Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Interpretasi patahan merupakan tahapan penting dalam memodelkan kondisi geologi suatu daerah. Wilayah lepas pantai Kepulauan Tanimbar terletak pada zona fold thrust belt (FTB) yang terbentuk akibat tumbukan antara Lempeng Sunda dan Australia. Karena kondisi geologi yang kompleks ini, interpretasi patahan secara manual akan bersifat subjektif dan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, interpretasi patahan dapat dibantu dengan penggunaan atribut seismik. Penelitian ini membandingkan atribut variance dan fault likelihood dalam menggambarkan patahan penyusun zona FTB di Kepulauan Tanimbar. Penggunaan structural oriented filters juga diterapkan untuk memaksimalkan hasil atribut. Fault Enhancement Filter merupakan filter terbaik yang mampu menghaluskan reflektor dan meningkatkan diskontinuitas pada data seismik. FEF ini akan dijadikan input untuk atribut variance dan fault likelihood. Atribut variance tidak menunjukkan hasil yang kontras antara zona patahan dan bukan patahan. Namun, fault likelihood mampu membedakan zona patahan dan bukan patahan dengan kontras yang signifkan. Oleh sebab itu, fault likelihood adalah atribut yang terbaik dalam menggambarkan patahan penyusun zona FTB di Kepulauan Tanimbar ......Fault interpretation is an important step in modeling the geological conditions of an area. The offshore area of the Tanimbar Islands is located in the fold thrust belt (FTB) zone which was formed due to the collision between the Sunda and Australia plate. Due to this complex geological condition, manual fault interpretation will be subjective and takes a long time. Currently, fault interpretation can be assisted by using seismic attributes. This study compares the variance and fault likelihood attributes in describing the faults that construct the FTB zone in the Tanimbar Islands. The use of structural oriented filters is also applied to maximize attribute results. Fault Enhancement Filter is the best filter for smoothing reflectors and increasing discontinuities in seismic data. This FEF will be used as input for the variance and fault likelihood attributes. The variance result does not show a contrast between fault and non-fault zones. However, the fault likelihood was able to distinguish fault and non-fault zones with significant contrast. Therefore, fault likelihood is the best attribute in describing the faults that construct the FTB zone in the Tanimbar Islands

Abstrak :
ABSTRACT
The focus of discussion in this paper is joget as a dance which embodies the concept of Nusantara (Indonesian archipelago), which has undergone much development from the past to the present. Beginning as an entertaining social dance in various Southeast Asian countries, joget became a customary form of entertainment in the whole context of Nusantara as a region. Surprisingly, it has also inspired new genres and types of traditional dances for centuries. Around 1920s to 1930s, it was the most popular form of dance in many halls of entertainment in Indonesia, Singapore, and the Malay Peninsula. Joget was the most common type of social dance. lt has an indigenous origin, but gained popularity in urban setting at the time when ballroom and Latin-American dances were not yet popular.

Abstrak :
Tesis ini membahas praktik negara-negara kepulauan dalam menarik garis penutup untuk keperluan batas perairan pedalaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UNCLOS 1982. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Dalam praktek negara kepulauan terdapat negara yang telah mengakomodir Pasal 50 UNCLOS 1982 dalam peraturan nasionalnya dan telah menerapkannya contoh Antiqua dan Barbuda, dan Fiji. Terdapat negara yang telah mengakomodir Pasal 50 UNCLOS 1982 dalam ketentuan nasionalnya tetapi belum menerapkannya contoh Cape Verde dan Kepulauan Solomon. Terdapat juga negara yang tidak mengakomodir Pasal 50 UNCLOS 1982 karena mempunyai pandangan berbeda terhadap perairan pedalamannya contoh Filipina. Indonesia termasuk negara kepulauan yang telah mengakomodir Pasal 50 UNCLOS 1982 di dalam ketentuan nasionalnya tetapi belum menentukan perairan pedalamannya secara formal, perkembangan terakhir Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, dan Tim ahli bidang Geodesi sedang melaksanakan identifikasi dan pengkajian mengenai penetapan batas perairan pedalaman Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif dan kohemperensif antara kementerian dan kelembagaan yang terkait atas penetapan batas perairan pedalaman Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia perlu mendorong pembentukan pengaturan penetapan batas perairan pedalaman dalam bentuk Undang-Undang.

---

This thesis discusses the practice of Archipelagic State in drawing a closing line for the needs of internal water as Article 50 UNCLOS 1982. This research is normative research, the data collection tool used in this study is through the study of documents, so that the data used is secondary data and the analysis technique used is content analysis. In the practice of an archipelagic state there are countries that have accommodated Article 50 of UNCLOS 1982 in their national regulations and have implemented examples of Antiqua and Barbuda, and Fiji. There are countries that have accommodated in their national provisions but have not applied the example of Cape Verde and the Solomon Islands. There are also countries that do not accommodate Article 50 UNCLOS 1982 of example Philippine. Indonesia is an archipelago that has accommodated Article 50 of UNCLOS 1982 but has not formally determined its internal waters, recent developments of the Government of the Republic of Indonesia through the Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman in collaboration with the Badan Informasi Geospasial, the Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, and the Geodesy Team identification and assessment of the boundaries of Indonesias internal waters. As a suggestion, it is necessary to have more intensive coordination between relevant ministries and institutions on the determination of the boundaries of internal waters of Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia needs to encourage the establishment of internal waters boundary regulation arrangements in the form of the Act.

Abstrak :
ABSTRAK
Kehadiran klaim nine-dash-line Republik Rakyat China membuat suasana politik di wilayah Laut Cina Selatan memanas akibat sengketa wilayah yang tak kunjung terselesaikan sejak dekade 1970 hingga saat ini. Masalah ini berkembang seiring ditemukannya potensi kekayaan alam di wilayah perairan Kepulauan Paracel. Kondisi ekonomi Vietnam yang sedang dilanda krisis global pasca perang saudara dan unifikasi menjadikan kepentingan potensi ekonomis yang terkandung di Paracel sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Di sisi lain, Hukum Internasional mengakui status kepemilikan suatu Pulau kepada negara tertentu melalui praktik pemenuhan asas okupasi efektif. Asas ini merupakan suatu preseden yang berkembang dari waktu ke waktu sejak kasus Putusan Arbitrase Las Palmas hingga kasus Putusan Sipadan dan Ligitan. Lewat metode okupasi yang efektif suatu kedaulatan negara dimanifestasikan lewat tindakan-tindakan damai yang secara terus menerus dalam periode penguasaan negara atas wilayah sengketa. ...... The presence of nine dash line claim by People?s Republic of China driven tensions to heat up the South China Sea as result of the unsettle territorial dispute since the 1970?s decades to present. The situations have developed since the discovery of oil potentials and other natural resources contained in the Paracels seas by States. Vietnam?s conditions is currently falling under the global economic crisis as a result of the Vietnam war and unification of the South and North Vietnam that produce the interests for such natural exploration of the Paracels waters. In the other side, International Law approves the right of territory of an island belong to the State that has exercised the practices of effective occupations principle. The principle is valid as a precedent that developed from time to time since the Las Palmas arbitration case until the Sipadan and Ligitan islands disput ruled out by the International Court of Justice. Through exercising the method of such effectivites, a sovereign state is recognsed its will to manifest the acts of peaceful display in a continual control over the dispute islands.