"Globalisasi telah mendorong perhatian terhadap transfer senjata internasional sebagai salah satu isu krusial dalam hubungan internasional, mencakup aspek keamanan global, politik, dan ekonomi. Transfer senjata memainkan peran signifikan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga membawa risiko besar terhadap stabilitas internasional, hak asasi manusia, dan keamanan manusia. Kode etik internasional, seperti Arms Trade Treaty (ATT) dan Kode Etik Uni Eropa, menjadi landasan penting dalam mengatur perdagangan senjata. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kode etik dalam mengatur transfer senjata internasional, dengan fokus pada regulasi, implementasi, dan tantangan pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan dokumen resmi, studi ini mengidentifikasi hambatan-hambatan utama, seperti kurangnya transparansi, dominasi kepentingan politik-ekonomi negara besar, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Studi kasus pada ekspor senjata dari Inggris dan Kanada ke Arab Saudi menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik sering kali terganggu oleh kepentingan nasional. Selain itu, perdagangan senjata ilegal dan pasar gelap menjadi tantangan besar dalam upaya pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi mendalam diperlukan untuk meningkatkan tata kelola transfer senjata internasional. Penguatan mekanisme pelaporan, peningkatan transparansi, dan kolaborasi internasional yang lebih kuat menjadi rekomendasi utama agar kode etik dapat diterapkan secara efektif. Studi ini tidak hanya memperluas wawasan dalam literatur hubungan internasional, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap pengembangan kebijakan global yang lebih bertanggung jawab dan adil dalam transfer senjata.
Globalization has drawn attention to international arms transfer as one of the critical issues in international relations, encompassing aspects of global security, politics, and economics. Arms transfer plays a significant role in safeguarding state sovereignty but also poses substantial risks to international stability, human rights, and human security. International codes of conduct, such as the Arms Trade Treaty (ATT) and the European Union Code of Conduct, serve as essential frameworks for regulating arms trade. However, their effectiveness remains a subject of debate. This study aims to evaluate the effectiveness of codes of conduct in regulating international arms transfers, focusing on their regulations, implementation, and the challenges involved. Using a qualitative approach through literature analysis and official documents, this study identifies key obstacles, such as a lack of transparency, the dominance of major powers’ political-economic interests, and weak enforcement mechanisms. Case studies on arms exports from the UK and Canada to Saudi Arabia reveal that adherence to codes of conduct is often undermined by national interests. Furthermore, illegal arms trade and black markets pose significant challenges to global monitoring and control efforts. The study’s findings highlight the need for profound reforms to improve governance in international arms transfers. Strengthening reporting mechanisms, enhancing transparency, and fostering stronger international collaboration are the primary recommendations to ensure that codes of conduct are effectively implemented. This study not only expands insights into international relations literature but also provides concrete contributions to the development of a more accountable and equitable global arms transfer policy."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2025
