan Vogue edisi negaranya sendiri dengan menggunakan bahasa Belanda, yang mengulas berita terkini terkait mode di dunia maupun Belanda. Vogue juga berkembang di ekosistem digital yakni website. Di website, berita tersebut ditulis dalam bentuk artikel berita. Dalam penulisan teks artikel tersebut, ditemukan sebuah fenomena kebahasaan dalam kajian semantik yang membawa suatu konsep ke konsep lainnya yang memiliki makna. Fenomena tersebut adalah penggunaan gaya bahasa metafora. Metafora terlihat pada kata atau ungkapan dalam kalimat dan memiliki makna yang berbeda-beda tergantung hal yang menjadi acuan. Penelitian ini menganalisis jenis dan makna metafora dalam artikel Vogue Nederland yang diambil dari situs (www.vogue.nl), jenis metafora diteliti berdasarkan teori metafora konseptual oleh Lakoff & Johnson (2003). Pendekatan penelitian kualitatif mode deskriptif digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa metafora jenis struktural, orientasional, dan ontologis. Beberapa hal dalam artikel fesyen Vogue Nederland menjadi acuan dalam metafora yang digunakan, seperti kegiatan merancang, lokasi acara, serta busana, dan lain-lain. ......Vogue is a legendary American magazine that covers the world of fashion, lifestyle and popular trends. The Netherlands has published its own Dutch language edition of Vogue, which covers the latest fashion news in the world and the Netherlands. Vogue is also developing in the digital ecosystem, namely the website. On the website, the news is written in the form of news articles. In writing the text of the article, there is a linguistic phenomenon in semantic studies that brings a concept to another concept that has meaning. The phenomenon is the use of metaphorical language style. Metaphors are seen in words or expressions in sentences and have different meanings depending on the thing being referred to. This research analyzes the types and meanings of metaphors in Vogue Nederland articles taken from the site (www.vogue.nl), the types of metaphors are studied based on the theory of conceptual metaphors by Lakoff & Johnson (2003). Descriptive mode qualitative research approach was used in this study. In this study, several structural, orientational, and ontological types of metaphors were found. Several things in the Vogue Nederland fashion article became references in the metaphors used, such as designing activities, event locations, as well as clothing, and others.

Abstrak :
Penelitian ini mengidentifikasi masalah Bing Translator setelah beralih dari SMT (Statistical Machine Translation) ke NMT (Neural Machine Translation) yang berbasis kecerdasan buatan. Identifikasi masalah difokuskan pada penerjemahan artikel berbahasa Jerman mengenai UX (User Experience) Writing ke Bahasa Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode penerjemahan semantik Newmark, teori Skopos, konsep L3 (Bahasa Ketiga), dan teknik terjemahan dari Molina-Albir (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bing cenderung menerjemahkan banyak istilah dalam terminologi UX secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, peran penerjemah manusia dalam post-editing untuk artikel keilmuan khusus masih krusial untuk menghasilkan terjemahan yang berterima. ......This research explores the problems of Bing Translator after switching from SMT (Statistical Machine Translation) to NMT (Neural Machine Translation) which is based on artificial intelligence. Problems identification focuses on translating German articles regarding UX (User Experience) Writing into Indonesian. This research uses descriptive qualitative methods, the Newmark semantic translation method, Skopos theory, the L3 (Third Language) concept, and translation techniques from Molina-Albir (2002). The research results show that Bing tends to translate many terms in UX terminology literally into Indonesian. Therefore, the role of human translators in post-editing for special scientific articles is still crucial to produce accurate and acceptable translations.

Abstrak :
Buku ini terdiri atas sejumlah artikel: De Hindoe ? Javanen in Midden ? en zuid ? Sumatra, Katrangan Bab Joged, De Slametan Entas-entas der Tenggereezen en de Memukur Ceremonie op Bali, De Bedhoyo Ketawang, Een Hypothese Omtrent den Oorsprong der Hindu ? Javaansche Kunst, Rassenmenging, Lezing Wiropustaka, De Madureesche Taal en Letterkunde, De Javaansche Grammatica op Javaanschen Gronslag, Een Hypothese ter Verklaring van de naam Borobudur, Opmerkingen Over de Ontwikkelingsmogelikheid der Inheemse Bouwkunst, Panji en Semar, Iets Over Banten en de Banteners, De Kuwera in het voorpoortal van Tjandi Mendoet, Ojong-ojong Bangkong, Tjareta Naghara Songennep, Een Javaansche Tristan ? Figuur, De Oudste Mohammedaansche Inscriptie op Java n. m. de Grafsteen te Leran, dan Bijdrage tot de Kennis der Soendasche Taal.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. ......This research discusses about problems that can be coused if the notary does not register the Adjustment of the Foundation's Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights. Foundations that were established before the Law Number (No). 16 of 2001 regarding Foundations, must adjust their articles of association. The problem in this research is regarding the responsibility of the notary in registering the adjustment of the articles of association, also the efforts that can be made if the adjustment of the articles of association is not made. Both problems were analyzed using normative juridical research methods. After being analyzed, it was discovered that the Notary Public had the responsibility for registering the Adjustment of the Foundation's Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System as well as manually. If the notary does not register the foundation, the foundation being penalized for not being able to use the word "foundation" and it can be dissolved based on a court decision. the responsibility for Notary negligence, the Notary will get sanctions in the form of a written warning until disrespectful dismissal from his position or association. The sanction is decided based on the decision of the Supervisory Board and the Honorary Council. In addition, to get compensation, the client can propose a lawsuit at the District Court on the basis of illegal acts. Therefore, it is hoped that the Notary will apply Article 16 paragraph (1) letter A of the UUJN seriously, so as to minimize problems that may arise in the future. However, if the negligence has occurred, the founder can establish a foundation, whose wealth comes from the wealth of the foundation which is no longer able to use the word "foundation" in front of it. In the stages of establishing a foundation, the stages of the announcement in the Additional State Gazette of the Republic Indonesia by the Minister is a very important stage. This can be used as an excuse for the revocation of the decision to establish a foundation based on the decision of the State Administrative Court