Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
It is possible for an Indonesia party who has lost his case abroad whereby the Foreign Creditor as the winning party is trying to obtain recognition and enforcement of the arbitration award not in Indonesia as the original country of the Debtor but abroad, where the Indonesian party also has assets, to defend himself before the Central Jakarta District Court by requesting the foreign arbitration award to be annulled among others based on the consideration that the Foreign Arbitration Award was not decided according to Indonesian law, in accordance with the choice of law of the parties (the arbitrators have manifestly exceed their powers). the award is contrary to Indonesian Public Policy or the award has been set aside by the Indonesia Court based on the law parties have chosen, while the final purpose of arbitration actually is to reject any reinvestigation of the respective case.

Abstrak :
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 232/K/TUN/2018 menjadi hal yang mendasari penulis dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk meneliti pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis selain meneliti mengenai proses pembatalannya juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah dihasilkan dan akibat hukum terhadap akta pendirian badan hukum perkumpulan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sehingga didapatkan jawaban mengenai pembatalan surat keputusan tersebut hanya membuat perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia kehilangan status badan hukumnya tetapi lembaga arbitrasenya tetap ada sebagai perkumpulan dan membuat putusan arbitrase yang dihasilkan tetap dapat berlaku serta akta pendirian perkumpulan yang dibuat oleh Notaris tetap sebagai akta otentik. Oleh karena itu pemerintah dalam mengesahkan badan hukum perkumpulan diharapkan memeriksa tidak hanya dokumen tetapi juga pemeriksaan lebih mendalam dan juga pemerintah diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai lembaga arbitrase agar tidak timbul sengketa yang serupa dikemudian hari. 

---

Rescission of The Legalization Decree Legal Entity Establishment of Indonesian National Arbitration Board is issued by Ministry of Law and Human Right Republic of Indonesian to carry out the verdict Supreme Court Number 232/K/TUN/2018 that lead to this thesis defense. This thesis defense intended to find out legal reasons related to review a rescission of Association, as one of the results in government, which is an object of state administrative dispute, that settled through State Administrative Court. In the other hand, this thesis defense reviews processes and the effects of the Rescission, and the effects on the deed itself. This research is conducted by normative juridical research with the regulation approaches, to get the answers on the questions about rescission of the validation decree legal entity of  the Indonesian National Arbitration Board, that caused the loss of legal entity, but is still counted as an arbitral tribunal with its deed is still valid. In consequence, government needs to not only check the documents but also create regulations that lead a clear path on arbitral tribunal.

Abstrak :
Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pasar modal mengakibatkan kegiatan pasar modal rentan akan timbulnya sengketa. Sengketa dalam kegiatan pasar modal tersebut sangat khusus sehingga penyelesaiannya juga harus menuntut perhatian yang khusus karena harus diperiksa dan diputus oleh orang-orang yang memahami ilmu pasar modal dan dalam waktu yang singkat. Biasanya sengketa pasar modal diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun di masa sekarang penyelesaian sengketa pasar modal melalui pengadilan dianggap kurang efisisen baik dari segi waktu maupun biaya. Arbitrase dengan segala kelebihannya dianggap sebagai sarana atau media yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa pasar modal. Kebutuhan akan suatu lembaga arbitrase di dunia pasar modal Indonesia mendorong didirikannya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pelaku pasar modal akan sarana penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. Pada prakteknya, keberadaan BAPMI yang notabene masih baru ternyata belum cukup dipercayai oleh para pelaku pasar modal untuk menyelesaikan sengketa karena hingga saat ini BAPMI belum mampu membuktikan keahliannya dalam menyelesaikan sengketa pasar modal. Meski penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase tetap merupakan suatu pilihan penyelesaian sengketa pasar modal, namun para pelaku pasar modal ternyata cenderung membawa sengketanya untuk diarbitrasekan oleh pihak atau lembaga arbitrase lain selain BAPMI. Untuk mengatasi kendala tersebut BAPMI perlu melakukan beberapa strategi khusus guna menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa pasar modal yakni sosialisasi terhadap keberadaan dan aturan BAPMI.