Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chrisya Nadine Immanuela
Abstrak :
Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang mengikat kedua pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mengikat para pihak adalah memberikan tunjangan setelah adanya perceraian. Tunjangan ini diberikan tidak hanya untuk mantan pasangan akan tetapi juga untuk anak. Pemberian tunjangan setelah adanya perceraian menjadi suatu hal yang sangat penting karena perceraian menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan bagi para pihak serta anak yang ada di dalam perkawinan sebelumnya. Pemberian tunjangan ini diharapkan dapat menjadi suatu penyeimbang bagi suatu perubahan yang terjadi akibat adanya perceraian. Indonesia mengatur mengenai alimentasi setelah perceraian baik bagi mantan pasangan maupun anak namun tidak mengatur secara jelas besaran yang mengikat para pihak. Berbeda dengan Kanada yang mengatur secara jelas besaran maupun durasi yang mengikat para pihak dalam memberikan alimentasi setelah perceraian. Dengan demikian, Indonesia seharusnya dapat mencontoh Kanada dalam menentukan suatu besaran maupun durasi yang dapat mengikat para pihak dalam alimentasi setelah perceraian.
The termination of a marriage due to divorce results in obligations that bind both parties to the marriage. One of the binding obligations of the parties is to provide benefits after a divorce. This allowance is given not only to ex-spouses but also to children. The provision of benefits after a divorce becomes very important because divorce makes a significant difference for the parties and children in the previous marriage. The provision of benefits is expected to be a counterweight to a change that occurs due to a divorce. Indonesia regulates alimentation after divorce for both spouses and children but does not clearly regulate the amount that binds the parties. It is different from Canada which clearly regulates the amount and duration that binds the parties in giving alimony after divorce. Thus, Indonesia should be able to imitate Canada in determining a quantity and duration that can bind the parties to the alimentation after divorce.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Medita Febriyana
Abstrak :
Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan, pada kenyataannya mengubah kondisi ekonomi suami dan istri, terutama istri yang pasca perceraian sering kali mengalami kesulitan dalam perekonomian karena sebelum putusnya perkawinan dibiayai oleh suami dalam kesehariannya. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi keadaan dimana salah satu pihak terbebani atau salah satu pihak terlantar akibat perceraian maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tunjangan pasca perceraian. Skripsi ini membahas pengenai pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan membandingan pengaturan tersebut dengan pengaturan di Texas, Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengutamakan penggunaan bahan pustaka atau data sekunder berupa norma-norma hukum tertulis untuk membandingan pengaturan di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Bahwa dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pengaturan mengenai tunjangan pasca perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi dan dilakukan perubahan, oleh karena itu diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melengkapi dan mengubah pengaturan tersebut agar pemberian tunjangan pasca perceraian di Indonesia dapat diberlakukan dengan adil dan jelas. ......Divorce as cause of dissolution of marriage, in fact changes husband and wife financial conditions, especially wife who often experience financial difficulty after divorce because before the dissolution of marriage their husband is the one who paid for their daily necessities. Hence, to prevent condition whereas one of the former spouses being burdened or neglected because of divorce, it is necessary to have defined law regarding spousal maintenance after divorce. This thesis discusses the law of spousal maintenance in Indonesia and compares it with the law of spousal maintenance in Texas, United States. The research in this thesis uses normative judicial approach which prioritize the use of library materials and written legal norms to compares between the law in Indonesia and Texas, United States. From the result of research, it can be conducted that the law of spousal maintenance in Indonesia still need to be improve, therefore the government as the one who have the authority need to make action to improve the law of spousal maintenance, so the law of spousal maintenance in Indonesia can be applied fair and clear
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Voskuil, C.C.A.
Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1962
BLD 341.59 VOS i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library