Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman terorisme yang bertujuan mengganggu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia. Kelompok teror dengan motivasi ideologis dan politis berupaya melemahkan sistem demokrasi melalui tindakan kekerasan dan ancaman keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi dan modus operandi kelompok teror serta mengevaluasi strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh pihak berwenang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif untuk mengevaluasi strategi pencegahan, mengeksplorasi kolaborasi antar-lembaga, penggunaan teknologi keamanan, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi ideologis kelompok teror didasarkan pada keyakinan untuk menegakkan khilafah dan menolak demokrasi, sementara tujuan politis mereka adalah menciptakan ketidakstabilan untuk mencemarkan citra pemerintah. Modus operandi yang digunakan mencakup perencanaan rahasia, pola serangan terhadap target spesifik seperti TPS, dan penggunaan teknologi untuk komunikasi tertutup. Strategi pencegahan saat ini, seperti deteksi dini, deradikalisasi, dan pengawasan, memiliki kekuatan namun perlu peningkatan. Penelitian merekomendasikan penguatan kolaborasi antar-lembaga keamanan melalui pusat komando gabungan dan pelatihan terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi keamanan canggih seperti kecerdasan buatan untuk deteksi dini sangat penting. Keterlibatan masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman terorisme dan mendukung stabilitas Pemilu. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan efektif dalam menghadapi ancaman terorisme terkait Pemilu.

---

This study is motivated by the increasing threat of terrorism aimed at disrupting the 2024 General Election (Pemilu) in Indonesia. Terrorist groups driven by ideological and political motivations seek to undermine the democratic system through acts of violence and security threats. This research aims to analyze the motivations and modus operandi of terrorist groups and evaluate the prevention strategies implemented by authorities. A qualitative approach with an exploratory method was employed to assess prevention strategies, explore inter-agency collaboration, the use of security technology, and community involvement. The findings indicate that the ideological motivation of terrorist groups is rooted in their belief in establishing a caliphate and rejecting democracy, while their political goal is to create instability to tarnish the government's image. Their modus operandi includes secret planning, targeted attacks on specific sites such as polling stations, and the use of technology for covert communication. Current prevention strategies, such as early detection, deradicalization, and surveillance, have strengths but require enhancement. The study recommends strengthening collaboration among security agencies through joint command centers and integrated training. Additionally, the use of advanced security technologies, such as artificial intelligence for early detection, is deemed crucial. Community involvement through education and outreach programs is also necessary to raise awareness of terrorism threats and support election stability. These strategies are expected to create a safer and more effective environment for addressing terrorism threats related to the election."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan antiterorisme yang dikemukakan oleh Presiden Prancis François Hollande dan Emmanuel Macron melalui pidato kenegaraan mereka. Menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (2003), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua presiden membingkai narasi kebijakan mereka dalam konteks serangan teror yang mengguncang Prancis tahun 2015. Selain itu, penelitian ini merujuk pada konsep perbedaan pandangan politik yang diungkapkan oleh Raymond Aron dalam bukunya L’Opium des Intellectuels (1955), yang menyoroti pengaruh ideologi dan konteks sosial terhadap kebijakan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hollande, meskipun berusaha menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, seringkali terjebak dalam kebijakan yang memperkuat langkah-langkah keamanan yang ketat. Sebaliknya, Macron menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih tegas dan militaristik, terutama setelah pengesahan undang-undang kontraterorisme yang kontroversial. Penelitian ini mengungkapkan ketegangan antara retorika politik dan realitas kebijakan yang diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan antara keamanan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika kebijakan anti-terorisme di Prancis dan implikasinya terhadap masyarakat, serta pentingnya memahami hubungan antara wacana politik dan struktur kekuasaan dalam konteks global yang semakin kompleks.

---

This research analyzes the anti-terrorism policies articulated by French Presidents François Hollande and Emmanuel Macron through their state speeches. Utilizing the Critical Discourse Analysis (CDA) approach developed by Norman Fairclough (2003), this study explores how both presidents frame their policy narratives in the context of terrorist attacks that have shaken France in 2015. Additionally, the research references the concept of differing political perspectives articulated by Raymond Aron in his book L’Opium des Intellectuels (1955), highlighting the influence of ideology and social context on public policy. The analysis results indicate that while Hollande strives to emphasize humanitarian values and solidarity, he often becomes trapped in policies that reinforce strict security measures. Conversely, Macron demonstrates a shift towards a more assertive and militaristic approach, particularly following the controversial enactment of counter-terrorism laws. This research highlights the tension between political rhetoric and the realities of implemented policies, as well as the challenges faced by the government in balancing security and human rights. Thus, this study provides indepth insights into the dynamics of anti-terrorism policy in France and its implications for society, emphasizing the importance of understanding the relationship between political discourse and power structures in an increasingly complex global context."