Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penjualan senjata melalui sistem offset merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan oleh beberapa negara dalam era kontemporer. Bahkan Praktik offset dalam praktik perdagangan senjata internasional saat ini telah menjadi hal yang lumrah diantara negara untuk meningkatkan perekonomianya. Oleh karena itu nilai offset semakin berkembang dan menjadi persyaratan banyak negara dalam proses pengadaan senjata.Terlebih offset turut mempromosikan, transfer teknologi, infrastruktur pertahanan dam peluang komersial. Offset dapat menciptakan politik yang kuat dengan memberikan mengembalikan aliran transaksi ke luar negeri untuk kepentingan memajukan ekonomi domestik. Tetapi kurang transparanya offset menjadi tantangan bagi negara-negara demokratis, khususnya apabila media menyoroti masalah akuntabilitas penggunaan dana publik dalam pengadaan senjata. Dengan demikian, Perdagangan senjata dunia telah memasuki era interdependensi dimana sistem internasional mulai terdesentralisasi.

---

Arms Trade by offset system is one of a mechanism which intensively used by several countries in the contemporary era. This is became a common practice among more advanced economies. Therefore, the value of offset agreements as a percentage of the contract value has been increasing. Offsets can make good political sense by redirecting what would otherwise belarge international outflows back into the domestic economy. In so doing, they may also promote technology transfer, supplement defenceinfrastructure or provide commercial opportunity. But intransparacy beyond offsets would became a challenge for democratic countries, especially when media focus on public spending accountability in arms trade. Thus, the increase of offsets sysytem show that world entering the era of interdependence when international system has been desentralized."

"Tesis ini membahas mengenai sikap abstain Indonesia terhadap Arms Trade Treaty 2013 PBB terutama mengenai pengambilan keputusan dan partisipasi Indonesia dalam proses pembentukan Arms Trade Treaty 2013 dan juga mengenai bagaimana pengaturan transaksi perdagangan senjata konvensional yang diatur oleh Arms Trade Treaty itu sendiri. Indonesia memiliki kepentingan yang ingin dicapainya dengan mengikuti proses pembentukan ATT, namun pada akhir proses perundingan Indonesia malah mengambil sikap abstain karena bertentangan dengan posisi dasar Indonesia. Indonesia mengambil sikap abstain dengan tujuan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terhadap ATT 2013. Dengan abstain, Indonesia akan memiliki waktu untuk mengkaji ATT lebih dalam dan memungkinkan Indonesia untuk mengubah keputusanya terhadap ATT jika memang diperlukan kedepannya. Setelah ATT entered into force hal ini menyebabkan Indonesia berada diluar sistem ATT sedangkan banyak beberapa mitra alutsista Indonesia yang menandatangani ATT bahkan sudah meratifikasi. Oleh karena itu, penulis dalam tesis ini mencoba untuk menganalisis sikap abstain Indonesia dan implikasinya terhadap industri pertahanan Indonesia terutama dalam hal perdagangan senjata konvensional. Di akhir penelitian terlihat bahwa, sampai saat ini ATT belum memiliki implikasi yang signifikan terhadap Indonesia. Bahkan industri pertahanan Indonesia bisa dibilang semakin maju. Indonesia tidak memiliki masalah terhadap transaksi perdagangan senjata konvensionalnya walaupun Indonesia mengambil sikap abstain dan berada diluar sistem ATT.

---

This thesis is discussing Indonesia's decission to be abstain towards the Arms Trade Treaty (ATT) 2013 of the United Nations, specifically the decision-making and participation of Indonesia in the process of establishing Arms Trade Treaty 2013 and also on how the arrangement of conventional arms trade transactions organized by the Arms Trade Treaty itself. Indonesia has interests that they want to achieve by following the process of forming ATT, but at the end of the negotiation process Indonesia is taking an abstention as it is against the basic position of Indonesia. Indonesia abstained with the aim of not rushing to take decisions on ATT 2013. With abstention, Indonesia will have time to examine the ATT more deeply and allow Indonesia to change its decisions towards ATT if it is needed in the future. After ATT entered into force this is causing Indonesia to be outside of the ATT system while many of Indonesia's defense partners in alutsista who signed ATT have even ratified it. Therefore,this thesis will try to analyze the abstention of Indonesia and its implication to Indonesia defense industry especially in the case of conventional weapon trade. At the end of the study shows that, until now ATT has not had significant implications for Indonesia. Even the defense industry of Indonesia has become more advanced in the past couple of years. Indonesia has no problem with its conventional weapons trade transactions so far, even though Indonesia is still abstain towards ATT and is outside the ATT system."

"Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan perjanjian internasional mengenai perdagangan senjata di seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Arms Trade Treaty (ATT) pada tanggal 2 April 2013. Tujuan dibentuknya ATT adalah untuk meregulasi dan membatasi perdagangan senjata internasional, mulai dari senjata ringan hingga senjata berat, seperti tank tempur, kapal perang dan lain sebaagainya. Tidak kurang dari 154 negara menyatakan mendukung, tiga negara menolak perjanjian tersebut, dan 23 negara menyatakan abstain. Dan Iran adalah salah satu yang menyatakan menolak ATT. Menariknya adalah sikap Iran yang sejak awal mendukung dan terlibat dalam perumusan ATT, pada akhirnya beda sikap ketika mau disetujui (voting).Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus ini, hasilnya adalah diketahui bahwa penolakan Iran atas ATT berkaitan dengan keberlangsungan keamanan serta kepentingan nasional Iran di kawasan Timur Tengah dan terancamnya kebijakan transfer senjata Iran jika diberlakukan ATT, melalui pasal-pasal yang dianggap merugikan Iran, merupakan alasan Iran menyatakan menolak menandatangani perjanjian tersebut.Traktat Perdagangan Senjata memberikan regulasi yang menyeluruh untuk menghentikan seluruh transfer senjata dari Iran mengingat traktat tersebut memperkuat keputusan embargo yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Iran dilarang mentransfer dan menerima transfer senjata dari negara manapun. Lebih lanjut, hampir seluruh mitra utama Iran di Timur Tengah dilarang menerima transfer senjata dari Iran akibat permasalahan embargo, terorisme, dan HAM yang mereka alami.

---

The General Assembly of the United Nations (UN) has launched an international treaty on the arms trade worldwide, or known as the Arms Trade Treaty (ATT) on April 2, 2013. The purpose of the ATT is to regulate and restrict the arms trade international, ranging from small arms to heavy weapons, such as battle tanks, warships and so on. No less than 154 countries expressed support, three countries rejected the agreement, and 23 countries abstained. And Iran is one of the states refused ATT. Interestingly, Iran's position from beginning to support and be involved in the formulation of a different attitude when eventual ATT will be approved (voting).

With qualitative approach and adopting a model case study, the result is known that Iran's refusal on ATT relating to the sustainability of Iran's security and national interests in the Middle East region and threatened Iranian arms transfer policy if applied ATT, through clauses that are considered harming Iran, is the reason for refusing to sign the agreement.

Arms Trade Treaty give a thorough regulation to stop all arms transfers from Iran considering the the treaty's decision strengthens the embargo that has been issued by the UN of Security Council. Iran is prohibited to transfer and accept transfering of weapons from any country. Further, almost all of the major partners of Iran in the Middle East are prohibited receiving arms transfers from over the issue of the embargo, terrorism, and human rights that they have experienced."