Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membandingkan aturan terkait hak alimentasi anak di dua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan dengan membandingkan aturan di kedua negara tersebut yaitu Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Act of Enforcing and Supporting Child Support Payment di Korea Selatan. Akan dilakukan penelitian doktrinal dengan tipologi deskriptif sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya tentang pengaturan terkait hak alimentasi anak pasca perceraian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pengaturan child support di Korea Selatan berdasarkan Act of Enforcing and Supporting Child Support Payment, dan perbandingan diantara kedua peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pengaturan mengenai hak alimentasi anak belum diatur secara komprehensif berbeda dengan di Korea Selatan yang telah memiliki pengaturan tertulis yang komprehensif terkait hak alimentasi anak pasca perceraian. Berdasarkan kekurangan peraturan di Indonesia tersebut mempengaruhi ketepatan Majelis Hakim dalam memberikan putusan. Dengan demikian peraturan di Indonesia dapat diperjelas demi kepastian hukum dengan peraturan Korea Selatan dapat menjadi acuannya.

---

This study compares the rules related to the rights of child alimony rights in two countries, Indonesia and South Korea, by comparing the rules in both countries, namely the Marriage Law in Indonesia and the Act of Enforcing and Supporting Child Support Payment in South Korea. Doctrinal research will be carried out with a descriptive typology so that information and explanations will be obtained, especially about the arrangements related to the alimony rights of children after divorce in Indonesia based on the Marriage Law, child support arrangements in South Korea based on the Act of Enforcing and Supporting Child Support Payment, and the comparison between the two regulations. The results of the study show that in Indonesia, the regulation regarding the rights of child alimony rights has not been comprehensively regulated, in contrast to South Korea, which already has a comprehensive written regulation related to the rights of child alimony after divorce. Based on the lack of regulations in Indonesia, it affects the accuracy of the Panel of Judges in giving a verdict. Thus, regulations in Indonesia can be clarified for the sake of legal certainty, with South Korean regulations can be a reference."

"Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang mengikat kedua pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mengikat para pihak adalah memberikan tunjangan setelah adanya perceraian. Tunjangan ini diberikan tidak hanya untuk mantan pasangan akan tetapi juga untuk anak. Pemberian tunjangan setelah adanya perceraian menjadi suatu hal yang sangat penting karena perceraian menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan bagi para pihak serta anak yang ada di dalam perkawinan sebelumnya. Pemberian tunjangan ini diharapkan dapat menjadi suatu penyeimbang bagi suatu perubahan yang terjadi akibat adanya perceraian. Indonesia mengatur mengenai alimentasi setelah perceraian baik bagi mantan pasangan maupun anak namun tidak mengatur secara jelas besaran yang mengikat para pihak. Berbeda dengan Kanada yang mengatursecara jelas besaran maupun durasi yang mengikat para pihak dalam memberikan alimentasi setelah perceraian. Dengan demikian, Indonesia seharusnya dapat mencontoh Kanada dalam menentukan suatu besaran maupun durasi yang dapat mengikat para pihak dalam alimentasi setelah perceraian.The termination of a marriage due to divorce results in obligations that bind both parties to the marriage. One of the binding obligations of the parties is to provide benefits after a divorce. This allowance is given not only to ex-spouses but also to children. The provision of benefits after a divorce becomes very important because divorce makes a significant difference for the parties and children in the previous marriage. The provision of benefits is expected to be a counterweight to a changethat occurs due to a divorce. Indonesia regulates alimentation after divorce for both spouses and children but does not clearly regulate the amount that binds the parties. It is different from Canada which clearly regulates the amount and duration that binds the parties in giving alimony after divorce. Thus, Indonesia should be able to imitate Canada in determining a quantity and duration that can bind the parties tothe alimentation after divorce."

"Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan, pada kenyataannya mengubahkondisi ekonomi suami dan istri, terutama istri yang pasca perceraian sering kalimengalami kesulitan dalam perekonomian karena sebelum putusnya perkawinandibiayai oleh suami dalam kesehariannya. Oleh karena itu untuk mencegah agartidak terjadi keadaan dimana salah satu pihak terbebani atau salah satu pihakterlantar akibat perceraian maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenaitunjangan pasca perceraian. Skripsi ini membahas pengenai pengaturan tunjanganpasca perceraian di Indonesia dan membandingan pengaturan tersebut denganpengaturan di Texas, Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi iniadalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengutamakanpenggunaan bahan pustaka atau data sekunder berupa norma-norma hukum tertulisuntuk membandingan pengaturan di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Bahwadari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pengaturan mengenaitunjangan pasca perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi dan dilakukanperubahan, oleh karena itu diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pihak yangmempunyai kewenangan untuk melengkapi dan mengubah pengaturan tersebutagar pemberian tunjangan pasca perceraian di Indonesia dapat diberlakukan denganadil dan jelas.

---

Divorce as cause of dissolution of marriage, in fact changes husband and wife

financial conditions, especially wife who often experience financial difficulty after

divorce because before the dissolution of marriage their husband is the one who

paid for their daily necessities. Hence, to prevent condition whereas one of the

former spouses being burdened or neglected because of divorce, it is necessary to

have defined law regarding spousal maintenance after divorce. This thesis discusses

the law of spousal maintenance in Indonesia and compares it with the law of spousal

maintenance in Texas, United States. The research in this thesis uses normative

judicial approach which prioritize the use of library materials and written legal

norms to compares between the law in Indonesia and Texas, United States. From

the result of research, it can be conducted that the law of spousal maintenance in

Indonesia still need to be improve, therefore the government as the one who have

the authority need to make action to improve the law of spousal maintenance, so

the law of spousal maintenance in Indonesia can be applied fair and clear"